REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan update dukungan kebijakan fiskal dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Kemenkeu menegaskan, Pemerintah tanggap darurat dan serius dalam menangani bencana tersebut.

“(Sebanyak) Rp268 miliar sudah tersalurkan untuk APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Ini masuk ke APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tersebut,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita Desember 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dana Rp268 miliar tersebut telah disalurkan melalui dana kemasyarakatan Presiden. Bantuan yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) tersebut sudah tersalurkan kepada para korban di tiga provinsi terdampak.

Suahasil mengatakan, pada 2025, APBN juga telah menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga, dia menekankan, BNPB selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana alam, dan itu telah diaktifkan.

“Dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, ada tambahan DSP Rp1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun Rp5 triliun masih tersedia lagi Rp 2,97 triliun. Dan bisa kita tambah jika dibutuhkan,” ungkapnya.

Adapun untuk 2026, DSP yang disediakan yakni sebesar Rp250 miliar. Serta cadangan bencana yang disiagakan mencapai Rp5 triliun, yang dapat digunakan untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi.