Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran total sekitar Rp1,5 triliun sebagai stimulus diskon tiket transportasi kereta api, laut, penyeberangan, serta pesawat, pada periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Secara perinci, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah yang ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang.

Sedangkan untuk libur Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp161,4 miliar untuk 2,87 juta orang.

Khusus untuk transportasi udara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan akan memberikan diskon tiket total 30%.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan senilai Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat pengalaman stimulus mudik Idulfitri 2026 memberi gambaran bahwa diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar menjadi bagian dari paket kebijakan yang diproyeksikan mendukung konsumsi rumah tangga, yang porsinya sekitar 53% sampai 54% terhadap PDB.

Hasilnya pada kuartal I/2026, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yang menyumbang 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%.

Sektor yang terkait mobilitas juga tumbuh kuat, yaitu akomodasi dan makan minum 13,14% serta transportasi dan pergudangan 8,04%.

“Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bergerak, dampaknya cepat menyebar ke transportasi, hotel, restoran, perdagangan, dan UMKM daerah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, Josua memandang bahwa secara nominal stimulus ini tidak cukup besar untuk mengubah arah pertumbuhan nasional sendirian, tetapi sangat berguna sebagai pemicu perputaran uang daerah.

Setiap perjalanan biasanya menciptakan belanja tambahan di luar tiket, seperti hotel, makanan-minuman, transportasi lokal, parkir, tiket wisata, oleh-oleh, dan jasa informal.

Karena itu, daerah tujuan wisata, kota asal mudik, dan kota transit akan memperoleh manfaat lebih besar daripada daerah yang tidak siap menerima lonjakan wisatawan.

Efeknya akan optimal jika pemerintah daerah menyiapkan kalender wisata, pengendalian harga pangan, kebersihan destinasi, pengaturan lalu lintas, dan promosi UMKM lokal.

Pemerintah sendiri dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara keseluruhan tahun.

Bisnis.com, Jakarta – Kebijakan platform Gojek dan Grab yang menghentikan program paket hemat memicu reaksi beragam dari masyarakat. Langkah korporasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna setia terkait potensi lonjakan biaya mobilitas harian yang kian mahal.

Penghapusan fitur ini berlatar belakang desakan pembenahan struktur tarif demi menjaga kesejahteraan mitra pengemudi (driver) di tengah tekanan ekonomi makro.

Bagi konsumen kelas pekerja dan komuter, kehadiran paket murah selama ini menjadi katup penyelamat anggaran transportasi. Penghapusan skema ini memaksa pengguna menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka.

Rinel (23), seorang pengguna setia Gojek, mengakui fitur hemat sangat membantu mobilitasnya di tengah keterbatasan daya beli. Kehilangan opsi bertarif rendah ini membuatnya cemas, mengingat kenyamanan layanan ojol selama ini menjadikannya pilihan utama dibanding moda transportasi

“Harga yang murah dan nyaman membuat saya terus memakai gojek di bandingkan aplikasi ojek onlinenya,” kata Rinel kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Kekhawatiran senada diungkapkan oleh Ayeisha (24). Sebagai konsumen, dia menyayangkan hilangnya opsi dengan pengeluaran lebih rendah tersebut. Meski tidak akan berhenti menggunakan layanan ojol secara total karena faktor kebutuhan, dia memilih strategi mitigasi dengan memangkas intensitas perjalanan.

"Saya pribadi tidak akan berhenti layanan Gojek/Grab, hanya mengurangi frekuensi penggunaannya saja," ungkap Ayeisha.

Opsi beralih ke moda transportasi lain juga mulai dipertimbangkan oleh pengguna. Shafis (23) menyatakan hilangnya paket murah membuka kemungkinan baginya untuk mencari alternatif platform atau beralih menggunakan transportasi umum. Kendati demikian, faktor kecepatan tetap membuat layanan reguler ojol sulit ditinggalkan sepenuhnya selama kenaikan tarif biasa tidak terlampau drastis.

“Masih pakai ojol kalau tarif biasa tidak naik banget, karena butuh cepatnya,” kata Shafis.

Meski demikian, tidak semua pengguna mengeluh. Dukungan terhadap aspek kesejahteraan ini disuarakan oleh Clau (23) dan Fauzan (23). Clau merasa iba mendengar keluhan para pengemudi mengenai potongan komisi yang sangat besar dari program hemat tersebut.

Sementara itu, Fauzan menilai penghapusan kebijakan ini merupakan langkah tepat agar para mitra pengemudi tetap sejahtera dan mampu bertahan di tengah kenaikan biaya operasional akibat harga BBM yang merangkak naik.

“Semoga setelah ini ada perbaikan tata kelola transportasi online secara menyeluruh,” kata Fauza.

Bisnis.com, JAKARTA — Janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan transportasi umum gratis bagi masyarakat jauh panggang dari api. Anggaran untuk mendukung program tersebut mengelami penurunan, yang akhirnya membuat pusat mengalihkannya ke pemerintah daerah untuk melanjutkan program.

Pada awal implementasi 2020, pagu buy the service (BTS) Kementerian Perhubungan hanya Rp51,83 miliar untuk melayani 5 kota dan 19 koridor. Setahun kemudian, anggaran melonjak menjadi Rp312,25 miliar dengan cakupan 26 koridor di 5 kota.

Ekspansi berlanjut pada 2022 ketika anggaran meningkat menjadi Rp552,91 miliar untuk 10 kota dan 51 koridor. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan pagu mencapai Rp582,98 miliar dan realisasi Rp573,36 miliar.

Namun, tren berbalik sejak 2024. Anggaran turun menjadi Rp437,89 miliar dengan layanan di 11 kota dan 46 koridor. Penurunan semakin tajam pada 2025 ketika alokasi terpangkas menjadi Rp177,49 miliar, sebelum kembali menyusut menjadi Rp82,6 miliar.

Penyusutan anggaran tersebut beriringan dengan berkurangnya jumlah koridor yang dilayani, mengindikasikan adanya kontraksi layanan di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang tetap tinggi.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan tak menampik keterbatasan anggaran menjadi faktor utama terbatasnya jangkauan program BTS. Maklum, anggaran kementerian yang dipimpin Dudy Purwagandhi ini memang menyusut seiring waktu meski kewajiban layanan publiknya cukup besar.

Bahkan sebelumnya, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong (Kemenhub) untuk memperjuangkan tambahan alokasi dalam pagu anggaran 2026, karena memandang angka yang diterima terlalu minim, yakni senilai Rp28,48 triliun.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir menyatakan jumlah kota penerima subsidi tidak bertambah karena alokasi dana yang menurun. Untuk tahun ini, program BTS hanya menjangkau lima kota yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

“Ya, karena alokasi anggaran untuk BTS berkurang sehingga jumlah kota yang dapat kita bantu juga terbatas,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Memang, tujuan program ini agar daerah dapat mandiri melalui dorongan awal hadirnya bus-bus serupa TransJakarta yang disubsidi pusat. Alhasil, sejumlah kota yang sebelumnya menerima subsidi kini harus melanjutkan layanan secara mandiri melalui APBD masing-masing.

Muiz menyadari bahwa kondisi ini membuat keberlanjutan layanan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Hal ini juga yang menjadi kendala utama ketika pembiayaan operasional tidak lagi ditopang pemerintah pusat.

“Kendala yang dihadapi pemerintah kota yang utama terkait fiskal, terutama ketika layanan BTS pembiayaannya sudah menjadi tanggung jawab mereka,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya mengapresiasi daerah yang terus melanjutkan operasional transportasi publik. Misalnya Palu, Donggala, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut telah mulai menjalankan layanan angkutan umum tanpa subsidi pusat.

Secara skema, BTS merupakan mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh pemerintah kepada operator melalui lelang berbasis Standar Pelayanan Minimum. Skema ini diatur dalam Permenhub No. PM 9/2020 tentang subsidi angkutan penumpang umum perkotaan.

Melalui pendekatan tersebut, operator tidak lagi bergantung pada setoran penumpang untuk menutup biaya operasional. Subsidi diharapkan menjaga kualitas layanan dari sisi keamanan, kenyamanan, hingga keterjangkauan.

Kehadiran bus ini pun berhasil mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Misalnya dalam kajian Kemenhub pada 2023, preferensi pengguna sepeda motor (R2) yang menggunakan layanan BTS pada skala nasional sebesar 72% dan pengguna mobil (R4) sebesar 23%.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera meramu dan menerbitkan aturan berupa Instruksi Presiden (Inpres) mengenai transportasi umum, guna meningkatkan keberadaan transportasi yang layak di sejumlah daerah.

Dewan Penasehat MTI Djoko Setijowarno memandang, kebijakan ini memiliki urgensi tersendiri karena transportasi umum yang seringkali dianggap sebagai indikator kemajuan kota, justru absen di lebih dari 90% kota/kabupaten.

Pasalnya dalam catatan Djoko, hingga saat ini baru sekitar 8% atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern.

“Instrumen ini krusial untuk membangkitkan kembali urat nadi mobilitas warga dan memastikan ketersediaan layanan transportasi umum yang aman serta terjangkau di seluruh pelosok negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (29/3/2026).

Sebagaimana pemerintah telah menerbitkan Inpres Jalan Daerah untuk mengatasi infrastruktur yang rusak dan Inpres Irigasi demi ketahanan pangan, Djoko menilai sudah saatnya pemerintah menerbitkan Inpres Transportasi Umum.

Padahal di tingkat daerah, kehadiran transportasi umum serupa Transjakarta maupun Jak Lingko adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.

Menurutnya, meredupnya eksistensi transportasi umum bukan hanya masalah mobilitas, melainkan sebuah peringatan peringatan bagi munculnya krisis pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan generasi masa depan.

Ironisnya, di tengah hilangnya layanan transportasi publik di berbagai kota, komitmen serius dari para kepala daerah seolah absen. Alih-alih memprioritaskan 'mobil rakyat' yang jelas manfaatnya bagi mobilitas warga, kebijakan justru sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran miliaran rupiah.

“Transportasi umum seakan-akan hanya diingat sebagai simbol kerakyatan saat pendaftaran ke KPUD, namun segera terlupakan setelah kursi kekuasaan diraih,” tegas Djoko.

Dari pandangan Djoko, meredupnya eksistensi transportasi umum di daerah, bukan sekadar hilangnya deretan kendaraan di jalanan, melainkan awal dari efek domino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat. Fenomena ini menciptakan lubang aksesibilitas yang memukul warga di pelosok desa hingga pinggiran kota secara mendalam.

Langkah yang lebih bijak, lanjutnya, adalah memprioritaskan elektrifikasi transportasi umum di seluruh lini yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman).

Dengan demikian, transisi energi tidak hanya menjadi jargon teknologi, tetapi menjadi instrumen pemerataan mobilitas yang inklusif.

“Tanpa aksesibilitas yang terjangkau, mimpi untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mencetak generasi emas akan terus terhambat oleh beban biaya hidup dan hilangnya peluang bagi masyarakat di pelosok negeri,” tambahnya.

Mandat Transum dan Janji Prabowo

Pamor transportasi umum seolah redup meski nyatanya telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 138 Ayat (1) disebutkan, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Pada Ayat (2) hal itu dipertegas bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Selain melalui beleid tersebut, Prabowo Subianto yang kala itu masih menjadi calon presiden sesumbar menjanjikan angkutan perkotaan yang gratis 100%.

“Kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota besar kalau perlu subisdi 100%, untuk orang yang butuh,” tuturnya dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 Indef, Rabu (8/11/2023).

Sayangnya, menjelang pertengahan masa kepemimpinan Prabowo, belum ada kebijakan terkait. Anggaran untuk pelaksanaan bus Buy The Service (BTS) di daerah-daerah justru turun.

Bisnis.com, JAKARTA — Integrasi transportasi umum atau transum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masih sekadar rencana. Musababnya, upaya terhambat keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan regulasi.

Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas memandang, satu-satunya cara agar pemerintah daerah (pemda) mau mengalokasikan anggaran untuk penyediaan transportasi umum adalah melalui revisi Undang-Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“[Beleid itu] menempatkan transportasi sebagai layanan publik saja dan kami dorong menjadi layanan publik dasar. Dengan demikian setiap pimpinan daerah akan memenuhi kewajiban tersebut,” tuturnya kepada Bisnis,Minggu (11/1/2026).

Pasalnya, meski secara umum telah tersedia Transjakarta, KRL, bahkan LRT Jabodebek, yang menghubungkan wilayah aglomerasi tersebut, tetapi angkutan feeder maupun pendukung di Bodetabek masih minim tersedia.

Untuk itu, pihaknya bersama penggiat transportasi umum tengah berjuang mengubah status transportasi umum menjadi layanan publik dasar.

“Memang perjuangan sekarang adalah mendorong perubahan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Dalam beleid tersebut, layanan publik dasar yang wajib pemerintah daerah sediakan adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kemudian ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial. Tak ada transportasi di dalamnya.

Padahal, untuk dapat mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan turut dibutuhkan transportasi publik.

Anggaran Jabodetabek Tak Seimbang

Terpisah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga tak menampik bahwa persoalan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan integrasi.

“PR utamanya justru adalah ketidakseimbangan APBD antara Jakarta dengan bodetabek,” tuturnya pada Kamis (8/1/2026).

Melihat komposisi APBD Jakarta 2026, totalnya mencapai Rp81,32 triliun. Subsidi transportasi umum bahkan mencapai sekitar Rp4,8 triliun dari total tersebut dan berpotensi bertambah.

Sementara APBD Kota Depok pada 2026 disetujui senilai Rp4,39 triliun, kemudian Kota Bogor senilai Rp3 triliun, Kota Tangerang senilai Rp5,53 triliun, serta Kota Bekasi mencapai Rp6,7 triliun. Itu pun belum termasuk wilayah kabupaten.

Ketidakseimbangan anggaran ini pun berdampak pada fasilitas pendukung integrasi transportasi umum.

Misalnya pada Transjabodetabek untuk rute Sawangan—Lebak Bulus, Yoga menuturkan saat ini belum ada fasilitas pendukung menuju terminal Sawangan.

Padahal, Pemprov DKI telah meminta Pemkot Depok untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa halte maupun titik pemberhentian resmi yang aman bagi penumpang. Mengingat jumlah penumpang untuk rute tersebut telah mencapai hampir 4.000 orang per hari.

“Karena keterbatasan anggaran, bahkan saya yakin di 2026 juga ada efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Depok tidak punya anggaran untuk memperbaiki apalagi menyediakan halte maupun infrastruktur pendukungnya,” ungkapnya.

Belum lagi soal integrasi dari transportasi publik dengan transportasi feeder atau pengangkut yang ada di seluruh wilayah Bodetabek menuju simpul, seperti stasiun maupun halte.

Kondisi ini pun menjadi tantangan bagi pemerintah di kota-kota aglomerasi Bodetabek untuk mengembangkan transum dengan mendorong pembiayaan kreatif, di luar transfer dari pemerintah pusat.

“Kalau semuanya masih seperti sekarang, maka bisa dipastikan tidak akan banyak perubahan dalam pengembangan transportasi publiknya. Apalagi fasilitas pendukungnya yang ramah-ramah bagi warganya dalam bermobilitas,” tutupnya.