Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik Rp263.561 atau 7,21 persen dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.921.088 per bulan.

"Tentu permintaan daripada pekerja, batas atas, kemudian batas bawah, permintaan daripada perusahaan. Diambil jalan tengahnya, dan inilah 7,21 persen," ujar Andi Sudirman di kantornya, Rabu (24/12).

Andi Sudirman menuturkan penetapan UMP Sulsel 2026 ini merupakan hasil kesepakatan bersama dari pihak pekerja dan pengusaha bersama dewan pengupahan.

"Alhamdulillah semua menerima dengan baik, dan insyaallah tinggal implementasi di lapangan bagaimana kemudian. Kita ada plusnya, karena kita plus di SK-nya penetapannya. Ada penetapan terkait Struktur Skala Upah (SUSU)," ungkapnya.

Terkait struktur skala upah tersebut, pekerja yang telah lebih satu tahun masa kerjanya atau telah memiliki pengalaman kerja, maka gajinya akan berjenjang sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.

"Kan tidak bagus juga kalau dia sudah tiga tahun pengalaman tetap diterapkan upah minimum. Inilah yang diharapkan sebenarnya teman-teman yang biasa ada riak-riak, karena ada juga yang perlu diapresiasi juga. Jangan setiap tahun dia upah minimum lagi, pengalaman dua tahun (tapi) upah minimum lagi. Ini sudah kita masukan di dalam SK," jelasnya.

Kebijakan tersebut, diklaim Andi Sudirman sebagai provinsi pertama yang menerapkan hal itu.

"Kayaknya pertama kita lakukan di Sulsel dan saya rasa di semua provinsi baru kita, saya belum tahu di daerah lain tapi kita sudah laksanakan di Sulsel," katanya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menegaskan pihaknya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh dengan putusan pemerintah terkait sistem pengupahan kepada pekerja.

"Kami adalah perwakilan pemerintah pusat, kami bisa memberikan rekomendasi ke kementerian juga atas ketidakpatuhan itu. Kita berikan rekomendasi, misalnya sampai tingkat pemblokiran, boleh saja seperti itu. Tapi itu, kalau sudah taraf yang sangat fatal. Kalau tidak ya, teguran. Kemudian kita melakukan pengawasan, sosialisasi, koordinasi sampai ada solusi," pungkasnya.

Pemerintah telah menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 itu merevisi PP Nomor 36 Tahun 2021. Ada setidaknya 4 pokok perubahan dalam aturan baru UMP tahun depan.

Pertama, indeks tertentu pada formula perhitungan UMP yang naik menjadi 0,5-0,9. Sementara koefisien alfa pada aturan lama, misalnya dalam penetapan UMP 2025 berada di rentang 0,1 hingga 0,3.

"Simbol alfa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditentukan nilainya oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: a. keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan; dan b. perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak," jelas Pasal 26 Ayat (7) PP Pengupahan.

Kedua, perbedaan terletak pada jenis upah yang ditambah dengan upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, pemerintah memberikan tugas Dewan Pengupahan Daerah dalam penetapan kebijakan pengupahan. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan terpusat bahwa UMP 2025 naik 6,5 persen serentak se-Indonesia.

Selanjutnya, perbedaan keempat adalah optimalisasi fungsi struktur dan skala upah.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi," jelas Pasal 21 Ayat (1).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok dari rumus atau formula UMP 2025 dan UMP 2026.

Pasalnya, formula kenaikan UMP 2026 tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa).

"Formula tidak ada yang berubah, bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfanya inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) nilainya 0,5 sampai 0,9," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12).

"Kalau tadi ada bertanya, jadi berapa kenaikannya pak menteri? Ya, tergantung dari masing-masing daerah. Ada yang memilihnya mungkin 0,6; 0,7; 0,8. Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun ya, karena formulanya tadi adalah inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, kali alfa," imbuhnya.

Bagi daerah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif, Yassierli memastikan Dewan Pengupahan Daerah bakal mempertimbangkan kenaikan UMP 2026 hanya berdasarkan inflasi dan alfa.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka-bukaan soal isi Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pengupahan yang baru diteken Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

"Alhamdullillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis.

Beleid teranyar mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimumum provinsi (UMP) 2026.

Dalam hal ini, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," ujar Yassierli.

Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Beleid itu juga mengatur gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya.

Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pemerintah merilis PP Pengupahan baru menyusul batalnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP51/2023 tak lagi berlaku lagi karena dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pemerintah belum kunjung mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 meski batas penetapan telah lewat lebih dari sebulan. Berdasarkan aturan, besaran upah diumumkan pada 21 November setiap tahunnya.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan buruh dan pengusaha yang membutuhkan kepastian untuk menyusun rencana tahun depan. Sebab, mulai 1 Januari, besaran UMP baru harus sudah diterapkan.

Penundaan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pemerintah dalam proses pengupahan. Di saat yang sama, para pelaku industri harus menunggu angka pasti untuk menetapkan biaya tenaga kerja mereka.

Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjudin Nur Effendi, menilai persoalan utama justru bersumber dari pemerintah sendiri yang belum memiliki formula final. Penundaan terjadi karena adanya keraguan yang mengakar di internal pemerintah.

"Ya, mengenai kenaikan UMP ini kelihatannya memang masih ada masalah, jadi nggak diumumkan secara terbuka," ujar Tadjudin kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, saat ini masih banyak perdebatan yang terjadi saat pembahasan UMP, sehingga belum bisa diumumkan. Bahkan, rencana pemerintah yang menyebutkan ingin mengubah formula perhitungan dinilai bohong.

"Formulanya itu nggak ada, ini Undang-undangnya belum ada, sehingga mereka ragu-ragu mengeluarkan formula untuk menentukan UMP-nya," terangnya.

Ia menjelaskan ketidakyakinan pemerintah diperburuk dengan tekanan dari pengusaha, yang masih menghadapi kondisi ekonomi kurang kondusif. Perusahaan takut tidak sanggup membayar jika kenaikan UMP terlalu tinggi.

"Apalagi banyak pengusaha yang masih mengeluh karena kondisinya kan belum begitu baik, mereka takut kalau dinaikkan tidak sanggup bayarkan itu kan jadi masalah," katanya.

Tadjudin mengklaim sudah melihat bocoran daftar UMP dari sejumlah provinsi. Namun, pemerintah tampaknya belum siap merilis angka-angka tersebut secara resmi.

"Saya sudah dapat daftar UMP di tiap provinsi tapi kelihatannya itu nggak diterbitkan, saya dapat bocoran dari teman saya," ungkapnya.

Ia menilai perdebatan mengenai tuntutan buruh yang meminta kenaikan 8,5 sampai 10,5 persen turut menjadi penyebab keraguan pemerintah. Kenaikan itu dinilai terlalu tinggi oleh dunia usaha.

"Jadi menurut hemat saya ya memang pemerintah belum berani mengeluarkannya secara terbuka," ujarnya.

Tadjudin memperkirakan pemerintah masih menyiapkan argumen detail mengenai formula upah sebelum diumumkan. Ia melihat waktu menuju 1 Januari dipakai pemerintah untuk mematangkan hitungan dan dasar hukum.

"Mungkin mereka mematangkan formulanya dan cara perhitungannya dan apa argumentasinya formula itu. Itu menurut hemat saya, mengapa tertunda-tunda," terangnya.

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai pemerintah tidak menjalankan regulasi sebagaimana mestinya. Penetapan UMP sudah jelas diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ya, menurut saya memang seharusnya sesuai regulasi PP 36/2021 dengan sangat jelas kan upah minimum provinsi harus ditetapkan paling lambat 21 November dan upah minimum kabupaten/kota per awal Desember 2025 untuk bisa nanti penetapan upah minimum itu berlaku di 1 Januari 2026," kata Timboel.

Ia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya sudah mengeluarkan sikap. Ketidaktegasan ini membuat ketidakpastian semakin besar.

"Saat ini saya menilai Kementerian Ketenagakerjaan masih belum berani dan masih bimbang. Yang seharusnya dia sudah bisa mengeluarkan," ujarnya.

Timboel mengkritik penetapan tahun lalu yang ditentukan langsung Presiden Prabowo Subianto di angka seragam 6,5 persen. Ia menilai kebijakan itu tidak adil karena kondisi ekonomi tiap provinsi berbeda.

"Kalau tahun lalu memang presiden yang menetapkan, tapi itu kan nggak tepat gitu ya 6,5 persen yang ditetapkan oleh presiden berlaku seluruhnya sama dengan di seluruh provinsi. Nah, ini kan nggak betul karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing provinsi itu berbeda. Kalau disamakan ya nggak adil," tegasnya.

Ia mencontohkan, Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 30 persen. Menurutnya, penyamarataan upah justru merugikan provinsi yang ekonominya tumbuh cepat.

"Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu bisa sampai 30 persen. Nah, ini kan artinya ini menjadi bagian yang tidak fair kepada mereka," lanjutnya.

Timboel menekankan penundaan ini memperburuk nasib buruh yang menunggu kepastian kenaikan upah. Ketidakjelasan ini membuat mereka tidak bisa memperkirakan daya beli tahun depan.

"Nah, jadi keterlambatan ini memang menjadi persoalan bagi pekerja untuk mendapatkan kepastian, berapa kenaikan upah di 2026 nanti, di 1 Januari," katanya.

Ia menilai pengusaha juga pasti merasakan dampak besar dari penundaan ini. Mereka tidak bisa menyusun rencana biaya tenaga kerja atau labor cost untuk 2026.

"Demikian juga pengusaha akan menjadi kesulitan menetapkan dalam Rencana pembiayaan buruh kedepan. Itu kan ada labor cost yang harus ditetapkan untuk pembiayaan di 2026. Sampai sekarang kan belum tahu," ujar Timboel.

[Gambas:Photo CNN]

Menurutnya, ketidakpastian ini membuat perusahaan sulit mengalokasikan anggaran dengan tepat. Ia menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

"Nah, ini kan menjadi kesulitan bagi pengusaha untuk mengalokasikan anggarannya nanti," imbuhnya.

Timboel bahkan menyarankan agar gubernur tidak lagi menunggu keputusan pusat. Ia meminta Dewan Pengupahan Daerah segera memberi rekomendasi definitif.

"Dengan kondisi seperti ini menurut saya ya sebaiknya udah lah gubernur meminta Dewan Pengupahan Daerah membicarakan dan langsung mengusulkan kepada gubernur," ucapnya.

Mengenai angka kenaikan, ia memperkirakan kisaran 6 hingga 6,5 persen akan menjadi pilihan realistis. Angka ini dianggap cukup untuk mengimbangi inflasi 2026 dan menjaga daya beli buruh.

Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ekonomi tahun depan tetap berat. Ketidakpastian global, risiko bencana, dan pertumbuhan yang diperkirakan hanya sekitar 5 persen dinilai akan menekan upah riil buruh, sehingga keputusan UMP harus segera diambil agar semua pihak memiliki kepastian.

"Tapi secara rata-rata, keseluruhan antara 6-6,5 persen itu cukup bisa nanti untuk mengimbangi inflasi di 2026," pungkas Timboel.

Pemerintah belum kunjung mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 meski batas penetapan telah lewat lebih dari sebulan. Berdasarkan aturan, besaran upah diumumkan pada 21 November setiap tahunnya.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan buruh dan pengusaha yang membutuhkan kepastian untuk menyusun rencana tahun depan. Sebab, mulai 1 Januari, besaran UMP baru harus sudah diterapkan.

Penundaan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pemerintah dalam proses pengupahan. Di saat yang sama, para pelaku industri harus menunggu angka pasti untuk menetapkan biaya tenaga kerja mereka.

Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjudin Nur Effendi, menilai persoalan utama justru bersumber dari pemerintah sendiri yang belum memiliki formula final. Penundaan terjadi karena adanya keraguan yang mengakar di internal pemerintah.

"Ya, mengenai kenaikan UMP ini kelihatannya memang masih ada masalah, jadi nggak diumumkan secara terbuka," ujar Tadjudin kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, saat ini masih banyak perdebatan yang terjadi saat pembahasan UMP, sehingga belum bisa diumumkan. Bahkan, rencana pemerintah yang menyebutkan ingin mengubah formula perhitungan dinilai bohong.

"Formulanya itu nggak ada, ini Undang-undangnya belum ada, sehingga mereka ragu-ragu mengeluarkan formula untuk menentukan UMP-nya," terangnya.

Ia menjelaskan ketidakyakinan pemerintah diperburuk dengan tekanan dari pengusaha, yang masih menghadapi kondisi ekonomi kurang kondusif. Perusahaan takut tidak sanggup membayar jika kenaikan UMP terlalu tinggi.

"Apalagi banyak pengusaha yang masih mengeluh karena kondisinya kan belum begitu baik, mereka takut kalau dinaikkan tidak sanggup bayarkan itu kan jadi masalah," katanya.

Tadjudin mengklaim sudah melihat bocoran daftar UMP dari sejumlah provinsi. Namun, pemerintah tampaknya belum siap merilis angka-angka tersebut secara resmi.

"Saya sudah dapat daftar UMP di tiap provinsi tapi kelihatannya itu nggak diterbitkan, saya dapat bocoran dari teman saya," ungkapnya.

Ia menilai perdebatan mengenai tuntutan buruh yang meminta kenaikan 8,5 sampai 10,5 persen turut menjadi penyebab keraguan pemerintah. Kenaikan itu dinilai terlalu tinggi oleh dunia usaha.

"Jadi menurut hemat saya ya memang pemerintah belum berani mengeluarkannya secara terbuka," ujarnya.

Tadjudin memperkirakan pemerintah masih menyiapkan argumen detail mengenai formula upah sebelum diumumkan. Ia melihat waktu menuju 1 Januari dipakai pemerintah untuk mematangkan hitungan dan dasar hukum.

"Mungkin mereka mematangkan formulanya dan cara perhitungannya dan apa argumentasinya formula itu. Itu menurut hemat saya, mengapa tertunda-tunda," terangnya.

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai pemerintah tidak menjalankan regulasi sebagaimana mestinya. Penetapan UMP sudah jelas diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ya, menurut saya memang seharusnya sesuai regulasi PP 36/2021 dengan sangat jelas kan upah minimum provinsi harus ditetapkan paling lambat 21 November dan upah minimum kabupaten/kota per awal Desember 2025 untuk bisa nanti penetapan upah minimum itu berlaku di 1 Januari 2026," kata Timboel.

Ia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya sudah mengeluarkan sikap. Ketidaktegasan ini membuat ketidakpastian semakin besar.

"Saat ini saya menilai Kementerian Ketenagakerjaan masih belum berani dan masih bimbang. Yang seharusnya dia sudah bisa mengeluarkan," ujarnya.

Timboel mengkritik penetapan tahun lalu yang ditentukan langsung Presiden Prabowo Subianto di angka seragam 6,5 persen. Ia menilai kebijakan itu tidak adil karena kondisi ekonomi tiap provinsi berbeda.

"Kalau tahun lalu memang presiden yang menetapkan, tapi itu kan nggak tepat gitu ya 6,5 persen yang ditetapkan oleh presiden berlaku seluruhnya sama dengan di seluruh provinsi. Nah, ini kan nggak betul karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing provinsi itu berbeda. Kalau disamakan ya nggak adil," tegasnya.

Ia mencontohkan, Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 30 persen. Menurutnya, penyamarataan upah justru merugikan provinsi yang ekonominya tumbuh cepat.

"Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu bisa sampai 30 persen. Nah, ini kan artinya ini menjadi bagian yang tidak fair kepada mereka," lanjutnya.

Timboel menekankan penundaan ini memperburuk nasib buruh yang menunggu kepastian kenaikan upah. Ketidakjelasan ini membuat mereka tidak bisa memperkirakan daya beli tahun depan.

"Nah, jadi keterlambatan ini memang menjadi persoalan bagi pekerja untuk mendapatkan kepastian, berapa kenaikan upah di 2026 nanti, di 1 Januari," katanya.

Ia menilai pengusaha juga pasti merasakan dampak besar dari penundaan ini. Mereka tidak bisa menyusun rencana biaya tenaga kerja atau labor cost untuk 2026.

"Demikian juga pengusaha akan menjadi kesulitan menetapkan dalam Rencana pembiayaan buruh kedepan. Itu kan ada labor cost yang harus ditetapkan untuk pembiayaan di 2026. Sampai sekarang kan belum tahu," ujar Timboel.

[Gambas:Photo CNN]

Menurutnya, ketidakpastian ini membuat perusahaan sulit mengalokasikan anggaran dengan tepat. Ia menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

"Nah, ini kan menjadi kesulitan bagi pengusaha untuk mengalokasikan anggarannya nanti," imbuhnya.

Timboel bahkan menyarankan agar gubernur tidak lagi menunggu keputusan pusat. Ia meminta Dewan Pengupahan Daerah segera memberi rekomendasi definitif.

"Dengan kondisi seperti ini menurut saya ya sebaiknya udah lah gubernur meminta Dewan Pengupahan Daerah membicarakan dan langsung mengusulkan kepada gubernur," ucapnya.

Mengenai angka kenaikan, ia memperkirakan kisaran 6 hingga 6,5 persen akan menjadi pilihan realistis. Angka ini dianggap cukup untuk mengimbangi inflasi 2026 dan menjaga daya beli buruh.

Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ekonomi tahun depan tetap berat. Ketidakpastian global, risiko bencana, dan pertumbuhan yang diperkirakan hanya sekitar 5 persen dinilai akan menekan upah riil buruh, sehingga keputusan UMP harus segera diambil agar semua pihak memiliki kepastian.

"Tapi secara rata-rata, keseluruhan antara 6-6,5 persen itu cukup bisa nanti untuk mengimbangi inflasi di 2026," pungkas Timboel.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidarta menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang meminta Presiden Prabowo Subianto  tidak mau terlalu diatur oleh organisasi buruh dalam urusan upah.

Sidarta menilai pernyataan tersebut kurang mencerminkan semangat dialog sosial yang konstruktif, yang seharusnya dijaga oleh seluruh pihak, terutama oleh pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa organisasi buruh tidak pernah bermaksud mengatur pemerintah, melainkan berperan sebagai penyambung aspirasi pekerja berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.

"Organisasi buruh bekerja melalui mekanisme yang sah secara hukum dan konstitusi. Ini adalah fungsi kami sebagai representasi pekerja atau buruh dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan mereka," ujar Sidarta dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10).

Menurutnya, yang perlu dijaga bersama adalah keseimbangan antara berbagai kepentingan. Pemerintah, kata Sidarta, tidak dapat hanya mendengarkan satu suara saja, terutama jika hanya mewakili kepentingan modal.

"Kami di serikat buruh mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif, namun di saat yang sama, kami juga menginginkan agar pekerja memperoleh penghargaan yang layak sesuai kontribusinya," ucapnya.

Ia menyesalkan apabila terdapat pandangan yang memposisikan serikat buruh sebagai penghambat kebijakan pemerintah.

"Pandangan seperti itu justru dapat memicu keresahan di kalangan pekerja," tambahnya.

Sidarta berharap para pejabat negara, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, dapat bersikap lebih bijak dan terbuka terhadap aspirasi pekerja. Ia mengingatkan bahwa pernyataan publik dari pejabat negara memiliki dampak luas terhadap hubungan industrial.

"Pernyataan yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memperkeruh hubungan industrial dan menurunkan martabat pekerja atau buruh. Padahal mereka adalah bagian penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.

Luhut beberapa waktu lalu memang mengatakan  sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rumus atau formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Ia meminta Prabowo tidak disetir oleh segelintir organisasi buruh. Luhut menegaskan sejatinya pemerintah yang mesti memperhatikan kesejahteraan pekerja di Indonesia, dengan tetap berbasis data.

"Saya bilang Presiden (Prabowo), 'Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh)'. Kalau dia (organisasi buruh) hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi, harus ada ekuilibrium dan itu harus ketegasan kita semua," ucapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Luhut menegaskan aturan upah minimum cukup mengacu kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja. Oleh karena itu, ia beranggapan tidak perlu ada pihak-pihak lain yang mencoba mengatur ketetapan UMP.