Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menerapkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sesuai arahan pemerintah pusat.

Diketahui pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor belum lama ini, Presiden RI Prabowo Subianto bakal meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI kepada seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan program tersebut sangat sesuai diimplementasikan di wilayahnya untuk mendorong budaya bersih dan peduli lingkungan.

Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi menggelar aksi bersih-bersih serentak yang melibatkan jajaran pemerintah bersama guru dan siswa SMA/SMK, di sejumlah ruang publik strategis Kota Makassar pada Rabu (4/2/2026).

Lokasi kegiatan meliputi pelataran Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Taman Andalan, kawasan Lego-Lego Center Point of Indonesia (CPI), Taman BPJS, hingga Wisma Negara.

"Alhamdulillah hari ini melakukan korve Pemprov Sulsel bersama pelajar SMA/SMK dalam rangka gerakan ASRI peduli bersih dan lingkungan," ujar Andi Sudirman di Makassar, Rabu (4/2/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel Kasman menambahkan kegiatan tersebut akan dilakukan secara berkala, minimal 1 hingga 2 kali dalam sepekan, baik di lingkungan perkantoran, fasilitas umum, permukiman, maupun kawasan wisata.

Bahkan dalam waktu dekat pemerintah provinsi akan menerbitkan surat edaran khusus penanganan sampah, mengingat persoalan sampah di Indonesia kian mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap kenyamanan serta kesehatan masyarakat.

"Gerakan ini bersifat masif dan melibatkan seluruh unsur, termasuk BUMN, swasta, dan masyarakat luas, agar turut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan," ujar dia.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik Rp263.561 atau 7,21 persen dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.921.088 per bulan.

"Tentu permintaan daripada pekerja, batas atas, kemudian batas bawah, permintaan daripada perusahaan. Diambil jalan tengahnya, dan inilah 7,21 persen," ujar Andi Sudirman di kantornya, Rabu (24/12).

Andi Sudirman menuturkan penetapan UMP Sulsel 2026 ini merupakan hasil kesepakatan bersama dari pihak pekerja dan pengusaha bersama dewan pengupahan.

"Alhamdulillah semua menerima dengan baik, dan insyaallah tinggal implementasi di lapangan bagaimana kemudian. Kita ada plusnya, karena kita plus di SK-nya penetapannya. Ada penetapan terkait Struktur Skala Upah (SUSU)," ungkapnya.

Terkait struktur skala upah tersebut, pekerja yang telah lebih satu tahun masa kerjanya atau telah memiliki pengalaman kerja, maka gajinya akan berjenjang sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.

"Kan tidak bagus juga kalau dia sudah tiga tahun pengalaman tetap diterapkan upah minimum. Inilah yang diharapkan sebenarnya teman-teman yang biasa ada riak-riak, karena ada juga yang perlu diapresiasi juga. Jangan setiap tahun dia upah minimum lagi, pengalaman dua tahun (tapi) upah minimum lagi. Ini sudah kita masukan di dalam SK," jelasnya.

Kebijakan tersebut, diklaim Andi Sudirman sebagai provinsi pertama yang menerapkan hal itu.

"Kayaknya pertama kita lakukan di Sulsel dan saya rasa di semua provinsi baru kita, saya belum tahu di daerah lain tapi kita sudah laksanakan di Sulsel," katanya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menegaskan pihaknya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh dengan putusan pemerintah terkait sistem pengupahan kepada pekerja.

"Kami adalah perwakilan pemerintah pusat, kami bisa memberikan rekomendasi ke kementerian juga atas ketidakpatuhan itu. Kita berikan rekomendasi, misalnya sampai tingkat pemblokiran, boleh saja seperti itu. Tapi itu, kalau sudah taraf yang sangat fatal. Kalau tidak ya, teguran. Kemudian kita melakukan pengawasan, sosialisasi, koordinasi sampai ada solusi," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat senilai Rp1,5 miliar untuk membantu pemulihan dampak bencana tanah longsor dan banjir di Pulau Sumatra.

Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui skema bantuan keuangan khusus tanggap darurat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan langkah tersebut merupakan wujud perhatian dan empati pihaknya kepada saudara setanah air yang tengah menghadapi bencana hidrometeorologi.

"Bantuan ini adalah bentuk simpati dan dukungan kami. Semoga dapat meringankan beban saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar," ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Penyaluran bantuan dilakukan hari ini, dan langsung dikirim ke masing-masing pemerintah provinsi di Sumatra agar dapat segera dimanfaatkan untuk percepatan penanganan darurat serta membantu pemulihan awal di lokasi bencana.

Pemprov Sulsel juga menyampaikan harapan agar kondisi di wilayah terdampak segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

"Menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dalam beberapa hari terakhir, kami coba menunjukkan kepedulian terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah barat Indonesia," tuturnya.