Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (2/6/2026) yang memberikan pemerintah akses lebih awal terhadap model kecerdasan buatan (AI) terbaru guna menilai risiko keamanan siber dan melindungi infrastruktur kritis.

Perintah eksekutif itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah dan pelaku pasar keuangan terhadap risiko keamanan dari model AI seperti Mythos milik Anthropic.

Melansir CNN International, Rabu (3/6/2026), pemerintah meminta perusahaan AI secara sukarela membagikan model baru yang dinilai memiliki kemampuan siber tingkat lanjut kepada pemerintah hingga 30 hari sebelum akses diberikan kepada mitra lain.

Trump sejatinya dijadwalkan memperkenalkan perintah eksekutif tersebut hampir dua pekan lalu. Namun, penandatanganannya ditunda hanya beberapa jam sebelum seremoni resmi digelar.

Draf awal perintah eksekutif pada Mei yang diperoleh menunjukkan adanya periode peninjauan lebih panjang, yakni 90 hari. Sejumlah sumber di industri AI mengatakan bahwa banyak perusahaan lebih memilih periode peninjauan yang lebih singkat mengingat perkembangan model AI berlangsung sangat cepat.

Dalam pertemuan pada Senin antara penasihat utama Trump dan pejabat kabinet disebut menjadi faktor yang mendorong lolosnya versi terbaru kebijakan tersebut, menurut sumber yang mengetahui pembahasan itu.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif tersebut mencerminkan “pendekatan masuk akal Trump dalam berkolaborasi dengan industri untuk menyeimbangkan inovasi dan keamanan, sekaligus memperkuat dominasi global Amerika Serikat di bidang AI dan keamanan siber.”

Kebijakan itu juga meminta lembaga keamanan nasional meningkatkan pertahanan keamanan siber melalui pembentukan “cybersecurity clearinghouse.”

Menariknya, perintah eksekutif tersebut menegaskan bahwa tidak ketentuan mengenai pembagian model AI secara sukarela sebelum peluncuran yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan untuk menciptakan lisensi pemerintah wajib, pra-persetujuan, atau persyaratan perizinan.

Sejumlah perusahaan AI besar terlibat langsung dengan Gedung Putih dalam penyusunan kebijakan tersebut. Salah satunya Anthropic, yang sebelumnya masuk daftar hitam Pentagon dan dinilai sebagai “risiko rantai pasok” setelah terjadi perselisihan terkait guardrail pada model AI-nya yang digunakan dalam sistem militer rahasia.

Dalam pernyataannya, Chief Global Affairs Officer OpenAI Chris Lehane menyebut perintah eksekutif itu sebagai langkah penting dan menegaskan bahwa keselamatan dan inovasi harus berjalan beriringan untuk memastikan kepemimpinan berkelanjutan AS di bidang AI.

“Seiring kemampuan AI terus berkembang, kami percaya kerangka keselamatan yang efektif harus terus dikembangkan melalui institusi demokratis, dengan masukan dari keahlian teknis dan berbagai pemangku kepentingan, guna mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Lehane seperti dikutip CNN International.

CEO OpenAI Sam Altman dijadwalkan menghadiri pertemuan di Gedung Putih dan dengan sejumlah anggota Kongres pada Rabu, menurut sumber yang mengetahui agenda tersebut kepada CNN. Namun, sumber itu tidak menjelaskan topik pembahasannya.

“Perintah eksekutif ini merupakan langkah penting untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi keamanan publik Amerika. Kami menyambut baik upaya pemerintah ini,” kata Presiden Microsoft Brad Smith dalam pernyataannya.