REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan darurat bencana sebesar Rp 53–Rp 60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat bencana.

“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53–Rp 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), seperti dalam siaran pers.

Dana sebesar Rp 53– Rp 60 triliun tersebut dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Ada dana siap pakai. Dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” jelas Prasetyo.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk proses pemulihan pascabencana. “Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya, ada alokasi dari APBN tersendiri,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian APBN. Mekanisme perubahan anggaran telah diatur sedemikian rupa. Apabila diperlukan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme, di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya jika terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tutupnya.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun dengan defisit sebesar 2,68 persen produk domestik bruto (PDB).

APBN 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalihkan anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sebesar Rp 140 miliar guna penanganan bencana.

Meski demikian, Iftitah menyebutkan besaran anggaran tersebut masih berpotensi berubah karena masih menunggu persetujuan dan arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo serta mekanisme teknis dari Kemenkeu.

“Kami atas izin Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementrans sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden. Pada prinsipnya, Bapak Presiden menerima permohonan pengalihan anggaran tersebut,” ujar Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan, anggaran yang direncanakan dialihkan merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Oleh karena itu, diskresi terkait pengalihan anggaran tersebut berada di tangan Presiden.

Sambil menunggu arahan Presiden, Iftitah mengatakan pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan Kemenkeu terkait rencana pengalihan anggaran tersebut. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pak Sekjen Kementrans, Edy Gunawan, langsung berkomunikasi dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Heru Pambudi,” katanya.

Iftitah menuturkan, anggaran tersebut rencananya akan dialihkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Terkait sejumlah kawasan transmigrasi di Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor, Iftitah mengatakan pihaknya belum memperoleh arahan untuk melakukan relokasi transmigran.

Ia menegaskan, relokasi merupakan kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Meski demikian, Kementrans memastikan akan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang terdampak bencana. “Fokus kami saat ini adalah melakukan revitalisasi di beberapa kawasan transmigrasi yang terdampak bencana,” ujar Iftitah.

Sementara itu, BNPB mencatat hingga Selasa (23/12/2025), bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera tersebut mengakibatkan 1.112 orang meninggal dunia, 176 orang dinyatakan hilang, sekitar tujuh ribu orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 498.447 orang masih mengungsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan update dukungan kebijakan fiskal dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Kemenkeu menegaskan, Pemerintah tanggap darurat dan serius dalam menangani bencana tersebut.

“(Sebanyak) Rp268 miliar sudah tersalurkan untuk APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Ini masuk ke APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tersebut,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita Desember 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dana Rp268 miliar tersebut telah disalurkan melalui dana kemasyarakatan Presiden. Bantuan yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) tersebut sudah tersalurkan kepada para korban di tiga provinsi terdampak.

Suahasil mengatakan, pada 2025, APBN juga telah menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga, dia menekankan, BNPB selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana alam, dan itu telah diaktifkan.

“Dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, ada tambahan DSP Rp1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun Rp5 triliun masih tersedia lagi Rp 2,97 triliun. Dan bisa kita tambah jika dibutuhkan,” ungkapnya.

Adapun untuk 2026, DSP yang disediakan yakni sebesar Rp250 miliar. Serta cadangan bencana yang disiagakan mencapai Rp5 triliun, yang dapat digunakan untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan bergerak sedikit melambat dari target semula akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, ia menargetkan pertumbuhan berada pada rentang 5,6–5,7 persen karena tekanan ekonomi dinilai sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, setelah bencana terjadi, ia menurunkan proyeksi menjadi 5,5 persen.

“Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi sistem keuangan dan menyiapkan opsi injeksi dana tambahan ke perbankan apabila dibutuhkan untuk menjaga daya dorong perekonomian.

“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

Secara bersamaan, pemerintah juga bersiap menambah anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila kebutuhan di lapangan melampaui alokasi yang tersedia saat ini. Purbaya menyebut BNPB masih memiliki dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup untuk tahap tanggap darurat.

“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih yang siap dipakai,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin malam (1/12).

Kendati demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran mengingat cakupan bencana yang terjadi cukup luas, meliputi tiga provinsi. Mekanisme penambahan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) disebutnya siap diaktifkan kapan saja.

Purbaya meminta BNPB tidak ragu mengajukan permintaan apabila dana mulai menipis dan memastikan pencairan ABT akan segera diproses begitu diperlukan. Ia menuturkan dana tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang telah disiapkan dalam APBN.

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

Ia menegaskan kapasitas fiskal negara memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana, termasuk jika diperlukan pendanaan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi korban.