Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2026). Simak hasil lengkapnya.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham BBTN menyetujui penambahan susunan Komisaris BTN yang baru ditetapkan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian susunan pengurus dilakukan agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan. Langkah ini, lanjut Nixon, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional serta kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” kata Nixon, Rabu (7/1/2026).

Adapun rapat menyepakati pengangkatan Didyk Choiroel menjadi komisaris BTN. Sebagai informasi, Didyk Choiroel saat ini tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Perubahan susunan pengurus tersebut efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, dan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025.

Perseroan juga menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Sebagai badan usaha milik negara, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi terbaru.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) UU BUMN. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

Berikut susunan komisaris dan direksi BTN usai RUPSLB 7 Januari 2026:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris: Didyk Choiroel

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

Direktur Commercial Banking: Hermita

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026. Selain perubahan jadwal, perseroan juga menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.

Manajemen BTN menjelaskan, RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat. Pemanggilan ulang ini dilakukan menyusul adanya perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara yang diusulkan pemegang saham.

"Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan Rapat dan penambahan Mata Acara Rapat," tulis pengumuman yang disampaikan ke BEI pada Rabu (16/12/2025).

Salah satu agenda utama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar perseroan. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal BTN dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru diterbitkan.

Pemerintah melalui BP BUMN meminta seluruh BUMN segera melakukan penyesuaian anggaran dasar agar sejalan dengan regulasi terbaru tersebut.

Selain itu, BTN juga akan meminta persetujuan pemegang saham terkait pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026.

Usulan agenda ini berasal dari BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Agenda lainnya yang menjadi sorotan adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan surat dari BP BUMN tertanggal 16 Desember 2025, pemegang saham Seri A Dwiwarna mengusulkan adanya perubahan jajaran direksi dan/atau dewan komisaris BTN yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB tersebut.

Manajemen BTN menyatakan, pemegang saham yang berhak menghadiri rapat adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 15 Desember 2025. RUPSLB dapat dihadiri secara fisik maupun elektronik, dengan ketentuan dan mekanisme kehadiran yang telah ditetapkan perseroan dan KSEI.