Bisnis.com, SARILAMAK — Petani di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, mengalami gagal panen setelah sawah mereka terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut memicu tanah longsor, tanah terban, hingga munculnya lubang besar menyerupai sinkhole yang merusak infrastruktur dan areal pertanian di dua jorong di wilayah tersebut.

"Bencana itu juga merusak puluhan hektare areal pertanian kami. Bahkan merusak tanaman padi yang akan dipanen," kata Efa, petani setempat, Jumat (15/5/2026).

Efa mengatakan sawah petani terdampak banjir bandang dan luapan Sungai Batang Sandir pada Kamis pagi (14/5/2026). Padahal, tanaman padi di lahan tersebut dijadwalkan mulai dipanen pekan depan.

"Sudah kami rencanakan, padi ini akan dipanen pekan depan. Namun kini, sawah itu telah rusak dilanda bencana. Semuanya habis, gagal panen padi kami itu. Sedih betul," ujarnya.

Petani lainnya, Yusni Ancok, juga mengaku mengalami kerugian akibat banjir yang merendam sawahnya. Menurut dia, tanaman padi yang sudah menguning seharusnya dipanen pada Sabtu (16/5/2026).

"Kondisi kini, sudah duluan air yang memanen. Banyak kerugiannya. Pupuk saja habis empat karung. Belum lagi, upah membajak sawah," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Fakhrizal mengatakan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Sandir hingga merendam areal persawahan di Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar.

"Luapan air sungai ini memang dahsyat. Bahkan, dangau di tengah sawah hanyut dibuatnya. Pipa Pamsimas juga putus," ujarnya.

Dia menyebut banjir menyebabkan lahan pertanian yang sebelumnya siap panen rusak diterjang arus air.

"Yang terjadi, semua lahan sawah itu rusak diterjang banjir," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Lima Puluh Kota M. Fajar Rillah Vesky meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat menyusul meluasnya dampak bencana di sejumlah kecamatan.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026.

"Pemkab Lima Puluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat, untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar yang terdapat dalam pos belanja APBD 2026," tegasnya.

Fajar juga meminta pemerintah daerah segera mengoordinasikan bantuan dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan BWS Sumatra V.

Dia menambahkan petugas penyuluh lapangan bersama Dinas Pertanian telah meninjau lokasi untuk mendata kerusakan lahan dan jaringan irigasi akibat bencana.

"Saya berharap Pemkab Lima Puluh Kota bisa bergerak cepat," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Manajemen RSUD dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur menyatakan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 44 pasien imbas kejadian kebakaran yang melanda lantai lima gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT), Jumat (15/5/2026).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD dr Soetomo Surabaya dr Martha Kurnia K. Ia menyatakan prioritas utama pihaknya dalam penanganan kejadian tersebut adalah keselamatan pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit.

"Hingga saat ini, sebanyak 44 pasien berhasil dievakuasi dengan aman dan cepat menuju area pelayanan lain yang telah disiapkan, di antaranya Ruang Observasi Intensif (ROI), High Care Unit (HCU) Graha Amerta, Ruang Buffer IGD, serta Intensive Care Unit (ICU) Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT)," ungkap Martha dalam keterangannya.

Begitu insiden terdeteksi, tutur dia, pihak rumah sakit segera mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan melakukan koordinasi cepat bersama tim internal, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah setempat.

"Sesuai dengan standar, maka dalam waktu 30 menit pertama telah diaktifkan Insidence Commander dengan 4 koordinator di bawahnya: koordinator api, koordinator evakuasi pasien, koordinator pengamanan peralatan medis, dan koordinator pengamanan dokumen," ucapnya.

Martha menyatakan seluruh proses evakuasi dilakukan secara terukur sesuai kondisi klinis masing-masing pasien dan di bawah pengawasan tenaga medis. Lebih lanjut, proses perawatan, pengobatan dan program terapi pasien yang berpindah lokasi tetap berjalan sesuai rencana dengan tim dokter dan keperawatan yang sama.

Namun, saat proses evakuasi tersebut terdapat dua pasien di ICCU yang mendapat perhatian khusus karena sedang dalam kondisi kritis dan terpasang alat bantu napas ventilator. Kedua pasien tersebut berhasil dievakuasi ke Ruang Resusitasi (RES) IGD. Satu pasien berhasil selamat, tapi pasien lainnya meninggal dunia.

Martha mengungkapkan pasien tersebut merupakan pasien rujukan yang menjalani tindakan operasi jantung, dan pasca operasi kondisinya masih kritis dengan menggunakan alat bantu pernapasan (ventilator) serta menjalani prosedur cuci darah (hemodialisis).

"Kedua pasien tersebut berhasil dievakuasi ke Ruang Resusitasi (RES) IGD dengan kondisi 1 pasien berhasil dilakukan stabilisasi. Sementara satu pasien lainnya yang dalam kondisi kritis dinyatakan meninggal dalam proses upaya stabilisasi di Ruang RES," tuturnya.

Sementara itu terkait proses penanganan awal kebakaran, Martha menegaskan petugas RSUD dr Soetomo segera melakukan pemadaman menggunakan sistem proteksi internal gedung sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Ia mengeklaim respons cepat seluruh pihak berhasil melokalisir api sehingga tidak meluas ke area maupun lantai lain di lingkungan rumah sakit.

"Saat ini kondisi di lokasi kejadian telah aman dan terkendali. Penelitian sumber kebakaran masih sedang berlangsung oleh pihak yang berwenang. Semua pasien di area terdampak telah dilakukan evakuasi ke berbagai ruangan ICU dan ruangan perawatan lainnya sesuai kondisi perawatan masing-masing," ujarnya.

Martha menyatakan pelayanan RSUD dr Soetomo tetap berjalan dengan penyesuaian operasional pada beberapa area terdampak. Manajemen juga melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan fasilitas serta optimalisasi sistem keselamatan rumah sakit.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, petugas keamanan, tim teknis, DPKP, BPBD, aparat terkait, serta masyarakat yang telah membantu proses penanganan insiden ini dengan cepat dan tertib. RSUD Dr. Soetomo berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap situasi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan hak pelanggan tetap terpenuhi melalui pengembalian tiket bagi perjalanan KA Jarak Jauh yang terdampak. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa kebijakan refund diberikan secara penuh untuk memberikan kepastian bagi pelanggan.

"Hingga 28 April 2026 pukul 11.00 WIB, sebanyak 4.878 tiket telah berhasil direfund," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Anne menyampaikan KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. KAI memastikan seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal layanan.

Secara rinci, sambung Anne, pengembalian tiket diberikan kepada pelanggan yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu jam, perubahan rute perjalanan, hingga pelanggan yang memilih tidak menggunakan kereta api pengganti atau moda lanjutan. Ia mengatakan kebijakan ini juga mencakup tiket pulang-pergi, tiket lanjutan (connecting), serta tiket layanan KAI Group dalam satu kode booking yang terdampak.

"Bagi pelanggan yang tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama atau lebih tinggi, tidak dikenakan biaya tambahan," ucap Anne.

Sementara itu, apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan apabila tidak tersedia, pengembalian tiket tetap diberikan secara penuh. Anne menyampaikan proses refund dapat dilakukan melalui beberapa kanal. Di loket stasiun, pelanggan dapat mengajukan pembatalan dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding untuk diverifikasi, dengan pengembalian dana melalui tunai atau transfer.

"Melalui Contact Center 121, pelanggan cukup menyampaikan kode booking dan data identitas, kemudian dana akan ditransfer langsung ke rekening yang didaftarkan," lanjut Anne.

Untuk perjalanan yang dibatalkan oleh perusahaan, sambung Anne, refund juga dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI. Anne mengatakan batas waktu pengajuan refund diberikan hingga tujuh hari sejak jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, sementara proses pencairan dana diupayakan selesai maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan dilakukan.

"Selain itu, pengembalian bea bagasi juga diberikan secara penuh apabila pelanggan tidak melakukan perjalanan," ungkap Anne.

Sementara itu, berdasarkan pembaruan data hingga pukul 13.26 WIB, tercatat 15 orang meninggal dunia dan 88 orang mengalami luka-luka. Anne mengatakan seluruh korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sedangkan korban luka mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dalam situasi ini. Di tengah kondisi yang tidak mudah, kami berupaya memastikan setiap korban tertangani dengan baik, keluarga tetap mendapatkan informasi yang jelas, dan pelanggan memperoleh haknya melalui proses pengembalian tiket secara penuh," kata Anne.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya setiap Jumat.

Menteri PU Dody Hanggodo tak memberlakukan WFH karena mereka merupakan bagian dari tim tanggap darurat bencana bersama lembaga lain.

"Tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH," kata Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, balai-balai Kementerian PU di daerah juga tidak menerapkan WFH karena menjadi bagian dari tim tanggap darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD," ujar Dody.

Dody mencontohkan, pihaknya masih menerima laporan bencana di sejumlah daerah. Ia menyebut masih ada banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta longsor di Deli Serdang yang menyebabkan korban jiwa.

[Gambas:Youtube]

Meski tidak menerapkan WFH, Dody mengatakan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghemat penggunaan listrik di kantor.

Ia menyebut penggunaan listrik dikurangi setelah pukul 17.00. Selain itu, penggunaan pendingin ruangan juga dibatasi dan diganti dengan angin alami jika memungkinkan.

"AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangan yang bisa pakai AB, angin brobos, pakai AB saja enggak usah pakai AC," ujar Dody.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan melalui program Mandiri Tanggap Bencana bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4).

Bantuan berupa berbagai kebutuhan dasar disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa tanggap darurat.

Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku Nunung Andreas Wisnu mengatakan, langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung upaya penanganan bencana.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara serta BPBD Kota Ternate agar distribusi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, sebagai langkah antisipatif lanjutan, Bank Mandiri terus berkoordinasi memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak bencana. Upaya ini difokuskan melalui penyiagaan relawan tanggap darurat untuk terjun langsung di lokasi terdampak bencana.

Inisiatif yang menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Penyaluran tersebut difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak di masa tanggap darurat, dengan tetap menyesuaikan kondisi aktual di lapangan serta berkoordinasi bersama instansi terkait.

"Kami bersama relawan Mandirian terus memperkuat sinergi dengan BPBD, otoritas dan pemerintah di Sulawesi Utara maupun Maluku Utara, agar distribusi bantuan berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran. Dalam kondisi darurat seperti ini, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama," ujar Nunung, dalam keterangan resminya, Kamis (2/4).

Nunung menambahkan, penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial Bank Mandiri yang hadir tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui dukungan nyata bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat.

Menurutnya, langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat penguatan ekosistem sosial yang tangguh melalui aksi kemanusiaan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, operasional jaringan kantor dan layanan Bank Mandiri di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara dipastikan tetap berjalan optimal pascagempa bumi yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Bank Mandiri tetap dapat melayani kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat.

Nunung menyebutkan, perseroan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi operasional di lapangan guna memastikan layanan kantor cabang, ATM, serta kanal e-channel tetap dapat diakses dengan baik.

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesinambungan layanan di tengah situasi kebencanaan.

Bank Mandiri juga memastikan layanan digital seperti Livin' by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin' Merchant tetap beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial nasabah di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Upaya tersebut menjadi bagian dari sinergi yang terintegrasi untuk menjaga keandalan layanan sekaligus mendukung akselerasi yang bertumbuh dan menghadirkan keunggulan berkelanjutan bagi nasabah.

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank berlogo pita emas ini akan terus mengedepankan kesiapan operasional dan penguatan ekosistem layanan keuangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai kondisi.

"Bank Mandiri terus berkoordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah terdampak untuk mengantisipasi perkembangan situasi serta memastikan respons yang cepat, terukur, dan tepat. Kami berupaya menjaga layanan tetap andal agar kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat di Sulawesi Utara serta Maluku Utara tetap dapat terpenuhi dengan baik," pungkas Nunung.

Bisnis.com, MEDAN – Pertamina Hulu Rokan Zona 1 mempertegas komitmen perseroan untuk tetap menjaga ketahanan energi di seluruh wilayah kerjanya selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Komitmen itu diimplementasikan dengan fokus pada beberapa faktor penting, antara lain dengan meningkatkan pengawasan keselamatan kerja, kesiapsiagaan personel, serta pengendalian mitigasi risiko secara ketat.

General Manager PHR Zona 1 Mefredi mengatakan penguatan budaya keselamatan tetap menjadi prioritas pada periode Idulfitri seiring upaya menjaga seluruh aktivitas operasional berjalan dengan aman.

Dia menyebut keamanan operasional tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kedisiplinan setiap pekerja dalam menjalankan perilaku keselamatan. “Karena itu, aturan keselamatan kerja perusahaan terus kami tekankan di seluruh wilayah kerja,” ujar Mefredi dalam keterangan resmi, Sabtu (28/3/2026).

Mefredi menjelaskan pemeriksaan arus keluar masuk orang, barang, dan kendaraan di area kerja diperketat untuk memperkuat pengamanan fasilitas operasi selama libur panjang dan cuti bersama Idulfitri. Lalu, pemantauan kondisi sosial dan keamanan di sekitar wilayah operasi juga dilakukan secara berkala dengan tetap berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menjaga kelancaran operasional.

Adapun dari sisi kesiapsiagaan personel, lanjutnya, perseroan diperkuat dengan penugasan tim tanggap darurat Incident Management Team (IMT) dan Site Emergency Response Team (SERT) selama 24 jam, serta melakukan pemeriksaan peralatan darurat.

“Pemeriksaan berkala terhadap peralatan darurat dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem kesiapsiagaan operasi di seluruh wilayah kerja PHR Zona 1 yang meliputi Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang, Pertamina EP (PEP) Jambi, Pertamina EP (PEP) Lirik, Pertamina EP (PEP) Pangkalan Susu, Pertamina EP (PEP) Rantau, dan Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO,” jelasnya.

Disampaikan Mefredi, pihaknya rutin mengobservasi aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) untuk mendukung kinerja perseroan hingga pemeriksaan kondisi kesehatan pekerja secara berkala. Hal ini untuk memastikan pekerja berada dalam kondisi fit to work dan fit to task selama menjalankan tugas. Terutama untuk lapangan-lapangan yang saat ini sedang melakukan pengeboran seperti di PEP Rantau lokasi RNTDZ 51 dan PEP Pangkalan Susu lokasi PPT-A1.

Dalam menjalankan operasi produksi yang aman dan andal, lanjutnya, PHR Zona 1 berhasil mencatatkan capaian positif. Sepanjang tahun 2025, perseroan mencatat 0,0 total Recordable Incident Rate (TRIR), atau dengan kata lain tidak ada insiden kerja yang disertai zero Lost Time Injury (LTI), serta 20.369.999 jam kerja selamat.

Dia menyebut hal itu wujud dari implementasi baik terhadap prosedur keselamatan yang ditetapkan.

“Selama periode Idulfitri, kami memastikan operasi tetap berjalan normal dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap keselamatan. Ini merupakan dukungan agar produksi nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan operasi tanggap darurat penanganan longsor di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk memastikan keselamatan petugas di lapangan, penanganan korban, serta stabilisasi area terdampak sehingga pelayanan pengelolaan sampah dapat dipulihkan.

Asep menyampaikan, DLH mengerahkan tim dan mengoordinasikan operasi penanganan bersama lintas instansi antara lain Yon Armed 7/155 GS Kodam Jaya, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Polsek Bantargebang, serta Koramil 05/Bantargebang.

“Begitu kejadian dilaporkan, kami langsung mengaktifkan operasi tanggap darurat. Prioritas utama adalah keselamatan petugas, penanganan korban, serta percepatan evakuasi kendaraan yang tertimbun longsoran,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto dilansir dari Antara, Minggu (8/3/2026).

Adapun kejadian longsor pada hari Minggu ini menyebabkan tiga orang meninggal dunia, yaitu Sumini (60), pemilik warung di sekitar lokasi; Dedi Sutrisno, pengemudi truk Sudin LH Jakarta Pusat; serta Endah Widayati (25) yang berprofesi sebagai pemulung.

Selain itu, satu pengemudi truk Sudin LH Jakarta Selatan, Slamet, mengalami luka ringan dan telah segera dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Dia kini telah dibolehkan pulang.

Asep mengatakan, seluruh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan berupa BPJS Ketenagakerjaan, sementara biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Serta akan diberikan santunan sosial bagi korban terdampak lainnya, termasuk pemilik warung dan pemulung yang bukan berstatus PJLP," kata dia.

Sementara itu, sebanyak lima dari tujuh truk terdampak longsor kini telah dievakuasi.

Untuk mendukung operasi tersebut, DLH bersama tim gabungan mengerahkan 13 unit ekskavator serta menyiagakan dua unit ambulans dari DLH dan Pemerintah Kota Bekasi yang bekerja secara simultan membuka timbunan material longsor guna mempercepat proses evakuasi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan usulan anggaran Rp 4,3 triliun untuk penanganan bencana, termasuk di Sumatra, belum disetujui Kementerian PPN/Bappenas. Pemerintah dan DPR pun sepakat agar dana untuk rekonstruksi bencana itu untuk sementara diambil dari pos anggaran lain.

Dalam rapat koordinasi Satgas Galapana DPR bersama Satgas Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2), Dody menjelaskan anggaran dana tanggap darurat Rp 4,3 triliun tersebut merupakan bagian dari total usulan Rp 74 triliun untuk periode empat tahun. Namun, Bappenas mengusulkan agar kebutuhan dana tanggap darurat diambil dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Jadi ini seolah-olah ‘dicoret’, tanpa tanda petik ya Pak, ini masih dalam tahap diskusi. Tapi sampai sekarang belum ada arahan lagi soal Rp 4,3 triliun yang sudah kami anggarkan dan sebagian sudah berjalan, karena tidak bisa menunggu. Jadi belum punya pos,” kata Dody.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan pemerintah menyiapkan Rp 5 triliun per tahun untuk dana tanggap darurat.

“Setiap tahun memang kita siapkan Rp 5 triliun untuk tanggap darurat, jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya nanti diatur,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat kemudian mempertanyakan dari pos mana anggaran tersebut akan diambil, mengingat Kementerian PU membutuhkan dana untuk proses rekonstruksi daerah terdampak bencana.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan berkoordinasi dengan Bappenas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Oke, berarti diputuskan untuk sementara dana tanggap darurat yang sedang berjalan akan diambil dari pos lain karena Bappenas belum menyetujui. Nanti Mensesneg yang bertanggung jawab,” kata Dasco.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan sumber pendanaan untuk anggaran penanganan darurat bencana di wilayah Sumatra, termasuk penggunaan anggaran dari pos belanja lain pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah memiliki cadangan anggaran yang cukup untuk memastikan penanganan bencana tetap berjalan.

"Dulu kan pas krisis ditanya sama Presiden (Prabowo Subianto), ada uang enggak?', (saya jawab), ada Pak, sekitar Rp60 triliun. Dari mana, dari anggaran yang enggak jelas itu, ya itu uang yang dipakai," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ia menyebut dana cadangan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan tambahan untuk kebutuhan penanganan bencana. Menurutnya, nilai usulan anggaran penanganan bencana saat ini masih berada di bawah jumlah cadangan yang tersedia.

"Yang jelas, yang penting adalah uangnya ada, mereka masih dalam proses," ujarnya.

Purbaya menjelaskan pembiayaan penanganan bencana berasal dari beberapa sumber, termasuk anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta tambahan anggaran dari pos belanja lain pemerintah. Ia menilai mekanisme pendanaan masih dalam tahap pembahasan agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Kalau yang itu, saya tahu dari dana yang Rp60 triliun tadi, tambahan anggaran. Tapi tadi dibilangnya dari BNPB, kalau mau bayar biar aja. Tapi nanti dilihat, kan enggak mungkin double," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan siap mengambil anggaran dari kementerian atau lembaga lain untuk memastikan penanganan bencana di Sumatra tidak terhambat. Langkah tersebut dilakukan karena sejumlah kebutuhan tanggap darurat, termasuk yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), belum memiliki pos anggaran khusus.

Pemerintah juga menyiapkan dana tanggap darurat sekitar Rp5 triliun setiap tahun yang dapat digunakan BNPB sesuai kebutuhan.

Selain dari anggaran pusat, Purbaya menyebut kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah terdampak juga dinilai cukup kuat. Ia menyebut pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki total kas sekitar Rp9,9 triliun.

Pemerintah juga menyetujui penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas daerah. Tambahan alokasi tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh.

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, yakni Februari sebesar 40 persen, Maret 30 persen, dan April 30 persen, dengan prioritas penggunaan untuk penanggulangan bencana dan kebutuhan mendesak lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum mendorong alokasi anggaran khusus sebesar Rp4,3 triliun untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah. Kebutuhan anggaran tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan tanggap darurat, termasuk di Sumatera.

Menteri PU Doddy Hanggodo mengatakan, kebutuhan itu telah dimasukkan dalam usulan anggaran kementerian senilai Rp74 triliun untuk periode empat tahun. “Kemarin hasil diskusi dengan Bappenas, memang pada saat kita mengajukan anggaran Rp74 triliun untuk empat tahun itu, itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun.” kata Doddy Hanggodo dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu.

Doddy mengatakan, dalam pembahasan sebelumnya, Bappenas mengarahkan kebutuhan tanggap darurat sementara menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga belum terdapat pos khusus di Kementerian PU. Doddy Hanggodo mengatakan, pembahasan mengenai kepastian alokasi tersebut masih berlangsung.

“Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan dan sebagian sudah jalan.” ucap Doddy.

Doddy mengatakan, kebutuhan penanganan darurat tidak dapat ditunda karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan. “Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini,” kata Doddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengaku usulan alokasi tambahan anggaran tanggap darurat bencana TA 2026 sebesar Rp4,3 triliun belum mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dody menjelaskan, usulan tambahan anggaran tanggap darurat bencana itu semulanya merupakan bagian dari usulan alokasi anggaran penanganan bencana di Sumatra senilai Rp74 triliun selama empat tahun ke depan.

"Arahan dari Bappenas waktu itu, karena ini masih tanggap darurat nanti ambil saja dari BNPB, jadi ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret [dari usulan]. Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi [nasib usulan] Rp4,3 triliun," kata Dody dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas pemulihan Pascabencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Padahal, tambah Dody, pihaknya saat ini tengah menjalankan sejumlah proyek dari pos usulan anggaran tanggap darurat senilai Rp4,3 triliun tersebut.

Untuk itu, Dody berharap agar bendahara negara dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan anggaran dana darurat senilai Rp4,3 triliun pada tahun ini.

"Karena kan ngga bisa nunggu pak, itu [yang Rp4,3 triliun] belum punya pos. Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini," tambahnya.

Dody menekankan, apabila pemerintah tidak mengucurkan usulan anggaran tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur lainnya.

"Jadi kalau kami harus makan dari dalam [menggunakan anggaran pos lain], agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain," tambah Dody.

Menganggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negarra (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku bakal segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Kepala Bappenas.

Dia memastikan, pihaknya bersama Kepala Bappenas bakal menemukan jalan tengah mengenai masalah tersebut. "Izin pimpinan, kalau kendalanya ada di Bappenas biar kami yang bertanggung jawab," pungkasnya singkat.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan saat ini masih terdapat tiga daerah di Aceh yang berstatus tanggap darurat bencana. Ketiga daerah tersebut yakni Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Secara umum wilayah terdampak banjir Sumatera sudah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan.

"Jadi tidak ada lagi di tiga provinsi semuanya tiga-tiganya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten kota yang masih tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya," kata Suharyanto dalam paparannya.

Dia menyatakan bahwa bencana Sumatera telah menimbulkan dampak cukup besar. BNPB mencatat total korban meninggal dunia mencapai 1.204 jiwa.

"Jadi yang meninggal dunia tiga provinsi 1.204, hilang 140, mengungsi 105.000 lebih. Ini yang hilang sudah tidak ada lagi operasi pencarian pertolongan, sudah dihentikan oleh Basarnas, oleh tim gabungan karena sekarang sudah masuk masa transisi menuju pemulihan," ujarnya.

Hingga saat ini, kata dia, BNBP masih menempatkan personel di sejumlah wilayah terdampak. Khususnya di Aceh yang masih memerlukan penanganan intensif.

"Kami mengerahkan 22 pesawat baik yang helikopter maupun fixed wing. Kemudian alat berat yang sekarang masih beroperasi di sana ada 2.704 unit. Kemudian juga alat-alat yang lain termasuk kapal laut ya," jelasnya.