Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional yang akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari pengalaman mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu dalam kondisi yang tidak terduga, sementara pasar membutuhkan kepastian kepemimpinan.

“Oleh sebab itu, kita mengusulkan, di pemerintah maupun DPR, itu (pansel) sifatnya opsional,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin.

Fauzi menjelaskan, keputusan pansel yang opsional bergantung dari kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya, imbuh dia, DPR tetap melakukan tugas penyaringan kandidat melalui fit and proper test.

Ia menambahkan bahwa pansel OJK dan LPS tetap dibutuhkan pada kondisi normal dengan prosedur pemilihan calon dewan komisioner yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan.

Namun, pansel terbuka untuk ditiadakan dalam kondisi darurat atau tidak normal. Dalam kondisi ini, jelas Fauzi, Presiden memungkinkan untuk langsung mengeluarkan rekomendasi calon dewan komisioner untuk dilakukan proses pemilihan di DPR.

Ketika ditanya wartawan mengenai batas antara kondisi normal dan tidak normal dimaksud, Fauzi mengatakan bahwa hal tersebut juga akan diatur dan diperjelas lebih lanjut.

“Kalau BI kan memang tidak ada panselnya, calon dewan gubernurnya itu dikeluarkan (direkomendasikan) oleh Gubernur BI, diajukan ke Presiden, lalu Presiden mengajukan ke kita (Komisi XI). LPS dan OJK itu ada pansel,” jelas Fauzi.

Sementara itu, dalam RDPU pada Senin yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), dan Himpunan Bank Milik Negara​​​​​​​ (Himbara), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar turut menyampaikan pandangannya. Menurut pendapat hukumnya, ia memandang keberadaan pansel bukan keharusan konstitusional.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan bahwa setiap jabatan harus selalu melalui pansel. Dalam kerangka itu, Presiden tetap dapat mengajukan calon yang terbaik menurut penilaian Presiden.

Pada titik itulah, ujar Fritz, peran DPR tetap penting karena menjalankan fungsi representasi serta check and balances.

“Jadi, yang perlu dijaga bukan semata-mata ada atau tidaknya panitia seleksi, melainkan yang perlu dijaga adalah apakah kualitas calon, apakah ada meritokrasi, apakah ada rasionalitas, dan apakah ada mutu proses pengisian tersebut tetap terjaga,” kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana menilai jajaran Anggota Dewan Komisioner (ADK) baru menjadi angin segar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perhatiannya terutama terarah pada Wakil Menteri Keuangan Juda Agung serta Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono yang kini dipercaya menjadi ADK OJK secara ex-officio.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki oleh Juda Agung dan Thomas Djiwandono menjadi modal penting dalam memperkuat fungsi dan peran OJK ke depan.

“OJK membutuhkan figur yang memiliki pemahaman mendalam terhadap sistem keuangan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Juda Agung dan Thomas Djiwandono, saya berharap kinerja OJK dapat semakin optimal,” ujar Elvi.

Elvi menyampaikan OJK merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyidik seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu, ia menilai penting bagi seluruh ADK, termasuk yang berasal dari unsur ex-officio, untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Meninjau latar belakangnya, saya berharap keduanya mampu untuk mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan stabilitas sektor jasa keuangan. Ini tentu menjadi harapan bersama bagi pelaku industri maupun masyarakat,” tambahnya.

Elvi juga menekankan bahwa sinergi antara OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia harus terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

Dengan komposisi baru ini, Elvi berharap OJK mampu semakin adaptif, responsif, dan kredibel dalam menjalankan perannya sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto pada Rabu (25/3).

Selain Friderica, ADK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan antara lain Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner; Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas ITSK-IAKD.

Sementara dua ADK lainnya yang diambil sumpah jabatan pada Rabu (25/3) yakni Juda Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan dan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Bank Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Friderica Widyasari Sari alias Kiki sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.

Setelah melalui rapat internal, Komisi XI juga menyepakati Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK OJK.

"Diputuskan ada lima jabatan yang akan diisi, yaitu untuk Ketua Ibu Friderica Widyasari Dewi, kemudian untuk Wakil Ketua Bapak Hernawan Bekti Sasongko," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan ini, Komisi XI DPR RI juga menyepakati untuk memilih Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Kemudian, juga menyepakati Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Selanjutnya, menetapkan Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

"Jadi ada lima yang sudah diputuskan l, dan mereka akan menjabat untuk periode 2026-2031," ujar Misbakhun.

Misbakhun mengatakan bahwa keputusan Komisi XI DPR RI ini, selanjutnya akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada 12 Maret 2026, untuk diberikan persetujuan oleh anggota DPR RI.

Pihaknya memastikan bahwa keputusan ini ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan teknis terkait kompetensi dan profesional.

"Musyawarah mufakat, dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Pada Rabu (11/3) hari ini, Komisi XI DPR RI menyelenggarakan fit and proper test atau tes kelayakan dan kepatutan terhadap sebanyak 10 kandidat calon anggota DK OJK.

Adapun, sebanyak 10 kandidat itu, diantaranya Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Sugiarto mendorong penguatan peran OJK melalui tujuh pilar strategi, sebagai upaya meningkatkan kredibilitas dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Agus mengatakan perlunya untuk memperkuat kelembagaan OJK, seiring dengan industri jasa keuangan di Indonesia yang telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir.

“Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat guna mendukung pembangunan nasional,” ujar Agus dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper terst) di hadapan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Agus menyebut nilai aset industri jasa keuangan nasional meningkat signifikan dari sekitar Rp13.200 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp34.500 triliun saat ini. Seiring dengan itu, jumlah lembaga jasa keuangan juga bertambah dari sekitar 3.200 entitas menjadi lebih dari 4.000 entitas.

Sehingga, Ia menilai sektor jasa keuangan sangat strategis bagi perekonomian nasional, terutama seiring jumlah nasabah yang meningkat pesat dan terus berkembangnya inklusi keuangan masyarakat.

Di sisi lain, Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, diantaranya ketidakseimbangan pengaturan antar sektor industri keuangan, risiko operasional seperti fraud internal dan serangan siber, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

“Ancaman cyber seperti phishing, skimming, social engineering, dan pencurian data semakin meningkat dan harus menjadi prioritas untuk ditangani,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti persoalan integritas pasar modal, termasuk terbatasnya porsi saham free float pada sejumlah emiten besar yang dinilai dapat mempengaruhi likuiditas pasar.

Selain itu, Ia menilai literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah meskipun tingkat inklusi telah meningkat, yang mana survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan sekitar 80 persen, namun tingkat literasi masih sekitar 66 persen.

“Artinya masih ada sekitar 35 persen masyarakat yang belum benar-benar memahami produk keuangan, sehingga rentan terhadap penipuan atau investasi ilegal,” kata Agus.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, Agus menawarkan strategi penguatan OJK melalui tujuh pilar, pertama, yaitu penguatan regulasi yang bersifat forward looking serta berbasis riset dan praktik internasional.

Kedua, Ia mengusulkan pengawasan industri jasa keuangan berbasis risiko yang memanfaatkan big data dan teknologi kecerdasan buatan (AI), demi memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi risiko di lembaga keuangan.

“Dengan big data dan supervisory technology berbasis AI, pengawasan akan lebih efektif dan deteksi risiko bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Agus.

Ketiga, Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dan percepatan literasi keuangan, serta ke empat, pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan OJK.

Kelima, Ia menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur kelembagaan, termasuk pembangunan kantor pusat OJK, dan ke enam, diversifikasi sumber pendanaan lembaga agar tidak sepenuhnya bergantung pada iuran industri jasa keuangan.

Sebelum sempat menyampaikan pilar ke tujuh, alokasi waktu pemaparan yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI telah habis, sehingga Agus belum sempat memaparkannya.

Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi XI DPR RI menanyakan strategi OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas.

Menanggapi hal itu, Agus menegaskan OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dan mendukung program prioritas pemerintah.

Ia mencontohkan, adanya potensi pengembangan skema kredit perumahan nasional dengan melibatkan seluruh perbankan di Tanah Air, dengan memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

“OJK tidak bisa berjalan sendiri. OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujar Agus.

Sebagai informasi, Agus Sugiarto saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Danantara Asset Management (DAM), dan sebelumnya pernah bekerja di Bank Indonesia (BI) selama 24 tahun yang dilanjutkan bekerja di OJK selama 12 tahun.

Selain Agus, terdapat sembilan kandidat lain calon anggota DK OJK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (11/3).

Sembilan kandidat lain tersebut, diantaranya Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Dalam kesempatan ini, sepuluh kandidat diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, diantaranya Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Friderica Widyasari mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan (SJK) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Friderica atau akrab disapa Kiki di Jakarta, Rabu.

Kedelapan kebijakan antara lain menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

“Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045,” kata Kiki.

Meski sektor jasa keuangan menunjukkan ketahanan yang baik, ia mengingatkan adanya berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik tantangan global maupun tantangan domestik. Sehingga, delapan kebijakan yang diusung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK.

Upaya menjaga stabilitas ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan untuk pertukaran data, kemudian koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, dan early warning system.

Selain itu, OJK juga akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan juga keamanan siber itu sendiri.

“Namun kita paham bahwa saat ini satu juga yang mengemuka dan harus segera kita tangani adalah bagaimana pemulihan kepercayaan kepada publik. Bagaimana kita melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, kita akan pulihkan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal,” kata Kiki.

Oleh sebab itu, ia mengatakan berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan reformasi integritas pasar modal sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum menjadi langkah yang terus diperkuat.

Seiring dengan memulihkan kepercayaan publik tersebut, lanjut Kiki, dirinya juga ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan harus hadir memberi manfaat terhadap pembangunan perekonomian.

Untuk memastikan kontribusi sektor ini, ia juga mengusung penguatan pengawasan terintegrasi. Dalam hal ini pengawasan terhadap industri jasa keuangan digital dengan tetap berpegang pada prinsip same activity,same risk, dan same regulation.

Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar merupakan fondasi penting untuk memperkuat sumber pembiayaan jangka panjang dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Seluruh pengembangan inovasi, menurut Kiki, juga harus selalu mengedepankan perlindungan atau kepentingan konsumen dan masyarakat.

Yang tak kalah penting, transformasi harus didukung oleh pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta penguatan kompetensi SDM dan budaya organisasi yang profesional dan berintegritas.

Terakhir, menurut Kiki, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, memulihkan kepercayaan publik, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan bagi perekonomian nasional.

Komisi XI DPR RI pada Rabu menggelar fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK, dengan menguji 10 nama yang dikirimkan oleh panitia seleksi dari pihak pemerintah.

Saat ini Friderica atau Kiki menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan tiga pejabat lainnya mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.

Selain Kiki, nama calon komisioner OJK yang sedang berlangsung uji kelayakannya yakni Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah.

Nama calon ADK OJK itu tertuang dalam surat Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat, menurut Ketua Panitia Seleksi ADK OJK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pengumuman di Jakarta, Rabu.

Peserta yang lulus seleksi administratif wajib mengikuti seleksi berikutnya berupa masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan atau informasi mengenai integritas dan rekam jejak calon pengganti ADK OJK melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id pada menu Aspirasi hingga 26 Maret 2026. Panitia menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang diberikan.

Sementara itu, peserta melanjutkan proses dengan mengikuti arahan persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen secara daring pada 6 Maret 2026, pukul 08.30 WIB.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada 9 Maret 2026 pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Sedangkan asesmen daring wajib diselesaikan maksimal 8 Maret 2026, dan asesmen luring dilaksanakan pada 10 dan 11 Maret 2026 sesuai dengan jadwal masing-masing.

Berikutnya, proses wawancara berlangsung pada 25 dan 26 Maret 2026.

“Calon pengganti ADK OJK yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur dalam proses seleksi,” tegas Panitia Seleksi.

Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Adapun 20 nama peserta yang lolos adalah sebagai berikut.

• Adi Budiarso - Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
• Agus Sugiarto - Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
• Anton Daryono - Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia
• Ary Zulfikar - Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan
• Bambang Mukti Riyadi - Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
• Boby Wahyu Hernawan - Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
• Danu Febrianto - Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan
• Darmansyah - Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan
• Dhani Gunawan Idat - Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan
• Dicky Kartikoyono - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
• Dwityapoetra Soeyasa Besar - Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan
• Friderica Widyasari Dewi - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
• Hasan Fawzi - Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan
• Hernawan Bekti Sasongko - Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
• Hidayat Prabowo - Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah
• Iskandar Simorangkir - Wakil Ketua, Badan Supervisi Bank Indonesia
• Lasmaida Gultom - Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti)
• Orias Petrus Moedak - Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
• Pahala Nugraha - Komisaris Utama, Danantara Investment Management
• Rizal Ramadhani - Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI, merespons isu Mukhamad Misbakhun yang saat ini Ketua Komisi XI DPR RI, masuk ke dalam bursa calon ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Prasetyo menjelaskan ketua DK OJK definitif saat ini belum diputuskan, karena panitia seleksi (pansel) masih bekerja menjaring nama-nama kandidat yang potensial dan menjadwalkan tahapan-tahapan seleksi untuk mereka.

"Belum ada (nama ketua DK OJK yang ditetapkan, red.) kan baru pembentukan pansel (panitia seleksi, red.)," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, setelah menghadiri pengumuman program stimulus ekonomi untuk Triwulan I Tahun 2026.

Dalam kesempatan yang sama, sejauh ini ada beberapa nama yang telah masuk daftar bursa calon ketua DK OJK. Namun, Pras belum dapat mengungkap nama-nama kandidat yang potensial tersebut. Beberapa kandidat, Pras melanjutkan, berasal dari Kementerian Keuangan.

Pras, saat ditanya mengenai harapannya untuk ketua DK OJK yang baru, menjelaskan dirinya berharap pimpinan Otoritas Jasa Keuangan definitif yang baru nanti menguasai bidangnya.

"Harapannya, kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas, menguasai bidangnya, yang kedua, harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem keuangan kita supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah itu, tidak terulang kembali," kata Prasetyo Hadi.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini dipimpin oleh seorang pejabat sementara (pjs), mengingat penetapan ketua dewan komisioner definitif yang baru harus melalui tahapan-tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditanya wartawan di Jakarta, Jumat (6/2) minggu lalu, menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan OJK harus sesuai dengan amanat Undang-Undang karena berkaitan langsung dengan integritas pengelolaan pasar keuangan dan penyusunan regulasi di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi maupun kredibilitas pimpinan OJK yang terpilih.

"Kita justru harus mengikuti Undang-Undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan di sana. Kalau kita melanggar Undang-Undang yang ada, itu akan mengganggu kredibilitas kita sendiri, kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," kata Purbaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Immatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal memastikan pengganti pimpinan OJK dan BEI tidak akan diisi oleh pihak yang berasal dari Danantara, Badan Pengaturan (BP) BUMN, direksi perusahaan BUMN, maupun pihak lain yang berafiliasi dengan institusi tersebut.

"Seluruh posisi yang saat ini kosong atau ditinggalkan, baik di OJK maupun di BEI, akan diisi oleh putra-putri yang kompeten dan terbaik di bidang tersebut,” kata Hekal dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Hekal menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif guna memastikan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap terjaga, sekaligus memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia di mata investor domestik maupun global.

Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku pasar, hingga masyarakat umum, untuk tidak terjebak pada spekulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

Hekal juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung proses pembenahan dan penguatan infrastruktur pasar keuangan nasional secara berkelanjutan.

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan juga tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).

BEI sendiri akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) tetap terjaga, meski terjadi pergantian Deputi Gubernur BI.

"Kami dengan Bank Indonesia secara institusi terus melakukan koordinasi yang erat, termasuk untuk sektor perbankan," ujar Mahendra di Jakarta, Selasa.

Melalui rapat musyawarah Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026), Wamenkeu Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

Juda sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI, yang bertanggung jawab atas sektor perbankan.

"Kami tentu berharap bahwa apa yang sudah terjalin baik selama ini akan terus dapat ditingkatkan, tidak ada kekhawatiran mengenai hal ini," tambah Mahendra.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pihaknya belum menerima informasi mengenai sektor yang akan menjadi tanggung jawab Thomas.

Ia mengatakan pembagian tugas tersebut merupakan kewenangan Gubernur BI Perry Warjiyo dan para anggota Dewan Gubernur BI.

Terkait jabatan Juda sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio dari BI, Mahendra mengungkapkan dengan mundurnya Juda sebagai Deputi Gubernur BI maka ia juga tidak lagi menjabat sebagai ex-officio OJK.

Ia mengatakan pihaknya kini tengah menunggu penunjukan ex-officio baru dari BI.

"Jadi, tentu nanti kami tunggu lagi dari Bank Indonesia pengusulannya mengenai ex-officio yang penggantinya siapa," katanya.

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Thomas berkomitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally (secara mendasar) berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi," kata Thomas usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, HUMI akan fokus pada pertumbuhan revenue yang sehat melalui sinergi grup, pengembangan armada, dan diversifikasi usaha yang berkelanjutan, berbasis pada integrated maritime and energy logistics nasional, bukan hanya sekadar ship owner,

Jakarta (ANTARA) - PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan arah strategis perseroan menghadapi dinamika industri maritim pada 2026.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) sebagai Direktur Utama HUMI menggantikan Tirta Hidayat, serta Indra Yurana Sugiarto sebagai Direktur menggantikan Dedi Hudayana.

“Ke depan, HUMI akan fokus pada pertumbuhan revenue yang sehat melalui sinergi grup, pengembangan armada, dan diversifikasi usaha yang berkelanjutan, berbasis pada integrated maritime and energy logistics nasional, bukan hanya sekadar ship owner,” kata Ari Askhara dalam keterangannya, Jakarta, Kamis.

RUPSLB HUMI digelar di Mangkuluhur City Tower One, Jakarta, Rabu (14/1), dengan agenda tunggal perubahan susunan pengurus perseroan.

Pemegang saham juga menyetujui Mahdan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen HUMI menggantikan AR Sofyan, serta Dedi Hudayana sebagai Komisaris menggantikan Daryono.

Ari menekankan pentingnya redefinisi efisiensi biaya operasional, pendanaan, dan pengelolaan keuangan dengan tetap mengutamakan keselamatan serta kualitas layanan kepada pelanggan.

Untuk menopang fokus tersebut, HUMI menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai mitra bisnis di lingkungan HUMI Group.

Perseroan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya atas kontribusi dan dedikasi dalam membangun fondasi kinerja, tata kelola, dan reputasi HUMI.

Jajaran pengurus baru HUMI menegaskan komitmen perseroan terhadap penerapan prinsip good corporate governance (GCG) serta integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam strategi bisnis jangka panjang.

“Dalam kerangka ESG, HUMI berkomitmen menjadi pelopor praktik terbaik pelayaran dengan meminimalkan carbon footprint dan dampak lingkungan, serta menjalankan roadmap ESG HUMI yang sejalan dengan arah transisi energi nasional dan global,” tutur dia.

Dengan dukungan pemegang saham utama Humpuss Group, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta keluarga besar HUMI Group, perseroan menyatakan optimistis dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai jangka panjang.

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi HUMI sebagai berikut:

1. Mahdan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menggantikan AR Sofyan.

2. Dedi Hudayana sebagai Komisaris menggantikan Daryono.

3. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama menggantikan Tirta Hidayat.

4. Indra Yurana Sugiarto sebagai Direktur Perseroan menggantikan Dedi Hudayana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Astra International Tbk (ASII) mengumumkan akan melakukan perubahan pengurus pada jajaran anggota dewan komisaris dan direksi. Manajemen akan meminta persetujuan melaui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan diselenggarakan secara fisik dan elektonik pada. Penyelenggaraan RUPSLB secara fisik akan digelar pada tanggal 19 November 2025, pukul 10.00 hingga 11.00 WIB di Catur Dharma Hall, Menara Astra, lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta Pusat.

"Mata acara Rapat: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan," tulis manajemen, Selasa (28/10).

Penyelenggaraan RUPSLB tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Astra sebelumnya mengumumkan pengunduran diri dua komisaris dan satu direktur. Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari ketiganya pada 9 Oktober 2025.

Adapun ketiga orang tersebut adalah John Raymond Witt, Chiew Sin Cheok, dan Hsu Hai Yeh. John dan Hsu saat ini merupakan komisaris perusahaan, sedangkan Chiew duduk di kursi direktur.

Manajemen Astra menjelaskan bahwa Chuiew mundur sehubungan dengan telah memasuki masa pensiun. Sementara itu Hsu mundur karena ada reorganisasi personel.

"Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri Ibu Hsu Hai Yeh dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, sehubungan dengan reorganisasi personel yang biasa terjadi di Perseroan," mengutip keterbukaan informasi, Selasa (14/10/2025).

Mengutip situs resmi Astra, berikut susunan komisaris dan direksi perusahaan:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto
Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen: Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen:Muliaman Darmansyah Hadad
Komisaris: Anthony John Liddell Nighttingale
Komisaris: Benjamin William Keswick
Komisaris: John Raymond Witt
Komisaris: Stephen Patrick Gore
Komisaris: Benjamin Herrenden Birks
Komisaris: Hsu Hai Yeh

Direksi

Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Direktur: Rudy
Direktur: Chiew Sin Cheok
Direktur: Gidion Hasan
Direktur: Henry Tanoto
Direktur: Santosa
Direktur: Gita Tiffani Boer
Direktur: Fxl Kesuma
Direktur: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Direktur: Thomas Junaidi Alim W

Jakarta, CNBC Indonesia — Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) memutuskan untuk merombak jajaran pengurusnya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Rabu (15/10/2025) pukul 14.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham GIAA memutuskan untuk memberhentikan Wamildan Tsani dari kursi direktur utama, dan digantikan oleh Glenny H. Kairupan yang sebelumnya menduduki posisi komisaris. Kemudian, RUPSLB juga memutuskan mengangkat Thomas Sugiarto Oentoro menjadi wakil direktur utama.

Selain itu, GIAA sepakat mengangkat dua direksi baru yang merupakan warga negara asing, antara lain Balagopal Kunduvara dan Neil Raymond Mills.

Posisi komisaris yang kosong kemudian diisi oleh Frans Dicky Tamara.

Dengan begitu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GIAA saat ini terdiri dari:

Direksi

Direktur Utama: Glenny H. Kairupan

Wakil Direktur Utama: Thomas Sugiarto Oentoro

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Balagopal Kunduvara

Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim

Direktur Operasi: Dani Haikal Iriawan

Direktur Teknik: Mukhtaris

Direktur Human Capital & Corporate Service: Eksitarino Irianto

Direktur Transformasi: Neil Raymond Mills

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fadjar Prasetyo

Komisaris: Chairal Tanjung

Komisaris: Frans Dicky Tamara

Komisaris Independen: Mawardi Yahya