Isu akses “blanket overflight” bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap ringan. Di permukaan, perdebatan terlihat berkutat pada perubahan prosedur dari izin menjadi notifikasi. Di balik itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar tentang bagaimana Indonesia menjaga kendali atas ruang udaranya sendiri, sekaligus bagaimana negara ini menempatkan diri di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin terbuka.

Perkembangan informasi mengenai isu ini tidak sepenuhnya jelas. Terdapat indikasi bahwa pembahasan telah bergerak cukup jauh dan mendekati tahap kesepakatan. Pernyataan resmi masih menempatkannya sebagai tahap awal yang belum final.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dalam isu strategis, ketidakjelasan bukan sekadar persoalan komunikasi. Ketidakjelasan dapat membuka ruang tafsir yang luas, baik di dalam negeri maupun di mata mitra internasional, dan pada saat yang sama mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Perhatian publik sering tertuju pada perubahan mekanisme dari izin ke notifikasi. Pergeseran ini kerap dilihat sebagai langkah efisiensi administratif dalam kerja sama militer. Cara pandang tersebut terlalu sempit. Mekanisme izin menempatkan negara pada posisi untuk menilai dan menyetujui setiap aktivitas yang terjadi di wilayahnya.

Mekanisme notifikasi mengubah posisi tersebut menjadi sekadar penerimaan informasi atas aktivitas yang telah ditentukan pihak lain. Dalam konteks ruang udara, perubahan ini berkaitan langsung dengan derajat kontrol negara atas wilayahnya, bukan sekadar soal prosedur birokrasi.

Kedaulatan Udara dan Batas Kontrol Negara

Perbedaan pendekatan kebijakan di dalam pemerintahan memperlihatkan kompleksitas persoalan ini. Kementerian Pertahanan (Kemhan) melihat kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pertahanan dalam lingkungan keamanan kawasan yang semakin dinamis. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesiapan, fleksibilitas, dan keterhubungan operasional dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menempatkan isu ini dalam kerangka yang lebih luas dengan mengingatkan bahwa akses militer tidak pernah netral. Setiap bentuk keterbukaan akan dibaca sebagai sinyal politik oleh pihak lain, terutama di tengah ketegangan geopolitik akibat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Persepsi keberpihakan dapat memengaruhi hubungan dengan mitra negara lain, bahkan berpotensi mempersempit ruang gerak diplomasi Indonesia.

Perbedaan ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya konsolidatif. Pertahanan membutuhkan kerja sama untuk memperkuat kapasitas. Diplomasi membutuhkan keseimbangan untuk menjaga posisi. Kedua kebutuhan tersebut seharusnya berjalan dalam satu kerangka kepentingan nasional yang sama. Tanpa kerangka yang jelas, kebijakan akan terlihat berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan kesan bahwa Indonesia belum memiliki poros strategis yang tegas dalam menghadapi perubahan lingkungan global.

Dalam hubungan antarnegara, setiap langkah tidak pernah berdiri sendiri. Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics mengingatkan bahwa tindakan satu negara akan selalu dibaca sebagai sinyal oleh negara lain, terlepas dari niat yang dinyatakan. Kedekatan dengan satu pihak akan selalu memunculkan tafsir di pihak lain.

Penjelasan resmi tidak selalu cukup untuk mengendalikan cara tafsir itu terbentuk. Kebijakan yang dimaksudkan sebagai kerja sama teknis dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan, terutama dalam isu yang menyangkut akses militer.

Bebas-Aktif dan Arah Kepentingan Nasional

Persoalan ini tidak berhenti pada bagaimana pihak luar membaca Indonesia. Persoalan ini menyentuh kemampuan Indonesia membaca dirinya sendiri. Apakah setiap kerja sama yang dibangun benar-benar memperkuat posisi nasional, atau justru lebih mencerminkan kebutuhan mitra eksternal. Pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut konsistensi arah kebijakan dalam kerangka kepentingan nasional dan kemampuan negara dalam menjaga otonomi strategisnya.

Di titik ini, prinsip politik luar negeri bebas-aktif kembali menjadi relevan untuk diuji dalam praktik. Prinsip ini selama ini dipahami sebagai fondasi dalam menjaga keseimbangan di tengah kompetisi kekuatan besar. Bebas-aktif bukan sekadar sikap tidak memihak.

Prinsip ini menuntut kejelasan prinsip dalam menentukan kepentingan nasional, prioritas, serta batas keterlibatan. Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan luar negeri akan mudah bergeser menjadi respons terhadap dinamika eksternal, bukan ekspresi dari kepentingan nasional yang terartikulasi dengan kuat.

Langkah kebijakan yang berkembang belakangan ini memperlihatkan pola yang perlu dicermati secara serius. Pendalaman kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat berjalan beriringan dengan pendekatan ke kekuatan lain, termasuk Rusia dan China.

Pola ini sering dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan. Dalam praktiknya, keseimbangan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hubungan yang dibangun. Keseimbangan ditentukan oleh arah yang jelas. Tanpa arah kepentingan, hubungan yang dibangun hanya menjadi akumulasi relasi tanpa posisi yang tegas.

Negara yang tidak memiliki arah kepentingan yang jelas akan mudah bergerak reaktif. Barry Posen dalam Restraint menekankan bahwa tanpa kerangka kepentingan yang tegas, kebijakan luar negeri cenderung mengikuti tekanan eksternal alih-alih mengarahkannya. Risiko ini tidak selalu terlihat dalam jangka pendek.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi kemampuan negara untuk menentukan sikap secara mandiri. Dalam konteks ruang udara, risiko tersebut menjadi lebih nyata karena menyangkut salah satu aspek paling konkret dari kedaulatan negara.

Secara hukum, kedaulatan Indonesia atas wilayah udara tidak diperdebatkan. Secara operasional, derajat kontrol menjadi faktor penentu. Mekanisme notifikasi memberikan kemudahan bagi pihak eksternal dalam menggunakan ruang udara Indonesia.

Pada saat yang sama, mekanisme ini mengurangi ruang bagi negara untuk melakukan penilaian langsung atas setiap aktivitas. Dalam situasi normal, perubahan ini mungkin tidak terasa signifikan. Dalam situasi krisis, perbedaan ini dapat menentukan apakah Indonesia memiliki kendali penuh atau justru harus menyesuaikan diri dengan dinamika yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrolnya.

Persepsi pihak luar juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam lingkungan strategis yang semakin kompetitif, persepsi sering membentuk realitas. Kebijakan yang diambil akan dibaca dan ditafsirkan oleh berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing.

Ketidaksinkronan antara langkah pertahanan dan pesan diplomatik akan memperbesar ruang tafsir tersebut. Kondisi ini dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak diinginkan, terutama jika kebijakan yang diambil tidak disertai dengan penjelasan yang konsisten dan arah yang jelas.

Imperatif Konsolidasi Kebijakan

Situasi ini menuntut keharusan konsolidasi kebijakan yang lebih kuat di tingkat nasional. Perbedaan pandangan antara Kemhan dan Kemlu perlu disatukan dalam satu arah yang jelas. Arah tersebut tidak dapat dibangun dari kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kecermatan di tingkat kepemimpinan nasional agar setiap langkah yang diambil memiliki pijakan yang sama dan tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia bergerak tanpa arah strategis yang tegas.

Sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan strategis tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga tepat secara arah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama benar-benar memperkuat kepentingan nasional. Diskursus publik yang terbuka juga menjadi penting agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara politik.

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan di tengah dinamika global. Pengalaman tersebut merupakan modal yang berharga. Modal ini perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih terukur tegas dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Dunia saat ini tidak memberi banyak ruang bagi ambiguitas. Negara yang tidak jelas arahnya akan mudah ditarik oleh kepentingan yang lebih kuat, bahkan tanpa disadari.

Tanpa kejelasan arah kepentingan dan konsolidasi kebijakan luar negeri yang jelas, prinsip bebas-aktif berisiko berubah dari fondasi diplomasi menjadi sekadar slogan yang menutupi ketergantungan pada kekuatan besar. Setiap kebijakan yang tampak teknis dapat menjadi pintu masuk bagi pergeseran yang lebih besar. Perubahan dari izin menjadi notifikasi bukan sekadar soal prosedur, tapi mencerminkan bagaimana negara memilih untuk mengelola kedaulatannya di tengah tekanan eksternal.

Tanpa definisi kepentingan nasional yang tegas, setiap notifikasi yang diterima bukan hanya sekadar informasi. Kondisi ini dapat menjadi tanda bahwa Indonesia mulai membiarkan pihak lain menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi di langitnya sendiri.

Isu terkait pemberian akses wilayah Indonesia kepada Amerika Serikat menuai kontroversi. Sorotan muncul karena berkaitan dengan kedaulatan nasional dan potensi implikasi geopolitik yang lebih luas.

Di satu sisi, Indonesia menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum final, namun di sisi lain, kekhawatiran tentang pengaruh politik dan keamanan makin menguat.

Pemicu kontroversi ini adalah dua hal. Pertama adalah kabar Indonesia mengkaji pemberian akses udara ke Amerika Serikat. Kedua, melintasnya kapal perang AS yakni USS Miguel Keith di Selat Malaka beberapa hari lalu.

Media India, The Sunday Guardian, pertama kali memberitakan adanya kajian pemberian akses udara. Dalam pemberitaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyetujui proposal ini saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (BoP) di Washington D.C. pada Februari lalu.

Proposal tersebut berisi kesepakatan formal Indonesia untuk mengizinkan pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara RI dalam operasi darurat hingga latihan militer yang disepakati bersama. Informasi resmi juga disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan yang menyatakan dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal meski belum final.

"Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” kata Kemhan dalam rilis pers pada Senin (13/4).

Kabar ini juga tak mereda usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin bertemu Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon beberapa waktu lalu. Keduanya menandatangani kesepakatan yang mencakup modernisasi militer, pelatihan hingga kerja sama operasional.

Kemhan membantah soal kesepakatan blanket overflight, dengan menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak mencakup hal itu. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kesepakatan RI dan AS saat ini tidak mencakup Overflight Clearance.

Sedangkan soal USS Miguel Keith, TNI Angkatan Laut mengatakan kapal tersebut punya hak melintas di Selat Malaka. Alasannya selat tersebut digunakan untuk pelayaran internasional.

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI, Tunggul dalam keterangan tertulis, Senin (20/4).

Posisi Strategis Indonesia

Blanket overflight clearance, adalah pemberian hak kepada pesawat negara, termasuk pesawat militer, untuk melintas di atas wilayah udara suatu negara tanpa perlu mendarat dalam kurun waktu tertentu.

Tak ada payung hukum detail yang mengatur pemberian izin tersebut. Ini karena Pasal 1 Konvensi Chicago menyebutkan setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Meski demikian, skema tersebut tidak berlaku bagi pesawat negara, termasuk pesawat militer, yang tetap harus mengantongi persetujuan dari negara yang dilintasi.

“Untuk pesawat militer setiap kali akan melintas, maka setiap pesawat harus mendapat persetujuan, kecuali negara yang dilintasi memberi persetujuan di depan dan untuk jangka waktu tertentu. Inilah yang disebut sebagai Blanket Overflight Clearance,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana pada Selasa (14/4).

Dosen Politik dan Militer Universitas Gadjah Mada (UGM), Rochdi Mohan Nazala, menduga proposal AS itu muncul dengan memperhitungkan posisi Indonesia yang berada di jalur strategis antara Jepang, Australia, dan kawasan Asia Selatan. Letak geografis ini membuat wilayah Indonesia krusial dalam peta militer Washington.

Namun, pemberian izin menyeluruh bagi pesawat militer AS ini berpotensi mengubah posisi Indonesia karena memberikan kemudahan operasi militer negara lain tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Hal ini yang menurut pakar menjadi pertanyaan. "Apakah kita yang menawarkan atau mereka yang meminta," kata Mohan kepada Katadata.co.id.

Di Jepang, Washington menempatkan kekuatan militernya secara permanen melalui perjanjian keamanan bilateral. Sejumlah pangkalan utama seperti Kadena Air Base, Yokosuka Naval Base, dan Marine Corps Base Camp Butler di Jepang menjadi tulang punggung operasi militer AS di kawasan Indo-Pasifik.

Di Australia, AS mendapatkan akses luas melalui kerja sama pertahanan. Kehadiran militer dilakukan secara rotasional, terutama di Darwin, serta pengembangan pangkalan RAAF Base Tindal untuk mendukung operasi udara.

Sementara di kawasan Asia Selatan, AS menjalin kerja sama terbatas dengan negara mitra, seperti India. Salah satu titik strategis terdekat adalah Diego Garcia di Samudra Hindia. Pulau ini berada di bawah kendali Inggris dan digunakan bersama oleh militer AS.

Situasi ini disebut Rochdi bisa menjadi masalah, terutama jika situasi regional memanas. "Celakanya, posisi Indonesia ada di tengah-tengah. Jadi, bisa bayangkan kalau misalnya ada konflik terbuka," katanya.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan wacana kerja sama lintas udara yang diajukan oleh AS merupakan overflight access dan bukan blanket overflight.

Sugiono tak menjelaskan apa makna overflight access yang dimaksud. Namun, ia mengatakan, usulan itu masih berada pada tahap pembahasan.

"Saya kira terminologinya harus diluruskan. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (22/4).

Terkait USS Miguel Keith yang melintasi Selat Malaka, TNI mengatakan hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Tiga pasal tersebut mengatur soal hal lintas transit serta kebebasan navigasi kapal internasional. Indonesia juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

“Selama kapal asing tersebut lintas transit, tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan COLREG 1972 tentang pencegahan tubrukan di laut dan MARPOL tentang pencegahan pencemaran berasal dari kapal,” ujar Kadispenal, Tunggul.

Bisa Ancam Netralitas Indonesia

Isu pemberian akses udara ke AS juga menjadi perhatian kekuatan regional yakni Cina. Negeri Panda mengingatkan agar kerja sama yang dilakukan Indonesia dan AS menargetkan negara lain.

Mereka juga mengingatkan negara-negara ASEAN bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan menahan diri dari tindakan yang mengancam kedaulatan mereka sendiri.

"Cina selalu percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan pihak ketiga mana pun atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun," kata Juru Bicara Kemlu Cina, Guo Jiakun dalam sesi tanya jawab bersama awak media pada Jumat (17/4).

Sidang Tahunan Parlemen China (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/wsj.)

Jika Indonesia memberikan izin akses udara kepada AS, maka dikhawatirkan akan memunculkan persepsi keberpihakan RI kepada AS. Dalam konteks geopolitik saat ini, langkah itu dinilai dapat mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hikmahanto Juwana menilai negara seperti Iran bisa memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap potensi operasi militer AS. Hal ini mengingat ada kemungkinan pesawat militer dari berbagai pangkalan militer AS di Asia Pasifik dan Australia harus melewati wilayah udara Indonesia untuk menyerang Iran.

"Sebaiknya Indonesia tidak memberikan (izin) kepada AS," ujarnya.

Situasi ini juga bisa menekan Indonesia dari dua arah secara geopolitik karena berpotensi menimbulkan kecurigaan Cina dan Rusia akan curiga terhadap RI, sedangkan AS berpotensi melihat Indonesia sebagai mitra yang bisa ditekan. "Artinya kepentingan nasional kita (bisa) hilang di tengah permainan geopolitik," kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama kepada Katadata.co.id, Rabu (22/4).

Relasi negara-negara ASEAN juga berpotensi memanas jika RI memberikan akses wilayah, terutama udara, ke AS. Ini karena hingga saat ini belum ada negara-negara di Asia Tenggara yang memberikan akses penuh ke AS.

Apalagi hingga saat ini belum ada negara anggota ASEAN yang memberikan akses blanket overflight clearance secara penuh kepada AS. Menurut Rochdi Mohan Nazala, pemberian izin dari Indonesia bisa mengubah keseimbangan kawasan dan mendorong negara lain mengikuti langkah serupa.

Hal ini pada akhirnya akan melemahkan prinsip netralitas ASEAN yang tertuang dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971. Dekrasi saat itu menelurkan konsep Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN).

"Implikasinya, (ASEAN) akan pecah seperti 1966. Tergantung nanti siapa ikut Cina, siapa dengan Amerika Serikat," kata Rochdi.

Antara Kedaulatan dan Kepentingan Nasional

Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, I Gede Sumertha juga menilai kerangka kerja kerja sama militer kali ini berbeda dengan kerja sama pertahanan sebelumnya. Purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal itu menyarankan agar pemerintah duduk bareng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan kajian internal mengenai proposal tersebut.

"Jadi tidak bisa memutuskan sendiri. Tergantung pertimbangan geopolitik presiden, sejauh mana ada benefitnya bagi kepentingan nasional, yang pasti dengan persetujuan DPR," kata Gede Sumertha.

Belum ada keterangan respons terbaru dari Kementerian Pertahanan mengenai kekhawatiran para pakar. Hingga berita ini ditulis, Meski demikian, Ketua Komisi Pertahanan DPR, Utut Adianto mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menhan Sjafrie soal isu ini. Dari hasil pembicaraannya, Menhan menyampaikan kepada Utut bahwa tak ada aliansi militer antara Indonesia dengan AS, termasuk pemberian akses udara.

"Kedaulatan udara mutlak antara kita, harus ada pemberitahuan kepada Kemhan dan Angkatan Udara," kata Utut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4).

Isu soal akses wilayah ini juga menjadi sorotan Istana. Presiden Prabowo sampai memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman, salah satunya untuk membahas soal izin akses udara.

"Beliau (Presiden) lebih paham tentang itu, nanti saya akan berbicara dengan beliau tentang itu (overflight)," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).

Menlu Sugiono menjanjikan pemerintah yang dipilih rakyat memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa sepenuhnya menghindari dampak dari perkembangan geopolitik dunia yang berada dalam situasi global yang dinamis saat ini. Kendati demikian, Sugiono menjanjikan setiap kebijakan tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.

"Mekanismenya seperti apa dan sebagainya itu di Indonesia," katanya.

Dalam isu yang sensitif seperti ini, pendekatan hati-hati dan konsultasi internal menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kajian menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan