Selama lebih dari satu dekade, aspek sosial dalam ESG kerap terasa seperti anak tiri yang diabaikan. Perubahan iklim mendapat TCFD, lalu ISSB S2, lalu ribuan halaman panduan skenario yang terukur dan bisa diperbandingkan.

Keanekaragaman hayati mendapat TNFD. Sementara itu, isu tenaga kerja, ketimpangan, hak asasi manusia, dan komunitas terdampak terapung-apung dalam lautan standar yang saling tumpang tindih, saling bertentangan, dan hampir mustahil diperbandingkan.

Seorang analis investasi yang ingin membandingkan kinerja sosial dua perusahaan di industri yang sama praktis tidak bisa melakukannya dengan andal. Data tidak kompatibel, definisi berbeda, dan pengungkapan kualitatif yang berlimpah namun tidak bermakna.

Terbitnya TISFD Framework Beta Version 0.1 pada 26 Mei 2026 adalah upaya paling ambisius sejauh ini untuk membalikkan kondisi ini. Namun justru karena ambisinya begitu besar dan kebutuhannya begitu mendesak, kita perlu berbicara dengan jelas tentang apa yang masih kurang, sebelum kita merayakan apa yang telah dicapai.

Empat Celah yang Menganga

Ketiadaan metrik yang konkret adalah celah pertama dan paling berbahaya. TISFD secara terus terang mengakui bahwa metrik dan target akan dirumuskan dalam versi mendatang. Ini adalah penundaan yang mahal.

Keberhasilan TCFD dalam mengubah pengungkapan iklim bukan semata-mata karena arsitektur empat pilarnya—yaitu tata kelola, strategi, manajemen dampak dan risiko, serta metrik dan target—melainkan karena kerangka itu memberikan kelas risiko yang bisa diukur, dimodelkan, dan diperbandingkan.

Investor dan analis membutuhkan angka: rasio upah median terhadap upah layak, persentase tenaga kerja per jenis kontrak, indeks ketergantungan rantai pasok pada pekerja informal. Tanpa metrik terstandardisasi, pengungkapan TISFD berisiko menjadi narasi kualitatif yang tidak bisa diperbandingkan, alias kembali persis ke kondisi semula yang coba diperbaiki oleh kerangka ini.

Ambiguitas materialitas, celah kedua, berpotensi melumpuhkan implementasi. TISFD secara sengaja mengakomodasi berbagai definisi materialitas—materialitas finansial ala ISSB, materialitas dampak ala GRI, dan materialitas ganda ala ESRS—sambil mengundang masukan lebih lanjut.

Fleksibilitas ini memang mendukung interoperabilitas global, tetapi ia juga membuka ruang lebar bagi perusahaan untuk memilih definisi yang paling nyaman bagi mereka. Tanpa standar minimum yang tidak bisa dihindari, “fleksibilitas” dengan cepat berubah menjadi loophole yang akan dimanfaatkan perusahaan nakal. Versi final TISFD harus berani menetapkan garis batas yang jelas.

Celah ketiga, panduan untuk konteks negara berkembang hampir tidak ada. Kerangka ini lahir dari kolaborasi multi-geografi, namun referensi empiris dan contoh kasusnya masih didominasi oleh Eropa dan Amerika Latin.

Untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, di mana tingkat informalitas tenaga kerja melampaui 70%, di mana rantai pasok komoditas global bertumpu, dan di mana kapasitas pelaporan keberlanjutan perusahaan masih sangat bervariasi, rekomendasi generik tentang uji tuntas rantai pasok membutuhkan kalibrasi yang jauh lebih kontekstual.

Perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan atau produsen nikel di Sulawesi menghadapi lanskap ketimpangan yang sangat berbeda dari perusahaan Eropa yang menjadi referensi tersirat dalam banyak contoh kasus TISFD.

Tanpa panduan yang dikontekstualisasikan, kerangka ini berisiko menjadi standar yang hanya relevan bagi perusahaan multinasional dari negara maju dan malahan melewatkan sebagian besar pekerja yang paling rentan di dunia.

Peran lembaga keuangan sebagai aktor yang masih terlalu samar adalah celah keempat dan terakhir. TISFD dengan tepat mengidentifikasi lembaga keuangan sebagai pemangku kepentingan kunci. Namun panduan tentang bagaimana bank, manajer aset, dan dana pensiun harus mengintegrasikan analisis TISFD ke dalam keputusan alokasi modal masih jauh dari memadai.

Paradoks terbesar dalam ESG adalah bahwa lembaga keuangan yang paling getol menuntut pengungkapan sosial dari portofolionya seringkali belum memetakan dampak sosial dari keputusan pembiayaan mereka sendiri. TISFD perlu jauh lebih tegas dalam menutup celah ini di iterasi berikutnya.

Sebuah Lompatan Konseptual

Namun, setelah celah-celah itu diakui dengan jujur, kita wajib pula mengakui: TISFD versi Beta 0.1 ini adalah pencapaian intelektual dan kelembagaan yang sungguh signifikan.

Distingsi antara dampak (bagaimana bisnis memengaruhi manusia) dan ketergantungan (bagaimana bisnis bergantung pada modal manusia dan sosial) adalah kontribusi analitis yang nyata dan segar.

Selama ini, banyak kerangka sosial hanya berbicara tentang dampak perusahaan pada masyarakat—perspektif yang sering kali tidak menyentuh inti pengambilan keputusan bisnis. TISFD menambahkan sisi cermin yang sangat penting: perusahaan juga bergantung pada masyarakat yang sehat dan tatanan sosial yang stabil.

Ketergantungan ini menciptakan kepentingan finansial jangka panjang yang membuat argumen sosial jauh lebih persuasif di ruang direksi.

Yang paling berani adalah penetapan ketimpangan sebagai risiko sistemik. TISFD melampaui kerangka sosial konvensional yang berhenti pada entitas individual.

Kerangka ini dengan tegas menyatakan bahwa dampak kumulatif praktik bisnis lintas-ekonomi dapat memicu guncangan makroekonomi dan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya merugikan semua investor, termasuk mereka yang tidak secara langsung berkontribusi pada ketimpangan tersebut.

Ini adalah pernyataan yang didukung oleh literatur ekonomi dari Stiglitz hingga laporan IMF terbaru tentang AI dan kesenjangan tenaga kerja. Bagi manajer portofolio yang mengelola dana pensiun jutaan pekerja, framing ini adalah undangan untuk berpikir ulang tentang apa sesungguhnya yang mereka lindungi.

Kerangka ini juga patut diapresiasi karena keberanian paradigmatiknya: ia menggabungkan norma hak asasi manusia dari UNGPs, Panduan OECD, dan Konvensi ILO dengan analisis materialitas keuangan dalam satu bangunan argumen yang koheren.

Pesan yang tersirat sangat jelas: uji tuntas hak asasi manusia dan manajemen risiko keuangan bukan dua pekerjaan terpisah. Mereka adalah satu pekerjaan yang dilihat dari dua sudut pandang berbeda.

Harapan yang Mendesak

Sejarah pelaporan keberlanjutan, kita tahu, penuh dengan kerangka-kerangka sukarela yang bagus namun tidak mengubah apa pun. TISFD memiliki semua bahan untuk menjadi pengecualian dari pola yang tragis itu, tetapi hanya jika ia memiliki keberanian kelembagaan untuk mendobraknya.

Versi-versi TISFD berikutnya perlu hadir dengan metrik yang terstandarisasi, panduan yang dikalibrasi untuk konteks ekonomi berkembang, dan definisi materialitas yang memiliki substansi hukum yang cukup untuk tidak bisa diabaikan begitu saja.

Konsultasi publik yang terbuka hingga Juli 2026 adalah kesempatan emas bagi perusahaan, investor, organisasi buruh, dan pemerintah di Asia Tenggara untuk memastikan bahwa suara mereka membentuk standar ini, bukan sekadar menerimanya.

Upaya untuk membumikan ESG ke dalam konteks Indonesia, misalnya, sudah dilakukan melalui Katadata ESG Index (KESGI), termasuk melalui isu-isu sosial yang benar-benar disesuaikan cakupan, indikator, dan bobotnya untuk berbagai industri di Indonesia.

Dengan data time-series yang sudah terkumpul selama beberapa tahun terakhir, para pemangku kepentingan di Indonesia sesungguhnya bisa memanfaatkannya untuk memberi masukan yang benar-benar memberi warna bagi TISFD.

Kelak, ketika TISFD sudah menjadi kerangka internasional dengan konteks Indonesia yang kental, kita juga perlu memerjuangkannya menjadi bagian dari regulasi di negeri ini.

Pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan satu lagi dokumen yang menggambarkan betapa pentingnya aspek sosial dalam ESG.

Dunia membutuhkan sebuah kerangka yang benar-benar memaksa pertanyaan-pertanyaan sulit masuk ke dalam agenda rapat direksi dan komisaris, model risiko investor, dan keputusan pembiayaan bank secara konsisten, terukur, dan bisa diperbandingkan di seluruh penjuru Bumi.

Hanya jika TISFD berhasil melakukan itu, huruf “S” dalam ESG akhirnya akan mendapatkan tempat yang layak dan berhenti menjadi anak tiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan fundamental pasar modal tetap solid di tengah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terkoreksi 3–4 persen dalam dua hari terakhir. Pada perdagangan Rabu (3/6/2026), IHSG ditutup melemah 4,11 persen atau turun 254,36 poin dari 6.207,10 pada pembukaan menjadi 5.941,07 pada penutupan.

Koreksi berlanjut pada Kamis (4/6/2026) hingga sesi I perdagangan dengan penurunan 3,48 persen. Namun, pada akhir perdagangan Kamis, IHSG ditutup melemah lebih terbatas, yakni 1,70 persen.

“Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik di BEI, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Jeffrey menjelaskan bahwa berdasarkan laporan keuangan emiten per akhir 2025, seluruh perusahaan tercatat membukukan pertumbuhan laba lebih dari 21 persen.

Sementara itu, pada kuartal I 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, khususnya pada saham-saham dalam kelompok LQ45, tercatat pertumbuhan laba bersih hampir 30 persen atau sebesar 29,9 persen.

Selain itu, dari sisi distribusi laba, sekitar 80 persen perusahaan tercatat membukukan laba bersih pada kuartal I 2026. Angka tersebut, menurut Jeffrey, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan bahwa pada 2020 hanya 63 persen perusahaan tercatat yang membukukan laba bersih, sedangkan pada periode 2021–2025 berada pada kisaran 73–76 persen perusahaan yang mencatatkan keuntungan.

“Itu tentu menunjukkan bahwa fundamental perusahaan-perusahaan tercatat kita saat ini dalam kondisi baik. Tentu ini dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bagi para investor,” kata Jeffrey.

Menanggapi isu kepercayaan pasar di tengah koreksi IHSG, Jeffrey menegaskan bahwa berbagai langkah yang dilakukan dalam reformasi pasar modal bertujuan memperkuat kepercayaan investor.

“Dengan kita meningkatkan transparansi, meningkatkan granularitas data, serta memberikan informasi terkait high shareholding concentration, itu seluruhnya merupakan upaya kita untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor kepada pasar kita,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lo Kheng Hong meraih penghargaan BIG 40 Awards yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group.

BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator, dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.

Melanjutkan rangkaian acara, sebagai menegaskan momen HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh. Mereka adalah tokoh pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis dan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

Dalam momen tersebut, Lo Kheng Hong menyabet penghargaan untuk kategori The Value Investing Grandmaster for Foundational Excellence in Wealth Creation.

Penghargaan ini diberikan kepada Lo Kheng Hong atas ketekunan dan keahlian yang luar biasa dalam menerapkan filosofi value investing di pasar modal Indonesia. Melalui prinsip investasi yang berfokus pada nilai fundamental dan jangka panjang, dia telah menginspirasi jutaan investor.

Melalui kesuksesannya, dia bukan hanya membuktikan bahwa investor individu dapat mencapai kemandirian finansial, tetapi juga menegaskan pentingnya analisis yang mendalam dan kesabaran sebagai fondasi etika dalam berinvestasi dan membangun kekayaan.

Lo Kheng Hong disebut-sebut sebagai Warren Buffett Indonesia. Namanya acap kali mencuri perhatian lewat aksi borong saham hingga jatah guyuran dividen miliaran rupiah yang diterima.

Pak Lo, sapaan akrabnya, berkisah sempat 11 tahun bekerja sebagai pegawai bank. Di situ, dia menjalankan tugas sebagai klerek atau pegawai yang menjalankan fungsi administratif.

Lo Kheng Hong menggambarkan mendapatkan gaji Rp50.000 saat pertama kali menjadi klerek pada 1979. Pendapatannya kemudian bertambah menjadi Rp350.000 pada 1990.

”Setelah 11 tahun [bekerja], gaji saya masih Rp350.000. Ajaib kalau saya bisa jadi seperti sekarang ini. Karena berkat Tuhan yang ajaib, saya bisa seperti sekarang,” katanya dalam acara 4 Dekade Bisnis Indonesia, Selasa (10/6/2025).
Memasuki usia 30 tahun, Lo Kheng Hong akhirnya mulai menjajal investasi saham. Periode ini menurutnya terlambat lantaran sang idola, Warren Buffett, telah memulai perjalanannya sejak 11 tahun.

Dalam perjalanannya, Lo Kheng Hong memperdalam pemahamannya akan pasar modal dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dari berbagai sumber mulai dari buku hingga surat kabar seperti Harian Bisnis Indonesia. Waktu sekitar 6 jam sehari dihabiskan untuk membaca dan mempelajari saham-saham dengan fundamental baik namun dibanderol dengan harga murah.

Adapun, jurus investasi ini kerap disebut oleh Lo Kheng Hong sebagai berburu saham mercy harga bajaj.

Menurutnya, menentukan sumber informasi yang kredibel menjadi salah satu kunci keberhasilan berinvestasi. Bahkan, LKH menggunakan Bisnis Indonesia sebagai salah satu acuannya melakukan beragam aksi dalam investasi.

”Kunci keberhasilan saya dari membaca. Kalau dulu sebelum saya menemukan buku Warren Buffett. Saya enggak ngerti apa-apa tentang saham, maka jurnalis Bisnis Indonesia menjadi guru-guru saya, saya belajar tentang perusahaan publik dari Bisnis Indonesia,” katanya.

Dari investasi saham, Lo Kheng Hong telah menikmati capital gain hingga guyuran dividen.

Untuk periode 2025 misalnya, Lo Kheng Hong menikmati jatah dividen jumbo dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) Rp48,66 miliar, PT ABM Investama Tbk. (ABMM) Rp23,07 miliar, dan PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) Rp12,94 miliar.