Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Makassar mencatat telah menyalurkan pembiayaan modal dan pendampingan kepada 1.356 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan ULaMM Syariah.

Kini perusahaan tengah membidik perluasan di Kabupaten Bone guna memperkuat kapasitas usaha mikro dan kecil sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

Pimpinan Cabang PNM Makassar Tazdi Anugrah mengatakan, selain sektor UMKM, PNM juga agresif menyasar segmen ultra mikro di wilayah Bone dan sekitarnya.

Hingga saat ini, perseroan tercatat telah melayani 370.570 perempuan prasejahtera melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah di Sulsel.

"Capaian tersebut menjadi bukti komitmen PNM dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami mengintegrasikan pembiayaan yang mudah diakses dengan pembinaan usaha yang berkelanjutan," ujar Tazdi saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bone, Kamis (25/6/2026).

Merespons penetrasi pasar PNM, pemerintah kabupaten menyatakan dukungannya terhadap perluasan jangkauan program tersebut.

Akses modal yang dipadukan dengan asistensi bisnis dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi penopang utama ekonomi domestik.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator daerah dan lembaga pembiayaan seperti PNM sangat diperlukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pada segmen prasejahtera.

Ke depan, pihaknya dan PNM akan berusaha memperluas jangkauan program pemberdayaan guna mencetak lebih banyak pelaku usaha lokal yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.

"Kami sangat mendukung program yang memberikan akses pembiayaan sekaligus pendampingan. Sinergi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bone," kata Andi Asman.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mendorong perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan bahwa program KUR menjadi jawaban bagi kelompok UMKM yang memiliki modal terbatas, khususnya yang berada di sektor perdagangan, pertanian, dan usaha rumahan.

"Pemerintah daerah, telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB, agar penyaluran KUR di Garut tidak hanya berorientasi pada target penyaluran nasional, tetapi juga menyesuaikan karakter ekonomi lokal," ujar Syakur, Kamis (29/1/2026).

Dia juga mendukung bank daerah seperti BJB untuk memperkuat ekonomi lokal dengan menyalurkan KUR ke pelaku UMKM. Salah satu opsi yang didorong adalah pembiayaan hingga Rp10 juta dengan bunga rendah sekitar 3%, yang diharapkan mampu menekan ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.

Abdusy mengungkapkan banyak pelaku usaha di Garut memiliki potensi, namun belum bankable secara administratif. Selain pembiayaan skala kecil, Pemkab Garut juga mendorong perbankan menyediakan akses modal dengan plafon lebih besar tanpa agunan bagi usaha yang dinilai produktif.

Skema ini diharapkan membuka ruang ekspansi usaha masyarakat, khususnya bagi UMKM yang selama ini sulit naik kelas akibat keterbatasan jaminan aset.

Menurutnya, sejumlah pelaku UMKM masih terkendala persyaratan administrasi, minim literasi keuangan, hingga ketakutan terhadap risiko kredit. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih pinjaman nonformal meski berbunga tinggi.

"Bank jangan hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga mitra pendamping usaha. Pendampingan dinilai penting untuk menekan risiko kredit macet sekaligus memastikan dana KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Di sisi lain, kebijakan bunga rendah juga menuntut kejelasan skema teknis," ujarnya.

Bagi masyarakat Garut, kata Syakur, akses KUR yang mudah dan terjangkau diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dari bawah. UMKM yang mendapatkan modal kerja berpotensi meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi perbankan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal implementasinya. Dengan mendorong perbankan lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

"Berharap KUR tidak sekadar menjadi program nasional di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat di daerah," tutup Syakur.