JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyebut, industri dalam negeri mengalami kerugian akibat impor pelat timah (tinplate) dari China.

Adapun dumping merupakan tindakan menjual produk di negara lain dengan harga lebih rendah dari harga jual di negara asal.

Ketua KADI Frida Adiati, mengatakan pihaknya mulai menggelar penyelidikan peninjauan kembali (interim review) terhadap nominal bea masuk antidumping produk pelat timah dari China pada Selasa (9/6/2026).

“Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut,” kata Farida dalam keterangan resminya, Selasa.

Ia menyebut, penyelidikan ini menindaklanjuti aduan PT Latinusa Tbk yang mewakili industri dalam negeri.

Pemeriksaan bakal berlangsung selama 12 bulan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya peningkatan impor dari Tiongkok, baik secara absolut maupun relatif,” ujar Farida.

Produk pelat timah atau canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah masuk klasifikasi Harmonized System (HS) 7210.12.10 dan 7210.12.90.

Pemerintah telah memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap pelat timah dadi Tiongkok sejak 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2024.

Pemerintah mendapati sepanjang 2025 impor pelat timah secara keseluruhan naik 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama setahun itu, jumlah keseluruhan pelat timah yang diimpor mencapai 117.036 ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 59.378 ton pelat timah berasal dari China.

Kementerian Perdagangan mencatat, meski telah dikenai BMAD volume impor pelat timah dari China justru naik 43 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini, KADI telah melayangkan pemberitahuan kepada pihak terkait, termasuk pelaku industri Tanah Air, importir, eksportir, dan produsen dari Tiongkok yang dikenai BMAD.

KADI mendorong semua pihak terkait membagikan informasi, tanggapan, maupun permohonan dengar pendapat.

“Informasi ini juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Tiongkok,” tutur Farida.

JAKARTA, KOMPAS.com – Produk Cold-Rolled Stainless Steel Flat (CRSS) atau baja nirkarat canai dingin asal Indonesia resmi bebas dari Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang sebelumnya berpotensi dikenakan oleh Pemerintah Turkiye.

Kepastian ini diperoleh setelah otoritas Turkiye menghentikan penyelidikan antidumping pada 27 Desember 2025 tanpa menetapkan langkah pengamanan perdagangan terhadap produk Indonesia tersebut.

Keputusan tersebut menegaskan daya saing industri baja Indonesia di pasar global.

Keputusan Otoritas Turkiye

Penghentian penyelidikan antidumping itu tertuang dalam Laporan Akhir Penyelidikan Anti-Dumping yang dirilis otoritas Turkiye, yakni Anti-Dumping and Subsidies Bureau, pada 27 Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, otoritas Turkiye menyimpulkan bahwa impor CRSS dari Indonesia dilakukan dengan tingkat dumping yang tidak signifikan (de minimis) serta tidak menimbulkan kerugian materi bagi industri dalam negeri Turkiye.

Turkiye sebelumnya memulai penyelidikan antidumping terhadap produk CRSS pada 28 Juni 2024 yang mencakup impor dari Indonesia dan Tiongkok.

Meski ditemukan indikasi dumping terhadap produk asal Indonesia, besarannya dinilai berada di bawah ambang batas dan tidak berdampak pada kondisi industri domestik Turkiye.

Respons Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai hasil ini mencerminkan daya saing industri nasional sekaligus efektivitas pemerintah dalam mengawal isu perdagangan internasional.

Mendag Budi optimistis keputusan ini akan memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk baja nirkarat Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia aktif memonitor dan mengawal proses penyelidikan yang berjalan selama 18 bulan tersebut untuk memastikan otoritas Turkiye menerapkan kaidah perhitungan dumping yang objektif dan sesuai ketentuan internasional.

"Kami bersyukur hasil penyelidikan ini berpihak pada Indonesia dan membuktikan bahwa produk baja nirkarat nasional diperdagangkan secara adil. Keberhasilan ini sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor baja nirkarat ke Turkiye dan kawasan sekitarnya,” ujar Mendag Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/1/2026).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Tommy Andana, mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pelaku usaha nasional selama proses penyelidikan berlangsung.

“Kooperatifnya produsen baja nirkarat Indonesia dalam menyampaikan data dan informasi yang akurat menjadi faktor krusial. Hal ini menunjukkan bahwa industri nasional memiliki tata kelola yang baik dan siap bersaing di pasar global secara adil,” tegas Tommy.

Metode Perhitungan Dumping

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul menyebut, penyelidikan antidumping produk baja nirkarat kerap beririsan dengan isu distorsi pasar bahan baku yang dapat memengaruhi metode penghitungan dumping.

“Dalam penyelidikan ini, kami melihat bahwa otoritas Turkiye menerapkan metode perhitungan dumping secara konsisten dan berbasis data perusahaan tanpa menggunakan isu distorsi pasar sebagai dasar perubahan metodologi. Pendekatan yang objektif ini layak mendapatkan apresiasi,” imbuh Reza.

Kinerja Ekspor ke Turkiye

Nilai ekspor CRSS Indonesia ke Turkiye menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada 2020, ekspor CRSS tercatat sebesar 21,9 juta dollar AS dan meningkat menjadi 31,2 juta dollar AS pada 2021.

Ekspor kembali naik menjadi 37,6 juta dollar AS pada 2022 dan 66,8 juta dollar AS pada 2023. Lonjakan tajam terjadi pada 2024 dengan nilai ekspor mencapai 108,6 juta dollar AS.

Sementara itu, hingga kuartal III-2025, ekspor produk CRSS Indonesia ke Turkiye tercatat sebesar 66,2 juta dollar AS.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk cold-rolled stainless steel flat (CRSS) atau baja nirkarat canai dingin asal Indonesia resmi terbebas dari ancaman pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) oleh Pemerintah Turki.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, hasil ini adalah cerminan daya saing industri nasional sekaligus efektivitas pemerintah dalam mengawal isu perdagangan internasional.

Ia optimistis keputusan ini akan memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk baja nirkarat Indonesia.

"Pemerintah Indonesia aktif memonitor dan mengawal proses penyelidikan yang berjalan selama 18 bulan tersebut untuk memastikan otoritas Turki menerapkan kaidah perhitungan dumping yang objektif dan sesuai ketentuan internasional," ujar Budi.

Ia mengatakan hasil penyelidikan ini berpihak pada Indonesia dan membuktikan bahwa produk baja nirkarat nasional diperdagangkan secara adil.

Menurutnya, keberhasilan ini sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor baja nirkarat ke Turki dan kawasan sekitarnya.

Capaian ini didapat setelah otoritas Turki menghentikan penyelidikan antidumping pada 27 Desember 2025 lalu, tanpa menetapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk Indonesia tersebut.

Keputusan penghentian penyelidikan antidumping tersebut tertuang dalam Laporan Akhir Penyelidikan Anti-Dumping yang dipublikasikan oleh otoritas Turki, yaitu Anti-Dumping and Subsidies Bureau, pada 27 Desember 2025.

Dalam keputusan tersebut, otoritas Turki menyimpulkan impor CRSS dari Indonesia dilakukan dengan tingkat dumping yang tidak signifikan (de minimis) serta tidak menimbulkan kerugian materi bagi industri dalam negeri Turki.

Turki resmi memulai penyelidikan antidumping terhadap produk CRSS pada 28 Juni 2024 yang mencakup impor dari Indonesia dan Tiongkok.

Dalam proses penyelidikan, otoritas Turki menilai, meskipun terdapat indikasi dumping terhadap produk asal Indonesia, besarannya berada di bawah ambang batas. Dengan demikian, temuan ini tidak berdampak pada kondisi industri domestik Turki.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tommy Andana mengatakan, keberhasilan Indonesia ini tidak lepas dari peran aktif pelaku usaha nasional dalam memenuhi seluruh kewajiban selama proses penyelidikan.

"Kooperatifnya produsen baja nirkarat Indonesia dalam menyampaikan data dan informasi yang akurat menjadi faktor krusial. Hal ini menunjukkan bahwa industri nasional memiliki tata kelola yang baik dan siap bersaing di pasar global secara adil," kata Tommy.

Sementara, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul menyebut, penyelidikan antidumping produk baja nirkarat kerap beririsan dengan isu distorsi pasar bahan baku.

Kondisi ini sering dijadikan dasar oleh otoritas negara mitra untuk menyesuaikan atau mengubah metode perhitungan dumping. Oleh karena itu, aspek ini menjadi area yang aktif diawasi oleh Pemerintah Indonesia sejak dimulainya penyelidikan.

"Dalam penyelidikan ini, kami melihat bahwa otoritas Turki menerapkan metode perhitungan dumping secara konsisten dan berbasis data perusahaan tanpa menggunakan isu distorsi pasar sebagai dasar perubahan metodologi. Pendekatan yang objektif ini layak mendapatkan apresiasi," jelas Reza.

Nilai ekspor CRSS Indonesia ke Turki menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada 2020, ekspor CRSS tercatat sebesar 21,9 juta dolar AS, meningkat menjadi 31,2 juta dolar AS pada 2021, kemudian naik lagi menjadi 37,6 juta dolar AS pada 2022 dan 66,8 juta dolar AS pada 2023.

Lonjakan tajam terjadi pada 2024 dengan nilai ekspor mencapai 108,6 juta dolar AS. Sementara itu, hingga kuartal III-2025, ekspor produk tersebut mencapai 66,2 juta dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP.

Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping).

Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat.

Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak.

Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

"Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak," terangnya.

Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China.

"Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi," ungkapnya.

Cilegon (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menyatakan komitmen memperkuat daya saing industri kimia hulu nasional dengan mendorong penghapusan tarif impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang menjadi bahan baku utama sektor petrokimia.

Langkah ini disebut penting untuk merespons tantangan kompetisi global dan menjaga keberlangsungan produksi industri dalam negeri.

Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti saat berada di PT Lotte Chemical Indonesia, Kota Cilegon, Banten, Jumat mengatakan tarif impor LPG menjadi salah satu hambatan mendasar dalam efisiensi biaya produksi industri petrokimia di Indonesia.

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan untuk meminta tarif LPG masuk 0 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencana ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengatasi ketidakseimbangan harga bahan baku impor di beberapa negara pesaing.

“Kalau kita lihat Thailand, Singapura, Malaysia, impor mereka itu zero, tidak dikenakan tarif impor,” kata Wiwik.

Menurutnya, kesenjangan tarif tersebut berdampak pada ketertinggalan harga produk petrokimia Indonesia di pasar global.

Selain usulan penghapusan tarif impor LPG, Kemenperin juga tengah mengajukan perlindungan perdagangan dalam bentuk anti-dumping atau trade remedies terhadap sejumlah produk petrokimia yang membanjiri pasar domestik.

“Kita juga sedang mengajukan anti-dumping sebagai trade remedies untuk produk-produk petrokimia,” ucapnya.

Wiwik menyebut pemerintah turut menindaklanjuti masukan industri mengenai insentif fiskal, khususnya perluasan tax holiday.

“Lotte ini menghasilkan 15 produk, tapi baru 7 produk yang dapat tax holiday. Kita masih berkomunikasi dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendorong agar produk lain juga masuk dalam proses review berikutnya,” ujarnya.

Ia menilai kunjungan legislatif memperkuat proses penyelesaian hambatan di lapangan. “Dari sisi eksekutif kita sudah koordinasi, tetapi akan lebih baik ketika ada dorongan dari legislatif,” kata Wiwik.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia resmi mencabut Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk kaca apung bening asal Indonesia.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Inovasi serta Menteri Sains Australia pada 30 September 2025.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai pencabutan BMAD menjadi sinyal positif bagi perluasan ekspor Indonesia ke Australia.

Ia menyebut hasil ini merupakan buah dari kerja sama erat antara pemerintah dan pelaku industri.

“Kami menyambut baik keputusan Australia yang mencabut BMAD untuk produk kaca apung bening Indonesia. Ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemerintah dan pelaku usaha,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, industri nasional siap memanfaatkan peluang baru itu dan berkomitmen memenuhi regulasi yang berlaku di Australia serta negara mitra dagang lainnya.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, menjelaskan produk kaca apung bening asal Indonesia telah terkena BMAD sejak 2011.

Pemerintah terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan bagi industri dalam negeri.

“Kami akan terus menjalin koordinasi erat dengan asosiasi, eksportir, serta perwakilan perdagangan di Australia untuk memastikan pemanfaatan optimal dari hasil positif ini dan memperkuat posisi ekspor Indonesia di pasar Australia,” kata Tommy.

Penyelidikan untuk mencabut BMAD dimulai pada 10 April 2025 setelah ada permohonan dari salah satu eksportir Indonesia.

Laporan akhir Komisi Anti-Dumping Australia pada 9 September 2025 menyebut produsen kaca apung bening di Australia, Oceania Glass, telah menghentikan produksi sejak 6 Maret 2025.

Komisi menyimpulkan kecil kemungkinan perusahaan itu akan kembali berproduksi dalam waktu dekat.

Karena itu, pencabutan BMAD dinilai tidak akan menimbulkan kerugian material di pasar domestik Australia.

Ekspor kaca apung bening Indonesia dengan kode HS 7005.29 dan 7006.00 ke Australia melonjak 410 persen pada periode Januari–Agustus 2025. Nilainya mencapai 643,8 ribu dolar AS, naik dari 126,2 ribu dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang 2024, total ekspor sektor ini tercatat sebesar 168,04 ribu dolar AS.