Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (2/6/2026) yang memberikan pemerintah akses lebih awal terhadap model kecerdasan buatan (AI) terbaru guna menilai risiko keamanan siber dan melindungi infrastruktur kritis.

Perintah eksekutif itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah dan pelaku pasar keuangan terhadap risiko keamanan dari model AI seperti Mythos milik Anthropic.

Melansir CNN International, Rabu (3/6/2026), pemerintah meminta perusahaan AI secara sukarela membagikan model baru yang dinilai memiliki kemampuan siber tingkat lanjut kepada pemerintah hingga 30 hari sebelum akses diberikan kepada mitra lain.

Trump sejatinya dijadwalkan memperkenalkan perintah eksekutif tersebut hampir dua pekan lalu. Namun, penandatanganannya ditunda hanya beberapa jam sebelum seremoni resmi digelar.

Draf awal perintah eksekutif pada Mei yang diperoleh menunjukkan adanya periode peninjauan lebih panjang, yakni 90 hari. Sejumlah sumber di industri AI mengatakan bahwa banyak perusahaan lebih memilih periode peninjauan yang lebih singkat mengingat perkembangan model AI berlangsung sangat cepat.

Dalam pertemuan pada Senin antara penasihat utama Trump dan pejabat kabinet disebut menjadi faktor yang mendorong lolosnya versi terbaru kebijakan tersebut, menurut sumber yang mengetahui pembahasan itu.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif tersebut mencerminkan “pendekatan masuk akal Trump dalam berkolaborasi dengan industri untuk menyeimbangkan inovasi dan keamanan, sekaligus memperkuat dominasi global Amerika Serikat di bidang AI dan keamanan siber.”

Kebijakan itu juga meminta lembaga keamanan nasional meningkatkan pertahanan keamanan siber melalui pembentukan “cybersecurity clearinghouse.”

Menariknya, perintah eksekutif tersebut menegaskan bahwa tidak ketentuan mengenai pembagian model AI secara sukarela sebelum peluncuran yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan untuk menciptakan lisensi pemerintah wajib, pra-persetujuan, atau persyaratan perizinan.

Sejumlah perusahaan AI besar terlibat langsung dengan Gedung Putih dalam penyusunan kebijakan tersebut. Salah satunya Anthropic, yang sebelumnya masuk daftar hitam Pentagon dan dinilai sebagai “risiko rantai pasok” setelah terjadi perselisihan terkait guardrail pada model AI-nya yang digunakan dalam sistem militer rahasia.

Dalam pernyataannya, Chief Global Affairs Officer OpenAI Chris Lehane menyebut perintah eksekutif itu sebagai langkah penting dan menegaskan bahwa keselamatan dan inovasi harus berjalan beriringan untuk memastikan kepemimpinan berkelanjutan AS di bidang AI.

“Seiring kemampuan AI terus berkembang, kami percaya kerangka keselamatan yang efektif harus terus dikembangkan melalui institusi demokratis, dengan masukan dari keahlian teknis dan berbagai pemangku kepentingan, guna mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Lehane seperti dikutip CNN International.

CEO OpenAI Sam Altman dijadwalkan menghadiri pertemuan di Gedung Putih dan dengan sejumlah anggota Kongres pada Rabu, menurut sumber yang mengetahui agenda tersebut kepada CNN. Namun, sumber itu tidak menjelaskan topik pembahasannya.

“Perintah eksekutif ini merupakan langkah penting untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi keamanan publik Amerika. Kami menyambut baik upaya pemerintah ini,” kata Presiden Microsoft Brad Smith dalam pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas telekomunikasi Amerika Serikat, Federal Communications Commission (FCC), melarang penjualan dan penggunaan seluruh router internet baru produksi negara lain. Kebijakan ini akan mulai berlaku dalam waktu dekat.

Mengutip laman GSM Arena pada Selasa (24/3/2026), FCC menyatakan bahwa router buatan asing berpotensi menimbulkan kerentanan pada rantai pasok. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu perekonomian AS, infrastruktur kritis, serta pertahanan nasional, dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional.

Dalam kebijakan tersebut, seluruh router kelas konsumen yang diproduksi di luar negeri dimasukkan ke dalam daftar Covered Equipment milik FCC. Dengan demikian, perangkat tersebut tidak akan memperoleh otorisasi frekuensi radio untuk beroperasi di AS.

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku surut. Router yang telah digunakan sebelumnya tetap dapat dipakai, sementara pengecer masih diperbolehkan menjual perangkat yang telah mengantongi persetujuan FCC.

Sebelumnya, FCC juga menerapkan kebijakan serupa terhadap drone buatan asing pada Desember lalu. Seperti kebijakan tersebut, larangan terhadap router ini juga disertai sejumlah pengecualian.

Department of War (DoW) dan Department of Homeland Security (DHS) diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap perangkat tertentu setelah melalui proses investigasi guna memastikan tidak adanya risiko keamanan.

Selain itu, produsen router masih dapat mengajukan persetujuan bersyarat untuk produk baru. Namun, mereka diwajibkan berkomitmen membangun kapasitas produksi di dalam wilayah AS sebagai bagian dari persyaratan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok hacker asal Iran yang terafiliasi dengan Kementerian Intelijen dan Keamanan (Ministry of Intelligence and Security/MOIS), MuddyWater, meluncurkan serangan siber terkoordinasi terhadap infrastruktur kritis di Amerika Serikat (AS) sebelum konflik AS-Iran berlangsung.

Serangan ini menyasar sektor-sektor strategis, yang mencakup lembaga perbankan, otoritas operasional bandara, hingga perusahaan perangkat lunak yang memasok kebutuhan industri pertahanan dan kedirgantaraan.

Menurut laporan dari tim deteksi ancaman (Threat Hunter Team) dari Symantec dan Carbon Black di bawah naungan Broadcom, aktivitas peretasan dilaporkan tetap berlanjut meskipun terdapat eskalasi ketegangan militer antara AS, Israel, dan Iran dalam beberapa pekan terakhir.

Peneliti menemukan penggunaan perangkat lunak berbahaya (backdoor) baru yang belum pernah terdeteksi sebelumnya, yang kemudian diberi nama 'Dindoor' pada jaringan target.

Secara teknis, Dindoor ditemukan bersarang pada jaringan bank AS dan kantor operasional perusahaan perangkat lunak di Israel dengan memanfaatkan runtime Deno untuk mengeksekusi kode JavaScript dan TypeScript.

Penggunaan Deno tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghindari sistem keamanan standar yang umumnya memantau aktivitas mencurigakan pada jaringan organisasi besar.

Selain itu, ditemukan pula backdoor berbasis Python bernama 'Fakeset' pada jaringan bandara di AS serta organisasi non-pemerintah (LSM) di wilayah Kanada.

Analis Intelijen Senior Symantec dan Carbon Black Brigid O'Gorman mengatakan indikator kompromi yang dibagikan pihak ketiga menjadi kunci pembuka rangkaian serangan tersebut.

“Satu indikator tersebut mengarahkan kami pada kluster serangan ini dan memungkinkan kami menemukan malware tambahan,” kata O'Gorman dilansir dari Infosecurity Magazine, Selasa (10/3/2026).

Terdapat pula upaya eksfiltrasi data dari perusahaan perangkat lunak menggunakan alat baris perintah Rclone menuju penyimpanan awan, meski status keberhasilannya belum dapat dipastikan.

MuddyWater, yang juga dikenal dengan nama Seedworm atau Static Kitten, dinilai memiliki posisi berbahaya karena dapat beralih dari motif pengumpulan intelijen menjadi serangan destruktif.

Para peneliti memperingatkan bahwa meski beberapa pelanggaran telah dihentikan, banyak organisasi di sektor kritis masih rentan terhadap infiltrasi yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi publik.

Pelaku usaha di sektor infrastruktur vital diimbau untuk memperketat pengawasan jaringan guna memitigasi risiko gangguan operasional dan pencurian kekayaan intelektual sensitif di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai penurunan skor Indonesia dalamNational Cybersecurity Index(NCSI) menjadi 47,50 poin serta merosotnya peringkat ke posisi 84 sebagai catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keamanan siber, termasuk pelaku industri pusat data (data center).

Namun demikian, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma menekankan ketahanan siber suatu negara tidak dapat ditentukan hanya oleh satu insiden, seperti serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), meskipun dampaknya memang sangat signifikan.

“Ini adalah gambaran kompleks dari kesiapan kebijakan, respons insiden, perlindungan infrastruktur kritis, kolaborasi internasional, hingga kemampuan membangun ekosistem keamanan siber yang kuat dan adaptif apalagi di era serangan siber yang diperkuat dengan teknologi AI,” kata Hendra,dikutip Rabu (21/1/2026).

Terkait potensi dampaknya terhadap minat investasi data center global ke Indonesia, Hendra menilai hal tersebut bisa berpengaruh, tetapi juga bisa tidak, tergantung pada bagaimana pemerintah dan industri merespons situasi tersebut. Menurutnya, investor memang sangat memperhatikan aspek keamanan, terutama pada infrastruktur kritikal seperti pusat data.

Namun yang lebih penting dari sekadar adanya insiden adalah bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mampu belajar, merespons, serta melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. “Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan kompetitif dalam menarik investasi data center,” katanya.

Keunggulan tersebut antara lain meliputi lokasi strategis di kawasan Asia Tenggara, populasi digital yang besar, serta pertumbuhan ekonomi digital yang cepat. Selain itu, komitmen sektor swasta dalam meningkatkan standar keamanan dan kepatuhan (compliance) juga menjadi faktor pendukung penting.

Dari sisi industri, Hendra menyampaikan IDPRO terus mendorong penerapan standar terbaik, sertifikasi internasional, serta kolaborasi erat dengan regulator seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta lembaga terkait lainnya guna memperkuat ketahanan siber nasional.

Oleh sebab itu, menurutnya, insiden dan penurunan skor NCSI justru harus dijadikan momentum percepatan pembenahan, bukan menjadi penghalang bagi investasi.

“Dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret dan kolaboratif, kami yakin kepercayaan investor tetap bisa dijaga bahkan bisa meningkat jika Indonesia mampu menunjukkan komitmen dan transparansi dalam membangun keamanan siber yang kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai penilaian NCSI sangat bergantung pada keterbukaan dokumen dari pemerintah. Dia mencontohkan NCSI tidak memasukkan Thailand dan Vietnam dalam pemeringkatan 2025 karena tidak memperoleh data yang mencukupi.

Hal tersebut, menurutnya, perlu menjadi catatan agar Indonesia tidak berkecil hati dalam menanggapi hasil indeks tersebut. Namun demikian, Alfons mengakui kebocoran data di Indonesia sepanjang 2024–2025 memang tergolong parah, salah satunya disebabkan oleh pengelolaan PDNS yang dinilainya sarat kolusi dan tidak disiplin dalam mengikuti standar pengelolaan data yang baik.

“Itu salah satu sebabnya diiringi oleh kurangnya kesadaran pengamanan data dan kompleksitas antar lembaga dan organisasi di Indonesia yang sangat besar dan luas dibandingkan negara lain di Asean,” kata Alfons saat dihubungi,Selasa (20/1/2026).

Alfons menilai Indonesia perlu belajar dari hasil tersebut, tetapi tidak menelannya mentah-mentah. Menurutnya, NCSI bukan termasuk indekstop tierdalam mengukur kesiapan siber suatu negara.

Dia menyebut terdapat sejumlah lembaga internasional yang lebih independen dan reliabel dalam menilai ketahanan siber nasional.

Menurutnya, indeks yang lebih dapat dijadikan rujukan adalahGlobal Cybersecurity Index(GCI) yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menilai dari lima pilar utama, yakni aspek legal, technical, organizational, capacity development, dan cooperation.

“Skor yang diberikan NCSI menurut hemat saya dibuat berdasarkan pada dokumen publik dan kebijakan. Jadi saya lebih berpatokan pada GCI. Tetapi ini harus tetap menjadi evaluasi kita dan cambuk supaya kita tetap waspada dan berhati-hati,” katanya.

Lebih lanjut, Alfons menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dalam pengelolaan data. Dia menyebut kasus serangan terhadap layanan PDNS harus menjadi peringatan keras agar Indonesia berbenah dan tidak terjebak pada pola lama, khususnya di lingkungan kementerian.

Menurutnya, selama ini masih terjadi perebutan anggaran dalam pengelolaan data, namun tidak diiringi kepatuhan terhadap standar keamanan yang memadai, sehingga masyarakat sebagai pemilik data justru menjadi pihak yang paling dirugikan saat kebocoran terjadi.

“Saya harapkan sih kesadaran siber kita makin hari harus makin baik dan kita harus tetap semangat dan berpikiran positif untuk memperbaiki dan mengubah kebiasaan kita dalam mengelola data,” katanya.

Alfons menambahkan, strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperlakukan data sebagai amanah yang wajib dijaga dengan baik, bukan sebagai sumber keuntungan yang dieksploitasi demi kepentingan sendiri. Selain itu, pengelola data harus disiplin mengikuti standar internasional seperti ISO 27001, HIPAA, dan PCI DSS, serta tidak saling melindungi ketika terjadi kebocoran data.

Menurutnya, teguran dan sanksi harus diberikan secara adil sesuai aturan tanpa pandang bulu agar setiap pengelola data memahami bahwa kelalaian memiliki konsekuensi serius.

Adapun National Cybersecurity Index mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap penurunan skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024. Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1. Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antar tim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan sistem pengamanan siber harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari tingkat entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional. Dalam fungsi pemantauan, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, setiap instansi dinilai perlu memiliki kesadaran yang kuat terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah berdiri, tetapi tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan berdasarkan pemantauan BSSN, masih banyak entitas yang belum memiliki tim tanggap insiden siber, sehingga peringatan dini atau notifikasi kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan keamanan siber PT ITSEC Asia Tbk (ITSEC) menilai pemerintah perlu menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan skor ketahanan siber nasional.

Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI), skor ketahanan siber Indonesia tercatat sebesar 47,50 poin pada 2025. Angka tersebut menurun dibandingkan capaian pada 2023 yang mencapai 63,64 poin.

Penurunan skor tersebut turut membuat peringkat Indonesia merosot ke posisi ke-84 dari sebelumnya peringkat ke-48, dari total 136 negara di dunia.

Head of Communications PT ITSEC Asia Tbk Steve Saerang mengatakan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skor ketahanan siber, antara lain penguatan koordinasi ketahanan siber nasional secara menyeluruh serta percepatan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) siber.

“Serta penerapan standar keamanan yang konsisten terutama pada seluruh sektor kritikal di Indonesia,” kata Steve pada Rabu (21/1/2026).

Steve menyampaikan, ITSEC turut berkontribusi dalam penguatan ketahanan siber nasional, salah satunya melalui Gerakan Nasional Ketahanan Siber yang diluncurkan pada 14 Januari 2026 bersama ADIGSI.

Kontribusi lainnya dilakukan melalui anak usaha ITSEC Cyber & AI Academy yang berfokus pada pelatihan serta kesiapan talenta siber dan kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, ITSEC juga memiliki program SheCure yang bertujuan mengedukasi perempuan mengenai pentingnya keamanan siber sekaligus melindungi mereka agar tetap aman di ruang digital.

Adapun terkait tantangan, Steve menilai hambatan utama masih berasal dari keterbatasan talenta siber yang tersedia serta belum meratanya kesadaran pimpinan organisasi terhadap risiko siber, khususnya di tengah penerapan AI yang semakin masif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, turunnya peringkat ketahanan siber Indonesia berpotensi menimbulkan sejumlah dampak strategis.

Pertama, dari sisi kepercayaan, investor dan mitra internasional dapat memandang ekosistem digital Indonesia memiliki risiko yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keputusan investasi, khususnya di sektor teknologi dan ekonomi digital.

Kedua, lanjut Heru, risiko gangguan terhadap layanan publik dan infrastruktur kritis juga meningkat, mulai dari sistem pemerintahan, keuangan, kesehatan, hingga energi.

“Ini tidak main-main menurut saya sebab dalam jangka menengah, kondisi ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi digital karena keamanan merupakan fondasi utama transformasi digital,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Dia menambahkan, apabila serangan siber terus meningkat sementara respons tidak optimal, maka biaya pemulihan, gangguan operasional, serta potensi kebocoran data akan semakin besar. Heru juga menekankan bahwa reputasi Indonesia di forum global tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, peringkat ketahanan siber dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam kerja sama lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh karena itu, lanjut Heru, perbaikan peringkat bukan semata isu teknis, melainkan menyangkut daya saing nasional serta stabilitas ekonomi digital ke depan.

Adapun penurunan skor ketahanan siber Indonesia, menurut Heru, dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Pertama, perkembangan ancaman siber global yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan percepatan pembaruan regulasi, standar teknis, serta kapasitas kelembagaan di dalam negeri.

Kedua, indeks seperti NCSI menilai berbagai aspek, mulai dari kerangka hukum, perlindungan infrastruktur kritis, hingga kesiapan respons insiden. Ketertinggalan pada salah satu aspek tersebut dapat berdampak signifikan terhadap skor keseluruhan.

Selain itu, fragmentasi tata kelola keamanan siber antarinstansi dan sektor masih menjadi tantangan. Implementasi kebijakan dinilai belum seragam, khususnya di pemerintah daerah dan sektor swasta. Keterbatasan sumber daya manusia siber yang kompeten juga turut memengaruhi, mengingat pertumbuhan kebutuhan talenta jauh lebih cepat dibandingkan suplai.

“Sehingga, penurunan skor bukan semata mencerminkan melemahnya sistem, tetapi juga menunjukkan negara lain bergerak lebih cepat dalam memperkuat regulasi, teknologi, dan koordinasi nasional,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siberIndonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84, dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Menanggapi kondisi tersebut, pengamat teknologi informasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, turunnya peringkat ketahanan siber berpotensi menimbulkan sejumlah dampak strategis.

Pertama, dari sisi kepercayaan, investor dan mitra internasional dapat memandang ekosistem digital Indonesia lebih berisiko. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keputusan investasi, khususnya di sektor teknologi dan ekonomi digital.

Kedua, lanjut Heru, risiko gangguan terhadap layanan publik dan infrastruktur kritis juga meningkat, mulai dari sistem pemerintahan, keuangan, kesehatan, hingga energi.

“Ini tidak main-main menurut saya sebab dalam jangka menengah, kondisi ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi digital karena keamanan merupakan fondasi utama transformasi digital,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Dia menambahkan, apabila serangan siber terus meningkat sementara respons tidak optimal, maka biaya pemulihan, gangguan operasional, serta potensi kebocoran data akan semakin besar. Heru juga menekankan reputasi Indonesia di forum global tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, peringkat ketahanan siber dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam kerja sama lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh karena itu, lanjut Heru, perbaikan peringkat bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut daya saing nasional serta stabilitas ekonomi digital ke depan.

Adapun penurunan skor ketahanan siber Indonesia, menurut Heru, dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama.

Pertama, perkembangan ancaman siber global yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan percepatan pembaruan regulasi, standar teknis, serta kapasitas kelembagaan di dalam negeri.

Kedua, indeks seperti NCSI menilai berbagai aspek, mulai dari kerangka hukum, perlindungan infrastruktur kritis, hingga kesiapan respons insiden. Ketertinggalan pada salah satu aspek tersebut dapat berdampak signifikan terhadap skor keseluruhan.

Selain itu, fragmentasi tata kelola keamanan siber antarinstansi dan sektor masih menjadi tantangan. Implementasi kebijakan dinilai belum seragam, khususnya di pemerintah daerah dan sektor swasta. Keterbatasan sumber daya manusia siber yang kompeten juga turut memengaruhi, mengingat pertumbuhan kebutuhan talenta jauh lebih cepat dibandingkan suplai.

“Sehingga, penurunan skor bukan semata mencerminkan melemahnya sistem, tetapi juga menunjukkan negara lain bergerak lebih cepat dalam memperkuat regulasi, teknologi, dan koordinasi nasional,” katanya.

Namun demikian, Heru menilai Indonesia belum melakukan upaya yang memadai untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Padahal, peretasan kerap terjadi dan kebocoran data masyarakat terus berulang, sehingga kondisi tersebut membuat Indonesia seolah menjadi negara dengan data pribadi yang bersifat terbuka.

Untuk memperkuat ketahanan siber nasional, Heru menilai strategi utama harus difokuskan pada penguatan tata kelola, kapasitas, dan kolaborasi. Pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi serta standar keamanan siber lintas sektor, termasuk perlindungan infrastruktur informasi vital.

Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga respons insiden baik dari sisi teknologi pemantauan, pusat operasi keamanan, maupun prosedur penanganan krisis perlu menjadi prioritas. Pengembangan sumber daya manusia siber juga dinilai krusial melalui pelatihan masif, sertifikasi, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan industri.

Di sisi lain, kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas internasional perlu diperkuat mengingat ancaman siber bersifat lintas batas. Menghadapi ancaman yang semakin beragam, pendekatan proaktif seperti intelijen siber, simulasi serangan, dan audit berkala juga perlu diperluas.

“Dengan strategi terpadu ini, ketahanan siber nasional dapat meningkat sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Dan semua itu harus dikerjakan action bukan hanya sekedar wacana atau hanya jadi FGD saja,” tandas Heru.