Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa bulan terakhir menjadi periode yang tidak mudah bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan, IHSG terkoreksi, Banyak yang mengaitkan kondisi tersebut dengan berbagai faktor global, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga tingginya tingkat suku bunga dunia.

Faktor-faktor tersebut memang berpengaruh. Namun, jika kita jujur melihat respons pasar, persoalannya tidak sepenuhnya berasal dari luar negeri. Sejatinya, hal yang dipertanyakan pasar saat ini adalah arah kebijakan ekonomi Indonesia sendiri. Pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi.

Pasar juga menilai apakah otoritas ekonomi memiliki arah yang jelas dan kerangka kebijakan yang dapat dipahami. Ketika kerangka tersebut mulai dipertanyakan, premi risiko meningkat, dan kepercayaan mulai terkikis, pada titik itulah stabilisasi menjadi kebutuhan utama.

Langkah awal stabilisasi sebenarnya sudah dimulai oleh Bank Indonesia. Di tengah tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia memilih untuk mengambil langkah yang lebih tegas melalui kenaikan suku bunga dan berbagai instrumen stabilisasi pasar keuangan.

Hal tersebut memberikan sinyal bahwa stabilitas nilai tukar kembali menjadi prioritas utama. Namun pada saat yang sama, pasar masih melihat adanya persepsi bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan pembiayaan pemerintah belum sepenuhnya bergerak dalam arah yang sama.

Kurva imbal hasil yang terlalu datar membuat muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara tujuan menjaga stabilitas dan keinginan mempertahankan biaya pendanaan yang rendah, dan ini jujur kita sempat berada dalam kondisi yang berbahaya, dikarenakan adanya perbedaan bahasa dan target dari pengambil kebijakan ini.

Situasi ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Namun pasar membutuhkan keyakinan bahwa seluruh instrumen kebijakan bekerja menuju tujuan yang sama. Dalam ekonomi modern, koordinasi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Perubahan mulai terlihat setelah pertemuan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang berlangsung beberapa waktu lalu dengan dukungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Bagi pasar, bertemunya Kemenkeu dan Bank Indonesia dan munculnya kesepakatan untuk menormalkan kurva imbal hasil ini, menjadi momen yang penting.

Pesan bahwa stabilitas ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, pesan bahwa kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan yang terpenting, pesan bahwa negara kembali berbicara dengan satu suara. Normalisasi kebijakan mulai terlihat. Pasar mulai melihat adanya kesediaan untuk menerima harga pasar yang lebih wajar sebagai bagian dari proses stabilisasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tidak lama setelah koordinasi kebijakan mulai terlihat lebih kuat, respons pasar pun mulai berubah. Rupiah perlahan menguat, IHSG mulai pulih. Tentu saja faktor eksternal tetap berperan. Namun perubahan ini sulit dilepaskan dari membaiknya persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

Pasar pada dasarnya tidak menuntut pemerintah untuk selalu menghasilkan kebijakan yang sempurna. Pasar hanya ingin memahami ke mana arah kebijakan akan dibawa. Ketika pelaku pasar melihat Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas lainnya bergerak dalam kerangka yang lebih selaras, ketidakpastian mulai berkurang. Dan, ketika ketidakpastian berkurang, kepercayaan perlahan kembali, pada akhirnya, yang berubah bukan hanya harga aset. Satu hal yang berubah adalah ekspektasi.

Pelajaran terpenting dari beberapa bulan terakhir adalah pentingnya komunikasi dan kerangka kebijakan yang jelas. Pasar sebenarnya mampu menerima banyak hal. Pasar bisa menerima tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Pasar bisa menerima penyesuaian fiskal. Bahkan pasar bisa menerima reformasi yang tidak populer.

Namun pasar sulit menerima kejutan. Ketika sebuah kebijakan muncul tanpa penjelasan yang memadai, tanpa peta jalan yang jelas, atau tanpa koordinasi yang terlihat antar lembaga, ketidakpastian akan meningkat.

Ketidakpastian hampir selalu diterjemahkan menjadi premi risiko yang lebih tinggi. Kepanikan dan pertanyaan pasar tentang isu DSI dan underinvoicing seharusnya tidak terjadi kalau tahapan komunikasi dilakukan dengan baik dan berlangsung dua arah.

Karena itu, ke depan pemerintah perlu semakin aktif memberikan arahan mengenai kerangka kebijakan yang akan ditempuh. Bukan untuk menghilangkan dinamika pasar, tetapi untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan dasar informasi yang memadai. Kejelasan arah sering kali lebih penting daripada kesempurnaan kebijakan.

PENGUATAN EKONOMI RIIL

Stabilisasi pasar keuangan merupakan pencapaian yang penting. Namun stabilisasi bukanlah tujuan akhir. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa perbaikan kepercayaan tersebut diterjemahkan menjadi penguatan ekonomi riil.

Pertama, adalah daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan konsumsi rumah tangga yang sehat dan kelas menengah yang tetap kuat. Insentif dan bansos untuk masyarakat mutlak diberikan, terutama setelah adanya kenaikan harga Pertamax.

Kedua, adalah disiplin fiskal. Kredibilitas fiskal merupakan salah satu alasan utama mengapa Indonesia mampu melewati berbagai periode ketidakpastian dalam dua dekade terakhir. Kepercayaan yang mulai kembali saat ini harus dijaga dengan pengelolaan anggaran yang hati-hati dan terukur.

Ketiga, adalah penyempurnaan program-program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang baik dan penting. Namun seiring dengan bertambahnya skala pelaksanaan, munculnya kasus-kasus serta kebutuhan untuk merapikan tata kelola, memperjelas rantai pelaksanaan, dan meningkatkan efisiensi menjadi semakin penting.

Penguatan rupiah dan pemulihan IHSG dalam satu pekan terakhir memberikan satu pelajaran yang sederhana. Kepercayaan tidak dibangun oleh satu kebijakan. Kepercayaan dibangun oleh konsistensi, koordinasi, dan kemampuan negara memberikan arah yang jelas. Indonesia memiliki sumber daya yang besar, pasar domestik yang kuat, dan institusi yang semakin matang.

Tantangannya bukan lagi sekadar merancang kebijakan yang tepat, tetapi memastikan seluruh kebijakan tersebut bergerak dalam kerangka yang sama.

Karena pada akhirnya, pasar tidak hanya menilai apa yang dilakukan pemerintah. Pasar juga menilai apakah pemerintah tahu ke mana arah yang ingin dituju. Dan beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa ketika arah itu kembali jelas, kepercayaan pun kembali datang. Namun kita jangan terlena, karena kepercayaan ini hanya akan tetap ada lewat konsistensi.

Koordinasi yang membaik membuat ekspektasi mulai berubah sebelum tekanan berubah menjadi krisis yang lebih dalam. Inilah alasan mengapa pemulihan kepercayaan ketika keraguan muncul selalu lebih murah dibandingkan biaya memulihkan ekonomi setelah kepercayaan benar-benar hilang. Inilah yang harus benar-benar dijaga oleh negara.

Investor dapat menerima perubahan kebijakan apabila perubahan tersebut dijelaskan dengan baik. Dunia usaha dapat melakukan penyesuaian apabila arah kebijakan disampaikan secara konsisten. Bahkan masyarakat dapat menerima keputusan yang sulit apabila memahami alasan di balik keputusan tersebut. Untuk menjaga hal ini, proses pengambilan keputusan yang transparan dan governance yang baik harus menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan.

Paling mahal bukanlah penyesuaian kebijakan. Satu hal yang paling mahal adalah ketidakpastian. Karena itu, salah satu warisan terbaik dari episode stabilisasi ini adalah lahirnya kesadaran bahwa komunikasi kebijakan bukan sekadar pelengkap. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri.

Ke depan, tantangan pemerintah bukan lagi mengembalikan kepercayaan, melainkan menjaganya. Pasar akan terus mengawasi konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Investor akan melihat apakah normalisasi yang telah dimulai akan terus dilanjutkan. Dunia usaha akan menunggu apakah kepastian kebijakan benar-benar menjadi budaya baru dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Momentum yang sudah terbentuk saat ini tidak boleh disia-siakan. Karena kepercayaan membutuhkan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hilang hanya dalam beberapa hari.

Kepercayaan memang tidak tercatat dalam APBN. Tidak muncul dalam laporan neraca pembayaran. Tidak terlihat dalam statistik resmi mana pun. Namun sering kali, kepercayaan adalah fondasi yang menentukan apakah seluruh angka-angka tersebut akan bergerak ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.

Dan mungkin, itulah pelajaran ekonomi terpenting yang kita peroleh tahun ini: bahwa mengembalikan kepercayaan jauh lebih sulit daripada kehilangannya, tetapi ketika kepercayaan berhasil dipulihkan, banyak hal lain akan mengikuti.

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten guna mengatasi krisis kepercayaan pasar.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasar modal domestik tengah menghadapi tekanan berat sepanjang semester I/2026, yang ditandai dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus lebih dari 30%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah manajemen baru bursa saat ini jauh melampaui target penambahan jumlah investor ataupun mengejar kuantitas pencatatan emiten baru.

Menurutnya, prioritas utama yang tidak bisa ditunda adalah memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah mendapat sorotan tajam dari penyedia indeks internasional yakni MSCI dan FTSE Russell.

“Direksi baru harus segera berkolaborasi dengan OJK dan KSEI untuk melakukan review menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten, khususnya yang masuk dalam sorotan MSCI dan FTSE Russell,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Guna memulihkan kenyamanan investor global, manajemen baru BEI disarankan segera membentuk tim kerja khusus atau task force untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak MSCI dan FTSE Russell.

Melalui tim itu, BEI harus menyerahkan laporan perkembangan terkait perbaikan aksesibilitas pasar serta keandalan data saham beredar di publik (free float). Sebab, investor asing dinilai membutuhkan kepastian hukum dan likuiditas yang riil.

Di sisi lain, Nafan juga menyoroti perlunya pembenahan dari sisi mikro struktur perdagangan domestik untuk memulihkan psikologis pasar yang sedang tertekan.

“BEI perlu meninjau kembali kebijakan transaksi seperti mekanisme Full Call Auction [FCA] atau aturan perdagangan lainnya yang selama ini dipersepsikan mengurangi transparansi pembentukan harga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga confidence dan trust agar ekonomi nasional tetap resilien.

Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih membaik. Namun, pelemahan rupiah tercatat lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara-negara selevel (peers). Menurutnya, menjaga kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh setiap lembaga yang berwenang.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga menghadapi tantangan masing-masing di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak merespons dinamika tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dia menambahkan, terdapat kesepahaman bahwa prioritas utama dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dinilai penting mengingat dampak ketidakpastian global, seperti kenaikan harga minyak, telah memicu tekanan inflasi yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah yang perlu ditempuh melalui kebijakan fiskal maupun moneter, termasuk memperkuat koordinasi antara kedua instrumen tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Senada dengan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BI akan menyiapkan kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, fokus kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Untuk itu, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut sepanjang Juni terjadi inflow yang cukup signifikan. Secara year to date (YtD), dari Januari hingga akhir Juni, arus masuk dana ke portofolio SBN dan SRBI telah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, Destry menegaskan BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Hingga akhir Mei, BI telah melakukan ekspansi likuiditas moneter sekitar Rp600 triliun.

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk meredam tekanan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh pihak sepakat bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu harus direspons dengan menjaga stabilitas makro dalam jangka pendek.

"Yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas," ujar Mari di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan, gejolak global mulai berdampak terhadap perekonomian domestik, salah satunya melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, koordinasi kebijakan menjadi prioritas agar dampak eksternal tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, DEN menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel.

Kondisi tersebut, menurut Mari, menuntut pemerintah dan otoritas untuk menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten.

"Fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust," katanya.

Menurutnya, forum diskusi antara DEN, DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi momentum untuk menyelaraskan respons kebijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dengan tujuan menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026 hingga 2030 dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan pasar terutama dari investor asing.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah menetapkan nama-nama calon anggota direksi terpilih BEI untuk masa jabatan 2026 – 2030. Dalam ketetapan tersebut, Jeffrey Hendrik terpilih untuk menduduki posisi Direktur Utama.

Berdasarkan dokumen OJK yang beredar, keputusan diambil setelah pihak otoritas mempertimbangkan pengajuan dari 5 Kelompok Pemegang Saham BEI. OJK kemudian melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) melalui Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Adapun penetapan susunan direksi ini merujuk pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Para calon terpilih nantinya akan diangkat secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI 2026.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Budi Frensidy, menilai pelaku pasar tidak terlalu fokus pada latar belakang figur yang mengisi kursi kepemimpinan BEI.

Fokus utama investor justru menyoroti kemampuan direksi baru dalam menavigasi bursa setelah periode yang diwarnai koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), aksi jual bersih asing, serta isu aksesibilitas pasar.

“Pelaku pasar berharap BEI dapat menjadi lebih proaktif dalam meningkatkan likuiditas, memperkuat perlindungan investor, dan memperbaiki persepsi pasar Indonesia di mata investor global,” ujar Budi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, direksi baru dinilai harus mampu menjawab berbagai isu sensitif yang belakangan menjadi perhatian indeks global seperti MSCI dan FTSE. Isu-isu utama ini mencakup kepastian porsi saham publik yang beredar atau free float efektif, persoalan likuiditas, hingga struktur kepemilikan saham.

Menurut Budi, keberhasilan direksi dalam membenahi isu tersebut jauh lebih berdampak bagi masa depan pasar modal daripada sekadar mengejar target angka transaksi harian ataupun jumlah initial public offering (IPO).

“Tantangan terbesar direksi baru bukan menaikkan IHSG dalam jangka pendek, melainkan mengembalikan kepercayaan investor asing,” pungkasnya.

Pandangan senada datang dari Founder Republik Investor Hendra Wardana. Dia mengungkapkan bahwa kepemimpinan baru BEI di bawah kepemimpinan Jeffrey Hendrik telah memasuki masa kerja di tengah volatilitas tinggi, ketidakpastian suku bunga global, dan fluktuasi arus modal asing.

Oleh karena itu, ekspektasi utama investor sebenarnya tidak semata-mata mendorong indeks naik dalam jangka pendek, melainkan menghadirkan kepastian, stabilitas, dan kepercayaan terhadap mekanisme pasar.

Hendra menyatakan ada tiga agenda besar yang menjadi ukuran keberhasilan manajemen baru bursa, yaitu penguatan integritas pasar dari praktik manipulasi harga, peningkatan likuiditas agar tidak terkonsentrasi pada saham tertentu melalui penguatan peran market maker, serta peningkatan kualitas emiten baru.

“Investor saat ini semakin selektif dan lebih mengutamakan perusahaan dengan tata kelola yang baik, prospek bisnis yang jelas, dan keterbukaan informasi yang memadai. Karena itu, keberhasilan bursa tidak lagi diukur hanya dari jumlah perusahaan yang melantai, tetapi juga dari kualitas perusahaan,” tuturnya.

Terkait program kerja 100 hari pertama masa jabatan, baik Budi maupun Hendra sepakat bahwa pelaku pasar sejatinya tidak menunggu adanya perubahan regulasi yang spektakuler. Investor lebih menantikan adanya arah kebijakan dan peta jalan yang jelas serta kredibel dari manajemen baru bursa.

Hendra menambahkan, salah satu aspirasi konkret yang ditunggu pasar dalam jangka pendek adalah peningkatan transparansi data perdagangan, termasuk pengkajian kembali keterbukaan broker summary secara lebih real-time.

Hal ini dinilai penting bagi investor ritel demi menciptakan ruang kompetisi yang adil dalam membaca dinamika penawaran dan permintaan di pasar modern.

Selain itu, keandalan sistem teknologi informasi dan kejelasan mekanisme penghentian sementara perdagangan atau suspensi turut menjadi perhatian.

Pada akhirnya, Hendra menuturkan bahwa ukuran keberhasilan direksi baru dalam 100 hari pertama bukanlah seberapa tinggi IHSG bergerak, melainkan komitmen nyata dalam membangun fondasi pasar. Komunikasi yang lebih baik dan respons cepat terhadap isu pasar akan menjadi sinyal penentu.

“Investor tidak mengharapkan keajaiban dalam 100 hari pertama, tetapi mereka menunggu sinyal yang jelas bahwa BEI bergerak menuju pasar yang lebih transparan, lebih likuid, dan lebih berintegritas,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masa jabatan 2026-2030 telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengangkatan secara resmi akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 29 Juni 2026.

Dalam dokumen jajaran direksi terpilih yang telah dikonfirmasi oleh OJK, tertera nama Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI. Sementara Saidu Solihin menjadi Direktur Penilaian Perusahaan, dan Irvan Susandy menjadi Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Berikutnya, posisi Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi oleh Abdul Munim, jabatan Direktur Pengembangan disandang oleh Iding Pardi, serta posisi Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum diisi oleh Umi Kulsum.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, mengatakan bahwa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan jajaran direksi baru BEI tersebut adalah untuk mengembalikan kepercayaan pasar, terutama investor asing.

Menurutnya, investor asing sangat sensitif terhadap aspek transparansi pasar, good governance atau tata kelola bursa efek, serta perlindungan investor minoritas.

"Jadi, direksi baru itu memiliki pekerjaan rumah membangun kembali market confidence di tengah volatilitas makro global dan nilai tukar," kata Nafan kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penting bagi direksi BEI untuk melakukan roadshow internasional memperluas potential market, kemudian di saat yang sama juga harus menjaga stabilitas sistem perdagagan, serta tetap tegas menegakkan pengawasan pasar.

"Ini bisa menjadi sinyal positif bagi fund manager asing, bahwa pasar modal Indonesia ini tetap kompetitif, aman, dan prospektif," tegasnya.

Sementara dalam rentang masa jabatan hingga 2030, menurut Nafan, otoritas bursa perlu membangun stabilitas keamanan infrastruktur perdagangan melalui pengembangan teknologi, kemudian trading system perdagangan bursa juga harus dipastikan andal, adaptif, bebas dari kendala teksnis untuk kelancaran transaksi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.

Dari sisi perusahaan tercatat, Nafan mengatakan saat ini bursa efek juga harus fokus pada kualitas emiten IPO dibanding hanya mengejar target kuantitas saja. Menurutnya, penting bagi BEI untuk memastikan calon perusahaan IPO memiliki fundamental kuat dan good governance. Hal ini akan meminimalisir risiko 'saham-saham tidur' di pasar.

"Selanjutnya target berikutnya adalah market deepening dengan mengoptimalkan produk derivatif serta penguatan lini bursa karbon agar produk yang tersedia di BEI lebih bervariasi dan menarik pelaku investor," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PADANG, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dari 5,25 persen dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Werry Darta Taifur, mengatakan kenaikan suku bunga merupakan instrumen yang lazim digunakan bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Secara teori betul itu. Tingkat bunga dinaikkan sehingga orang lebih memilih menabung dan tidak membeli dollar. Dengan begitu permintaan dollar bisa ditekan," kata Werry, Kamis (11/06/2026).

Menurut dia, kenaikan BI Rate juga bertujuan menarik kembali aliran modal asing yang sebelumnya keluar dari Indonesia.

"Kalau terjadi capital inflow, modal-modal yang sempat keluar bisa masuk kembali. Itu salah satu tujuan kenaikan suku bunga," ujarnya.

Meski demikian, Werry menilai kebijakan moneter tersebut belum tentu mampu mengembalikan stabilitas rupiah dalam waktu cepat apabila kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah masih rendah.

Menurutnya, pergerakan pasar tidak hanya dipengaruhi kebijakan suku bunga, tetapi juga persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.

"Yang menentukan itu tingkat kepercayaan pasar terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Orang-orang sudah menghitung berbagai risiko ekonomi yang akan terjadi," katanya.

Werry menjelaskan, pelaku pasar saat ini mencermati sejumlah indikator ekonomi, mulai dari potensi pelebaran defisit anggaran, pertumbuhan penerimaan pajak, peningkatan utang, hingga tren pelemahan nilai tukar rupiah.

"Kalau orang melihat defisit anggaran berpotensi membesar dan rupiah terus melemah, mereka akan tetap memilih dollar. Jadi kebijakan menaikkan bunga saja belum tentu cukup jika tidak dibarengi meningkatnya kepercayaan pasar," jelasnya.

Ia juga tidak sependapat dengan anggapan bahwa langkah BI menaikkan suku bunga dilakukan terlambat.

Menurut Werry, Bank Indonesia memang memiliki mandat menjaga stabilitas pasar melalui berbagai instrumen kebijakan moneter yang tersedia, termasuk penyesuaian suku bunga acuan.

"Bank Indonesia memang bertugas mengendalikan kondisi pasar melalui instrumen yang dimilikinya. Salah satu caranya ya menaikkan suku bunga. Jadi bukan terlambat, tetapi memang itu bagian dari upaya yang terus dilakukan," ujarnya.

Terkait dampaknya terhadap masyarakat, Werry menilai kenaikan BI Rate tidak otomatis membuat cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) langsung meningkat.

Menurut dia, bunga KUR selama ini ditetapkan melalui kebijakan pemerintah sehingga tidak serta-merta mengikuti perubahan BI Rate.

Sementara itu, cicilan KPR pada umumnya telah diatur dalam akad kredit yang disepakati antara nasabah dan perbankan.

"KPR itu berdasarkan akad atau kontrak yang sudah dibuat. Jadi tidak otomatis berubah karena kenaikan suku bunga BI," katanya.

Werry justru melihat risiko yang lebih besar apabila perlambatan ekonomi terjadi dan menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat maupun pelaku usaha.

"Kalau kegiatan ekonomi menurun dan permintaan terhadap produk berkurang, kemampuan membayar kewajiban bisa terganggu. Itu yang lebih berbahaya," ungkapnya.

Selain berdampak pada sektor keuangan, pelemahan rupiah juga berpotensi menekan perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Menurut Werry, perusahaan yang tidak memiliki mekanisme lindung nilai atau hedging akan menghadapi kenaikan biaya produksi karena harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli dollar AS.

"Kalau perusahaan memakai bahan baku impor dan tidak melakukan hedging, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Dampaknya bisa berujung pada kenaikan harga barang atau inflasi di masyarakat," katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat transparansi dan komunikasi kebijakan ekonomi guna memulihkan kepercayaan pasar.

Menurut Werry, berbagai pernyataan mengenai kuatnya ekonomi nasional maupun kondisi defisit anggaran yang terkendali perlu didukung data dan penjelasan yang perinci agar mudah dipahami investor.

"Kalau pemerintah menyampaikan ekonomi kuat, harus dijelaskan sumber kekuatannya dari mana, bagaimana menjaga defisit tetap terkendali, dan langkah-langkah yang dilakukan. Kalau penjelasannya jelas, pasar bisa lebih yakin," ujarnya.

Ia menambahkan, semakin banyak kebijakan diumumkan tanpa penjelasan yang komprehensif, semakin besar pula risiko turunnya kepercayaan pasar.

"Intinya memang soal kepercayaan. Pasar akan melihat apakah kebijakan yang diambil didukung data, perhitungan yang jelas, dan langkah nyata untuk mengatasi persoalan ekonomi," tutup Werry.

Sebelumnya, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar Selasa (09/06/2026).

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, serta meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dinilai menjadi langkah penting untuk menahan pelemahan rupiah.

Namun, kebijakan tersebut belum tentu mampu mengembalikan kekuatan mata uang Garuda jika tidak dibarengi dengan perbaikan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BI Rate naik menjadi 5,50 persen merupakan respons yang tepat di tengah tekanan terhadap rupiah yang lebih besar dari perkiraan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam media briefing, Jumat (22/5/2026).

"Menurut saya, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate hari ini merupakan langkah yang tepat karena rupiah sudah melemah lebih dalam dari perkiraan, tekanan global masih tinggi, dan pasar membutuhkan sinyal bahwa BI tidak membiarkan pelemahan rupiah bergerak tanpa respons kebijakan," ujar Josua kepada Kompas.com pada Selasa (8/6/2026).

Menurut Josua, kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah, membantu menahan arus keluar modal asing, serta mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa yang selama ini digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga bukan solusi tunggal untuk memperkuat rupiah.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi, serta kecenderungan investor memburu aset aman terus menekan mata uang negara berkembang.

Sementara dari dalam negeri, pasar masih mencermati kredibilitas fiskal pemerintah, arah kebijakan ekonomi, arus keluar modal dari pasar saham, hingga kepastian regulasi.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi suku bunga, suku bunga acuan, BI Rate.

"Karena itu, kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah," katanya.

Faktor utama kebijakan BI

Josua menilai efektivitas kebijakan BI akan ditentukan oleh tiga faktor utama.

Pertama, kemampuan kenaikan suku bunga menarik kembali dana asing ke instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kedua, koordinasi antara BI dan pemerintah dalam menjaga likuiditas pasar uang serta perbankan agar pengetatan kebijakan moneter tidak menghambat pembiayaan ekonomi.

Ketiga, kemampuan pemerintah membangun kembali kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang jelas, serta konsistensi menjaga iklim investasi.

"Jika tiga hal ini berjalan, rupiah berpeluang lebih stabil. Jika tidak, kenaikan suku bunga hanya akan membeli waktu dengan biaya yang semakin mahal," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada hari ini, tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut sesuai Undang-undang dan praktik yang berjalan, Bank Indonesia setiap hari Selasa mengadakan RDG Mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan.

Perry menyebut, dalam evaluasi sejak RDG Bulanan tanggal 19-20 Mei 2026, nilai tukar Rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan.

Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dinilai menjadi langkah penting untuk menahan pelemahan rupiah.

Namun, kebijakan tersebut belum tentu mampu mengembalikan kekuatan mata uang Garuda jika tidak dibarengi dengan perbaikan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BI Rate naik menjadi 5,50 persen merupakan respons yang tepat di tengah tekanan terhadap rupiah yang lebih besar dari perkiraan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam media briefing, Jumat (22/5/2026).

"Menurut saya, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate hari ini merupakan langkah yang tepat karena rupiah sudah melemah lebih dalam dari perkiraan, tekanan global masih tinggi, dan pasar membutuhkan sinyal bahwa BI tidak membiarkan pelemahan rupiah bergerak tanpa respons kebijakan," ujar Josua kepada Kompas.com pada Selasa (8/6/2026).

Menurut Josua, kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah, membantu menahan arus keluar modal asing, serta mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa yang selama ini digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga bukan solusi tunggal untuk memperkuat rupiah.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi, serta kecenderungan investor memburu aset aman terus menekan mata uang negara berkembang.

Sementara dari dalam negeri, pasar masih mencermati kredibilitas fiskal pemerintah, arah kebijakan ekonomi, arus keluar modal dari pasar saham, hingga kepastian regulasi.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi suku bunga, suku bunga acuan, BI Rate.

"Karena itu, kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah," katanya.

Josua menilai efektivitas kebijakan BI akan ditentukan oleh tiga faktor utama.

Pertama, kemampuan kenaikan suku bunga menarik kembali dana asing ke instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kedua, koordinasi antara BI dan pemerintah dalam menjaga likuiditas pasar uang serta perbankan agar pengetatan kebijakan moneter tidak menghambat pembiayaan ekonomi.

Ketiga, kemampuan pemerintah membangun kembali kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang jelas, serta konsistensi menjaga iklim investasi.

"Jika tiga hal ini berjalan, rupiah berpeluang lebih stabil. Jika tidak, kenaikan suku bunga hanya akan membeli waktu dengan biaya yang semakin mahal," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada hari ini, tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut sesuai Undang-undang dan praktik yang berjalan, Bank Indonesia setiap hari Selasa mengadakan RDG Mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan.

Perry menyebut, dalam evaluasi sejak RDG Bulanan tanggal 19-20 Mei 2026, nilai tukar Rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan.

Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (8/6/2026), tertekan kombinasi sentimen global dan memburuknya kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi domestik.

Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup turun 0,75% ke level Rp18.170 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi seiring depresiasi mayoritas mata uang Asia terhadap dolar AS. Yuan China melemah 0,27%, dolar Taiwan turun 0,01%, ringgit Malaysia terdepresiasi 1,12%, baht Thailand melemah 0,24%, dolar Hong Kong turun 0,03%, dan yen Jepang terkoreksi 0,04%.

Sebaliknya, beberapa mata uang kawasan masih mampu menguat terhadap dolar AS, antara lain won Korea Selatan yang terapresiasi 1,77%, rupee India naik 0,76%, serta peso Filipina menguat 0,09%. Sementara itu, dolar Singapura bergerak relatif stagnan.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya sentimen risk-off global, penguatan dolar AS, serta eskalasi konflik di Timur Tengah yang kembali mendorong investor mencari aset aman.

Di sisi domestik, menurutnya, rupiah juga masih dibebani oleh krisis kepercayaan pasar. Selain itu, penurunan cadangan devisa Indonesia kembali menjadi sentimen negatif yang menekan pergerakan mata uang Garuda.

"Rupiah melemah cukup besar di tengah sentimen risk-off global dan penguatan dolar AS. Dari domestik, sentimen yang berkembang masih berkaitan dengan krisis kepercayaan pasar serta menurunnya cadangan devisa," ujarnya.

Lukman memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pada perdagangan Selasa (9/6/2026). Dari dalam negeri, sentimen negatif domestik diperkirakan masih membayangi pasar, sementara dari eksternal investor akan mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah yang semakin menjauh dari harapan tercapainya perdamaian.

Selain itu, aksi jual di pasar saham global yang dipicu koreksi saham-saham teknologi juga berpotensi menambah tekanan terhadap aset berisiko, termasuk rupiah.

"Diperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp18.200 hingga Rp18.350 per dolar AS pada perdagangan besok," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini dinilai menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Ketidaksejalanan arah kebijakan keduanya berpotensi mengurangi efektivitas upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Ekonom Gede Sandra, menilai kinerja fiskal pemerintah sebenarnya menunjukkan perbaikan hingga April 2026. Namun, menurutnya, dampak positif tersebut berisiko teredam apabila kebijakan moneter tidak bergerak searah dalam menjaga persepsi investor.

Gede mengatakan penerimaan negara hingga April 2026 telah mencapai Rp918 triliun, sementara belanja negara berada di level Rp1.024 triliun. Defisit anggaran juga masih terjaga di kisaran 0,64% dari produk domestik bruto (PDB), disertai kembalinya keseimbangan primer ke zona surplus.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus yang menunjukkan ketahanan sektor eksternal.

"Kinerja fiskal sebenarnya cukup baik. Namun, ketika kebijakan moneter bergerak ke arah yang berbeda, persepsi pasar bisa menjadi tidak optimal," ujarnya dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Menurut Gede, kenaikan suku bunga acuan yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi dapat memunculkan konsekuensi berupa kenaikan imbal hasil surat utang negara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kekhawatiran investor terhadap risiko pembiayaan dan keberlanjutan utang.

Dia menilai koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi faktor penting untuk menjaga keyakinan pasar, terutama di tengah ketidakpastian global dan tingginya volatilitas arus modal.

"Kebijakan fiskal dan moneter seharusnya saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan investor," katanya.

Gede membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman Brasil pada awal 2000-an. Saat itu, menurut dia, keberhasilan pemulihan ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan moneter, tetapi juga didukung disiplin fiskal, reformasi anggaran, serta koordinasi kebijakan yang kuat.

Dia menambahkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki sejumlah fondasi fiskal yang relatif solid. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan dinilai menjadi kunci agar perbaikan indikator fiskal dapat diterjemahkan menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

Selain koordinasi fiskal dan moneter, Gede juga menilai langkah pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS melalui perluasan transaksi mata uang lokal dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Namun, implementasinya tetap memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dari seluruh otoritas ekonomi.

"Yang dibutuhkan pasar adalah sinyal bahwa seluruh instrumen kebijakan ekonomi bergerak ke arah yang sama," ujarnya.

Menurut Gede, keselarasan antara pemerintah dan bank sentral akan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal, termasuk tingginya suku bunga global dan dinamika arus modal internasional.