Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan berdampak pada harga pupuk bersubsidi bagi petani. Adapun, fokus utama perusahaan saat ini adalah menjaga keterjangkauan pupuk di tengah tekanan biaya produksi dan fluktuasi kurs.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan pelemahan rupiah memang menjadi perhatian manajemen mengingat industri pupuk masih bergantung pada sejumlah bahan baku impor.

Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (20/5/2026), seiring respons pasar terhadap langkah pemerintah memangkas anggaran serta keputusan agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Berdasarkan dataTradingView, rupiah ditutup menguat 0,48% ke level Rp17.629 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar ini memang menjadi salah satu concern oleh manajemen, tetapi kembali lagi memang fokus kami yaitu memastikan bahwa petani di Indonesia, terutama petani subsidi itu tidak terdampak atas pelemahan nilai tukar ini,” kata Yehezkiel dalam konferensi pers di Command Center Pupuk Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, harga pupuk bersubsidi untuk petani tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah dan bahkan telah diturunkan sebesar 20%.

Berdasarkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025, harga pupuk urea subsidi ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per sak.

Kemudian, harga pupuk NPK dipatok Rp1.850 per kilogram atau Rp92.500 per sak, NPK formula khusus Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 per sak, pupuk organik Rp800 per kilogram atau Rp40.000 per sak, ZA Rp1.400 per kilogram atau Rp70.000 per sak, serta SP-36 sebesar Rp2.000 per kilogram atau Rp100.000 per sak.

Pemerintah juga telah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun ini sebesar 9,84 juta ton. Per 1 Januari—19 Mei 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 3,74 juta ton atau sekitar sepertiga dari total alokasi. Jumlah tersebut meningkat sekitar 34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Masih ada sekitar 6,1 juta ton yang masih bisa ditebus oleh petani Indonesia yang memang memenuhi syarat untuk menebus pupuk subsidi itu,” imbuhnya.

Yehezkiel mengatakan peningkatan penyaluran pupuk subsidi didorong oleh perbaikan tata kelola serta implementasi Perpres No. 6 dan Perpres No. 113 yang mempermudah proses penebusan pupuk oleh petani.

Selain itu, faktor cuaca juga dinilai mendukung tingginya permintaan pupuk pada tahun ini. Pupuk Indonesia memperkirakan fenomena kemarau basah masih akan terjadi di sejumlah wilayah sehingga aktivitas tanam tetap berjalan.

Untuk itu, perusahaan optimistis target penyaluran pupuk subsidi tahun ini dapat tercapai sesuai penugasan pemerintah.

Adapun, kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pupuk Indonesia.

Pada sektor pertanian, alokasi pupuk subsidi terdiri atas urea sebanyak 4,423 juta ton, NPK 15-10-12 sebesar 4,471 juta ton, NPK formula khusus 81.179 ton, ZA 16.499 ton, serta pupuk organik 558.273 ton. Total alokasi sektor pertanian mencapai sekitar 9,55 juta ton.

Pupuk subsidi tersebut diperuntukkan bagi 10 komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, yakni padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Sementara itu, pada sektor perikanan, alokasi pupuk subsidi mencapai sekitar 295.686 ton yang terdiri atas urea 125.397 ton, ZA 86.455 ton, dan pupuk organik 83.834 ton.

Penerima manfaat mencakup sembilan komoditas pembenihan dan pembesaran, seperti udang windu, udang vaname, bandeng, lele, patin, nila, mas, gurame, dan nila salin.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Pupuk Indonesia juga masih memiliki surplus produksi pupuk urea sekitar 1,5 juta ton.

“Untuk urea sendiri, untuk tahun ini itu kita produksi 7,8 [juta ton], sedangkan kebutuhan subsidi plus juga nonsubsidi itu di angka 6,3 [juta ton] sehingga kami punya ekses sekitar 1,5 juta ton,” terangnya.

Lebih lanjut, Yehezkiel mengatakan Pupuk Indonesia terus mendorong petani yang telah memiliki alokasi untuk segera menebus pupuk subsidi demi mendukung target swasembada pangan nasional.

Di tengah tekanan pelemahan rupiah, perseroan juga memilih melakukan efisiensi internal dibandingkan menaikkan harga pupuk.

Selain itu, Pupuk Indonesia telah mengamankan pasokan bahan baku impor melalui kontrak jangka panjang sehingga fluktuasi kurs belum berdampak langsung terhadap produksi hingga akhir tahun.

“Jadi, tidak langsung harga sudah kami bisa maintain dan kami sudah memiliki stok yang memenuhi untuk memproduksi pupuk sampai dengan akhir tahun ini,” ujarnya.

Meski demikian, Yehezkiel mengakui biaya gas masih menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya produksi pupuk, dengan porsi mencapai sekitar 70%. Dia menyebut kebutuhan gas Pupuk Indonesia tahun ini mencapai sekitar 830 MMBTU dan secara volume telah terpenuhi. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapatkan skema harga gas bumi tertentu (HGBT).

Bisnis.com, PALEMBANG — Produksi padi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) periode Januari hingga Maret 2026 diprakirakan meningkat sebesar 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Statistisi Ahli Madya Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Tituk Indrawati menerangkan produksi padi pada 3 bulan awal tahun ini diproyeksi mencapai 1,27 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau naik sebesar 2,97 ribu ton.

"Kenaikan produksi padi ini [Januari-Maret] adalah potensi atau sementara yang dihitung berdasarkan angka potensi luas panen di periode yang sama," tuturnya, Senin (2/2/2026).

Tituk menerangkan angka sementara tersebut juga diperhitungkan berdasarkan pada rata-rata produktivitas subround I tahun 2024-2025.

Sedangkan untuk sepanjang Januari hingga Desember tahun 2025, BPS mencatat total produksi padi Sumsel telah mencapai 3,63 juta ton GKG atau meningkat sebesar 24,67%.

"Untuk produksi [padi] Sumsel mampu melebihi tahun 2024 yang sebesar 2,91 juta ton GKG menjadi 3,63 juta ton GKG. Dan apabila dikonversi ke beras mencapai 2,08 juta ton," ujar dia.

Dia menyebut untuk luas panen Januari hingga Desember 2025 di Sumsel juga mengalami kenaikan sebesar 22,11% atau menjadi 636,32 ribu hektare dari tahun 2024 yang seluas 521,09 ribu hektare.

Tren kenaikan luas panen padi di Sumsel juga diperkirakan masih berlanjut hingga triwulan pertama tahun ini dengan angka potensi mencapai 217,04 ribu hektare atau bertambah 4,25 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

"Tentunya kenaikan ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilaksanakan seperti optimalisasi lahan maupun program cetak sawah yang berlanjut di tahun ini," kata Tituk.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan pada 2026 ini Sumsel mengusulkan adanya kenaikan alokasi pupuk subsidi jenis NPK menjadi 279.000 ton.

Selain karena Sumsel merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional, usulan kenaikan alokasi pupuk ini juga sejalan dengan strategi daerah dalam mendorong kenaikan produksi dan perluasan luas panen.

"Harapannya peningkatan usulan alokasi pupuk ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga di 2026 terjadi peningkatan produksi dan luas panen secara akumulatif," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengklaim bahwa pihaknya akan kembali melakukan intervensi benih untuk pertanaman seluas 200 ribu hektare.

Hal itu dalam rangka mendorong target produksi padi di wilayah tersebut yang dipatok mampu mencapai angka 4 juta ton pada tahun ini.

"Kita akan intervensi benih melalui sumber pembiayaan APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota," tutupnya.

Bisnis.com, GARUT-- Penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga Oktober 2025 tercatat masih belum optimal.

Dari total target 56.906 ton urea, baru 29.748 ton atau 52,28% yang terserap. Sementara itu, untuk pupuk NPK, realisasi penyaluran mencapai 40.985 ton atau sekitar 80% dari target 51.000 ton.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut, terutama di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

Menurut Syakur, pentingnya mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang merata dan tepat sasaran. Kesalahan distribusi akan berdampak langsung pada biaya produksi petani, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

"Pemerintah pusat telah mengalokasikan subsidi pupuk dengan nilai yang sangat besar untuk mendukung sektor pertanian nasional. Sekadar informasi, pupuk yang diberikan kepada petani itu ada 10 komoditas, itu relatif besar. Pemerintah pusat memberikan pupuk nilainya sebesar 44,6 triliun,” kata Syakur, Senin (17/11/2025).

Syakur menuturkan, ia membandingkan selisih harga antara pupuk subsidi dan pupuk industri untuk menggambarkan besarnya manfaat yang diterima petani. Menurutnya, ketika harga pupuk tidak terjangkau, maka biaya produksi meningkat drastis.

"Kita bisa bayangkan kalau harga pupuk mahal maka biaya produksi akan mahal, sehingga ketika petani hitung-hitungan dengan harga jual mungkin dia hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lama-lama apa? Orang tidak mau lagi jadi petani, padahal petani itu selalu dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Dari sisi regulasi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, menjelaskan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat membawa sejumlah perubahan penting.

Melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2025 yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025, jenis pupuk bersubsidi kini dibatasi hanya pada enam jenis: Urea, NPK Ponska, NPK formulasi khusus, SP36, ZA, dan pupuk organik. Namun, hingga saat ini Kabupaten Garut baru menerima alokasi jenis Urea dan NPK.

Haeruman menegaskan, penerima pupuk subsidi juga dibatasi hanya pada sepuluh komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, bawang merah, bawang putih, aneka cabai, kopi, tembakau, dan kakao. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar menyasar komoditas strategis.

Selain itu, ia juga menyampaikan kabar baik terkait penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Saat ini, Harga pupuk Urea turun dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per karung, sedangkan pupuk NPK diturunkan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per karung. Penurunan harga juga terjadi pada NPK formulasi khusus dan pupuk organik.

“Penyesuaian harga ini diharapkan dapat meringankan beban petani dan meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk di lapangan," jelas Haeruman.