JAKARTA, KOMPAS.com – Perkembangan teknologi keamanan digital dinilai telah mengubah pola ancaman terhadap aset kripto.

Jika sebelumnya pelaku kejahatan siber lebih banyak berupaya menembus sistem teknologi, kini serangan justru semakin banyak menyasar pengguna melalui berbagai modus manipulasi psikologis.

Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari social engineering, phishing, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti deepfake dan voice cloning untuk memperoleh akses terhadap aset maupun data pribadi korban.

Freepik Ilustrasi kejahatan siber. Ilustrasi penipuan siber.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax, Ledy, mengatakan, pelaku kejahatan siber kini lebih banyak mengeksploitasi kelemahan manusia dibandingkan mencoba meretas sistem keamanan platform.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," ujarnya dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Ancaman bergeser ke faktor manusia

Ledy menjelaskan, perkembangan teknologi keamanan telah mengubah pola ancaman di ekosistem aset kripto.

Bila sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya mengeksploitasi kelemahan sistem, kini berbagai insiden justru terjadi karena pelaku menyasar aspek psikologis pengguna yang dirancang untuk memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan.

SHUTTERSTOCK/TIERNEYMJ Ilustrasi keamanan siber.

Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital tidak lagi cukup mengandalkan kecanggihan teknologi semata.

Pengguna juga perlu membangun kebiasaan menjaga keamanan digital atau cyber hygiene melalui verifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mengenali berbagai bentuk manipulasi.

Modus penipuan berbasis AI kian meyakinkan

Perkembangan teknologi AI juga dinilai membuat berbagai modus penipuan semakin sulit dikenali.

Laporan NordStellar mencatat pembahasan mengenai layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum-forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari hingga Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Temuan tersebut mengindikasikan teknologi deepfake semakin mudah diakses dan dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menjalankan berbagai bentuk penipuan berbasis identitas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi AI voice cloning kini memungkinkan tiruan suara yang sangat menyerupai pemilik aslinya hanya dengan sampel audio berdurasi sekitar 10 detik. Kondisi tersebut membuat berbagai modus penipuan digital semakin sulit dikenali masyarakat, termasuk oleh orang-orang terdekat korban.

Selain memanfaatkan deepfake dan voice cloning, pelaku juga menggunakan iklan palsu di media sosial seperti Facebook, manipulasi hasil pencarian (AI search engine repositioning), hingga penyamaran sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Pentingnya verifikasi informasi

Ledy mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang mengatasnamakan penyedia layanan aset kripto.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, e-mail, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," katanya.

Ia menambahkan, platform dapat menyediakan berbagai lapisan keamanan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," ujar Ledy.

Literasi keamanan digital perlu ditingkatkan

Menurut Indodax, peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan seiring dengan penguatan teknologi.

Seiring berkembangnya berbagai modus penipuan berbasis AI, edukasi mengenai cara mengenali social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital dinilai semakin penting untuk memperkuat perlindungan pengguna dalam beraktivitas di ekosistem aset kripto.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perkembangan teknologi cloud computing dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menghadirkan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan ancaman siber yang semakin kompleks sehingga perusahaan dituntut memperkuat ketahanan digital.

Associate Director IT & Digital BDO di Indonesia Reza Aminy mengatakan, kasus serangan siber yang menimpa salah satu bank daerah di Indonesia pada awal 2026 menjadi pengingat penting bagi perusahaan untuk memperkuat sistem keamanan digital.

Freepik/biancoblue ilustrasi artificial intelligence

Pada Februari 2026, bank tersebut mengalami serangan auto-debit massal oleh peretas yang menguras dana sebesar Rp 143 miliar dari lebih dari 6.000 rekening nasabah.

Akibat insiden tersebut, layanan mobile banking dan ATM nasabah harus dibekukan selama berbulan-bulan.

"Investigasi menunjukkan bahwa insiden tersebut bisa datang dari beberapa faktor, dari kegagalan keamanan kritis, termasuk sistem IT yang belum diperbarui sejak 2012, tata kelola yang lemah tanpa Security Operation Centre (SOC) 24 jam, serta risiko vendor yang tidak dikelola dengan baik. Pada akhirnya, kerugian Rp 143 miliar harus ditutup menggunakan laba tahun lalu perusahaan, yang menegaskan realitas pahit bahwa biaya pemulihan jauh lebih besar daripada biaya pencegahan," ujar Reza dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Menurut dia, perkembangan ancaman siber kini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jeda waktu antara ditemukannya sebuah kerentanan sistem dengan eksploitasi secara massal kini menyusut dari hitungan minggu menjadi hanya beberapa hari.

Dok. Shutterstock Ilustrasi komputasi awan

Di lingkungan cloud, kompromi identitas menjadi titik awal dari 83 persen intrusi utama. Pelaku serangan memanfaatkan berbagai metode, mulai dari rekayasa sosial berbasis suara (vishing), pencurian token autentikasi (authentication token), hingga penyalahgunaan pipeline CI/CD untuk memperoleh akses administratif penuh dalam waktu singkat.

Target utama serangan tersebut tetap berfokus pada pencurian data dalam jumlah besar, baik yang dilakukan oleh pelaku eksternal maupun orang dalam yang menyalahgunakan platform penyimpanan cloud pribadi untuk mengekstraksi data perusahaan.

AI disebut menjadi pisau bermata dua

Selain cloud computing, penggunaan AI juga dinilai membawa tantangan baru bagi keamanan siber.

Reza mengatakan, meskipun AI mampu meningkatkan produktivitas perusahaan, teknologi tersebut juga memperkenalkan risiko privasi yang lebih kompleks sekaligus dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

"Di sisi lain, meskipun AI meningkatkan produktivitas, teknologi ini bertindak bagai pisau bermata dua dengan memperkenalkan risiko privasi yang kompleks dan memfasilitasi pelaku kejahatan siber," kata Reza.

Ia menjelaskan, pelaku ancaman siber kini memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi pembuatan malware, melancarkan serangan phishing yang semakin realistis, hingga menghasilkan konten deepfake.

Menurutnya, kerugian akibat serangan tingkat lanjut tersebut dapat mencapai nilai yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan audio dan video berbasis AI untuk meniru seorang Chief Financial Officer (CFO) sebuah perusahaan sehingga pelaku berhasil mencuri dana sebesar 25 juta dollar AS.

Empat langkah memperkuat ketahanan siber

Menghadapi perkembangan ancaman tersebut, Reza mengatakan organisasi perlu beralih dari sistem pertahanan manual menuju postur keamanan yang lebih otomatis dan tangguh.

Dok. Shutterstock Ilustrasi keamanan siber

Menurut dia, terdapat empat pilar utama yang perlu diterapkan perusahaan dalam membangun ketahanan siber.

Pertama, menerapkan kontrol keamanan yang mempertimbangkan identitas dan konteks pengguna.

Perusahaan perlu menggunakan autentikasi multifaktor (multi-factor authentication/MFA) berbasis perangkat keras yang tahan terhadap phishing serta sistem akses berbasis konteks agar hanya pengguna terverifikasi dengan perangkat yang aman dapat mengakses data sensitif.

Kedua, mengotomatisasi pertahanan dan penegakan postur keamanan. Tim keamanan disarankan beralih dari proses penambalan (patching) manual menuju sistem pertahanan otomatis, termasuk menggunakan Web Application Firewall (WAF) untuk memblokir ancaman sebelum pembaruan perangkat lunak dilakukan.

Ketiga, memodernisasi respons terhadap insiden siber. Menurut Reza, pelaku ancaman modern kini secara aktif berupaya menghancurkan log maupun cadangan data (backup), sehingga perusahaan perlu memiliki pipeline respons insiden berbasis cloud yang berjalan secara otomatis.

Integrasi analisis berbasis AI serta pengumpulan bukti secara otomatis juga dinilai mampu memangkas waktu penanganan ancaman dari hitungan hari menjadi hanya beberapa menit.

Keempat, membangun budaya keamanan yang kuat di lingkungan perusahaan. Menurut Reza, manajemen risiko siber harus menjadi bagian dari budaya organisasi sehingga karyawan tetap menjadi lini pertahanan pertama dalam menghadapi rekayasa sosial maupun ancaman berbasis AI.

BDO dorong penerapan manajemen risiko siber

Melihat kompleksitas ancaman digital yang terus berkembang, BDO Indonesia menyatakan berkomitmen mendampingi organisasi dalam membangun ketahanan siber melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko siber yang terstruktur.

Pendekatan tersebut dilakukan dengan membantu perusahaan mengidentifikasi aset kritis beserta kerentanannya, kemudian menerapkan kontrol keamanan yang dinilai mampu melindungi infrastruktur digital perusahaan.

Selain berfokus pada aspek teknologi, BDO Indonesia juga menyebut pendekatan yang diterapkan mencakup pembentukan budaya keamanan melalui pelatihan karyawan, pemantauan berkelanjutan, pengujian berkala, serta pengembangan sistem pertahanan agar organisasi lebih siap menghadapi berbagai ancaman siber di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya penipuan digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi deepfake mendorong regulator dan pelaku industri memperkuat literasi keamanan siber. Kelompok usia produktif dinilai menjadi sasaran utama kejahatan digital karena tingginya aktivitas transaksi secara daring.

Dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan pelaku penipuan kini semakin banyak menggunakan modus phishing dan social engineering yang diperkuat teknologi AI.

"Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna," ujarnya dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan peningkatan literasi keamanan siber tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, regulator, pelaku industri, dunia pendidikan, komunitas, hingga masyarakat untuk membangun budaya keamanan digital.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) yang diwakili PINTU turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI Deny Giovanno mengatakan pihaknya terus mendorong edukasi keamanan digital, salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang digelar bersama OJK sejak 2023.

"Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital," ujarnya.

Menurut Deny, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi fondasi penting agar pemanfaatan teknologi blockchain dan aset kripto dapat dilakukan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses internet selama 4–6 jam per hari pada 2026. Kelompok ini mencapai 43,4% dari total responden dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei yang sama mencatat jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi nasional.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 33,6% responden mengaku mengakses internet selama 1–3 jam per hari. Sementara itu, 13,4% responden menggunakan internet selama 7–10 jam per hari, 4,3% selama lebih dari 10 jam per hari, dan 1,2% selama kurang dari satu jam per hari.

Dibandingkan dengan 2025, mayoritas responden atau 84,6% menyatakan durasi penggunaan internet mereka tidak mengalami perubahan. Adapun 12,1% responden mengaku waktu penggunaan internet meningkat, sedangkan 3,3% menyebut durasi penggunaan internet mereka menurun.

Dari sisi akses, mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler operator untuk terhubung ke internet dengan porsi 64,6%. Meski demikian, penggunaan Wi-Fi rumah mencapai 32,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,4%.

Sementara itu, akses internet melalui Wi-Fi kantor, sekolah, atau kampus tercatat sebesar 1,5%, sedangkan penggunaan hotspot voucher di ruang publik dari operator internet mencapai 0,6%. Adapun akses melalui Wi-Fi publik sebesar 0,4% dan hotspot atau tethering dari ponsel teman maupun orang tua sebesar 0,3%.

Survei APJII juga menunjukkan bahwa smartphone atau handphone masih menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses internet. Sebanyak 84,31% responden menggunakan smartphone untuk terhubung ke internet.

Perangkat lain yang digunakan untuk mengakses internet meliputi laptop atau notebook sebesar 9,41%, smart TV atau konsol gim sebesar 3,02%, tablet sebesar 2,39%, serta desktop atau PC sebesar 0,85%. Sementara itu, perangkat lainnya hanya menyumbang 0,02%.

Berdasarkan kelompok generasi, penggunaan smartphone tertinggi tercatat pada kelompok Pre-Boomers sebesar 97,7%, diikuti Baby Boomers sebesar 93,8%, Generasi X sebesar 87,5%, Milenial sebesar 82,4%, dan Generasi Z sebesar 81,8%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, penggunaan smartphone mencapai 93,1% pada kelompok tidak tamat SD, 92,8% pada lulusan SD, 90,8% pada lulusan SMP, 82,2% pada lulusan SMA, dan 65,2% pada lulusan sarjana.

Selain memotret pola penggunaan internet, survei tersebut juga mencatat sejumlah kasus keamanan digital yang dialami pengguna. Penipuan online menjadi kasus yang paling banyak dialami dengan porsi 13,6%, diikuti pencurian data pribadi atau phishing sebesar 7,8%, serta perangkat terkena virus sebesar 7,4%.

Kemudian, sebanyak 4,2% responden mengaku tidak dapat mengakses akun pada aplikasi tertentu dan 3,6% mengalami kasus keamanan lainnya. Di sisi lain, 63,3% responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak pernah mengalami kasus keamanan saat mengakses internet.

Saat menghadapi masalah keamanan digital, 35,9% responden memilih meminta bantuan kepada teman, keluarga, atau saudara. Sebanyak 30,5% mencoba menyelesaikan masalah sendiri, 13,9% meminta bantuan profesional seperti penyedia layanan servis, dan 11,9% melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Adapun 7,8% responden mengaku tidak melakukan tindakan apa pun.

Dalam menjaga keamanan data saat berinternet, 25,9% responden menggunakan kombinasi kata sandi yang sulit ditebak. Sebanyak 19,9% responden mengaku lebih waspada saat menggunakan aplikasi yang meminta data pribadi, sementara 19,0% rutin mengganti kata sandi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat 21,4% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak pernah melakukan upaya menjaga keamanan data saat mengakses internet. Selain itu, 9,6% responden hanya menggunakan aplikasi yang telah terverifikasi dan 2,4% memasang perangkat lunak antivirus sebagai langkah perlindungan tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terutama untuk penipuan digital dan pembuatan konten deepfake yang makin sulit dibedakan dari kondisi nyata.

Nezar mengatakan perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Teknologi tersebut bahkan telah bergerak dari generative AI menuju agentic AI dan diperkirakan akan memasuki fase physical AI hingga quantum AI dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, kemajuan AI membawa manfaat bagi berbagai sektor. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait keamanan dan etika.

“Kita juga melihat bagaimana AI digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk berbagai bentuk penipuan atau scam. Kerugian yang dicatat oleh OJK pada tahun ini sekitar Rp9 triliun, dan banyak di antaranya yang menggunakan deepfake,” ujarnya dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Nezar menjelaskan deepfake menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang makin marak. Teknologi ini memungkinkan manipulasi suara, gambar, hingga video seseorang sehingga tampak meyakinkan.

Menurutnya, kemampuan AI menghasilkan konten sintetis yang menyerupai kondisi nyata telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai synthetic reality atau realitas sintetis.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita juga bisa dihidupkan, dan dikonfigurasi dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan kualitas yang sangat mulus yang disebut synthetic reality,” katanya.

Dia menilai masyarakat yang belum memahami perkembangan AI secara memadai menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus penipuan berbasis teknologi tersebut. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan siber dapat membangun skenario penipuan yang lebih meyakinkan dibandingkan metode konvensional.

Karena itu, Nezar menekankan pengembangan dan adopsi AI perlu disertai penerapan prinsip etika yang kuat. Menurutnya, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi sejak tahap awal atau ethics by design.

“Jadi apa yang kita sebut sebagai transparency, accountability, safety, itu harus ada di dalam implementasi, di dalam pengembangan suatu produk AI,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pembahasan etika AI tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Pengembang teknologi, regulator, dan pengguna perlu memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan agar risiko penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan penipuan digital, dapat ditekan.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengungkapkan perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, termasuk munculnya perilaku negatif di dunia maya seperticyberbullying(perundungan siber) dancyber stalking (penguntitan siber).

Founder dan Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan fenomena tersebut tidak hanya dapat merusak reputasi individu, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban.

“Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami permasalahan ini serta bagaimana hukum di Indonesia memandangnya,” kata Ardi dalam keterangannya pada Senin (15/6/2026).

Ardi menjelaskan cyberbullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, layanan pesan instan, maupun forum online. Sementara itu, cyber stalking merupakan tindakan penguntitan secara daring ketika pelaku mengawasi atau mengintimidasi korban secara terus-menerus.

Menurutnya, perilaku tersebut kerap berkaitan dengan kecenderungan obsesif terhadap individu tertentu. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda peringatan agar dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal.

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain komunikasi terus-menerus tanpa persetujuan, pengiriman pesan yang mengancam atau merendahkan, serta upaya mengendalikan aktivitas digital korban.

Dalam aspek hukum, Ardi mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan dasar hukum untuk menangani kasus cyberbullying dan cyber stalking.

“Selain itu, KUHP juga mengatur tentang tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik, yang dapat dikenakan terhadap pelaku cyberbullying dan cyber stalking,” kata Ardi.

Dia menjelaskan korban disarankan untuk mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar, rekaman percakapan, atau dokumen digital lainnya yang relevan sebagai bagian dari proses hukum.

Menurutnya, korban juga perlu melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, termasuk kepolisian atau lembaga yang menangani kejahatan siber.

“Secara fisik, menjaga privasi dan keamanan diri di dunia maya sangatlah penting,” katanya.

Ardi menyarankan masyarakat agar tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial serta memanfaatkan pengaturan privasi akun secara optimal. Selain itu, korban juga dapat mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional untuk mendapatkan pendampingan emosional.

Dia menambahkan upaya menghadapi cyberbullying dan cyber stalking membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui peningkatan edukasi mengenai perilaku digital yang sehat serta pemahaman terhadap hak individu di ruang siber.

“Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang,” kata Ardi.

Untuk melindungi diri dari cyberbullying dan cyber stalking, ICSF merekomendasikan masyarakat dapat melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengatur pengaturan privasi akun media sosial dan membatasi akses informasi pribadi hanya kepada pihak yang dipercaya.
2. Berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif, seperti alamat rumah, nomor telepon, maupun lokasi secara langsung.
3. Menyimpan bukti komunikasi berupa tangkapan layar pesan, email, atau rekaman lain yang dapat digunakan saat melapor kepada pihak berwenang.
4. Mencari dukungan dari orang terdekat atau profesional kesehatan mental untuk membantu menghadapi tekanan psikologis.
5. Melaporkan tindakan bullying atau stalking kepada aparat berwenang maupun platform digital yang digunakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator layanan hospitality bandara mulai mencari sumber pertumbuhan baru di luar segmen pelanggan konvensional dengan menggandeng platform aset digital kripto. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau jutaan pengguna layanan digital yang memiliki mobilitas tinggi sekaligus memperluas pasar layanan premium di bandara.

Tren tersebut terlihat dari kerja sama yang dijalin Injourney Aviation Services (IAS) Hospitality dengan platform aset kripto Indodax. Kolaborasi ini membuka akses berbagai fasilitas airport lounge bagi anggota Indodax di sejumlah bandara di Indonesia.

Direktur Komersial IAS Hospitality Ariadevi Hermaini mengatakan kemitraan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas ekosistem layanan hospitality melalui kolaborasi dengan berbagai sektor yang memiliki basis pengguna besar.

"Kami sangat antusias menyambut komunitas Indodax ke dalam ekosistem airport hospitality kami yang terus berkembang. Kemitraan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman hospitality premium yang semakin mudah diakses melalui kolaborasi strategis yang memberikan nilai nyata bagi para pelancong," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Melalui kerja sama tersebut, anggota Indodax memperoleh akses dan berbagai fasilitas di jaringan airport lounge IAS Hospitality yang mencakup Prayana Lounge, Concordia Lounge, Saphire Lounge, dan Angkasa Lounge di sejumlah bandara nasional.

Kolaborasi ini menunjukkan semakin kuatnya tren integrasi layanan digital dengan sektor hospitality. Operator lounge bandara kini tidak lagi hanya mengandalkan pelanggan maskapai premium atau pemegang kartu kredit sebagai sumber pertumbuhan, tetapi juga mulai membidik komunitas digital dengan karakteristik mobilitas yang tinggi.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi pengguna platform aset digital.

Menurutnya, mayoritas anggota Indodax berasal dari kelompok usia produktif yang aktif melakukan perjalanan dan membutuhkan layanan pendukung yang relevan dengan gaya hidup mereka.

"Saat ini Indodax memiliki hampir 10 juta member di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari generasi Milenial dan Gen Z yang memiliki mobilitas tinggi. Kami percaya nilai tambah bagi pengguna tidak hanya hadir melalui layanan di dunia online, tetapi juga melalui pengalaman yang memberikan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari," kata William.

Dia menilai kolaborasi dengan sektor hospitality menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperkuat loyalitas anggota di tengah semakin ketatnya persaingan industri aset digital.

Di sisi lain, bagi operator hospitality bandara, kemitraan dengan platform digital dinilai membuka peluang menjangkau basis pelanggan baru dalam jumlah besar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada trafik penumpang premium tradisional.

Ke depan, IAS Hospitality dan Indodax membuka peluang pengembangan berbagai program bersama yang mengintegrasikan layanan hospitality premium dengan inovasi digital guna menjawab perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan, kenyamanan, dan pengalaman yang terhubung dalam satu ekosistem layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi masih menjadi perhatian berbagai pihak.

Data sensitif seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), SIM, nomor telepon, hingga informasi rekening perbankan kerap menjadi sasaran penyalahgunaan yang dapat merugikan pemiliknya. Mulai dari penipuan, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akses layanan keuangan menjadi risiko yang perlu diwaspadai.

Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap individu.

Sejumlah praktisi keamanan informasi mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan dokumen pribadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital yang tidak jelas keamanannya. Dokumen seperti KTP, KK, dan SIM sebaiknya hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan resmi dan terpercaya.

Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk menutupi sebagian informasi penting saat mengirimkan salinan dokumen, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah pada akun digital yang dimiliki.

Kesadaran menjaga data pribadi juga dinilai menjadi bagian dari upaya membangun keamanan digital yang lebih baik. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa kembali setiap tautan, formulir, maupun permintaan data yang diterima secara daring.

Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau permintaan data yang mencurigakan, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi apa pun dan segera melakukan verifikasi kepada pihak terkait melalui kanal resmi.

Mendukung hal tersebut, Direktur Utama PNM, Kindaris, mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui kesadaran dan kedisiplinan setiap individu.

“Data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Menjaga kerahasiaannya bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai risiko penyalahgunaan. Di era digital saat ini, kehati-hatian dalam membagikan informasi menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya,” ujarnya.

Melalui peningkatan literasi digital dan kepedulian terhadap keamanan data, masyarakat diharapkan semakin mampu melindungi identitas serta hak-hak pribadinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman kejahatan siber terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat. Modus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) kini menjadi salah satu ancaman terbesar karena memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses ke akun dan data pribadi.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7 persen total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan 64,3 persen pada 2025. Modus yang digunakan mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi.

Di Indonesia, ancaman siber juga menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025 atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020-2024.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

Merespons kondisi tersebut, Indodax memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pola kejahatan siber saat ini telah berubah. Pelaku tidak lagi hanya berupaya membobol sistem teknologi, tetapi lebih sering memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap akun maupun informasi pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujar William dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

William menjelaskan, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan," kata William.

Untuk mengurangi risiko menjadi korban phishing, masyarakat diimbau membiasakan tiga langkah sederhana. Pertama, selalu memeriksa alamat domain situs yang dikunjungi dan memastikan berasal dari kanal resmi. Kedua, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang muncul di hasil pencarian tanpa melakukan verifikasi. Ketiga, memanfaatkan kanal bantuan resmi yang tersedia di aplikasi maupun situs resmi saat membutuhkan informasi terkait akun.

Adpaun terkait perlindungan konsumen, William menyatakan Indodax memperkuat layanan bantuan resmi yang tersedia selama 24 jam melalui email, live chat help center, call center, dan media sosial resmi perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna memperoleh akses terhadap informasi yang valid dan terpercaya.

Menurut William, peningkatan kewaspadaan dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi langkah penting untuk melindungi aset serta data pribadi di tengah ancaman siber yang terus berkembang.

"Dengan semakin kompleksnya modus kejahatan digital, masyarakat perlu menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari," ujar William.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan kejahatan siber di Indonesia semakin didominasi praktik manipulasi pengguna atau social engineering, menandai pergeseran ancaman dari pembobolan sistem ke eksploitasi kelemahan manusia sebagai pintu masuk utama penipuan digital.

Di tengah membengkaknya kerugian masyarakat akibat penipuan transaksi keuangan hingga Rp9,1 triliun, pelaku industri menilai penguatan literasi keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7% total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 sepanjang kuartal I/2026. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 64,3% pada 2025.

Pola serangan juga semakin beragam, mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs tiruan, nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan dan muncul di hasil pencarian internet.

Ancaman tersebut terjadi seiring meningkatnya intensitas serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber terjadi sepanjang 2025 atau melonjak tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020—2024.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan telah mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan pola kejahatan siber saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya pelaku berupaya menembus sistem teknologi, kini mereka lebih banyak memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses akun maupun data pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujarnya dalam keterangan, Kamis (4/6/2026).

Menurut William, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

Fenomena tersebut dinilai berbahaya karena banyak pengguna menganggap informasi yang muncul di halaman pertama mesin pencari sebagai sumber yang otomatis terpercaya.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi," katanya.

Pelaku industri menilai peningkatan keamanan digital tidak cukup hanya mengandalkan penguatan sistem teknologi. Edukasi pengguna menjadi faktor penting mengingat sebagian besar modus penipuan saat ini memanfaatkan aspek psikologis korban.

Masyarakat pun didorong membiasakan verifikasi terhadap alamat situs yang diakses, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang ditemukan melalui pencarian internet, serta memanfaatkan kanal layanan resmi ketika membutuhkan bantuan terkait akun maupun transaksi.

Meningkatnya dominasi social engineering menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi semata persoalan teknologi, melainkan juga persoalan literasi. Di tengah percepatan transformasi digital sektor keuangan, kemampuan masyarakat mengenali modus penipuan dinilai menjadi garis pertahanan pertama untuk mencegah kerugian yang terus membesar.

Jakarta (ANTARA) - Indodax memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing yang mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

CEO Indodax William Sutanto, mengatakan pola kejahatan siber kini menunjukkan perubahan, jika sebelumnya pelaku berupaya membobol sistem teknologi, kini mereka lebih banyak memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses terhadap akun dan informasi pribadi.

“Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dilakukan agar pengguna secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

William menambahkan salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari, padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi.

Data dari Tiger Research menunjukkan bahwa social engineering menjadi penyebab 74,7 persen total kerugian akibat kejahatan siber, khususnya di industri Web3 pada kuartal pertama 2026, meningkat dibandingkan 64,3 persen pada 2025.

Modus yang digunakan antara lain adalah phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi yang muncul di hasil pencarian internet.

Sementara berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia menghadapi sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025, meningkat 7 kali lipat dari rata-rata tahunan periode 2020 - 2024.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

"Oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan," ujar William Sutanto.

Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat menerapkan tiga kebiasaan sederhana guna mengurangi risiko menjadi korban phishing, yakni pertama, selalu memeriksa alamat domain situs yang dikunjungi dan memastikan berasal dari kanal resmi.

Kedua, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang muncul di hasil pencarian tanpa melakukan verifikasi dan ketiga, memanfaatkan kanal bantuan resmi yang tersedia di aplikasi maupun situs resmi ketika membutuhkan informasi terkait akun.

Dengan membiasakan verifikasi melalui kanal dan kontak resmi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital, masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi aset serta data pribadi mereka.

"Langkah sederhana tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan ancaman siber yang terus berubah dan semakin kompleks," katanya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, lanjutnya, pihaknya terus memperkuat layanan bantuan resmi yang tersedia 24 jam melalui email, Live Chat Help Center, call center, dan media sosial resmi perusahaan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), perusahaan keamanan siber Indonesia, menilai peninjauan ulang prioritas belanja teknologi yang terjadi di sejumlah perusahaan imbas ketegangan global bukanlah suatu hambatan, melainkan sebagai konfirmasi atas relevansi jangka panjang bisnisnya.

Ketika ketidakpastian ekonomi global memaksa perusahaan untuk mengkaji ulang prioritas belanja, lanskap ancaman siber di Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. Serangan siber makin masif, canggih dan makin sulit diabaikan.

Data terbaru dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik di Indonesia sepanjang Januari hingga November 2025, setara hampir 182 percobaan serangan setiap detik, angka yang bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kondisi pertempuran digital yang sedang berlangsung setiap hari.

Indonesia kini menempati peringkat ke-12 di kawasan Asia Pasifik dalam hal tingkat aktivitas siber, dengan sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan pemerintahan menjadi target utama yang bersifat lintas industri.

Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan gesekan ekonomi skala besar dari perang dagang hingga ketidakpastian tarif terbukti secara historis mengakselerasi aktivitas siber berbasis aktor negara. Pola ini sudah teramati sejak konflik dagang AS-Cina pada 2018, dan kini berulang dalam skala yang lebih luas.

Tekanan ekonomi global tidak menghentikan laju kejahatan siber, justru sebaliknya. Ketika anggaran pertahanan dibekukan dan kewaspadaan menurun, pelaku ancaman melihat peluang.

“Indonesia, dengan lebih dari 3,6 miliar serangan yang tercatat dalam setahun terakhir, berada dalam kondisi yang tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan reaktif. Kami membangun ITSEC Asia untuk momen seperti ini sebagai infrastruktur yang sudah siap saat krisis tiba,” kata Patrick, Kamis (4/6/2026).

Menurut laporan Gartner, secara global, anggaran keamanan siber tumbuh hanya 4% rata-rata di 2025 separuh dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8% didorong oleh tekanan inflasi dan ketidakpastian kebijakan tarif. Namun di saat yang sama, total pengeluaran keamanan informasi dunia tetap diproyeksikan mencapai US$ 213 miliar. Paradoks ini mengungkap satu realita penting bahwa pasar tidak menyusut, hanya pemain kurang disiplin yang kehilangan porsi anggarannya.

Di sisi lain, saat ini terjadi pergeseran ke arah 'onshoring' keamanan siber didorong oleh kekhawatiran rantai pasok lintas batas yang diperparah oleh tarif.

Penyedia lokal, khususnya di pasar Asia Pasifik, mulai mengambil pangsa pasar dengan menawarkan solusi yang teroptimasi untuk kebutuhan regulasi dan kedaulatan data regional.

Dalam konteks Indonesia, kata Patrick, ITSEC Asia berada di posisi tunggal sebagai penerima manfaat utama dari tren ini.

Portofolio produk ITSEC Asia dirancang untuk menjawab ancaman yang terus berevolusi. IntelliBroń Orion dan Aman menyediakan intelijen ancaman siber tingkat lanjut, sementara ITSEC AI Operations Center memposisikan perusahaan pada garis terdepan peluang pengadaan AI di sektor pemerintahan dan BUMN, pasar yang tengah tumbuh pesat seiring dengan agenda transformasi digital nasional.

Di sisi ekosistem, ITSEC Asia meluncurkan ITSEC Cyber and AI Academy sebagai mesin pengembangan talenta nasional, sebuah investasi jangka panjang yang mempererat hubungan perusahaan dengan ekosistem pendidikan, pemerintah, dan industri.

“Inisiatif ini memperkuat dimensi ESG perusahaan sekaligus memperluas jangkauan bisnisnya melampaui layanan keamanan konvensional,” kata Patrick.

Tidak hanya itu, dia juga berpendapat implementasi UU PDP yang terus diperkuat, pembahasan RUU Keamanan Siber yang masuk dalam agenda legislasi nasional 2025-2029, serta peta jalan AI nasional yang sedang dirampungkan Kementerian Komunikasi dan Digital semuanya bergerak ke arah yang sama yaitu meningkatkan kebutuhan struktural terhadap layanan keamanan siber profesional di seluruh lapisan ekonomi Indonesia.

“Bagi ITSEC Asia, ini bukan sekadar tailwind bisnis. Ini adalah validasi regulasi terhadap model bisnis yang telah dijalankan perusahaan sejak awal berdirinya,” ujar Patrick.

Keterlibatan aktif ITSEC Asia bersama Komdigi, BSSN, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga negara lainnya menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai penyedia solusi, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembentukan arsitektur keamanan digital nasional. Posisi ini sulit direplikasi oleh pemain asing yang tidak memiliki kedalaman pemahaman terhadap konteks regulasi, budaya, dan kebutuhan spesifik pasar Indonesia.

Patrick mengatakan Indonesia sedang berada pada momentum penting yang akan menentukan arah transformasi digital nasional. Kecepatan transformasi yang didorong oleh pemerintah dan sektor swasta membutuhkan pondasi keamanan yang setara kuatnya.

“ITSEC Asia hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan digital Indonesia tidak rapuh di bawahnya dan bahwa kepercayaan investor terhadap ekosistem digital nasional memiliki landasan yang solid,” kata Patrick.

Butuh Perhatian Petinggi Perusahaan

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas mengatakan ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar risiko teknologi, tetapi telah menjadi tantangan strategis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional berbagai sektor.

Tingginya aktivitas serangan di Indonesia menjadi pengingat bahwa keamanan siber perlu menjadi perhatian di tingkat pimpinan organisasi.

“Di tengah percepatan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia, setiap institusi perlu memperkuat ketahanan siber melalui kesiapan yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta investasi berkelanjutan pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia,” kata Slamet.

Data BSSN sendiri menunjukkan bahwa 93,78% dari seluruh anomali trafik nasional pada 2025 berbasis malware. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meningkatkan efektivitas rekayasa sosial dan phishing dalam skala yang jauh lebih besar, sehingga mempercepat proses pencurian akses dan penyalahgunaan identitas digital.

Menurut tim Threat Intelligence ITSEC Asia, ancaman yang berkembang paling cepat saat ini datang dari kelompok stealer malware, yang tidak lagi sekadar mencuri kata sandi tetapi juga cookies, session token, kredensial cloud, data browser, hingga akses ke aplikasi bisnis. Ketika data tersebut jatuh ke tangan pelaku ancaman, akses yang dicuri dapat dimanfaatkan untuk melakukan account takeover, business email compromise (BEC), penipuan, penyalahgunaan layanan cloud, hingga menjadi pintu masuk awal bagi serangan ransomware yang lebih besar.

Tren ini menunjukkan bahwa organisasi tidak lagi cukup berfokus pada pencegahan malware semata, tetapi harus memperlakukan pencurian kredensial dan akses digital sebagai risiko bisnis yang nyata.