Penggunaan mata uang yuan dalam transaksi energi mulai mendapat sorotan seiring meningkatnya peran Iran dan China di kawasan strategis Selat Hormuz.

Langkah ini dinilai menjadi sinyal awal upaya menantang dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global.

Di tengah konflik yang mengguncang pasar energi dunia, Iran dan China memanfaatkan momentum untuk mendorong penggunaan yuan, terutama dalam transaksi minyak. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi titik kunci dalam pergeseran ini.

Sejumlah laporan menyebutkan kapal-kapal komersial mulai dikenakan biaya transit dalam yuan saat melintasi wilayah tersebut. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang China di perdagangan internasional, khususnya di sektor energi yang selama ini didominasi dolar.

Ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF Kenneth Rogoff menilai langkah Iran memiliki dua tujuan sekaligus.

"Iran serius memilih yuan untuk menghindari sanksi AS dan memperkuat hubungan dengan China," ujarnya, melansir Aljazeera.

Bagi China, penggunaan yuan dalam perdagangan energi dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar.

Selain itu, hal ini juga memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin melalui kemitraan strategis jangka panjang.

Selama ini, dominasi dolar sangat kuat di pasar minyak global, dengan sekitar 80 persen transaksi masih menggunakan mata uang tersebut.

Namun, meningkatnya penggunaan yuan, meski masih terbatas, mulai membuka ruang alternatif dalam sistem keuangan global.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Kepala ekonom Natixis Asia Pasifik Alicia Garcia-Herrero menyebut penggunaan yuan saat ini masih bersifat bertahap.

"Ini bukan sesuatu yang langsung mendekati 'de-dolarisasi', tetapi perlahan memberi tekanan dan menormalkan alternatif dalam perdagangan energi," ujarnya.

Data menunjukkan yuan baru digunakan dalam sekitar 3,7 persen transaksi lintas negara pada 2024, jauh di bawah dolar yang masih mendominasi cadangan devisa global dengan porsi sekitar 57 persen.

Kendati begitu, tren penggunaan yuan dinilai berpotensi terus meningkat, terutama di negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

Dalam jangka panjang, langkah kecil seperti yang terjadi di Selat Hormuz dinilai bisa menjadi awal perubahan dalam peta keuangan global.

Namun, para analis menilai pergeseran ini akan berlangsung secara bertahap, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat.

[Gambas:Youtube]

Penggunaan mata uang yuan dalam transaksi energi mulai mendapat sorotan seiring meningkatnya peran Iran dan China di kawasan strategis Selat Hormuz.

Langkah ini dinilai menjadi sinyal awal upaya menantang dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global.

Di tengah konflik yang mengguncang pasar energi dunia, Iran dan China memanfaatkan momentum untuk mendorong penggunaan yuan, terutama dalam transaksi minyak. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi titik kunci dalam pergeseran ini.

Sejumlah laporan menyebutkan kapal-kapal komersial mulai dikenakan biaya transit dalam yuan saat melintasi wilayah tersebut. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang China di perdagangan internasional, khususnya di sektor energi yang selama ini didominasi dolar.

Ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF Kenneth Rogoff menilai langkah Iran memiliki dua tujuan sekaligus.

"Iran serius memilih yuan untuk menghindari sanksi AS dan memperkuat hubungan dengan China," ujarnya, melansir Aljazeera.

Bagi China, penggunaan yuan dalam perdagangan energi dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar.

Selain itu, hal ini juga memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin melalui kemitraan strategis jangka panjang.

Selama ini, dominasi dolar sangat kuat di pasar minyak global, dengan sekitar 80 persen transaksi masih menggunakan mata uang tersebut.

Namun, meningkatnya penggunaan yuan, meski masih terbatas, mulai membuka ruang alternatif dalam sistem keuangan global.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Kepala ekonom Natixis Asia Pasifik Alicia Garcia-Herrero menyebut penggunaan yuan saat ini masih bersifat bertahap.

"Ini bukan sesuatu yang langsung mendekati 'de-dolarisasi', tetapi perlahan memberi tekanan dan menormalkan alternatif dalam perdagangan energi," ujarnya.

Data menunjukkan yuan baru digunakan dalam sekitar 3,7 persen transaksi lintas negara pada 2024, jauh di bawah dolar yang masih mendominasi cadangan devisa global dengan porsi sekitar 57 persen.

Kendati begitu, tren penggunaan yuan dinilai berpotensi terus meningkat, terutama di negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

Dalam jangka panjang, langkah kecil seperti yang terjadi di Selat Hormuz dinilai bisa menjadi awal perubahan dalam peta keuangan global.

Namun, para analis menilai pergeseran ini akan berlangsung secara bertahap, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat sorotan media internasional.

Organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia ini dikabarkan mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), untuk mengundurkan diri karena dianggap mengundang seorang pembicara asal Amerika Serikat yang diketahui mendukung Israel di tengah perang di Gaza.

Sebelumnya, beredar risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya. Risalah tersebut menyebut beberapa alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut.

Sejumlah media asing menyoroti hal ini, seperti Reuters dan Aljazeera. Melansir laporan Reuters, Sabtu (22/11/2025), berdasarkan hasil risalah rapat internal PBNU, menyebutkan bahwa kepemimpinan NU telah memberikan ultimatum tiga hari kepada Gus Yahya untuk mengajukan pengunduran dirinya atau akan diberhentikan dari posisinya.

Desakan ini tercatat dalam risalah rapat yang digelar pada Kamis (20/11/2025). Hingga berita ini diturunkan, Gus Yahya belum juga memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Selain itu, Aljazeera menampilkan single post di akun instagram-nya @aljazeeraenglish dengan penekanan bahwa PBNU meminta ketuanya untuk mengundurkan diri karena mengundang seorang ulama AS yang dikenal karena dukungannya yang kuat terhadap Israel ke sebuah acara internal awal tahun ini.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan baik pengurus besar (PBNU), PWNU, PCNU, MWCNU, hingga ranting untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif dalam menyikapi dinamika yang berkembang di internal organisasi.

Gus Ipul menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan persoalan organisasi yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU melalui mekanisme internal.

“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Ia juga meminta seluruh pengurus di tingkat pusat hingga daerah untuk terus berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, dan menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.