Bisnis.com, GARUT — Kabupaten Garut resmi memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM).

Kehadiran layanan tersebut diklaim dapat memangkas birokrasi pengurusan dokumen ekspor sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menembus pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha Garut, terutama produsen alas kaki dan pakaian jadi. Menurutnya, kedua komoditas itu memiliki prospek besar di pasar Uni Eropa seiring terbukanya peluang pemanfaatan tarif preferensi.

“Uni Eropa sudah selesai, harapan kami produk-produk dari Garut semakin mudah masuk ke Uni Eropa. Kebanyakan untuk alas kaki dan pakaian jadi nanti tarifnya 0 persen. Dengan IPSKA, pelaku usaha bisa memanfaatkan tarif 0 persen sehingga ekspor dari Garut semakin meningkat,” ujar Budi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Surat Keterangan Asal merupakan salah satu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena digunakan untuk membuktikan asal barang sehingga eksportir dapat memanfaatkan fasilitas tarif preferensi sesuai ketentuan negara tujuan.

Sebelum IPSKA berdiri di Garut, pelaku usaha harus mengurus dokumen tersebut ke Tasikmalaya atau Bandung. Kondisi itu membuat proses administrasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut Dedy Mulyadi mengatakan kehadiran IPSKA merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha agar proses ekspor menjadi lebih efisien.

“IPSKA ini adalah langkah untuk memudahkan para pengusaha di Kabupaten Garut dalam mengurus dokumen ekspor. Di Garut banyak komoditas yang sudah memasuki pasar ekspor, di antaranya alas kaki, produk kulit, akar wangi, kopi, hingga hasil bumi lainnya,” kata Dedy.

Dia menambahkan, pelayanan yang sebelumnya harus diakses di luar daerah kini dapat dilakukan langsung di Garut. Langkah tersebut diharapkan memangkas rantai birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada eksportir.

Menurut Dedy, peresmian IPSKA menjadi momentum penting karena pemerintah daerah kini memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Asal secara mandiri.

Layanan tersebut juga akan diberikan tanpa dipungut biaya bagi seluruh eksportir asal Garut.

Selain mempermudah akses layanan, pemerintah daerah berharap keberadaan IPSKA dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional.

“Kami berharap dengan diresmikannya IPSKA Kabupaten Garut ini tumbuh motivasi bagi masyarakat Kabupaten Garut, termasuk UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, UMKM pun bisa ekspor, bahkan desa pun bisa ekspor,” ujarnya.

Bisnis.com, GARUT — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat masih banyak unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengantongi sertifikat halal.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat daya saing produk lokal, terutama menghadapi ketatnya kompetisi industri pangan yang kini semakin sarat persyaratan keamanan dan mutu.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan Baras mengatakan, perlunya percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan bersih, sehat, dan berdaya saing.

Menurut Haikal, Garut merupakan salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam pengembangan produk halal. Namun, tingginya jumlah SPPG yang belum tersertifikasi menunjukkan perlunya langkah lebih konkret dan terarah.

“Kami hadir untuk memberikan dorongan dan apresiasi kepada pemerintah daerah, namun kita juga harus realistis kalau masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat halal. Ini harus segera dikejar karena halal bukan hanya soal label, tapi jaminan mutu, higienitas, dan kepercayaan konsumen,” kata Haikal dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Ia menuturkan, sertifikasi halal kini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di tengah maraknya produk asing yang masuk ke pasar Indonesia dengan label halal, Haikal menilai UMKM lokal harus berbenah agar tidak kalah bersaing.

“Banyak UMKM dari China, Korea, hingga Jepang sudah masuk dengan membawa label halal. Jika pelaku UMKM kita tidak segera menyesuaikan standar, masyarakat pasti lebih memilih produk yang sudah jelas kehalalannya, apalagi Garut dikenal sebagai Kota Santri,” ujar Haikal.

BPJPH juga menurunkan 100 penyelia halal untuk mendampingi percepatan sertifikasi. Langkah ini bagian dari amanat Presiden RI Prabowo Subianto mengenai tiga prasyarat utama produk konsumsi, higienis, bergizi bermutu, dan halal.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat penyesuaian regulasi serta memperkuat kolaborasi dengan BPJPH.

Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya standar konsumen global.

“Penelitian menunjukkan hampir 90% konsumen mempertimbangkan halal sebagai faktor utama dalam membeli produk. Ini peluang besar bagi pelaku usaha Garut, asalkan mereka terpenuhi persyaratannya. Jangan sampai kita kalah bersaing hanya karena belum bersertifikat,” ujar Syakur.

Ia menegaskan, banyaknya SPPG yang belum memiliki sertifikat halal harus menjadi fokus bersama. Pemerintah Kabupaten Garut akan mendorong setiap unit untuk segera memenuhi standar halal, khususnya pada aspek proses produksi, kebersihan fasilitas, dan penggunaan bahan baku.

“Kami ingin SPPG Garut semakin kuat. UMKM lokal sudah berkontribusi banyak, tinggal kita bantu agar proses sertifikasi mereka berjalan lancar dan sesuai standar nasional,” tuturnya.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah pusat mulai mengarahkan Kabupaten Garut menjadi daerah berbasis desa ekspor melalui penguatan produk unggulan desa, pengembangan desa tematik, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan penguatan ekonomi desa menjadi strategi utama pemerintah dalam menekan kemiskinan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Menurut dia, desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai wilayah penerima bantuan pembangunan, melainkan harus mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi hingga menembus pasar internasional.

“Kalau desa dikelola dengan baik, kesejahteraan akan tumbuh dari bawah. Di situ angka kemiskinan bisa ditekan, terutama masyarakat pada kelompok desil 1 sampai desil 5,” kata Yandri dikutip Kamis (15/5/2026).

Dia menilai Garut memiliki modal kuat untuk dikembangkan menjadi kawasan desa ekspor karena memiliki banyak komoditas unggulan yang selama ini sudah dikenal pasar nasional maupun luar negeri.

Beberapa sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan antara lain kopi, produk kulit, akar wangi, hasil hortikultura, teh, hingga produk olahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah, kata dia, akan mendorong penguatan tata kelola desa agar potensi ekonomi tersebut tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi mampu masuk ke rantai perdagangan global.

“Kita ingin desa punya produk unggulan yang memiliki daya saing. Desa harus naik kelas, bukan hanya memproduksi barang, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Selain pengembangan desa ekspor, pemerintah juga menyiapkan penguatan desa wisata dan desa tematik sebagai bagian dari strategi memperluas sumber ekonomi masyarakat pedesaan.

Konsep desa tematik diarahkan agar setiap desa memiliki identitas ekonomi yang jelas sesuai karakter wilayah masing-masing. Dengan model itu, pembinaan usaha, promosi, hingga pemasaran produk dinilai akan lebih terfokus.

Sementara desa wisata diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui pengembangan potensi alam, budaya, kuliner, dan industri kreatif lokal.

Yandri mengatakan pendekatan pembangunan berbasis desa dinilai lebih efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi karena manfaatnya langsung menyentuh masyarakat tingkat bawah.

Dia juga menegaskan pemerintah pusat membuka peluang dukungan program prioritas bagi desa-desa di Garut yang dinilai siap berkembang menjadi sentra ekonomi baru. “Kami ingin pembangunan ekonomi dimulai dari desa. Kalau desa maju, otomatis daerah juga akan bergerak,” katanya.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan penguatan desa ekspor menjadi peluang besar bagi daerahnya untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut dia, Garut memiliki banyak potensi desa yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal, padahal memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pengembangan desa produktif di Garut, terutama melalui pendampingan usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga akses pemasaran.

“Kami ingin potensi desa di Garut benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Arahnya bukan hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” kata Syakur.

Bisnis.com, GARUT - Akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Garut diperluas melalui sejumlah skema kredit dengan plafon beragam, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah.

Skema tersebut mencakup pembiayaan tanpa bunga untuk usaha mikro berbasis kelompok hingga dukungan pendanaan riset bagi rintisan usaha berbasis inovasi.

Pimpinan Cabang GarutBank BJBAsep Wahyu Ismailmengatakan salah satu skema yang disiapkan menyasar pelaku usaha skala sangat kecil dengan plafon pinjaman antara Rp500 ribu hingga Rp5 juta.

Pembiayaan ini diberikan tanpa bunga, namun disalurkan melalui mekanisme kelompok dan didahului dengan proses edukasi kepada calon penerima.

“Plafonnya kecil, mulai dari Rp500 ribu sampai Rp5 juta. Skema ini tanpa bunga, tapi berbasis kelompok dan ada edukasi sebelum pencairan,” ujar Asep, Kamis (9/4/2026).

Selain pembiayaan mikro tanpa bunga, tersedia pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skala lebih besar. Skema KUR mencakup segmen super mikro hingga usaha kecil, yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi lokal.

Di luar sektor perbankan, dukungan pembiayaan juga datang dariBRINmelalui skema pendanaan riset dan pengembangan startup.

Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRINRaden Arthur Ario Lelonomenyebutkan bahwa setiap startup berpotensi memperoleh pendanaan hingga Rp600 juta untuk jangka waktu dua tahun.

“Pendanaan bisa dimanfaatkan untuk membangun ekosistem innopreneur dan technopreneur berbasis keunggulan lokal,” kata Arthur.

Menurutnya, skema pembiayaan yang berlapis ini diarahkan untuk menjangkau pelaku usaha dari berbagai level, mulai dari usaha ultra mikro hingga rintisan berbasis teknologi.

"Model ini juga menempatkan edukasi sebagai prasyarat dalam penyaluran kredit mikro, guna menekan risiko gagal bayar sekaligus meningkatkan kapasitas usaha penerima," kata Arthur.

Bupati GarutAbdusy Syakur Aminmenilai kombinasi akses permodalan dan dukungan inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di daerah.

Menurutnya, integrasi antara pembiayaan dan teknologi akan menentukan kemampuan pelaku usaha menembus pasar yang lebih luas.

“Akses finansial dan dukungan inovasi menjadi kunci untuk mendorong daya saing UMKM,” ujarnya.

Meski demikian, kata Syakur, efektivitas program pembiayaan ini masih akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk akurasi penyaluran, kualitas pendampingan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola pinjaman.

Skema tanpa bunga untuk kredit mikro dinilai dapat membantu pelaku usaha pemula, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan ketergantungan atau moral hazard.

"Dengan struktur pembiayaan yang berlapis, pelaku UMKM di Garut memiliki opsi akses modal sesuai skala usaha. Tapi, keberhasilan program akan ditentukan oleh konsistensi penyaluran dan keberlanjutan pendampingan, bukan semata pada besaran plafon yang ditawarkan," kata Syakur.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mendorong perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan bahwa program KUR menjadi jawaban bagi kelompok UMKM yang memiliki modal terbatas, khususnya yang berada di sektor perdagangan, pertanian, dan usaha rumahan.

"Pemerintah daerah, telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB, agar penyaluran KUR di Garut tidak hanya berorientasi pada target penyaluran nasional, tetapi juga menyesuaikan karakter ekonomi lokal," ujar Syakur, Kamis (29/1/2026).

Dia juga mendukung bank daerah seperti BJB untuk memperkuat ekonomi lokal dengan menyalurkan KUR ke pelaku UMKM. Salah satu opsi yang didorong adalah pembiayaan hingga Rp10 juta dengan bunga rendah sekitar 3%, yang diharapkan mampu menekan ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.

Abdusy mengungkapkan banyak pelaku usaha di Garut memiliki potensi, namun belum bankable secara administratif. Selain pembiayaan skala kecil, Pemkab Garut juga mendorong perbankan menyediakan akses modal dengan plafon lebih besar tanpa agunan bagi usaha yang dinilai produktif.

Skema ini diharapkan membuka ruang ekspansi usaha masyarakat, khususnya bagi UMKM yang selama ini sulit naik kelas akibat keterbatasan jaminan aset.

Menurutnya, sejumlah pelaku UMKM masih terkendala persyaratan administrasi, minim literasi keuangan, hingga ketakutan terhadap risiko kredit. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih pinjaman nonformal meski berbunga tinggi.

"Bank jangan hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga mitra pendamping usaha. Pendampingan dinilai penting untuk menekan risiko kredit macet sekaligus memastikan dana KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Di sisi lain, kebijakan bunga rendah juga menuntut kejelasan skema teknis," ujarnya.

Bagi masyarakat Garut, kata Syakur, akses KUR yang mudah dan terjangkau diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dari bawah. UMKM yang mendapatkan modal kerja berpotensi meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi perbankan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal implementasinya. Dengan mendorong perbankan lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

"Berharap KUR tidak sekadar menjadi program nasional di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat di daerah," tutup Syakur.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengarahkan penguatan sektor pangan berbasis kedelai melalui skema hilirisasi, dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung program gizi pemerintah pusat, tetapi juga untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, hilirisasi kedelai menjadi kunci agar UMKM tidak lagi terjebak pada persoalan klasik, seperti keterbatasan bahan baku, lemahnya standar produksi, dan minimnya jaminan keamanan pangan.

“UMKM perlu didorong masuk ke sistem yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir yang memenuhi standar pangan. Dengan begitu, mereka tidak hanya berproduksi, tetapi juga punya kepastian pasar,” kata Syakur, Kamis (22/1/2026).

Pemkab Garut, lanjut dia, tengah menyiapkan langkah administratif dengan mengajukan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar UMKM lokal memperoleh akses prioritas sebagai pemasok dalam program MBG. Skema ini akan diselaraskan dengan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah, yang menjadi pelaksana distribusi pangan bergizi.

Dari sisi hulu, Garut juga diarahkan menjadi salah satu wilayah pengembangan kedelai nasional. Pemerintah daerah menilai kondisi agroklimat di Garut relatif sesuai untuk budidaya kedelai, di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas tersebut. Saat ini, kebutuhan kedelai nasional sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri dengan volume jutaan ton per tahun.

“Kedelai adalah bahan pangan strategis. Hampir semua lapisan masyarakat mengonsumsinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat produksi lokal, teknologi, dan permodalan,” ujarnya

Upaya tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku industri pengolahan. Pimpinan PT Mandala 525 (MDL 525), Haris Kalicman, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk berperan sebagai mitra industri dalam ekosistem hilirisasi kedelai di Garut.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu bubuk kedelai itu menilai kualitas kedelai lokal tidak kalah dibandingkan produk impor, sepanjang didukung proses pascapanen dan teknologi yang memadai.

Menurut Haris, industri berperan penting dalam menjembatani produksi petani dan kebutuhan pasar berskala besar, termasuk program gizi pemerintah.

“Kami memastikan aspek kualitas dan keamanan pangan melalui teknologi, kapasitas pabrik, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perizinan dan sertifikasi,” ujarnya.

Bisnis.com, GARUT - Kabupaten Garut menempati posisi ketiga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat. Capaian itu diapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bukti tingginya aktivitas pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

Namun di balik pencapaian itu, OJK mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan.

Kepala OJK Perwakilan Jawa Barat, Darwisman, menilai Garut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari kekayaan alam, produk unggulan, hingga pariwisata. Potensi itu dianggap belum sepenuhnya terhubung dengan sistem keuangan formal, sehingga perlu strategi yang lebih agresif untuk memperluas akses pembiayaan.

Menurut Darwisman, capaian KUR yang tinggi memang menunjukkan tingginya permintaan modal usaha. Namun ia menilai angka tersebut belum cukup menjawab persoalan substansial terkait pemerataan akses dan literasi keuangan.

"Masih banyak ribuan UMKM yang belum terakses perbankan. Ini harus dibuka dengan percepatan inklusi,” ujarnya, Jumat (5/12/2025].

Salah satu strategi yang disiapkan OJK untuk memperluas akses adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Garut disebut memiliki keunggulan demografis dengan lebih dari 1.477 pondok pesantren yang dapat menjadi simpul edukasi keuangan, termasuk keuangan syariah.

Darwisman menekankan, pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga komunitas ekonomi yang memiliki potensi kuat menggerakkan ekosistem usaha lokal.

Ia menegaskan, peningkatan literasi keuangan berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan daerah. Indikator seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi ukuran efektivitas intervensi kebijakan keuangan.

OJK mendorong agar pembiayaan, termasuk KUR dan produk keuangan lain, lebih terarah kepada sektor yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Momentum penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM juga menjadi instrumen baru bagi Garut untuk menambah kecepatan perluasan akses. Regulasi itu memberi koridor penyederhanaan prosedur pembiayaan, perluasan kanal distribusi kredit, hingga integrasi data UMKM.

OJK menyebut, Pemkab Garut dan industri keuangan dapat memanfaatkan aturan tersebut untuk memperkuat ekosistem pembiayaan produk unggulan daerah, seperti domba, sapi perah, sapi pedaging, daging ayam, pisang, kopi, dan kentang.

Di tengah upaya tersebut, kualitas kredit menjadi perhatian lain. Darwisman mengungkapkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) Kabupaten Garut berada pada level 3,88%.

Angka itu masih dikategorikan sehat, karena berada di bawah ambang batas lima persen. Menurutnya, disiplin masyarakat dalam membayar kewajiban kredit menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan perbankan.

“Ini menunjukkan masyarakat Garut sangat patuh dalam memenuhi kewajibannya. Ini modal untuk meyakinkan perbankan dalam memperluas penyaluran pembiayaan ke UMKM,” kata Darwisman.

Kendati demikian, OJK menegaskan capaian baik tersebut jangan menimbulkan euforia. Penyaluran KUR perlu diiringi penguatan kapasitas UMKM, mitigasi risiko, hingga pendampingan usaha.

Tanpa perbaikan komprehensif, penyaluran kredit yang besar justru dapat memunculkan kerentanan baru ketika ketahanan usaha tidak sejalan dengan ekspansi pembiayaan.

OJK dan Pemkab Garut sepakat memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk mengoptimalkan ekosistem pembiayaan berbasis komoditas unggulan, pesantren, dan UMKM desa.

Darwisman menyebut, Garut memiliki keunggulan, tapi membutuhkan strategi penguatan dari hulu ke hilir agar pembiayaan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mendorong Bank BJB agar memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan pelaku UMKM.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, penguatan akses keuangan menjadi langkah penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Menurutnya, sistem pembiayaan yang inklusif dapat membantu petani dan pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

“Peningkatan mobilitas dan penggunaan teknologi membutuhkan dukungan biaya. Karena itu, kehadiran lembaga keuangan seperti Bank BJB di Samarang diharapkan bisa menjadi mitra yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan,” ujar Syakur, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai Kecamatan Samarang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan hortikultura, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Garut.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin sektor tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga berkembang melalui proses hilirisasi.

“Kita ingin Garut tidak hanya dikenal sebagai penghasil cabe atau sayuran, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah. Dengan begitu, harga komoditas lebih stabil dan petani mendapatkan keuntungan lebih baik,” jelasnya.

Imron menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Garut menunjukkan tren positif dengan capaian di atas enam persen pada triwulan kedua tahun ini, melampaui rata-rata nasional.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut bergantung pada sejauh mana akses pembiayaan dan inovasi ekonomi mampu menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel sekaligus Pembina Kantor Wilayah 3 Bank BJB, Nunung Suhartini, menyebutkan pengembangan KCP Samarang merupakan bagian dari strategi Bank BJB untuk memperkuat jaringan layanan di daerah produktif.

Ia mengatakan desain gedung baru dibuat lebih fungsional agar mendukung kenyamanan nasabah dan efisiensi kerja pegawai.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nunung.

Menurutnya, Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Saat ini, Bank BJB mencatatkan aset senilai Rp216 triliun dan memiliki 23 jaringan kantor serta 43 terminal elektronik di wilayah Garut.

Nunung mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat penetrasi layanan di kawasan Samarang yang dikenal memiliki potensi ekonomi dan wisata cukup tinggi.

Ia menyebutkan, KCP Samarang kini dilengkapi sistem antrian digital dan ruang pelayanan prima agar interaksi nasabah lebih efisien.

“Kami ingin memastikan pelayanan lebih cepat dan nyaman. Selain itu, kami juga menyiapkan tim khusus yang fokus membantu pelaku UMKM dengan pendekatan jemput bola. Kalau akses pembiayaan semakin terbuka, maka kegiatan ekonomi di tingkat lokal juga akan lebih bergerak. Ini yang kita dorong bersama,” tutupnya.