Jakarta: Pendapatan industri animasi Indonesia berbasis karya animasi orisinal intellectual property (IP) melonjak signifikan hingga melampaui pendapatan penyediaan jasa (service) yang diekspor. Tercatat pada tahun 2025 kenaikan pendapat animasi berbasis IP sebesar 279,53% dibanding 2015.

Saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif yang telah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform global. Catatan tersebut berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI). Indonesia Animation Report 2026 merupakan studi komprehensif yang memetakan kondisi, potensi, serta tantangan industri animasi nasional.

"Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global.” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dalam launching Indonesia Animation Report 2026.

Berdasarkan riset terhadap 262 studio animasi dengan 3.448 tenaga kerja, industri animasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan nilai industri mencapai Rp 798,15 miliar pada 2025, meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 12,86% per tahun.

“Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro, dan menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya (2015–2020),” jelasnya.

Ketua Umum AINAKI, Daryl Wilson menambahkan, salah satu temuan penting dalam laporan ini adalah bahwa sektor jasa animasi memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun selama ini belum sepenuhnya dipetakan secara optimal dalam kerangka ekonomi nasional, meskipun berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja berbasis talenta kreatif.

“Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya. Berdasarkan data pemetaan Studio Indonesia didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka,” ujarnya.

Riset ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh industri animasi nasional mulai dari pembiayaan studio untuk ekspansi global, belum ter-HKI karya animasi lokal, dan banyak tenaga kerja berstatus freelance/kontrak. Laporan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan_ hexahelix_, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan, dalam membangun ekosistem industri animasi yang terintegrasi.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, mengatakan Indonesia Animation Report 2026 sebagai sebuah tonggak penting dalam proses perjalanan industri animasi nasional. Laporan ini merupakan suatu hal komprehensif yang pertama, untuk memetakan secara simultan seluruh dimensi strategis dari industri animasi yang ada di Indonesia mulai dari struktur industrinya.

“Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end to end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan, tentunya di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia termasuk melalui animasi,” jelasnya.

Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Pulung mengungkapkan, Indonesia Animation Report 2026 menjadi bukti bahwa animasi Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual.

“UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global,” ujar.

Sebagai tindak lanjut, laporan ini merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur distribusi global, transformasi ekosistem talenta, serta penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri. Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus Rp 1 triliun pada tahun 2030, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

(SAW)