Bisnis.com, SURABAYA – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Said Aqil Siraj angkat suara terkait kans dirinya untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan ketua umum maupun Rais Aam PBNU pada gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Said, yang pernah duduk sebagai Ketua Umum PBNU untuk dua periode masa khidmat berturut-turut, yakni pada medio 2010–2021 menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya enggak akan maju, siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju, enggak," ungkap Said usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026).

Komisaris Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut juga mengungkapkan bahwa pemilihan sosok calon ketua umum PBNU periode masa khidmat berikutnya sudah sepatutnya menjalankan prinsip regenerasi. Menurutnya, kursi ketua umum PBNU harus diisi oleh figur Nahdliyin yang masih muda dan berkompeten untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

"Iya. Sudah tua, sudah tua. Saya sudah tua. 73 [tahun] umur saya. Jadi, 73 [tahun]. Tinggal gantian lah, regenerasi yang lebih cerdas," tegasnya.

Lebih lanjut, Said juga menepis kabar bahwa dirinya akan dimajukan sebagai calon Rais Aam PBNU dalam penyelenggaraan Muktamar NU Agustus nanti.

Santer dikabarkan bahwa Said akan dimajukan sebagai calon Rais Aam oleh salah satu poros internal di tubuh NU, yang didukung oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad (Gasek) sekaligus mantan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga dikabarkan telah menaruh dukungannya kepada Said Aqil sebagai calon Rais Aam PBNU untuk periode masa khidmat berikutnya

Said mengklaim bahwa dirinya belum pantas untuk maju sebagai calon pemimpin tertinggi dalam jajaran Syuriyah PBNU tersebut. Ia juga berkelakar bahwa dirinya enggan untuk maju sebagai kandidat Rais Aam karena harus menggunakan penutup kepala atau udeng karena tidak pernah memakainya selama ini.

"Ya, sama aja. Artinya saya belum pantas jadi Rais Aam. Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya 'kan enggak pernah pakai udeng-udeng," tutupnya sembari tertawa.

Bisnis.com, SURABAYA — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar secara resmi telah mendorong pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) untuk digelar pada 1–5 Agustus 2026 mendatang.

Langkah tersebut ditempuh usai adanya pertemuan dan konsolidasi antara Rais Aam dengan sejumlah kiai sepuh dari jajaran Syuriyah PBNU di kediamannya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/5/2026) malam. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan percepatan pelaksanaan agenda akbar itu demi menjaga soliditas dan keberlanjutan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia itu.

Katib PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir menyampaikan bahwa pertemuan yang terselenggara di antara para kiai sepuh tersebut merupakan bagian dari musyawarah guna menjamin agenda besar jam’iyah berjalan lancar dan membawa kemaslahatan.

"Rais Aam telah mendorong agar Muktamar ke-35 NU dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2026 mendatang dan usulan ini telah disetujui oleh Ketua Umum PBNU," tegas Ahmad dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Rais Aam juga telah memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ke kantor pusat PBNU guna membahas persiapan teknis muktamar. Seluruh jajaran pengurus diminta segera menuntaskan kebutuhan administratif maupun operasional agar agenda tersebut terlaksana sesuai jadwal.

"Rais Aam PBNU meminta agar persiapan teknis segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tidak mengalami hambatan," jelasnya.

Sejumlah kiai sepuh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, KH Aniq Muhammadun, KH Sadid Jauhari, KH Muhibbul Aman Aly, KH Tonthowi Jauhari Musaddad, hingga KH Imam Buchori.

Sebagai informasi, Muktamar NU ke-35 ini menjadi agenda krusial bagi PBNU untuk menentukan arah strategis organisasi dalam lima tahun ke depan serta pemilihan nahkoda baru di tingkat Tanfidziyah maupun Syuriyah.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penetapan waktu pelaksanaan muktamar pada Agustus mendatang adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat, keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah, dengan KH Said Asrori menjabat sebagai Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian, Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul sendiri dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk, susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," ujarnya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudah terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya, kita fokus pada penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang, tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf angkat suara terkait perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Gus Ipul sapaan akrabnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dari agenda akbar tersebut adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. KH Said Asrori menjadi Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudab terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai peluangnya untuk maju sebagai kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU selanjutnya, Gus Ipul mengeklaim bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri.

"Oh, enggak. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menyatakan dirinya tidak akan maju untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Umum PBNU periode berikutnya dalam Muktamar NU ke-35 yang rencananya digelar pada Agustus 2026.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, berkelakar bahwa dirinya tidak memiliki potongan atau kapabilitas dalam memimpin organisasi kemasyarakatan dengan jumlah massa yang tercatat mencapai 91,2 juta jiwa.

"Oh, enggak [maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU]. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," kata Gus Ipul sembari tertawa usai meninjau pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Kota Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Nama-nama sosok yang terdaftar dalam rancangan susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menjabat sebagai Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Ia mengaku banyak pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan akbar tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkannya secara detail.

Menurutnya, tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum," tegasnya.

Mengenai hal yang bersifat teknis tersebut, Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Ia menyatakan akan mendukung penuh arahan pimpinan tinggi PBNU maupun kerja-kerja dari tim panitia yang nantinya akan diangkat sekaligus menepis penuh rumor yang santer menyebutkan dirinya akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU ke-12.

"Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya belum berbincang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Menurut Gus Ipul sapaan akrabnya, pelaksanaan muktamar menjadi wewenang sepenuhnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Sebagai informasi, muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi pada tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, yang biasanya kerap menentukan arah kepemimpinan organisasi tersebut selanjutnya.

"[Mengenai muktamar] nanti akan dibicarakan lebih lanjut," ujar Gus Ipul dikutip Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul enggan untuk membeberkan secara detail mengenai pelaksanaan muktamar tersebut. Menurutnya, mandat untuk menjelaskan perihal muktamar tersebut dipegang oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.

"Belum bisa [disebutkan kapan pelaksanaan muktamar], nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Ya nanti kan akan ada disampaikan pada saatnya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dalam silaturahmi yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12)

Pertemuan itu juga diikuti sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya yang dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.

Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

"PBNU siap melaksanakan muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Zulfa Mustofa kini resmi menjadi Penanggung jawab (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Hal itu disampaikan oleh Rais Syuriyah PBNU, M Nuh saat Rapat Pleno PBNU Kelompok Sultan di Hotel Sultan, pada Selasa (9/12/2025).

"Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustofa. Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai Muktamar," kata Nuh dikutip dari NU.or.id pada Rabu (10/12/2025).

Nuh mengatakan pelaksanaan Muktamar ke-35 akan disesuaikan dengan waktu yang ada. Tetapi jadwal tidak dimajukan karena Muktamar ke-34 di Lampung terhitung paling lambat 1 tahun dari biasanya.

Nuh menjelaskan Muktamar ke-35 dikembalikan ke siklus semula atau sebelum hari raya haji.

Profil Zulfa Mustofa

Laki-laki kelahiran Jakarta, 7 Agustus 1977 itu merupakan anak dari KH Muqarabbin dan Mahrumah Latifah. Ibu dari Mahrumah Latifah merupakan anak Nyai Maimunah.

Maimunah juga ibunda dari Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Dengan demikian, Zulfa merupakan keponakan dari Ma'ruf Amin.

Zulfa sempat menjajaki Sekolah Dasar (SD) di Al-Jihad, Tanjung Priok hingga kelas 4 SD, semenjak dirinya langsung masuk kelas 3 SD. Setelahnya, dia melanjutkan pendidikan di Pekalongan.

Usai menjalani pendidikan dasar, Zulfa bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Simbangkulon. Tetapi saat naik ke kelas 8, dirinya pindah sekolah ke daerah Pati, Jawa Tengah.

Zulfa sempat ingin kuliah di Timur Tengah, namun tidak terwujud karena sang ayah wafat. Dia kemudian melanjutkan Majlis Taklim peninggalan ayahnya. Hingga akhirnya dia memiliki MajlisTaklim sendiri bernama Darul Musthofa.

Adapun rekam jejak karir Zulfa yakni menjabat sebagai Ketua Komite Fatwa BPJH Kementerian Agama, Wakil Ketua Umum PBNU, Sekjen MUI DKI Jakarta, dan Mustasyar Pengurus Besar NU.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penanggung Jawab (Pj) Ketua Umum PBNU. Artinya, Zulfa resmi menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Pengumuman itu disampaikan oleh Rais Syuriyah PBNU, M Nuh saat Rapat Pleno PBNU Kelompok Sultan di Hotel Sultan, pada Selasa (9/12/2025).

Zulfa bukan merupakan calon tunggal, sebab Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna menuturkan ada calon lainnya bernama Nizar. Kendati hasil rapat pleno memutuskan Zulfa sebagai Pj Ketum PBNU.

"Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustofa. Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai Muktamar," kata Nuh dikutip dari NU.or.id pada Rabu (10/12/2025).

Nuh mengatakan pelaksanaan Muktamar ke-35 akan disesuaikan dengan waktu yang ada. Tetapi jadwal tidak dimajukan karena Muktamar ke-34 di Lampung terhitung paling lambat 1 tahun dari biasanya.

Nuh menjelaskan Muktamar ke-35 dikembalikan ke siklus semula atau sebelum hari raya haji. Dalam kesempatan yang sama, Zulfa berjanji menjaga amanah atas jabatannya.

Dia akan berupaya konflik serupa tidak terulang lagi di tubuh PBNU agar kepengurusan dapat menjadi solid.

"Saya juga menyampaikan, tidak mau menjadi bagian konflik masa lalu. Tapi saya ingin menjadi solusi jam'iyyah ini di masa depan. Saya mengajak pengurus NU, mari kita bersatu kembali di rumah besar ini," kata Zulfa.

Bisnis.com, JAKARTA - Katib Syuriyah Sarmidi Husna membenarkan surat yang memberhentikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Bahkan, dia mengakui adanya sabotase sebelum surat pemberhentian Gus Yahya diteken petinggi PBNU.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Sultan, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, permasalahan mengenai tidak adanya stempel karena terdapat sejumlah masalah.

"Bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah, KH. Tajul Mafakhir adalah benar," kata Sarmidi.

Dia menegaskan Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriyah pada Kamis 20 November 2025. Surat ini menyatakan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Rapat Harian Syuriyah.

Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Jabatan Ketua Umum PBNU.

Sarmidi menyampaikan, Gus Yahya tidak bisa menggunakan berbagai fasilitas PBNU. Saat ini, jabatan ketua umum diisi oleh Rais Aam selaku pimpinan tertinggi PBNU sampai nantinya ditetapkan Pj. Ketua Umum.

"Jika terdapat keberatan atas keputusan ini, maka dapat menggunakan hak mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim NU sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal," ujar Sarmidi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nur Hidayat mengungkapkan adanya sabotase saat ingin membubuhi stempel surat pemberhentian mantan Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Hidayat menduga ada seseorang yang menonaktifkan akun staf yang khusus memberikan stempel. Dugaan ini merujuk ke Tim Project Management Officer (PMO).

Pasalnya, Gus Yahya menyatakan surat pemberhentian dirinya tidak sah karena tidak ada stempel digital yang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dia menyampaikan bahwa surat yang sah seharusnya terdapat tanda stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https:/verifikasi-surat.nu.id dan masukan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner”.

Bisnis.com, JAKARTA — Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan surat keputusan syuriyah yang menyatakan dirinya diberhentikan sebagai Ketua PBNU tidak sah.

Sebagai informasi, sebelumnya beredar surat dengan nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah.

Dalam surat itu disampaikan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak Rabu, 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Surat ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir.

Melansir NU.or.id, Gus Yahya mengeluarkan surat tanggapan atas keputusan tersebut bernomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani oleh dirinya dan Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Saimima.

Gus Yahya menyatakan, pemberhentian dirinya tidak sah karena tidak mewakili keputusan resmi PBNU. Sebab, menurutnya berdasarkan Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dia menyampaikan bahwa surat yang sah seharusnya terdapat tanda stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https:/verifikasi-surat.nu.id dan masukan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner”

"Dengan demikian, surat yang beredar tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mewakili keputusan resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau seluruh pihak untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen melalui laman verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner," ungkap Gus Yahya dalam surat tersebut, dikutip Kamis (27/11/2025).

Kemudian, menurut Gus Yahya surat keputusan tidak dianggap dokumen resmi PBNU karena barcode yang dipindai berstatus "TTD Belum Sah".

Tak hanya itu, menurut Gus Yahya nomor dokumen berstatus tidak terdaftar ketika diverifikasi melalu laman verifikasi.nu.id/. Alhasil tidak sah karena tidak tercatat di basis data resmi PBNU

Dia mengimbau kepada seluruh jajaran PBNU untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen melalui website verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner.

Bisnis.com, SURABAYA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH MIftachul Akhyar saat ini telah resmi memegang penuh kendali organisasi tersebut, usai KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Hal tersebut tercantum dalam surat edaran terbaru PBNU yang ditandatangani secara elektronik oleh Wakil Rais Aam PBNU, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU, KH. Ahmad Tajul Mafakhir, Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/202, Tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah, 20 November 2025 lalu.

“Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama,” tulis surat tersebut dikutip, Selasa (26/11/2025).

Katib PBNU, KH. Ahmad Tajul Mafakhir telah membenarkan mengenai isi dari surat edaran tersebut. Dokumen tersebut dikatakannya ditekennya bersama dengan Wakil Rais Aam PBNU, KH. Afifuddin Muhajir.

“Saya sebagai Katib PBNU ttd Surat Edaran itu bersama Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir mengenai sebagaimana yang tertulis di surat tersebut. Bukan Surat Pemberhentian ya. Beda bentuknya,” ucap Gus Tajul sapaan akrabnya.

Dirinya pun menyatakan bahwa surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Risalah Rapat Harian Syuriyah, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi Gus Yahya untuk mundur atau dimundurkan dari posisi Ketua Umum PBNU, pasca 3x24 jam sejak 20 November 2025.

Gus Tajul juga menegaskan bilamana tenggat waktu dari permintaan mundur tersebut telah jatuh tempo maupun terlampai, maka yang berlaku selanjutnya adalah opsi kedua.

Opsi kedua berbunyi: Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

"Maka untuk itulah Surat Edaran ini dibuat. Tidak ada surat resmi lain terkait pemberhentian sebelum Rapat Pleno," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu.

Surat Edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU, KH. Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU, KH. Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat tersebut disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung mulai 26 November 2025.

Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

Surat itu juga menyebut untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno.

Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan ketua umum, maka kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

"Apabila Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul UIama," demikian tulis surat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu.

Dilansir dari Antara pada Rabu (26/11/2025), Surat Edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat tersebut disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung mulai 26 November 2025.

Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

Surat itu juga menyebut untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno.

Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan ketua umum, maka kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

"Apabila Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul UIama," demikian tulis surat tersebut.

Saat dikonfirmasi dari Jakarta, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir membenarkan telah menandatangani surat edaran tersebut.

"Ya, betul," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar pada Rabu.

Dilansir dari Antara pada Rabu (26/11/2025), Surat Edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat tersebut disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung mulai 26 November 2025.

Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

Surat itu juga menyebut untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno.

Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan ketua umum, maka kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

"Apabila Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul UIama," demikian tulis surat tersebut.

Saat dikonfirmasi dari Jakarta, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir membenarkan telah menandatangani surat edaran tersebut.

"Ya, betul," kata dia.