Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membahas percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus penguatan sektor-sektor baru penggerak ekonomi nasional bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara Rosan Roeslani.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (22/6/2026).

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026). Pertemuan tersebut membahas strategi pengelolaan aset negara agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Dalam pertemuan itu, salah satu fokus pembahasan adalah peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara. Pemerintah menilai sektor pariwisata, khususnya melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga pengembangan industri kreatif, berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Teddy, penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

"Pada hari Minggu, 21 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Bapak Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta," tulis Teddy.

Pemerintah juga menilai penyelenggaraan berbagai event berskala nasional maupun internasional dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Selain mendorong kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut dinilai mampu menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," tutup Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo mengungkapkan Indonesia selama bertahun-tahun mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar akibat praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis Atlantico saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026, yang dipublikasikan dan dikutip pada Senin (8/6/2026).

"Kami mengalami kerugian lebih dari US$900 miliar akibat praktik under-invoicing. Tanpa itu, ekonomi kami tidak akan bernilai US$1,5 triliun, melainkan US$2,4 triliun," katanya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan surplus perdagangan Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Menurut Prabowo, selama ini sebagian besar aliran modal hasil ekspor tidak bertahan dalam sistem keuangan nasional meskipun Indonesia secara konsisten mencatat surplus perdagangan.

"Kami juga menangani persoalan bahwa meskipun memiliki surplus perdagangan yang kuat, modal-modal tersebut tidak tetap berada di sistem perbankan Indonesia," ujarnya.

Prabowo mengakui sejumlah kebijakan baru pemerintah mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pelaku usaha dalam jangka pendek.

Namun, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan langkah-langkah tersebut diperlukan demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.

"Beberapa perubahan yang kami lakukan mungkin mengganggu kebiasaan lama dalam jangka pendek, tetapi semuanya dilakukan demi kepentingan negara dalam jangka panjang," tandas Prabowo.

IDXChannel—Apa saja jenis papan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia? Ada tiga jenis papan pencatatan yang patut diketahui investor. Yakni papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi, dan papan ekonomi baru.

Secara umum, papan pencatatan bursa berfungsi sebagai klasifikasi saham berdasarkan skala usahanya. Bursa efek menerapkan kriteria tertentu untuk tiap papan pencatatan untuk mengelompokkan saham-saham yang tercatat di pasar.

Status papan pencatatan tiap saham dapat berubah secara berkala. Sebagai contoh, saham yang semula tercatat di papan akselerasi naik kelas ke papan pengembangan setelah bisnisnya berkembang.

Jenis Papan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

Melansir laman Bursa Efek Indonesia (29/5/2026), berikut ini adalah kriteria saham pada papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi, dan papan ekonomi baru:

Papan Utama

• Bahan hukum Perseroan Terbatas (PT)
• Sudah beroperasi lebih dari 36 bulan
• Mencatatkan laba usaha 1 tahun terakhir
• Laporan keuangan diaudit minimal tiga tahun dengan dua tahun berstatus Opini Wajar Tanpa Modifikasian
• Memiliki aktiva berwujud bersih senilai lebih dari atau sama dengan Rp100 miliar
• Jumlah saham yang ditawarkan ke publik minimal 300 juta lembar

Jumlah saham yang ditawarkan untuk emiten papan utama juga dibedakan tergantung pada nilai ekuitas perusahaan. Calon emiten dengan ekuitas lebih besar dari Rp2 triliun harus melepas saham minimal 10 persen.

Sementara calon emiten dengan nilai ekuitas antara Rp500 miliar hingga Rp2 triliun harus menawarkan saham ke publik minimal 15 persen. Sedangkan calon emiten dengan nilai ekuitas kurang dari Rp500 miliar harus menawarkan saham ke publik minimal 20 persen.

Papan Pengembangan

• Badan hukum Perseroan Terbatas
• Sudah beroperasi lebih dari 12 bulan
• Masih dapat berstatus rugi (dengan proyeksi tahun ke-2 hingga ke-6 laba usaha dan laba bersih)
• Laporan keuangan diaudit minimal 12 bulan dengan 1 tahun status Opini Wajar Tanpa Modifikasian
• Memiliki aktiva berwujud bersih senilai lebih dari Rp5 miliar, atau laba usaha minimal Rp1 miliar dan nilai kapitalisasi saham lebih besar dari atau sama dengan Rp100 miliar, atau pendapatan usaha lebih dari atau sama dengan Rp40 miliar dan nilai kapitalisasi saham lebih dari atau sama dengan Rp200 miliar
• Jumlah saham yang ditawarkan ke publik minimal 150 juta saham

Jumlah saham yang ditawarkan ke publik untuk kategori papan pengembangan juga sama dengan papan utama.

Papan Akselerasi

Sementara itu, papan akselerasi adalah papan pencatatan untuk saham emiten dengan aset skala kecil dan aset skala menengah. Sesuai POJK No. 53/POJK.04/2017, calon perusahaan yang boleh masuk kategori papan akselerasi adalah:

Emiten skala kecil dengan aset kurang dari Rp50 miliar
Emiten skala menengah dengan nilai aset kurang dari Rp50 miliar atau kurang dari atau sama dengan Rp250 miliar

Syarat pencatatannya pun relatif lebih mudah dibandingkan dengan emiten pada papan utama dan pengembangan. Calon emiten papan akselerasi masih dapat mencatatkan rugi dengan proyeksi laba usaha maksimal tahun ke-6.

Laporan keuangan yang perlu disertakan juga minimal satu tahun terakhir dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi. Jumlah saham yang ditawarkan minimal 20 persen dan harga sahamnya perdananya boleh senilai lebih besar dari atau sama dengan Rp50 per unit.

Papan Ekonomi Baru

Sementara Ekonomi Baru adalah papan pencatatan saham untuk emiten yang menggunakan teknologi untuk inovasi produk dan jasa yang meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Memiliki kemanfaatan sosial dan tingkat pertumbuhan tinggi.

Keberadaan papan ekonomi baru di bursa efek adalah untuk mengakomodasi perkembangan perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar tetapi memiliki karakter tertentu.

Perusahaan yang tercatat di Papan Ekonomi Baru harus memenuhi karakteristik berikut ini:

• Memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi
• Menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas; dan
• Masuk dalam bidang usaha yang ditetapkan Bursa
• Perusahaan yang memenuhi karakteristik tertentu sebagaimana disebutkan di atas dapat dicatatkan di Papan Ekonomi Baru

Adapun bidang usaha calon emiten kategori ekonomi baru yang ditetapkan bursa antara lain:

• Autonomous technology and industrial (teknologi dan industri otonom);
• Genomic and/or biomedicine (genom dan/atau biomedis);
• Fintech (teknologi keuangan);
• Next generation internet (5G) (generasi internet berikutnya (5G));
• Cloud computing & big data;
• Cyber security (keamanan cyber);
• Future cars (mobil masa depan);
• Video gaming (permainan video); dan
• Bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bursa

Itulah jenis papan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yang patut diketahui oleh investor pemula.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penataan ulang papan pencatatan dengan memindahkan sebanyak 44 perusahaan tercatat ke klasifikasi baru yang efektif berlaku mulai 29 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi berkala BEI terhadap kualitas fundamental, likuiditas, dan kepatuhan emiten di pasar modal.

Dalam pengumuman resmi BEI, sebanyak 26 emiten naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama, sementara 16 emiten turun dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.

Selain itu, dua emiten teknologi yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) dipindahkan dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

Kenaikan ke Papan Utama umumnya mencerminkan perbaikan fundamental perusahaan, tingkat likuiditas saham yang lebih baik, serta pemenuhan ketentuan tata kelola dan kapitalisasi pasar yang ditetapkan bursa.

Terdapat 26 emiten yang naik kelas atau berpindah dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Emiten tersebut adalah ADES, ALDO, AMAG, AMAR, BBMD, BSSR, CBUT, DKFT, dan DMND. Selain itu, terdapat EPMT, FISH, GLVA, GZCO, HERO, JIHD, JSPT, LPCK, MASB, MERK, NOBU, PALM, PORT, PRAY, TLDN, TOTO, serta TPIA.

Sebaliknya, BEI juga memindahkan 16 emiten dari Papan Utama ke Papan Pengembangan. Daftar perusahaan ini meliputi BUKK, CSRA, DOID, GTSI, GWSA, MCAS, MINE, MMLP, MREI, NCKL, PANR, PSAT, RBMS, SMMA, UNIQ, dan WMUU.

Sorotan terbesar tertuju pada perpindahan GOTO dan BELI dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

Papan Ekonomi Baru merupakan papan pencatatan yang setara dengan Papan Utama. Penyediaan Papan Ekonomi Baru ini merupakan upaya Bursa dalam mendorong perkembangan perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan ekonomi digital, sekaligus sebagai sarana branding bagi perusahaan tercatat.

Papan Ekonomi Baru juga mengakomodasi pencatatan perusahaan yang memiliki skema Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2021.

Sementara itu perpindahan saham PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. (RBMS) juga menarik perhatian. Perusahaan ini sempat keluar dari Papan Pemantauan Khusus menuju Papan Utama tetapi akhirnya menetap di Papan Pengembangan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perombakan sejumlah saham emiten yang tercatat di papan Bursa. Keputusan perpindahan papan pencatatan itu mengacu pada penilaian yang dilakukan oleh BEI.

Perpindahan papan pencatatan tersebut diumumkan oleh Direktur Penilaian Perusahaan I BEI, Vera Florida pada Selasa (26/5/2026). Perpindahan itu mencakup perpindahan dari papan pengembangan ke papan utama, perpindahan dari papan utama ke pengembangan, dan perpindahan dari papan ekonomi baru ke pengembangan.

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) dipindahkan dari papan ekonomi baru ke papan pengembangan. Papan ekonomi baru (new economy) diluncurkan pada akhir tahun 2022 yang setara dengan papan utama.

Sebelumnya ada tiga saham yang tercatat di papan ekonomi baru. Selain GOTO dan BELI, saham lain yang masuk papan tersebut yakni PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Papan ekonomi baru diluncurkan sebagai bentuk dukungan BEI terhadap perkembangan emiten di sektor teknologi dan ekonomi digital. Papan ekonomi baru juga mengakomodasi skema Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) sebagaimana diatur dalam POJK 22/2021.

Selain GOTO dan BELI, BEI juga menetapkan 26 saham yang "naik kelas" ke papan utama dari papan pengembangan. Di antaranya PT Akasha Wira International Tbk (ADES), PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG), PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).

Namun, ada juga 16 saham yang "turun kelas" menuju papan pengembangan. Di antaranya saham PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), PT GTS Internasional Tbk (GTSI), PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL).

Perpindahan papan tersebut berlaku efektif pada 29 Mei 2026. Perbedaan signifikan antara emiten yang tercatat di papan utama dan pengembangan terletak pada rekam jejak, nilai pasar, hingga risiko.

Perusahaan tercatat di papan utama biasanya memiliki ukuran nilai pasar yang besar serta bisnis dan rekam jejak yang mapan, stabil, dan kuat. Sedangkan emiten di papan pengembangan biasanya berisikan perusahaan yang masih berkembang, ekspansi, dan risiko yang lebih tinggi.

(Rahmat Fiansyah)

Kami diminta untuk menyediakan sumber daya manusia dalam teamwork, Jadi kita sedang menyiapkan teamwork itu,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mendukung percepatan mega proyek Giant Sea Wall di kawasan pesisir pantai utara (pantura) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerahnya tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja di Tangerang, Kamis mengatakan, sebagai bentuk dukungan pada pembangunan tanggul laut ini, pemerintahannya akan memberikan dorongan terhadap penguatan sektor sumber daya manusia (SDM).

"Kami diminta untuk menyediakan sumber daya manusia dalam teamwork, Jadi kita sedang menyiapkan teamwork itu," katanya.

Ia mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang dilakukan dengan teamwork dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Hal ini dilakukan, kata dia, guna membantu tim badan otoritas pembangunan untuk mempercepat dan mempermudah penataan rancangan proyek tanggul laut tersebut.

"Ada beberapa OPD terkait seperti Bappeda, DTRB, dan Bina Marga. Mereka dari mulai kepala dinasnya sampai bidang-bidang itu bagian dari teamwork untuk membantu badan otorita," katanya.

Soma optimistis, keberadaan Giant Sea Wall di pesisir utara Tangerang akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat pesisir.

Selain melindungi daratan dari abrasi, tanggul laut raksasa itu juga dirancang sebagai sarana konektivitas kawasan yang akan menggerakkan motor pertumbuhan ekonomi baru.

"Nanti konektivitas juga ini harus nyambung dengan jalan-jalan yang ada. Jaringan jalan yang ada di kita, jaringan tol yang ada di Pantai Indah Kapuk, arah Balaraja untuk meningkatkan ekonomi," tuturnya.

Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Tangerang direncanakan akan ada tiga jenis rancangan pengembangan dan pembangunan infrastruktur tanggul laut.

Dari ke tiga jenis tanggul laut tersebut, yakni pengembangan tanaman mangrove sebagai pagar laut alami, breakwater atau tanggul pemecah ombak, dan tanggul laut raksasa.

"Di Kabupaten Tangerang sendiri, khusus kita itu akan kena project-nya itu di sekitar Kecamatan Kosambi. Ada empat desa/kelurahan di sana, seperti Kosambi Barat, Kosambi Timur dan lainnya," ujarnya.

Ia bilang, pembangunan proyek tanggul yang akan dibangun di pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 19 kilometer. Dimana, dari tiga jenis tanggul laut tersebut meliputi pengembangan tanaman mangrove sebagai pagar laut alami, breakwater atau tanggul pemecah ombak dan tanggul laut raksasa.

"Kurang lebih kalau tidak salah panjangnya sekitar 17-19 kilometer untuk proyek tanggul laut yang akan dibangun di Kabupaten Tangerang," tuturnya.

Soma menyebut, kelanjutan proyek pembangunan tanggul laut raksasa akan mulai dibangun dari Pantura Jawa, Jakarta hingga Surabaya, termasuk kawasan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Jadi sebenarnya rancangan proyek ini sudah banyak penelitian. Dari ahli oseanografi, ahli kelautan yang sudah sangat terlibat sudah ada penelitiannya begitu," ujarnya.

Diketahui, Pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Proyek ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Urgensi pembangunan Giant Sea Wall
adalah untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pendapatan industri animasi Indonesia berbasis karya animasi orisinal intellectual property (IP) melonjak signifikan hingga melampaui pendapatan penyediaan jasa (service) yang diekspor. Tercatat pada tahun 2025 kenaikan pendapat animasi berbasis IP sebesar 279,53% dibanding 2015.

Saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif yang telah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform global. Catatan tersebut berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI). Indonesia Animation Report 2026 merupakan studi komprehensif yang memetakan kondisi, potensi, serta tantangan industri animasi nasional.

"Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global.” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dalam launching Indonesia Animation Report 2026.

Berdasarkan riset terhadap 262 studio animasi dengan 3.448 tenaga kerja, industri animasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan nilai industri mencapai Rp 798,15 miliar pada 2025, meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 12,86% per tahun.

“Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro, dan menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya (2015–2020),” jelasnya.

Ketua Umum AINAKI, Daryl Wilson menambahkan, salah satu temuan penting dalam laporan ini adalah bahwa sektor jasa animasi memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun selama ini belum sepenuhnya dipetakan secara optimal dalam kerangka ekonomi nasional, meskipun berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja berbasis talenta kreatif.

“Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya. Berdasarkan data pemetaan Studio Indonesia didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka,” ujarnya.

Riset ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh industri animasi nasional mulai dari pembiayaan studio untuk ekspansi global, belum ter-HKI karya animasi lokal, dan banyak tenaga kerja berstatus freelance/kontrak. Laporan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan_ hexahelix_, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan, dalam membangun ekosistem industri animasi yang terintegrasi.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, mengatakan Indonesia Animation Report 2026 sebagai sebuah tonggak penting dalam proses perjalanan industri animasi nasional. Laporan ini merupakan suatu hal komprehensif yang pertama, untuk memetakan secara simultan seluruh dimensi strategis dari industri animasi yang ada di Indonesia mulai dari struktur industrinya.

“Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end to end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan, tentunya di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia termasuk melalui animasi,” jelasnya.

Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Pulung mengungkapkan, Indonesia Animation Report 2026 menjadi bukti bahwa animasi Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual.

“UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global,” ujar.

Sebagai tindak lanjut, laporan ini merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur distribusi global, transformasi ekosistem talenta, serta penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri. Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus Rp 1 triliun pada tahun 2030, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

(SAW)

Bisnis.com, CIREBON — Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon mengusulkan pemanfaatan limbah kulit kerang hijau menjadi bahan tambahan pangan berbasis kalsium karbonat.

Langkah ini diarahkan untuk menekan pencemaran sekaligus membuka peluang ekonomi dari material yang selama ini terbuang.

Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Suhartono, menyampaikan limbah cangkang kerang menumpuk di sejumlah titik aktivitas perdagangan dan konsumsi. Kondisi tersebut memicu persoalan lingkungan, terutama di kawasan padat penduduk pesisir.

“Selama ini limbahnya belum dimanfaatkan maksimal, padahal kandungannya potensial. Kami melihat ini bisa diolah menjadi tepung kalsium karbonat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pangan,” ujar Suhartono, Minggu (3/5/2026).

Data Disperdagin mencatat volume limbah kerang hijau mencapai sekitar 25 ton dalam satu periode. Dari jumlah tersebut, sekitar lima ton dinilai dapat dikonversi menjadi tepung kalsium karbonat melalui proses pengolahan.

Angka itu menunjukkan peluang peningkatan nilai tambah dari limbah menjadi produk yang memiliki fungsi industri.

Menurut Suhartono, kandungan utama cangkang kerang berupa kalsium karbonat (CaCO₃) memiliki pemanfaatan luas di sektor industri, termasuk pangan. Senyawa tersebut lazim digunakan sebagai bahan tambahan dengan fungsi tertentu, termasuk mendukung daya simpan produk.

“Artinya ada konversi yang cukup signifikan. Limbah yang sebelumnya tidak bernilai bisa berubah menjadi komoditas,” katanya.

Usulan tersebut tidak berdiri sendiri. Disperdagin telah melakukan kajian bersamaGIZuntuk menilai kelayakan teknis serta peluang pengembangan industri berbasis limbah di daerah. Kajian tersebut kini memasuki tahap implementasi terbatas.

Pemerintah daerah berencana melakukan uji coba lapangan guna mengukur efektivitas proses pengolahan dan kesiapan model bisnis. Tahap ini dinilai penting sebelum masuk ke skala industri kecil dan menengah.

“Dalam waktu dekat akan kami dorong ke tahap implementasi terbatas. Ini untuk melihat sejauh mana teknologi dan model bisnisnya bisa berjalan di lapangan,” ujar Suhartono.

Selain untuk sektor pangan, Disperdagin juga membuka opsi pemanfaatan lain, termasuk sebagai bahan campuran pemadatan jalan. Pilihan tersebut dipandang sebagai solusi cepat mengurangi penumpukan limbah sembari menunggu pengembangan industri pengolahan yang lebih matang.

Di sisi lain, pemanfaatan kerang di Cirebon selama ini lebih banyak bergerak di sektor kerajinan. Namun, penggunaan bahan baku masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi ini menunjukkan potensi lokal belum tergarap optimal.

“Untuk kerajinan sudah ada, tetapi bahan baku masih banyak didatangkan dari luar. Sementara potensi lokal cukup besar,” kata Suhartono.

Disperdagin memilih fokus pada pengolahan menjadi tepung kalsium karbonat karena dinilai lebih realistis dan memiliki peluang pasar lebih luas. Produk tersebut dapat menyasar kebutuhan industri dengan permintaan stabil.

Langkah ini juga diarahkan untuk menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Pengolahan limbah diharapkan mampu melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus memperkuat rantai nilai lokal.

“Intinya, limbah ini tidak lagi menjadi beban lingkungan. Kami ingin ada nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Suhartono.

Jakarta: PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mengumumkan perolehan kinerja keuangan konsolidasi (unaudited) untuk kuartal pertama tahun 2026 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp2,3 triliun dan menghasilkan earnings per share Rp70,20.

Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menuturkan kinerja ini didorong oleh kinerja pendapatan yang baik, pertumbuhan fee-based income yang solid, dan fundamental bisnis yang sehat.

"Pertumbuhan pendapatan tetap terjaga stabil, didukung oleh strategi serta dedikasi seluruh karyawan kami dalam memberikan layanan optimal kepada seluruh nasabah dan stakeholders," tegas dia dalam keteranganya, Jumat 1 Mei 2026.

Adapun perolehan positif ini didorong oleh pengelolaan biaya yang disiplin, serta pertumbuhan kredit yang selektif dengan dukungan pendanaan current account savings account (CASA) yang kuat dan mencapai rasio CASA tertinggi sebesar 73,9%, sehingga memperkuat kemampuan bank dalam menjaga margin. Kualitas aset tetap terjaga, dengan rasio kredit bermasalah di bawah rata-rata industri, dan biaya kredit yang tetap terjaga di bawah 1%.

Selain itu, bisnis wealth management dalam melayani nasabah Preferred dan Private Wealth juga terus menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari rata-rata assets under management per nasabah yang terus meningkat, sekaligus memperkuat basis pendapatan kami yang semakin terdiversifikasi.

“Ke depan, dengan kinerja imbal hasil yang tetap terjaga dan permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang, kami akan terus memprioritaskan pertumbuhan fee-based income untuk memperkuat pendapatan inti, sekaligus menjaga margin yang baik melalui penguatan basis CASA dan pendanaan yang disiplin,” tegas dia.

Pertumbuhan kredit akan dilakukan secara pruden, dengan tetap menempatkan kualitas aset dan ketahanan portofolio sebagai fokus utama. Seluruh langkah ini selaras dengan strategi Forward30 serta purpose perbankan dengan Advancing Customers and Society, untuk terus mendukung nasabah dan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan mimpi dan aspirasi mereka.

“Hasil yang baik pada kuartal ini semakin memperkuat keyakinan kami untuk mempercepat berbagai inisiatif strategis, menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi Indonesia,” tambah Lani.

CIMB Niaga senantiasa menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang baik dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 25,3% dan 89,2%.
Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp368,2 triliun per 31 Maret 2026, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

Total dana pihak ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp260,1 triliun (+2,3% Y-o-Y), didorong oleh pertumbuhan CASA sebesar 12,2% Y-o-Y menjadi Rp192,3 triliun, sehingga rasio CASA naik menjadi 73,9%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan CIMB Niaga dalam mempererat hubungan dengan nasabah serta meningkatkan pengalaman perbankan digital.

Sementara itu, total kredit tumbuh 2,2% YoY menjadi Rp235,1 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Corporate Banking sebesar 4,8% YoY, diikuti segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1,2% YoY, serta Consumer Banking sebesar 0,2% YoY.
Pertumbuhan kredit/pembiayaan ritel terutama didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang meningkat 4,0% YoY.

Sementara itu pada perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan sebesar Rp52,9 triliun dan DPK sebesar Rp45,0 triliun per 31 Maret 2026.

(SAW)

Jakarta (ANTARA) - Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto membidik kawasan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Astra memandang desa bukan hanya sebagai objek pemberdayaan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar Boy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, lanjut dia, Astra ingin memastikan masyarakat tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya saing dan akses pasar yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Astra terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan komoditas unggulan lokal melalui program Desa Sejahtera Astra yang dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hingga 2025, program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.533 desa di 180 kabupaten di seluruh Indonesia, dengan rata-rata peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 56,85% serta menciptakan lebih dari 3.700 lapangan kerja baru.

Selain itu, sebanyak 492 desa telah berhasil menembus pasar ekspor ke 26 negara dengan total valuasi mencapai sekitar Rp411 miliar.

Lebih lanjut, Boy menyampaikan Astra menjadi bagian dalam Kolaborasi Kampus Berdampak melalui pendekatan one village one CEO (OVOC) yaitu sebuah program pengembangan ekosistem bisnis desa hulu-hilir berbasis produk unggulan lokal yang dilaksanakan pada Jumat (24/4/2016) di Desa Sejahtera Astra Kabupaten Bandung Barat.

Masyarakat setempat mengembangkan komoditas hortikultura seperti selada air, labu, tomat, buncis kenya, cabai, kol merah, dan paprika, serta didukung dalam peningkatan kapasitas produksi, kualitas hasil panen, dan perluasan akses pasar, dengan tingkat penyerapan produk yang optimal.

Melalui program Desa Sejahtera Astra Bandung Barat petani mengalami peningkatan pendapatan dari Rp1,2 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan.

Selain itu, Astra juga telah melakukan pendampingan di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara sejak tahun 2019 dan telah melibatkan 432 masyarakat dari 16 desa melalui pelatihan komprehensif mulai dari budidaya hingga pascapanen, pengolahan hasil pertanian, sertifikasi produk, hingga penguatan sarana produksi.

Melalui proses tersebut, masyarakat mengembangkan komoditas unggulan seperti porang, sorgum, kemiri, mete, kelor, dan cabai sebagai penggerak ekonomi desa, yang turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dari sebelumnya di bawah Rp1 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan serta membuka peluang kerja baru.

"Semangat Astra dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia," ucap Boy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal di Jawa Tengah, demikian pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin upacara peringatan yang digelar pada Senin (27/4/2026).

Dalam momen tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi antarwilayah.

Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama keberhasilan otonomi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berkolaborasi satu sama lain.

Untuk itu, pembentukan simpul ekonomi baru berbasis aglomerasi akan terus dipromosikan. Keterpaduan antarwilayah ini akan meminimalkan ketimpangan dan mempercepat akselerasi ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kemandirian fiskal tidak dapat dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Namun, butuh upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak," ujar Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pengawasan wilayah guna memastikan pembangunan berjalan merata tanpa terhambat oleh ego sektoral yang kerap menjadi kendala birokrasi.

Efisiensi anggaran juga menjadi poin krusial. Luthfi mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tepat guna dan bebas dari pemborosan.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berjalan linear dan efektif.

"Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Luthfi.

Penegasan ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Luthfi, yang menekankan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Selain aspek fiskal, Luthfi ikut memberikan pesan khusus terkait transformasi pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengubah paradigma dari sekadar menjalankan kewajiban administratif menjadi pelayan masyarakat yang solutif.

"Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah berprestasi, termasuk Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel tersebut disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara kedua klasifikasi, sekaligus memudahkan pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tabel konversi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Surat edaran itu ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS.

“Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada United Nations Statistical Commission melalui standar International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5. Penerapan standar tersebut direkomendasikan pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020, setelah sehari sebelumnya mengundangkan aturan tersebut melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, khususnya terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan berbagai aktivitas ekonomi baru telah diakomodasi dalam klasifikasi terbaru tersebut.

“Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artificial intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Airlangga.

Untuk mendukung transisi, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha paling rinci pada tingkat lima digit.

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut, yakni perubahan satu-ke-satu (one to one) ketika satu kode lama dipetakan langsung ke satu kode baru, pemecahan satu kode menjadi beberapa kode yang lebih spesifik (one to many), serta penggabungan beberapa kode lama menjadi satu kode baru (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat pada 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan usaha yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir izin lama menjadi tidak sah. Penyesuaian hanya diperlukan apabila terdapat perubahan substansi usaha.

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS atau AHU jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan terkait implementasi KBLI 2025 dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kelancaran aktivitas usaha. Seluruh proses penyesuaian dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis elektronik sehingga diharapkan lebih efisien dan akuntabel.