REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pemerintah mulai mengalihkan sebagian subsidi BBM ke pengembangan transportasi publik. Menurut MTI, manfaat anggaran akan dirasakan lebih luas jika digunakan untuk memperbaiki layanan transportasi umum dibandingkan menopang konsumsi bahan bakar.

Dewan Penasihat MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, besaran subsidi BBM terus berfluktuasi setiap tahun dan menjadi salah satu komponen belanja energi yang cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu berfluktuasi setiap tahunnya," ujar Djoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Djoko, besarnya subsidi energi dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta tingkat konsumsi masyarakat. Realisasi subsidi BBM tercatat mencapai Rp551,2 triliun pada 2022, kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan Rp113,3 triliun pada 2024. Namun, nilainya kembali meningkat menjadi Rp394,3 triliun pada 2025 dan ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.

Djoko mengungkapkan, sektor transportasi menyerap sekitar 40 persen konsumsi BBM nasional. Namun, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 93 persen BBM bersubsidi justru dinikmati pemilik kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.

"Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar empat persen dan transportasi umum penumpang sebesar tiga persen," kata Djoko.

Karena itu, MTI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan pembenahan transportasi umum di berbagai daerah. Menurut Djoko, sistem transportasi publik yang baik menjadi salah satu indikator penting negara maju dan perlu dipersiapkan sejak sekarang untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

"Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," ujarnya.

Djoko menilai perkembangan transportasi umum di daerah masih terbatas. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 45 daerah atau sembilan persen yang mulai mengembangkan layanan transportasi publik modern.

"Tragisnya lagi, dari jumlah yang sedikit itu, baru sebagian kecil yang mandiri. Saat ini, tinggal dua pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado," katanya.

Menurut Djoko, sebagian anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi kendaraan listrik juga dapat diarahkan untuk membantu pemerintah daerah membangun transportasi publik. Jika insentif kendaraan listrik tetap diberikan, sasarannya dinilai perlu diprioritaskan untuk wilayah kepulauan serta kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang menghadapi keterbatasan pasokan BBM.

"Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM," ujarnya.

Djoko mencontohkan penggunaan kendaraan listrik di Kabupaten Asmat yang dinilai mampu membantu mobilitas masyarakat di tengah keterbatasan akses energi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dapat dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain meningkatkan mobilitas, transportasi publik dinilai dapat membantu menekan biaya hidup masyarakat. Pemerintah bahkan memiliki ruang untuk memberikan tarif murah atau gratis bagi kelompok tertentu seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Selain juga mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota," kata Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan transportasi publik dinilai tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengurangan biaya perjalanan dan penciptaan pusat-pusat ekonomi baru.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan penyediaan transportasi publik yang memadai dapat menjadi salah satu langkah awal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, biaya transportasi masih menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar masyarakat perkotaan. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengalokasikan sekitar 25% hingga 30% pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian besar pekerja komuter di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan setiap hari.

Sebanyak 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi kurang dari Rp5.000 per hari, 14,7% menghabiskan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari, sementara 28,6% lainnya mengeluarkan setidaknya Rp25.000 per hari atau setara Rp750.000 per bulan.

Piter menilai kehadiran transportasi publik yang nyaman dan terjangkau dapat membantu memangkas pengeluaran tersebut secara signifikan.

“Mengurangi biaya perjalanan itu sudah bagian dari menyejahterakan masyarakat kita,” katanya.

Selain menekan biaya hidup, pembangunan transportasi publik juga dinilai mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Menurut Piter, kawasan di sekitar stasiun kereta maupun moda transportasi massal lainnya kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mencontohkan keberadaan stasiun kereta komuter maupun sistem transportasi seperti KRL dan MRT yang telah memunculkan berbagai aktivitas usaha di sekitarnya.

“Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Piter menegaskan manfaat tersebut tidak hanya dapat dirasakan di Jakarta. Menurutnya, daerah-daerah juga berpotensi memperoleh dampak ekonomi serupa apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi.

“Itu harus berawal dari sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita,” katanya.

Dia mengakui investasi pembangunan transportasi publik membutuhkan biaya besar pada tahap awal. Namun, manfaat jangka panjang berupa peningkatan aktivitas ekonomi, munculnya pusat perdagangan baru, hingga tambahan penerimaan pajak dinilai jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

“Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar,” ujarnya.

Untuk mendukung kebutuhan pendanaan tersebut, Piter menyarankan pemerintah daerah memperluas skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP), serta mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah.

Menurutnya, keberhasilan skema pendanaan tersebut bergantung pada kualitas proposal proyek, transparansi kepada publik, serta konsistensi kebijakan pemerintah. Investor, kata dia, akan sangat memperhatikan aspek risiko, termasuk kepastian regulasi dan keberlanjutan proyek lintas pergantian kepemimpinan.

“Dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Takutnya berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya,” ujarnya.

Piter meyakini perluasan pembangunan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, hingga sistem integrasi transportasi di berbagai daerah akan menghasilkan efek berantai yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya,” kata Piter.

Sejumlah rute TransJakarta mengalami pengalihan, perpendekan, atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman hingga Thamrin. Penutupan tersebut seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).

Salah satunya adalah rute koridor 1 TransJakarta dengan relasi Blok M-Kota mengalami pengalihan rute, sementara akan melewati koridor 9 dan koridor 13 serta tak melayani Halte Kebon Sirih sampai Halte Asean.

"#INFOTRANSJAKARTA | Koridor 1: Blok M - Kota sementara mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya kepadatan lalu lintas di kawasan Sudirman - Thamrin. Sementara via Koridor 9 dan tidak melayani Halte Kebon Sirih s/d Halte Polda Metro Jaya," tulisnya dalam media sosial X TransJakarta, Jumat (12/6).

Kemudian, rute 1B dengan relasi Stasiun Palmerah-Transport Hub Dukuh Atas, 6A dengan relasi Ragunan-Balai Kota via Kuningan, serta BW4 Pencakar Langit sementara tidak dapat melayani pelanggan karena penutupan jalan di kawasan tersebut.

Rute 6B dengan relasi Ragunan-Balai Kota via Semanggi mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan-Semanggi dan sementara tidak melayani Halte Balai Kota sampai Halte Karet.

Lebih lanjut, rute 4C dengan relasi JIEP-Bundaran Senayan mengalami perpendekan rute menjadi JIEP-Taman Suropati, dan rute 6D relasi Stasiun Tebet-Bundaran Senayan tidak melayani Bus Stop Plaza Sentral sampai Bus Stop Jl Karet Baru Timur.

Pihak TransJakarta mengatakan masyarakat dapat memantau informasi terkini terkait layanan TransJakarta melalui media sosial mereka.

"Pantau informasi terkini layanan Transjakarta melalui X pt_transjakarta, instragam:infotije, pt_transjakarta ataupun aplikasi TJ: Transjakarta," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak hanya menambah biaya transportasi rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat perkotaan. Namun, keterbatasan layanan transportasi umum membuat peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal diperkirakan belum terjadi secara signifikan dalam waktu dekat.

Tekanan makin nyata ketika pemerintah juga membuka wacana penyesuaian tarif Transjakarta yang selama hampir dua dekade bertahan di level Rp3.500 per perjalanan. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, kombinasi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan potensi kenaikan tarif angkutan umum dinilai dapat mempersempit ruang penyesuaian pengeluaran transportasi.

Ketua Forum Transportasi Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pangestu B. Darmo mengatakan setiap perubahan kebijakan transportasi akan memengaruhi perilaku perjalanan masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax akan langsung meningkatkan biaya mobilitas kelompok menengah sehingga masyarakat mulai menghitung ulang pilihan moda transportasi yang paling ekonomis.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) memutuskan mengerek naik harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga dikerek naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pangestu berpandangan kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, termasuk Transjakarta. Namun, potensi perpindahan itu masih terbentur cakupan layanan yang belum menjangkau seluruh pusat kegiatan ekonomi dan kawasan permukiman.

“Dengan kondisi ini, secara umum belum tentu kenaikan Pertamax akan membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum atau Transjakarta secara signifikan,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Pangestu menilai sebagian masyarakat tetap akan bergantung pada kendaraan pribadi karena keterbatasan akses transportasi umum. Dalam kondisi tersebut, terdapat kemungkinan sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran transportasi.

Jika terjadi dalam skala besar, pergeseran konsumsi ini dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi oleh kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama program subsidi energi.

Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga dapat mendorong sebagian pengguna mobil beralih ke sepeda motor yang lebih hemat bahan bakar. Padahal, populasi sepeda motor di Indonesia sudah mendominasi lalu lintas nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2025 mencapai 172,93 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145,24 juta unit atau sekitar 84% merupakan sepeda motor.

Menurut Pangestu, tren tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi menambah kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.

“Hal ini harus menjadi perhatian karena akan membebani jalan dan menaikkan potensi kecelakaan untuk para pengendara motor yang saat ini sudah menjadi top of traffic accident,” lanjutnya.

Transportasi Massal Belum Merata

Pangestu menilai persoalan transportasi perkotaan, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya, tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah daerah masing-masing.

Mobilitas harian jutaan komuter dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan membuat kebutuhan transportasi publik telah melampaui batas administratif. Karena itu, dia mendorong penguatan koordinasi antarpemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, perbaikan konektivitas transportasi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak menghambat aktivitas ekonomi jutaan pekerja yang setiap hari keluar-masuk Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan kenaikan harga Pertamax sekitar 33% sejauh ini belum berdampak terhadap operasional angkutan umum.

Meski demikian, pemerintah terus mengkaji berbagai skema mitigasi apabila kenaikan biaya energi mulai memengaruhi biaya operasional sektor transportasi.

Pemerintah pada saat yang sama juga memperluas layanan transportasi massal di sejumlah daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pengembangan sistem bus rapid transit (BRT) di Bandung dan Medan yang didanai pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan dapat mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, ke transportasi umum.

Menurut Aan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kenyamanan, ketepatan waktu, serta pengaturan headway yang lebih baik. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan angkutan umum.

“Kami sudah terus mengingatkan para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk angkutan umum, terutama di perkotaan,” tuturnya.

Meski sejumlah daerah telah mengoperasikan layanan Buy The Service (BTS) dan sistem transportasi massal lainnya, jumlahnya masih terbatas. Hingga kini, baru 42 dari 514 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk pengembangan transportasi umum modern.

Daya Beli Kelas Menengah Tertekan

Dampak kenaikan harga Pertamax diperkirakan paling terasa bagi kelompok menengah perkotaan yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan harga BBM akan mengurangi porsi pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi lain karena pengeluaran transportasi menjadi lebih besar.

Jika pada saat yang sama tarif transportasi umum juga naik, ruang penyesuaian keuangan rumah tangga akan makin sempit. Kondisi itu berpotensi mendorong masyarakat menunda sejumlah konsumsi nonesensial, seperti rekreasi, makan di luar rumah, atau pembelian barang tahan lama.

Menurut Yusuf, respons masyarakat tidak selalu berupa perpindahan dari Pertamax ke Pertalite. Sebagian rumah tangga kemungkinan memilih mengurangi perjalanan yang tidak mendesak, mengatur ulang waktu perjalanan, atau mencari moda transportasi yang lebih murah.

Kelompok yang paling rentan melakukan penyesuaian adalah pekerja komuter dan rumah tangga berpendapatan menengah bawah yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi tetapi kemampuan menyerap kenaikan biaya transportasi relatif terbatas.

“Tekanan biaya transportasi memang dapat menurunkan daya beli dalam jangka pendek dan mendorong berbagai bentuk penyesuaian perilaku masyarakat,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, Yusuf menilai pembangunan sistem transportasi umum yang terintegrasi tetap menjadi solusi utama untuk menekan biaya mobilitas masyarakat.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, transportasi publik yang andal juga dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan.

Pada akhirnya, kenaikan harga BBM belum tentu otomatis mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Selama akses dan kualitas layanan angkutan massal belum merata, pilihan mobilitas masyarakat akan tetap terbatas.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengalokasikan anggaran pengadaan transportasi umum yang nyaman usai harga BBM non-subsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.

Awalnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan saat ini Kemenhub tengah menjalankan proyek pengadaan transportasi massal berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) di Bandung dan Medan yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Aan menyebutkan hadirnya BRT tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

"Kita buat angkutan umum ini nyaman, kemudian performance untuk ketepatan waktunya juga kita jamin untuk Headway-nya juga dalam jarak yang aman ya. Sehingga ini mudah-mudahan dengan proyek BRT ini bisa memecahkan salah satu masalah," ujar Aan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia mengungkapkan Kemenhub terus mendorong pemda, terutama tingkat kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan angkutan umum.

Terbaru, Kemenhub baru saja meresmikan skema Buy The Service (BTS) di Batam yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM Pertamax.

BTS adalah skema subsidi dari Kemenhub di mana pemerintah membeli layanan dari operator swasta bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan angkutan umum massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

"Kemarin di Batam kita resmikan untuk BTS (Buy the Service) ya, ini salah satu solusi juga. Ada beberapa daerah juga sudah melaksanakan pengadaan angkutan umum masalah ini," ujarnya.

Terkait dampak kenaikan harga Pertamax yang naik, Aan mengatakan angkutan umum masih menggunakan BBM yang disubsidi, seperti Pertalite dan Solar sehingga belum terdampak hingga saat ini.

"Angkutan umum kan masih disubsidi. Itu masih tidak menggunakan Pertamax. Menggunakan solar yang subsidi. Jadi, belum terdampak," ungkap Aan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah masih melakukan pengkajian terkait pengaruh kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi jenis pertamax terhadap sektor transportasi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyesuaian harga Pertamax yang mulai berlaku sejak Rabu (10/6/2026), dari sebelumnya menjadi Rp16.250 per liter.

Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum dapat menyimpulkan dampak langsung kenaikan harga BBM tersebut terhadap aktivitas maupun biaya operasional sektor transportasi. Menurutnya, diperlukan perhitungan lebih lanjut untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut.

Meski begitu, dia meyakini pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan penyesuaian harga energi tersebut. Karena itu, kenaikan harga Pertamax diyakini telah melalui proses evaluasi yang matang, termasuk memperhitungkan potensi dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.

"Nanti kita hitung lagi, tapi tentunya dari ESDM ketika dinaikan, sudah dihitung dampaknya," kata Dudy di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, setiap kebijakan penyesuaian harga BBM yang diambil pemerintah, khususnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina, umumnya telah didasarkan pada kalkulasi yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak yang signifikan di lapangan.

Kementerian Perhubungan, lanjut Dudy, akan terus memantau perkembangan pasca-kenaikan harga Pertamax untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan transportasi maupun mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata menilai penyesuaian harga tersebut sebenarnya sudah terlambat dilakukan karena gejolak energi global telah berlangsung sejak Februari 2026.

Menurut Bonti, pemerintah selama ini memilih menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut, kata dia, memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan kondisi keuangannya sebelum menghadapi kenaikan harga energi.

"Indonesia memang cenderung memiliki frekuensi penyesuaian yang lebih jarang dan bertahap. Namun, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga bantalan sosial, bukan sekadar ketidaksiapan dalam mengelola harga," kata Bonti.

Dia menjelaskan, harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah pada akhirnya harus melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban fiskal yang lebih besar.

Bonti menilai langkah pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir patut diapresiasi karena telah memberikan bantalan ekonomi dan psikologis kepada masyarakat. Namun, menurutnya, semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung negara maupun badan usaha energi.

"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujarnya.

Menurut dia, menjaga harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas dan memperbesar kebutuhan kompensasi energi. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.

Ia menambahkan, risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur pola konsumsi energinya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo. Dia mengatakan pihaknya memahami harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Rio pun meminta kenaikan harga Pertamax diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen. Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Rio menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan kualitas BBM, kemudahan akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU. "Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.

Selain itu, Rio juga mendorong Pertamina dan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi terkait perubahan harga BBM.

“Komunikasi publik yang lebih baik akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah,” tandas Rio.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax yang mencapai hampir Rp4.000 per liter per hari ini, Rabu (10/6/2026), dinilai menjadi momentum untuk semakin mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi semestinya menjadi pemicu perubahan pola mobilitas masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mempercepat penyediaan transportasi umum yang layak dan terjangkau.

"Iya harusnya dengan kenaikan harga Pertamax semakin mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan mendorong pemerintah menghadirkan fasilitas transportasi umum itu sendiri," kata Djoko kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, dukungan terhadap transportasi umum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.

Saat ini, tercatat terdapat 42 pemerintah daerah yang telah mengalokasikan APBD untuk menyelenggarakan angkutan umum modern melalui skema buy the service (BTS).

Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam telah menerbitkan peraturan daerah yang mengunci alokasi khusus APBD untuk subsidi angkutan umum.

Djoko menilai pemerintah pusat perlu memberikan dukungan lebih besar kepada daerah yang telah berkomitmen mengembangkan layanan transportasi publik. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa bantuan armada angkutan umum baru.

Menurutnya, alokasi anggaran subsidi yang selama ini diarahkan untuk program lain dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan transportasi publik di berbagai kota.

Sementara terkait rencana subsidi motor listrik dengan kuota awal 100.000 unit yang setara anggaran sekitar Rp500 miliar, dengan nilai yang sama, pemerintah dapat membangun layanan angkutan umum di sekitar 10 kota.

"Jika mengacu pada anggaran BTS, dana Rp500 miliar bisa digunakan membenahi 10 kota. Satu kota dapat membangun tiga sampai lima koridor angkutan umum dengan masing-masing koridor delapan sampai 10 armada bus," ujarnya.

Djoko menilai perluasan transportasi umum tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengurangan konsumsi BBM sekaligus mendorong perubahan pola perjalanan masyarakat.

Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax mulai memengaruhi pertimbangan sebagian pengguna kendaraan pribadi.

Ryan (28) pekerja swasta di Jakarta Pusat, mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang diumumkan mendekati tengah malam dan terjadi dalam nominal yang cukup besar.

"Cukup mengagetkan karena kenaikan harga terjadi pada waktu hampir tengah malam. Lebih kaget lagi karena kenaikan harganya cukup tinggi, hampir Rp4.000 per liter," katanya.

Meski kendaraannya dapat menggunakan Pertalite, Ryan mengaku tidak berencana beralih ke BBM bersubsidi. Selain mempertimbangkan spesifikasi kendaraan, dia menilai Pertalite sebaiknya digunakan oleh masyarakat yang lebih membutuhkan.

Sebagai langkah penyesuaian, dia memilih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memangkas pengeluaran dari pos belanja lain.

"Akan lebih hemat saja. Selain itu, mobilisasi menggunakan motor juga akan dikurangi," ujarnya.

Ryan mengaku mulai mempertimbangkan penggunaan transportasi umum maupun sepeda untuk aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, Surya (27), yang telah beralih menggunakan motor listrik mengaku kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak berarti terhadap kegiatan sehari-harinya.

Terlebih untuk kebutuhan perjalanan kerja, biaya pengisian daya motor listrik yang digunakannya hanya sekitar Rp70.000 per bulan.

Menurut dia, keberadaan jaringan penukaran baterai yang semakin luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya turut membuat penggunaan motor listrik semakin praktis.

"Enggak perlu pusing antre di SPBU, jadi hemat waktu juga," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berupaya memanfaatkan kondisi tersebut dengan memperkuat kampanye penggunaan angkutan massal di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, konektivitas transportasi umum di Jakarta saat ini telah mencapai 93 persen. Menurut dia, kondisi itu menjadi modal penting untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik di tengah kenaikan harga BBM.

"Saya akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita, seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93 persen," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Pramono menilai tingkat penggunaan transportasi umum secara rutin masih relatif rendah. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan masih berada di bawah 30 persen.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus mengampanyekan penggunaan transportasi umum seiring pengembangan layanan yang terus dilakukan. Menurut dia, peningkatan kualitas dan jangkauan layanan akan mendorong semakin banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.

"Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi15 golongan kita gratiskan apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri," ujar Pramono.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green pada Selasa (9/6/2026) menjelang tengah malam. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

Pemprov DKI Jakarta saat ini mengelola sejumlah moda transportasi umum yang terintegrasi, mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta. Pemerintah daerah berharap peningkatan konektivitas dan berbagai program tarif khusus dapat mempercepat peralihan masyarakat ke transportasi publik.

PT Astra International Tbk (Astra) memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia melalui program "Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta" yang diluncurkan di Menara Astra, Jakarta pada Jumat (5/6). Program ini merupakan inisiatif yang ditujukan bagi karyawan Astra untuk mendorong budaya penggunaan transportasi umum.

Dimulai dari lingkungan kerja Astra, program ini mengajak karyawan untuk memanfaatkan berbagai moda transportasi publik dalam aktivitas menuju dan pulang kantor, dengan dukungan program cashback melalui aplikasi AstraPay yang telah terintegrasi dengan aplikasi layanan transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT Jakarta.

Selain itu, Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta juga menjadi bentuk partisipasi Astra dalam mendukung inisiatif Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta untuk menjadi kota global yang lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif. Presiden Direktur Astra, Rudy, berharap agar kolaborasi program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa.

"Melalui program 'InsanAstra Ayo NaikTransum Jakarta',Astra berpartisipasi dalam mendukung budaya penggunaan transportasi umum, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan kota Jakarta dalam menghadirkan solusi mobilitas yang relevan bagi masyarakat," kata Rudy.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam peluncuran program "Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta" menyampaikan harap agar inisiatif Astra ini dapat memberi dampak yang baik, dengan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk bersama mendukung budaya penggunaan transportasi umum di Jakarta.

"Saya memberikan apresiasi kepada Astra sebagai perusahaan dengan sejarah panjang dan kontribusi besar bagi Indonesia yang hari ini turut mengambil bagian dalam kampanye penggunaan transportasi umum di Jakarta," kata Pramono.

Sebelumnya, Astra telah menemani mobilitas pengguna transportasi umum Jakarta melalui peragaan karya-karya kreatif dari para seniman Indonesia yang mengisi area terbuka di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra, Halte Transjakarta Menara Astra, dan Stasiun MRT Setiabudi Astra.

Peluncuran berbagai program ini sejalan dengan semangat Astra untuk memberi manfaat bagi Indonesia, sesuai filosofi Catur Dharma yang menjadi landasan Astra dan Insan Astra dalam menjalankan usaha. Kehadiran Astra beserta ekosistemnya telah menciptakan dampak terhadap sektor ekonomi dan sosial, menyediakan lebih dari 1 juta lapangan kerja dan memberdayakan lebih dari 50 ribu mitra lokal dan operasional 322 anak usaha, dengan didukung lebih dari 190 ribu Insan Astra.

Di sisi sustainability, Astra pada tahun 2022 meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspirations, yang terdiri dari 10 aspirasi keberlanjutan, antara lain pengurangan gas emisi rumah kaca, peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan operasional, pengurangan intensitas penarikan air, hingga peningkatan daur ulang limbah padat, yang diikuti program pemberdayaan komunitas melalui program Desa Sejahtera Astra.

Adapun program Desa Sejahtera Astra berfokus pada empat bidang yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Lewat program ini, Astra memperkuat perekonomian lokal, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong inisiatif pelestarian lingkungan untuk memperkuat kemandirian desa.

Hingga saat ini, Astra telah membina lebih dari 1.500 Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi Indonesia, menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat, serta membawa berbagai produk unggulan desa binaan ke pasar internasional dengan nilai valuasi ekspor mencapai Rp411 miliar.

Khusus di wilayah Jakarta, Astra melakukan pembinaan Desa Sejahtera Astra termasuk di Kepulauan Seribu, mendukung Program Kampung Iklim di 21 kampung yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, melakukan penanaman lebih dari satu juta pohon, mengelola bank sampah, membina ratusan sekolah dan puluhan UMKM, serta berkontribusi dalam pembangunan ruang publik dan revitalisasi kawasan kota.

Berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari sinergi Astra bersama Pemerintah Provinsi DKI dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan putusan tarif Transjabodetabek yang nantinya bukan lagi seharga Rp3.500, namun menyesuaikan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Nantinya akan ada penyesuaian tarif Transjakarta.

"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Dia pun menegaskan akan ada penyesuaian tarif Transjabodetabek dan putusan tersebut segera diumumkan dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pengguna Transjabodetabek diharapkan dapat memahami rencana penyesuaian tarif yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta kualitas layanan yang diberikan.

Meski demikian, pemerintah memastikan tarif yang diputuskan nantinya tetap terjangkau bagi masyarakat dan mendukung peningkatan penggunaan transportasi umum.

"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.

Seperti diketahui, Transjakarta mengoperasikan rute Transjabodetabek baru, yaitu rute SH2: Blok M - Bandara Soekarno-Hatta pada 12 Maret 2026.

Pemprov DKI berencana membahas tarif rute tersebut ke depannya dengan kisaran Rp10.000 atau Rp15.000. Namun, Pramono akan memutuskan tarifnya setelah rute tersebut beroperasi selama tiga bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Hal itu dilakukan karena beban subsidi yang ditanggung Jakarta untuk layanan transportasi umum ke daerah penyangga dinilai terlalu besar.

Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai besaran tarif Transjabodetabek memang sudah semestinya mengalami penyesuaian. Pasalnya, tarif Transjabodetabek yang berlaku saat ini dinilai terlalu murah jika dibandingkan dengan layanan transportasi umum lainnya, seperti KRL.

"Nah, kalau menurut saya, tarif disesuaikan tidak masalah selama kompetitif dengan tarif KRL," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (6/6/2026).

Diketahui, saat ini tarif yang berlaku untuk layanan Transjabodetabek adalah Rp 3.500. Bahkan, tarif yang berlaku pada pukul 05.00 hingga pukul 07.00 hanya Rp 2.000.

Menurut peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) itu, besaran tarif tersebut terlalu murah untuk layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga. Mengingat, tarif KRL sudah berada di atas tarif Transjabodetabek.

"Jadi, bayangkan saja, KRL Bogor-Kota saja Rp 6.000. Masa Transjakarta (Transjabodetabek--Red) Rp 3.500? Kan terlalu murah. Nah, makanya itu harus disesuaikan," kata Deddy.

Meski begitu, ia menilai penyesuaian tarif itu juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keinginan bayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP) masyarakat untuk menggunakan Transjabodetabek. Menurut dia, tarif yang masih masuk akal untuk layanan Transjabodetabek berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Besaran tarif itu juga dinilai kompetitif dengan layanan KRL.

"Jadi masyarakat bisa memilih. Tarif sama, bisa memilih, mau menggunakan KRL atau menggunakan Transjakarta," kata dia.

Deddy menilai penyesuaian tarif itu tidak akan berdampak besar terhadap kembalinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Pasalnya, rata-rata pengguna layanan Transjabodetabek merupakan pekerja. Selain itu, kebanyakan juga merupakan mantan pengguna KRL.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kenaikan tarif Transjabodetabek sudah mesti dilakukan, termasuk tarif Transjakarta. Pasalnya, sudah lebih dari 20 tahun tarif Transjakarta tidak pernah mengalami kenaikan.

"Layanan sejenis di daerah lain itu sudah di atas Rp 4.000. Apalagi Transjakarta sudah menggratiskan 15 kelompok masyarakat. Jadi enggak apa-apa naik," kata dia.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai butuh ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjakarta. Mengingat, wacana itu sudah lama muncul.

"Enggak masalah kok. Masyarakat masih sanggup dengan tarif misalnya Rp 5.000," kata dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Mengingat, besaran subsidi untuk 18 rute Transjabodetabek mencapai Rp 401 miliar untuk tahun anggaran 2026, atau sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan untuk layanan Transjakarta sebesar Rp 4,1 triliun.

Bayu Adji P

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengguna rutin transportasi umum di Jakarta masih di bawah 30 persen, padahal tingkat konektivitas transportasi umum telah mencapai 93 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan tingkat penggunaan transportasi umum dapat melampaui 30 persen pada tahun depan.

"Jakarta sekarang ini konektivitasnya sudah 93 persen. Tetapi problemnya adalah yang memanfaatkan secara terus-menerus belum maksimal, masih di bawah angka 30 persen," ungkap Pramono di Menara Astra, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Untuk mendukung target Pemprov tersebut, PT Astra International Tbk meluncurkan kampanye gerakan naik transportasi umum bertajuk "Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta" yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat (5/6).

Pramono menyambut baik dukungan Astra dalam penggunaan transportasi umum. Hal ini lantaran keterlibatan perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 180 ribu orang tersebut dapat menjadi kontribusi penting terhadap transportasi umum di Jakarta.

"Ini merupakan sebuah modal dorongan yang luar biasa bagi Jakarta untuk menata transportasi yang umum yang ada di Jakarta," ucap Pramono.

"Pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habit-nya, kebiasaannya, budayanya, dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum," tambahnya.

Dalam acara peluncuran, Presiden Direktur Astra Rudy menyampaikan kampanye ini merupakan bentuk dukungan Astra terhadap visi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang lebih bijak, inklusif, dan berkelanjutan.

Rudy menjelaskan pada tahap awal, program Astra akan mengajak lebih dari 900 karyawan di kantor pusat dari tiga lokasi kerja yang berbeda.

"Astra ingin mengajak insan Astra yang bekerja di Jakarta bagaimana menggunakan transportasi umum untuk menuju dan pulang kantor, bagian dari mobilitas keseharian," kata Rudy dalam acara peluncuran kampanye.

Lebih lanjut, Astra menyediakan fasilitas voucher penggunaan transportasi umum, mulai dari MRT Jakarta hingga TransJakarta dengan pembayaran melalui aplikasi AstraPay.

"Kami juga meluncurkan program berhadiah. Jadi, nanti ada acara yang memposting hasil perjalanannya atau yang paling sering atau memakainya, itu akan mendapatkan hadiah, dengan harapan bahwa ini nanti akan menjadi inspirasi, dan tidak cuma inspirasi, tapi juga membangun budaya bagaimana menggunakan transportasi umum di Jakarta," terangnya.

Astra adalah perusahaan swasta pertama yang secara khusus mendorong karyawannya menggunakan transportasi umum sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah.

"Jadi program-program seperti ini adalah bagian dari program kontribusi sosial Astra yang terus berkelanjutan, yaitu bagaimana menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Rudy.

[Gambas:Youtube]