Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap investasi ke luar negeri dengan memberlakukan aturan Keamanan Nasional mulai 1 Juli 2026.

AFP melaporkan penerapan regulasi keamanan nasional bagi investasi ke luar negeri dilakukan di tengah meningkatnya persaingan teknologi dengan Amerika Serikat (AS).

Aturan baru yang pertama kali diumumkan pada 1 Juni tersebut memberikan kerangka hukum yang sangat luas bagi pemerintah untuk memengaruhi arus modal dan transfer tenaga kerja lintas batas China.

Regulasi itu menyatakan bahwa investasi ke luar negeri harus mematuhi 'konsep keamanan nasional secara menyeluruh', sekaligus berupaya 'menyeimbangkan pertimbangan domestik dan internasional'.

Kerangka aturan baru tersebut juga memberi kewenangan kepada pemerintah China untuk meninjau investasi atau transfer yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional.

Beijing memandang sektor-sektor seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor (chip komputer), dan teknologi hijau, sebagai bidang yang sangat penting baik secara ekonomi maupun strategis. Negeri Tirai Bambu tersebut juga berkomitmen mendorong pengembangan sektor-sektor itu di dalam negeri.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pembatasan yang sebelumnya berlaku untuk transfer lintas batas tidak hanya mencakup barang dan data, tetapi juga ekspor jasa, termasuk pengiriman tenaga ahli teknis ke luar negeri maupun penyelenggaraan pelatihan di luar negeri.

Dewan Negara China (State Council) berdalih aturan keamanan nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat investasi ke luar negeri.

Namun, sebagian investor khawatir kebijakan tersebut akan membatasi kemampuan ekosistem teknologi China yang berkembang pesat untuk mengakses pasar global.

Beijing selama ini kerap memandang transaksi lintas negara dengan penuh kehati-hatian. Pada April lalu, badan perencana ekonomi tertinggi China menggagalkan upaya pemilik Facebook, Meta Platforms, untuk mengakuisisi startup AI Manus, yang dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan di China tetapi kini berbasis di Singapura.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China (US-China Economic and Security Review Commission) menyatakan langkah China tersebut memperkuat tren yang telah mereka amati selama beberapa bulan terakhir.

Mei lalu, Komisi bipartisan itu memperingatkan seperti yang sering terjadi pada Undang-undang terkait keamanan nasional China, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menciptakan risiko tambahan bagi perusahaan asing.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai wilayah Indonesia serta kesiapan Polri dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026.

Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis.

Dalam pertemuan itu, Kapolri melaporkan kondisi terkini keamanan nasional dan berbagai langkah yang terus dilakukan Kepolisian Republik Indonesia guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

“Kapolri melaporkan perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional,” tulis Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain menyampaikan laporan situasi kamtibmas, Kapolri juga melaporkan kesiapan jajaran Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang akan diperingati dalam waktu dekat.

“Kapolri juga menyampaikan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026,” lanjut Teddy.

Menurutnya, berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan telah dipersiapkan Polri untuk memeriahkan peringatan tersebut sekaligus mempererat hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat.

“Berbagai kegiatan bhakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat,” tandas Teddy.

Bisnis.com, BATAM — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, meminta agar usulan penambahan negara penerima Bebas Visa Kunjungan (BVK) dievaluasi secara matang dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Hendarsam, kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih relevan dan cukup untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Penambahan negara penerima bebas visa, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip selektif serta mempertimbangkan asas timbal balik atau resiprokal.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan pengalaman Indonesia pada 2016 menunjukkan bahwa pemberian BVK kepada 156 negara tidak secara signifikan meningkatkan devisa negara. Sebaliknya, setelah kebijakan tersebut diperketat, pendapatan dari sektor terkait justru mengalami peningkatan.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga menyoroti kualitas wisatawan yang masuk ke Indonesia. Menurut Hendarsam, sejumlah wisatawan asing yang memanfaatkan fasilitas bebas visa tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal karena cenderung menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya kuantitas wisatawan, tetapi juga kualitas dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Hendarsam menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menghadapi berbagai persoalan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pelanggaran keimigrasian dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban serta keamanan.

Dari sisi kedaulatan ekonomi, Ditjen Imigrasi juga mencermati adanya fenomena WNA yang mulai memasuki sektor-sektor pekerjaan yang semestinya menjadi ruang bagi tenaga kerja lokal.

Menurutnya, kebijakan visa juga harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan antarnegara. Pasalnya, warga negara Indonesia umumnya masih harus melalui proses dan biaya tertentu ketika mengajukan visa ke berbagai negara tujuan.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," katanya.

Lebih lanjut, Hendarsam menilai aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dia mencontohkan munculnya isu peringatan perjalanan (travel warning) terhadap sejumlah destinasi wisata yang dapat memengaruhi minat wisatawan mancanegara.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga agar wisatawan berkualitas merasa aman dan nyaman berkunjung ke Indonesia.

Selain faktor keamanan, kesiapan infrastruktur juga menjadi pertimbangan utama. Hendarsam mengibaratkan perluasan BVK seperti membuka keran air yang lebih besar, sementara kapasitas infrastruktur pendukung, termasuk pengawasan dan transportasi, belum sepenuhnya siap.

"Kalau kerannya dibuka lebar tetapi pipanya masih kecil, arus yang masuk tidak akan terserap dengan baik. Karena itu, perlu ada kesiapan yang matang sebelum kebijakan diperluas," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa kebijakan bebas visa ke depan harus tetap mengutamakan prinsip selective policy guna menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan, keamanan nasional, dan kepentingan ekonomi Indonesia.

JAKARTA - Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) bersama dengan Crest International menandatangani kesepakatan pengembangan standar, peningkatan kapasitas talenta, dan penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan di sela-sela UK–Indonesia Bilateral Meeting on Digital Economy and Cybersecurity yang berlangsung di London.

Ketua Umum ADIGSI Firlie Hanggodo Ganinduto mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses pengembangan kompetensi bagi talenta dan pelaku industri keamanan siber nasional.

"ADIGSI berkomitmen mendorong pertumbuhan industri keamanan siber Indonesia. Karena itu, kami memandang kolaborasi dengan Crest International sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi talenta nasional sekaligus memperluas akses menuju pasar global" kata Firlie, Rabu (10/6/2026).

Menurut Firlie, nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti melalui sejumlah program kerja, antara lain penguatan standar industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, pengembangan jalur akreditasi, serta penguatan kapabilitas pelaku industri keamanan siber di Indonesia.

Firlie menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sektor keamanan siber nasional yang terus berkembang seiring percepatan transformasi digital.

CEO Crest International Nick Benson mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat di kawasan Asia Pasifik. Menurut Nick, hal tersebut turut meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan kapasitas dan standar keamanan siber.

Lihat video: Kapolri Tindak 3.331 Kejahatan Siber dan 1.611 Kasus Judol Sepanjang 2024



"Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen Crest untuk mendukung pengembangan standar, kompetensi, dan profesionalisme industri keamanan siber di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem digital yang semakin aman dan terpercaya," ujar Benson.

Selain dengan Crest International, ADIGSI juga menandatangani nota kesepahaman dengan TechUK dan ADS Group. TechUK merupakan asosiasi perdagangan teknologi di Inggris yang memiliki lebih dari 1.100 anggota, sedangkan ADS Group mewakili sektor kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan antariksa di Inggris Raya.

Kedua kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan jejaring industri serta penjajakan peluang kolaborasi antara pelaku usaha dan organisasi teknologi di Indonesia dan Inggris.

Penandatanganan berbagai kerja sama tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah serta Director for Infrastructure and Technology, Department for Business and Trade United Kingdom Rodney Berkeley.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan kondisi keamanan nasional tetap kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global mendapat apresiasi publik.

Survei tersebut mencatat sebanyak 77,8% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan negara. Keberhasilan pemerintah menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang turut menopang kepuasan dan kinerja pemerintah secara makro. “Pemerintah juga dinilai sangat berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (80,0%) dan stabilitas keamanan (77,8%),” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, Minggu (7/6/2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, sejumlah sektor strategis turut memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Selain keamanan, publik juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan menjaga persatuan nasional.

Data survei menunjukkan tingkat apresiasi terhadap pelayanan kesehatan mencapai 75,1%. Sementara keberhasilan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh penilaian positif sebesar 77,4%, serta keamanan nasional sebesar 77,8%.

Penguatan posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik internasional juga dinilai menjadi faktor penting yang menopang optimisme publik. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor maritim.

Salah satu upaya tersebut tercermin melalui perluasan kerja sama keamanan maritim dengan Jepang. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur laut sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perdagangan dunia.

Sejumlah kajian juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang berperan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan diplomasi yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan regional.

Tak hanya pada aspek keamanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat. “Jika dianalisis secara sektoral, kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan (75,4%), pertahanan & keamanan (74,5%), serta pendidikan (72,5%),” lanjutnya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Stabilitas penilaian publik di berbagai sektor juga memperlihatkan keberlanjutan capaian pembangunan yang tetap terjaga. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

“Ini adalah modal sosial politik yang cukup kokoh dan patut diapresiasi. Pemerintah Prabowo-Gibran menjaga tren dari pemerintah sebelumnya dalam 5 bidang kinerja terbaik yaitu, kesehatan, pertahanan & keamanan, pendidikan, sosial budaya, politik & stabilitas nasional,” tandasnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (2/6/2026) yang memberikan pemerintah akses lebih awal terhadap model kecerdasan buatan (AI) terbaru guna menilai risiko keamanan siber dan melindungi infrastruktur kritis.

Perintah eksekutif itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah dan pelaku pasar keuangan terhadap risiko keamanan dari model AI seperti Mythos milik Anthropic.

Melansir CNN International, Rabu (3/6/2026), pemerintah meminta perusahaan AI secara sukarela membagikan model baru yang dinilai memiliki kemampuan siber tingkat lanjut kepada pemerintah hingga 30 hari sebelum akses diberikan kepada mitra lain.

Trump sejatinya dijadwalkan memperkenalkan perintah eksekutif tersebut hampir dua pekan lalu. Namun, penandatanganannya ditunda hanya beberapa jam sebelum seremoni resmi digelar.

Draf awal perintah eksekutif pada Mei yang diperoleh menunjukkan adanya periode peninjauan lebih panjang, yakni 90 hari. Sejumlah sumber di industri AI mengatakan bahwa banyak perusahaan lebih memilih periode peninjauan yang lebih singkat mengingat perkembangan model AI berlangsung sangat cepat.

Dalam pertemuan pada Senin antara penasihat utama Trump dan pejabat kabinet disebut menjadi faktor yang mendorong lolosnya versi terbaru kebijakan tersebut, menurut sumber yang mengetahui pembahasan itu.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif tersebut mencerminkan “pendekatan masuk akal Trump dalam berkolaborasi dengan industri untuk menyeimbangkan inovasi dan keamanan, sekaligus memperkuat dominasi global Amerika Serikat di bidang AI dan keamanan siber.”

Kebijakan itu juga meminta lembaga keamanan nasional meningkatkan pertahanan keamanan siber melalui pembentukan “cybersecurity clearinghouse.”

Menariknya, perintah eksekutif tersebut menegaskan bahwa tidak ketentuan mengenai pembagian model AI secara sukarela sebelum peluncuran yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan untuk menciptakan lisensi pemerintah wajib, pra-persetujuan, atau persyaratan perizinan.

Sejumlah perusahaan AI besar terlibat langsung dengan Gedung Putih dalam penyusunan kebijakan tersebut. Salah satunya Anthropic, yang sebelumnya masuk daftar hitam Pentagon dan dinilai sebagai “risiko rantai pasok” setelah terjadi perselisihan terkait guardrail pada model AI-nya yang digunakan dalam sistem militer rahasia.

Dalam pernyataannya, Chief Global Affairs Officer OpenAI Chris Lehane menyebut perintah eksekutif itu sebagai langkah penting dan menegaskan bahwa keselamatan dan inovasi harus berjalan beriringan untuk memastikan kepemimpinan berkelanjutan AS di bidang AI.

“Seiring kemampuan AI terus berkembang, kami percaya kerangka keselamatan yang efektif harus terus dikembangkan melalui institusi demokratis, dengan masukan dari keahlian teknis dan berbagai pemangku kepentingan, guna mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Lehane seperti dikutip CNN International.

CEO OpenAI Sam Altman dijadwalkan menghadiri pertemuan di Gedung Putih dan dengan sejumlah anggota Kongres pada Rabu, menurut sumber yang mengetahui agenda tersebut kepada CNN. Namun, sumber itu tidak menjelaskan topik pembahasannya.

“Perintah eksekutif ini merupakan langkah penting untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi keamanan publik Amerika. Kami menyambut baik upaya pemerintah ini,” kata Presiden Microsoft Brad Smith dalam pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan bakal terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Juru Bicara Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan penguatan alutsista ini dilakukan menjaga kedaulatan wilayah serta menjawab tantangan keamanan yang semakin dinamis.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan armada pertahanan udara, seperti penambahan pesawat tempur Rafale untuk TNI Angkatan Udara.

"Kehadiran alutsista modern seperti jet tempur Rafale, radar pendeteksi ancaman, dan sistem pertahanan terbaru menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dan terjaga," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan pesawat tempur Rafale merupakan alutsista multi-role yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawasan udara, pertahanan wilayah, hingga mendukung operasi strategis lainnya.

Adapun, penguatan ini juga dilandasi oleh luasnya wilayah udara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan sistem pertahanan yang modern dan terintegrasi untuk memastikan keamanan nasional tetap aman dan terjaga.

Ditambahkan Rico, penguatan kemampuan pertahanan udara dilakukan tidak hanya melalui pengadaan pesawat tempur modern, tetapi juga pengembangan radar pendeteksi ancaman dan sistem pertahanan pendukung lainnya.

"Ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas kawasan, dan memastikan pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan," tutur Rico.

Di lain sisi, kata Rico, memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan negara, kerja sama pengadaan alutsista modern turut membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.

"Pertahanan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan penambahan alutsista tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Menurut Prabowo, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal terhadap berbagai potensi ancaman. “Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak



Prabowo juga menyoroti dinamika geopolitik dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan menjamin kedaulatan bangsa.

“Tapi, kita lihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional demi menjaga keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” imbuhnya.

Kehadiran Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia, baik dalam operasi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Sementara kehadiran Falcon 8X mendukung mobilitas strategis dan misi pengawasan.

Di sisi lain, A400M MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik serta pengisian bahan bakar di udara untuk operasi jarak jauh. Adapun Radar GCI GM403 berperan penting dalam sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara nasional guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

JAKARTA - Semakin tingginya serangan siber menjadi alarm Indonesia tak bisa lagi menunda pembentukan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (UU KKS). Tanpa UU KKS sebagai payung hukum, koordinasi antarlembaga saat terjadi krisis siber akan terus mengalami jalan buntu.

Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib mengatakan, Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial di tengah gemuruh transformasi digital. Serangan siber bukan lagi sekadar gangguan teknis sporadis, melainkan ancaman nyata yang menyasar jantung pertahanan dan urat nadi ekonomi nasional.

Ia mengingatkan situasi keamanan siber di Tanah Air sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Anomali trafik yang mencapai ratusan juta serta serangan terhadap infrastruktur strategis, mulai dari sektor energi hingga perbankan menjadi bukti bahwa benteng digital Indonesia sedang diuji habis-habisan. 18 Juta Serangan Siber Mengguncang Asia Tenggara, Indonesia Diserang 3 Juta Kali

”Kita tidak sedang menghadapi peretas amatir, tapi seringkali aktor-aktor terorganisir yang mampu melumpuhkan layanan publik dalam sekejap. Ini adalah alarm keras bagi kedaulatan kita di ruang siber," kata Ridlwan, Selasa (11/5/2026) malam.

Menurut Ridlwan, kerentanan ini semakin diperparah oleh absennya payung hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem digital nasional.

Tanpa satu payung hukum yang solid, koordinasi antarlembaga akan terus menemui jalan buntu saat krisis siber terjadi. ”Kita butuh lebih dari sekadar protokol teknis. Kita butuh mandat konstitusional melalui UU KKS. UU ini adalah instrumen vital untuk mengatur tata kelola, perlindungan data, hingga penegakan hukum di wilayah abu-abu digital kita," tegasnya.

Menanggapi dinamika di parlemen, Ridlwan memberikan dukungan penuh kepada DPR untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU KKS yang kini telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas. Langkah politik tersebut dinilanya sebagai investasi strategis bagi masa depan keamanan nasional.

"DPR harus melihat ini sebagai isu darurat nasional yang melampaui sekat politik. Mengesahkan RUU KKS berarti memberikan kepastian rasa aman bagi jutaan warga negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional kita. Tidak ada alasan lagi untuk menunda," tandasnya.

Sebelumnya anggota Komisi 1 DPR RI Junico BP Siahaan (Nico Siahaan) optimistis RUU KKS dapat disahkan para periode kali ini. Ia menuturkan pemerintah dan DPR saat ini sependapat bahwa keberadaan UU KKS sangat mendesak. Selain semakin tingginya serangan siber di Indonesia saat ini, keberadaan artificial intelegent (AI) menambah potensi kerentanan di ruang digital.

"Ketahanan siber ini bagaimana sistem-sistem yang ada di Indonesia itu mendapatkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah ini akan meningkat nanti dengan adanya teknologi AI. Nobody is safe, semua bisa mendapatkan serangan-serangan ini. Dan percepatannya luar biasa," kata Nico usai diskusi bertajuk Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber' di Gedung Pascasarjana UI, Senin (11/5/2026).

Bayangkan, lanjut Nico, jika serangan ini menyerang instalasi listrik di Indonesia. Bukan hanya lampunya yang mati, tapi pelayanan-pelayanan publik. ”Bagaimana yang di rumah sakit, di ICU dan lain sebagainya. Jadi serangan-serangan siber ini sudah bisa masuk ke semua permasalahan-permasalahan yang paling basic. Jadi ini harus ada (UU KKS)," sambungnya.

Lebih lanjut Nico mengutarakan PDIP tegas akan menjadikan UU KKS selaras dengan berbagai hal, khususnya menyangkut hak-hak warga sipil dan demokrasi. Pengawasan yang baik perlu dilakukan agar BSSN sebagai leading sector keamanan siber tidak menjadi badan yang over control atau super body. Selain itu perlu adanya mandatory sehingga kementerian atau lembaga wajib melaksanakan rekomendasi dikeluarkan BSSN. 3 Surpres Dibacakan Puan di Rapat Paripurna, Ada soal RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Nico menyampaikan data menunjukkan sebanyak 5,5 miliar anomali trafik nasional di tahun 2025. Ironisnya dari miliaran serangan tersebut, 74,59% masyarakat justru tidak menyadari pernah menjadi korban kejahatan siber. Fakta terungkap juga menyebutkan banyak instansi belum memiliki tim tanggal siber dan hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan siber memadai. Singkatnya, respons terhadap notifikasi keamanan masih rendah.

Sementara Direktur Eksekutif di Catalyst Policy Works (CPW), Wahyudi Djafar mengingatkan tantangan terbesar dalam pengesahan UU KKS yaitu menyangkut ego sektoral lembaga atau instansi terkait. "Nah ini yang nanti mungkin jadi tantangan dalam proses pembahasan untuk memastikan sinkronisasi tidak hanya di level undang-undang tetapi antaraktornya," tuturnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) se-Indonesia untuk menciptakan rasa aman dan memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum kepada masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri pembukaan rapat kerja teknis (Rakernis) Reskrim di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

"Ini menunjukkan wujud komitmen kita untuk bersama-sama bersatu melaksanakan penegakan hukum yang menjadi perhatian khusus pemerintah dan juga memberikan rasa aman dan memberikan keadilan bagi masyarakat," kata Sigit.

Rakernis ini, kata Sigit juga bagian untuk meningkatkan profesionalisme dan penguatan kualitas serta kemampuan sumber daya manusia khususnya di fungsi Reskrim.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menekankan kepada jajaran Reskrim untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar-penegak hukum.

Menurut Sigit, hal itu wajib dilakukan untuk melahirkan penegakan hukum yang optimal agar sejalan dengan seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah. Di sisi lain juga kita menghadapi situasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah hukum baru yang tentunya harus kita antisipasi bersama," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menjelaskan, dengan terwujudnya profesionalisme dan sinergisitas yang kuat, bisa memberikan penegakan hukum yang tegas dan tuntas terhadap para pelaku-pelaku kejahatan yang membahayakan negara dan masyarakat.

"Dan juga tentunya bagaimana kita terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kelompok-kelompok rentan," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa tantangan tugas reskrim dewasa ini semakin berat. Apalagi, munculnya kejahatan transnasional yang terus berkembang ataupun melakukan modus baru untuk mencari celah.

Sementara, Sigit menyinggung soal KUHAP dan KUHP yang baru. Menurutnya, perlu ada penyesuaian di seluruh lini aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

"Tentunya harapan kita semua, kami semua bisa bekerja sama dengan seluruh APH untuk bisa memberikan harapan baru terkait dengan paradigma KUHP dan KUHAP yang baru yang tentunya banyak memberikan ruang keadilan restoratif di semua tingkatan, tidak hanya sekedar atributif. Dan semuanya tentunya perlu dipahami oleh seluruh anggota dan juga bagaimana kita memperkuat literasi kepada masyarakat," pungkas Sigit.

Dr. Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas)

PERTEMUAN terbatas yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Sabtu malam 2 Mei 2026, bukan sekadar rapat rutin.

Komposisi peserta yang didominasi aktor keamanan, mulai dari Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, para Kepala Staf Angkatan, hingga Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komposisi itu menunjukkan forum ini lebih menyerupai "ruang komando" ketimbang sekadar rapat koordinasi kabinet biasa.

Namun ada yang janggal, karena tidak ada Kepala Staf Kepresidenen Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman . Seharusnya aktivitas presiden menyertakan KSP sebagai perangkat strategis Kepresidenan. Apalagi sejak Oktober 2024, Dudung masuk dalam kelompok pakar strategi pertahanan dan industri pertahanan sekaligus Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional Presiden.

Hadir pula dalam rapat terbatas itu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Dirut Pindad Sigit Puji Santosa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Di tengah narasi resmi yang menyinggung pendidikan dan hilirisasi, justru menarik untuk membaca lapisan politik di balik agenda tersebut.

Keamanan dan Situasi Global

Pertama, pertemuan ini mencerminkan konsolidasi sektor pertahanan dan keamanan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kian cair.

Dunia pascakonflik kawasan Timur Tengah dan ketegangan di jalur perdagangan global menuntut Indonesia mampu menjaga stabilitas domestik secara ekstra.

Dengan mengumpulkan para aktor kunci keamanan dalam satu forum informal di Hambalang, atau kediaman pribadi presiden, sarat simbol kontrol personal.

Prabowo ingin memastikan satu hal, yakni garis komando tetap solid dan respons negara terhadap potensi krisis berjalan terpadu.

Dalam konteks ini, Hambalang bukan sekadar lokasi, melainkan simbol sentralisasi kendali. Ini mengingatkan pada gaya kepemimpinan yang menekankan kedekatan personal dan loyalitas dalam pengambilan keputusan strategis.

Ekonomi Instrumen Kedaulatan

Kedua, pembahasan hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari perspektif keamanan nasional. Prabowo tampaknya melihat proyek hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan instrumen geopolitik. Inilah cara Indonesia mengamankan posisi dalam rantai pasok global.

Kehadiran Dirut Pindad dalam forum ini mengisyaratkan keterkaitan antara industrialisasi dan penguatan industri pertahanan.

Artinya, hilirisasi tidak hanya berbicara soal nikel atau sumber daya alam, tetapi juga tentang kemandirian strategis, termasuk dalam produksi alutsista.

Dengan kata lain, agenda ekonomi dan pertahanan mulai dilebur dalam satu kerangka besar, yaitu: kedaulatan nasional berbasis produksi domestik.

Pendidikan Bingkai Ketahanan Nasional

Menariknya, isu pendidikan juga masuk dalam agenda. Namun, dalam forum dengan dominasi aktor keamanan, pendidikan kemungkinan besar tidak dibahas dalam perspektif normatif semata.

Kehadiran Mendikti Saintek Brian Yuliarto menunjukkan pemerintah mulai menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari ekosistem strategis negara. Terutama dalam pengembangan teknologi, riset, dan sumber daya manusia untuk mendukung industri dan pertahanan.

Dengan demikian, pendidikan diposisikan bukan hanya sebagai layanan publik, tetapi sebagai fondasi kekuatan negara di masa depan.

Lingkaran Dalam dan Kepercayaan

Aspek lain yang tidak kalah penting, siapa saja yang diundang? Selain aktor formal, terlihat pula figur seperti Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang selama ini dikenal berada dalam lingkaran dalam kekuasaan.

Ini menunjukkan pengambilan keputusan strategis tidak semata berbasis struktur formal kabinet, tetapi juga jaringan kepercayaan (inner circle). Dalam politik, inilah mekanisme klasik untuk memastikan loyalitas dan efektivitas eksekusi kebijakan.

Namun, model seperti ini juga mengandung risiko, yakni potensi penyempitan perspektif dan minimnya check and balance dalam proses pengambilan keputusan.

Pesan Politik ke Publik

Secara simbolik, pertemuan di Hambalang juga mengirim pesan politik yang kuat. Pertama, menunjukkan Presiden Prabowo memegang kendali langsung atas isu-isu strategis. Kedua, memberi sinyal kepada elite bahwa pusat gravitasi kekuasaan berada di tangan Presiden, bukan semata di institusi formal.

Di tengah dinamika politik domestik dan tantangan global, pesan ini penting untuk menjaga disiplin elite sekaligus menenangkan publik, negara berada dalam kontrol.

Penutup

Pertemuan di Hambalang memperlihatkan arah pemerintahan Prabowo Subianto yang semakin menekankan integrasi antara keamanan, ekonomi, dan pembangunan manusia dalam satu kerangka besar ketahanan nasional.

Namun, efektivitas pendekatan ini akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kontrol dan akuntabilitas.

Konsolidasi memang penting di masa penuh ketidakpastian, tetapi tanpa ruang kritik dan transparansi, bisa berubah menjadi sentralisasi yang kontraproduktif.

Kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, dalam konteks ini, bukan hanya tempat rapat saja, melainkan cermin dari bagaimana kekuasaan dijalankan dan arah negara sedang dibentuk.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Tujuannya untuk mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jambore Linmas pertama yang mengusung tema “Kolaborasi Jaga Negeri” yang digelar di Jakabaring Sport City pada 28–29 April 2026.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menyampaikan jambore ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas dan soliditas Satlinmas di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan Satlinmas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas lingkungan di tingkat desa dan kelurahan.

“Peran Satlinmas mungkin terlihat kecil, tetapi jangan salah, kecil-kecil cabe rawit. Mereka memiliki kontribusi nyata dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, pukul kentongan turut diangkat sebagai simbol kesukarelawanan masyarakat. Simbol ini mencerminkan semangat gotong royong warga dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri serta responsif terhadap berbagai potensi gangguan.

Lihat video: Diduga Kelelahan, Petugas Linmas di Purbalingga Meninggal Dunia Usai Jaga TPS



Menurut Safrizal, Jambore Linmas juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antaranggota dari berbagai daerah.

“Walaupun berasal dari kabupaten dan provinsi yang berbeda, kita bisa saling bertukar pengalaman, pengetahuan, maupun informasi. Sehingga kita bisa mengembangkan kemampuan Linmas di seluruh Indonesia secara terus menerus,” jelasnya.

Linmas merupakan organisasi berbasis pengabdian dan partisipasi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Linmas sebagai organisasi pengabdian masyarakat harus konsisten hadir memberikan kontribusi nyata dan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban.

Safrizal juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur Linmas, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran dan bencana. Oleh karena itu, anggota Linmas perlu dibekali kemampuan dasar yang memadai, tidak hanya dalam aspek trantibumlinmas, tetapi juga dalam penanganan bencana.

“Mereka harus mampu mengarahkan masyarakat saat evakuasi, memberikan pertolongan pertama, mencegah potensi kebakaran, hingga membantu pemadaman api dalam skala ringan. Selain itu, Linmas juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pengamanan pemilihan umum, serta berperan dalam kesiapsiagaan pertahanan pada kondisi darurat dan situasi tertentu,” ungkapnya.

Safrizal berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan perbaikan dalam pembinaan Satlinmas di seluruh Indonesia. “Kita terus berdoa, kita tidak diam, dan kita akan terus melakukan perbaikan di sana sini,” ujarnya.

Dengan semangat Jambore Linmas yang digelar untuk pertama kalinya ini, Ditjen Bina Adwil berharap lahir energi baru dalam memperkuat Satlinmas sebagai pilar penting dalam sistem keamanan berbasis masyarakat. “Kita gelorakan Satlinmas berdaya, Indonesia terjaga,” katanya.