Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi.

“Pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi, bukan dengan perpindahan aset secara ekstrem,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelemahan rupiah berdampak secara langsung terhadap barang impor seperti gawai, barang elektronik, kendaraan dan suku cadang, obat tertentu, bahan makanan impor seperti gandum, kedelai, gula, susu, serta barang konsumsi rumah tangga yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Hal ini mengingat importir harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli barang yang sama dalam dolar AS.

Dalam hal ini, menurut dia, pelemahan rupiah dampaknya tak selalu langsung muncul di hari yang sama karena pelaku usaha biasanya masih punya persediaan lama, kontrak harga, atau sebagian menahan kenaikan harga agar konsumen tidak langsung turun.

Namun, jika pelemahan berlangsung lama, kenaikan biaya impor dinilai hampir pasti akan diteruskan ke harga jual secara bertahap.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah juga berdampak tidak langsung ke barang konsumsi sehari-hari melalui bahan baku, energi, biaya angkut, pupuk, pakan ternak, kemasan, dan biaya produksi.

“Jadi, barang yang terlihat lokal pun bisa ikut naik bila bahan bakunya masih mengandung komponen impor. Misalnya makanan olahan berbasis gandum, produk susu, daging tertentu, makanan kemasan, kosmetik, obat, sampai barang kebutuhan rumah tangga,” ungkap dia.

Dalam konteks Juni 2026, risiko ini dianggap makin relevan karena Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Mei 2026 naik menjadi 3,08 persen, dengan tekanan dari harga pangan bergejolak sebesar 6,24 persen dan harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07 persen, antara lain akibat penyesuaian LPG, Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan avtur yang sejalan dengan kenaikan harga energi global.

Kendati begitu, lanjutnya, tidak semua barang konsumsi akan naik dengan besaran yang sama. Barang dengan porsi impor tinggi dan persaingan terbatas biasanya lebih cepat naik. Adapun barang yang banyak diproduksi di dalam negeri dan pasokannya cukup biasanya lebih tertahan.

Untuk sembako, kata Josua, pelemahan rupiah bukan satu-satunya penentu harga karena faktor panen, distribusi, cuaca, stok pemerintah, dan kebijakan harga juga sangat menentukan.

Meninjau dari sisi daya beli, risikonya adalah masyarakat menjadi lebih selektif, seiring Survei Konsumen BI Mei 2026 masih menunjukkan keyakinan konsumen tetap kuat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 120,9, tetapi turun dari 123,0 pada April, sementara penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini juga turun menjadi 112,2 dari 116,5.

Penjualan eceran Mei 2026 juga diprakirakan masih terkontraksi 3,2 persen secara tahunan, walaupun membaik secara bulanan.

“Artinya, konsumsi belum jatuh, tetapi rumah tangga mulai lebih berhati-hati, terutama untuk barang sekunder dan barang tahan lama,” ujar Josua.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 5,75 persen juga perlu dilihat sebagai respons untuk menahan pelemahan rupiah dan mencegah inflasi impor melebar. Kebijakan ini dianggap tepat dari sisi stabilitas, tetapi ada konsekuensi ke biaya dana dan kredit.

Data asesmen suku bunga perbankan menunjukkan suku bunga kredit rupiah masih turun tipis, tetapi suku bunga kredit baru mulai meningkat karena penyesuaian risiko dan kondisi pendanaan perbankan. Hal ini berarti pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga bisa menekan rumah tangga dari dua arah sekaligus, yaitu harga barang impor naik dan biaya pembiayaan baru ikut lebih mahal.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Bea Cukai Tanjung Priok terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat arus barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah sebelumnya melakukan optimalisasi pemeriksaan jalur merah melalui penambahan personel pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan hingga malam hari, serta penyesuaian prosedur layanan, Bea Cukai kini memperluas kapasitas pelayanan dengan membuka tambahan lokasi pemeriksaan fisik di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja.

Penambahan lokasi pemeriksaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat penyelesaian kontainer yang masih menunggu proses pemeriksaan fisik. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Tanjung Priok dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional tanpa mengurangi kualitas pengawasan kepabeanan.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi, menyampaikan bahwa percepatan arus barang memerlukan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berada dalam rantai logistik.

"Kami tidak hanya melakukan peningkatan kapasitas layanan melalui penambahan lokasi pemeriksaan, tetapi juga menginisiasi koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses logistik. Percepatan arus barang memerlukan solusi yang dibangun bersama sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti sesuai peran masing-masing," ujarnya di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya percepatan arus barang, Bea Cukai Tanjung Priok juga menginisiasi serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain asosiasi trucking wilayah DKI Jakarta, importir produsen, asosiasi importir, asosiasi forwarder, pengelola depo peti kemas, serta pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan guna mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Melalui forum koordinasi tersebut, Bea Cukai Tanjung Priok mendorong setiap pihak untuk mengambil langkah sesuai peran dan kewenangannya masing-masing. Kepada asosiasi trucking, Bea Cukai mengimbau peningkatan kapasitas armada guna mendukung importir produsen yang memiliki jumlah kontainer cukup banyak dan masih tertahan di pelabuhan.

Dukungan sektor transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran proses logistik, khususnya terhadap kontainer yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), namun belum dapat keluar dari kawasan pelabuhan akibat keterbatasan ketersediaan truk pengangkut.

Selain itu, koordinasi dengan asosiasi importir, asosiasi forwarder, pengelola depo peti kemas, dan pengusaha TPS diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah percepatan sesuai fungsi masing-masing, mulai dari kesiapan dokumen, penyiapan sarana pendukung, hingga optimalisasi proses penanganan kontainer di area pelabuhan.

Bea Cukai Tanjung Priok menegaskan, kontainer yang telah memperoleh SPPB pada prinsipnya telah menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan dapat segera dikeluarkan dari kawasan pelabuhan. Oleh karena itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mengurangi penumpukan serta mempercepat distribusi barang ke tujuan akhir.

"Kami berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat sinergi dan mengambil peran aktif sesuai kewenangannya masing-masing. Dengan kerja sama yang baik, proses layanan kepabeanan dan arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan perdagangan dan industri nasional," ujar Adhang.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran di sektor ritel. Produk-produk yang bergantung pada impor, mulai dari fesyen, sepatu, tas hingga elektronik, berpotensi mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya pengadaan barang.

Pelaku usaha menilai dampak depresiasi rupiah belum sepenuhnya tecermin pada harga jual saat ini. Sebagian peritel masih mengandalkan stok lama yang dibeli dengan kurs lebih rendah. Namun, tekanan diperkirakan akan meningkat ketika persediaan tersebut habis dan pelaku usaha harus melakukan pemesanan baru dengan kurs yang lebih mahal.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan harga sejumlah barang ritel sebenarnya telah mengalami penyesuaian sejak awal tahun, salah satunya akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan stok barang menjadi lebih terbatas.

“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang import susah masuk. Barang import susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pelemahan rupiah akan makin terasa ketika pelaku usaha memasuki siklus pembayaran impor berikutnya.

“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.

Budihardjo memperkirakan tekanan harga berpotensi meningkat pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum menunjukkan perbaikan.

“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.

Sejauh ini, peritel masih berupaya menahan kenaikan harga melalui efisiensi, negosiasi dengan pemasok, serta peningkatan porsi produk lokal. Namun, ruang untuk menyerap kenaikan biaya dinilai makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlangsung lebih lama.

Pemerintah Cari Penyeimbang

Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, pemerintah berupaya menekan dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang konsumsi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan terhadap konsumen tidak makin besar.

“Kita lakukan pengawasan terus, kita antisipasi. Memang kita harapannya tidak naik,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Budi, salah satu cara untuk meredam tekanan kurs adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan devisa untuk impor dan penerimaan devisa dari ekspor.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong skema imbal dagang atau barter dengan sejumlah negara guna mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Salah satunya dilakukan dengan Filipina melalui pertukaran komoditas abaca dengan tekstil serta iron ore dengan baja senilai US$350 juta.

Dia berharap pola serupa dapat diperluas ke lebih banyak negara.

“Itu salah satu kita untuk mengurangi kebutuhan dolar, karena dengan imbal dagang bisa membantu itu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang relaksasi untuk sejumlah komoditas tertentu guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.

Dampak Tak Hanya pada Barang Impor

Ekonom menilai dampak pelemahan rupiah tidak terbatas pada barang impor jadi yang dijual di pusat perbelanjaan. Tekanan juga menjalar ke industri domestik yang masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hubungan antara pelemahan rupiah dan kenaikan harga barang ritel tergolong kuat.

“Memang korelasinya kuat, pelemahan rupiah ini terhadap kenaikan harga barang-barang di ritel. Bukan hanya dalam konteks dia harga barang konsumsi atau barang jadi impor. Tapi juga dalam barang-barang yang diproduksi di domestik tapi dia bergantung pada bahan baku dari luar,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Akibatnya, setiap pelemahan kurs akan langsung meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual.

Faisal juga menilai dampak terhadap konsumsi tidak akan merata. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih rendah cenderung lebih rentan mengurangi belanja ketika harga barang naik.

“Spending per kapita per bulannya itu Rp4 juta ke bawah. Itu gampang sekali turun karena dia sangat-sangat presensitif akan mengurangi pasti konsumsinya terhadap barang-barang yang mengalami kenaikan harga, termasuk karena pelemahan rupiah, nilai tukar,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga yang lebih luas, tidak hanya pada produk fesyen dan elektronik, tetapi juga barang kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor.

“Kalau hanya fashion masih bisa ditahan karena orang beli baju impor bukan tiap hari tetapi hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pangan impor seperti terigu,” ujarnya.

Esther menambahkan pelemahan rupiah juga menekan ruang fiskal pemerintah karena meningkatkan nilai kewajiban utang luar negeri dalam rupiah.

“Kondisi APBN juga bengkak karena utang luar negeri makin besar nilainya sehingga memperkecil ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi pasar karena belanja pemerintah juga harus ditekan,” kata Esther.

Menurutnya, sektor yang paling rentan menghadapi tekanan kurs adalah usaha yang mengandalkan barang jadi impor maupun bahan baku impor, terutama di industri fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga, dan mainan.

Di sisi lain, daya beli kelas menengah juga berpotensi tertekan akibat kombinasi kenaikan biaya hidup, beban utang, dan perlambatan pendapatan.

“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi barang impor dan bahan baku naik. Hal ini langsung diteruskan ke konsumen melalui lonjakan harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, dan elektronik,” ucapnya.

Karena itu, Esther menilai stabilisasi nilai tukar perlu diiringi langkah lain seperti penguatan disiplin fiskal, peningkatan ekspor, pengembangan sektor pariwisata, serta diversifikasi pasar ekspor agar tekanan terhadap perekonomian domestik tidak makin besar.

Bisnis.com, JAKARTA —Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia(Hippindo) mewanti-wanti potensi kenaikan harga sepatu-tas impor pada Juli 2026 seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan tekanan nilai tukar berdampak langsung pada struktur biaya barang impor. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus menahan kenaikan harga melalui berbagai cara, termasuk negosiasi dengan pemasok dan pengelola pusat perbelanjaan.

Budihardjo menyebut tekanan biaya paling terasa pada produk impor seperti fashion, sepatu, dan tas. Namun, sebagian pelaku usaha masih terbantu oleh stok lama serta peningkatan pembelian produk lokal.

Dia menjelaskan kenaikan harga di sektor ritel sudah terjadi sejak awal tahun, terutama akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan keterbatasan stok barang.

“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang impor susah masuk. Barang impor susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Hippindo menilai pelemahan rupiah juga berpengaruh pada biaya pengadaan barang baru ketika stok lama mulai habis, terutama saat jatuh tempo pembayaran impor.

“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.

Budihardjo bahkan mengingatkan tekanan biaya tersebut berpotensi makin terasa pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum stabil, seiring siklus pembayaran impor dan perputaran stok barang di ritel.

“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.

Selain faktor kurs, Hippindo juga menyoroti keterbatasan impor yang dinilai berdampak pada ketersediaan stok di pasar. Untuk itu, asosiasi meminta adanya kemudahan impor legal bagi pelaku usaha yang sudah memiliki jaringan ritel di dalam negeri agar arus barang lebih lancar.

“Kalau brand-brand yang sudah ada di mal, yang sudah banyak tenaga kerjanya, punya toko itu impor, kalaungajuinimpor, diberikanlah kemudahan dan sebebasnya, karena mereka begitu impornya masuk, mereka akan buka toko, ngisi stok,” terangnya.

Meski demikian, dia menegaskan pelaku ritel masih berupaya menahan kenaikan harga dengan melakukan efisiensi dan negosiasi dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Budihardjo menyebut kinerja penjualan ritel pada periode libur sekolah masih relatif stabil, meski tekanan biaya mulai meningkat di sejumlah kategori.

“Kalau kosmetik enggak turun ya, skincare naik ya penjualannya. Jadi ada yang turun, ada yang naik itu,” lanjutnya.

Untuk itu, Hippindo menilai pelaku usaha ritel saat ini masih berada dalam posisiwait and seesambil menunggu stabilisasi nilai tukar dan arah kebijakan stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini masih bisa kita tahan sampai bulan 7, kebijakan pemerintah kita tunggu, stimulus-stimulus kita tunggu. Turunkan stimulus, secepatnya ke bawah, sehingga bisa bergerak ekonomi lagi, [seperti] bantuan langsung tunai, diskon pajak, diskon pesawat, pajak-pajak dikurangi,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan layanan hingga 24 jam sehari setelah menemukan penumpukan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kondisi tersebut mulai dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri dan meningkatkan dwelling time di pelabuhan.

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya beberapa hari lalu, terdapat sekitar 3.000 dokumen yang harus diproses dan berkaitan dengan 3.100 kontainer yang tertahan di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Purbaya saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional di tengah meningkatnya volume impor dalam beberapa waktu terakhir.

Antrean mulai berkurang

Purbaya mengatakan, berbagai langkah perbaikan telah mulai dilakukan untuk mengurai kepadatan di pelabuhan. Jumlah dokumen yang tertunda disebut telah berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500.

Meski demikian, pemerintah menilai percepatan masih perlu dilakukan agar antrean dapat kembali ke level normal dan tidak mengganggu aktivitas logistik maupun pasokan industri.

Menurut dia, salah satu penyebab utama keterlambatan proses adalah meningkatnya jumlah barang yang masuk ke pelabuhan sehingga membebani kapasitas pelayanan yang tersedia.

"Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini," kata Purbaya.

Ia menegaskan Bea dan Cukai perlu menambah petugas dan menerapkan sistem kerja bergiliran selama 24 jam hingga jumlah antrean kembali ke kisaran normal, yakni sekitar 500 dokumen yang menunggu proses penyelesaian.

Lonjakan impor jadi pemicu

Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Keuangan, penumpukan tersebut diduga dipicu oleh lonjakan impor yang terjadi pada April 2026.

Purbaya menilai meningkatnya impor mencerminkan aktivitas ekonomi yang membaik. Namun, peningkatan arus barang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan layanan logistik agar tidak berubah menjadi hambatan baru bagi dunia usaha.

"Katanya begitu, impor yang tinggi di bulan April. Jadi kalau itu sih bagus, tapi kita harus siap. Nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan pelabuhan tidak menjadi bottleneck atau titik kemacetan dalam rantai pasok nasional ketika aktivitas ekonomi dan impor meningkat.

"Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal," tutur dia.

Purbaya juga membuka kemungkinan melakukan redistribusi sumber daya manusia dari kantor Bea Cukai di daerah lain apabila kebutuhan personel di Tanjung Priok meningkat.

"Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, Semarang, atau Banten," kata Purbaya.

Tinjau pemeriksaan barang impor

Dalam peninjauan tersebut, Purbaya melihat langsung proses pemeriksaan fisik sejumlah barang impor yang berada di kawasan pelabuhan.

Ia mengaku sempat membuka salah satu kontainer secara acak dan menemukan isi barang yang sesuai dengan dokumen yang dilaporkan importir.

"Saya nggak lihat satu-satu, tapi saya lihat ada bahan baku kulit, onderdil blender, ada lagi matras karet, yang terakhir marmer. Sejenis itu lah," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap nilai barang impor guna mengantisipasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Selain memeriksa kesesuaian fisik barang dengan dokumen impor, Kementerian Keuangan juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat sistem pengawasan kepabeanan dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam aktivitas impor.

Importir diduga membiarkan barang menumpuk

Selain lonjakan volume impor, Purbaya menemukan persoalan lain yang dinilai turut memperparah kepadatan di pelabuhan.

Menurut dia, terdapat kontainer yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses administrasi kepabeanan, tetapi tidak segera dikeluarkan oleh pemilik barang.

Akibatnya, kontainer tersebut tetap berada di kawasan pelabuhan selama berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.

"Ada satu lagi masalah bahwa barang yang sudah clear segala macam itu tidak diambil oleh importir dan ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah mereka biarkan saja di sini," kata Purbaya.

Ia menduga sebagian importir memilih membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya yang harus dibayar masih lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

Kemenkeu siapkan regulasi dan disinsentif

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi regulasi yang berlaku dan menyiapkan skema disinsentif bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barang di pelabuhan.

Purbaya telah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun aturan yang tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak memberatkan dunia usaha.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman untuk melihat regulasinya, membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar dia.

Menurut Purbaya, pemerintah akan terlebih dahulu menentukan batas dwelling time yang dianggap wajar sebelum menerapkan langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar bagi pelanggar.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk menambah beban pelaku usaha, melainkan memastikan kapasitas pelabuhan dapat dimanfaatkan secara optimal dan arus logistik nasional tetap berjalan lancar.

Kementerian Keuangan juga memastikan akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priok serta menyiapkan langkah tambahan apabila diperlukan guna mempercepat penurunan dwelling time, mengurai penumpukan kontainer, dan menjaga kelancaran pasokan bahan baku bagi sektor industri nasional.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Ungkap 3.000 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok, Bea Cukai Diminta Kerja 24 Jam

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga saat ini belum memengaruhi harga komoditas pangan impor di dalam negeri. Harga sejumlah komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri disebut masih berada dalam kisaran yang ditetapkan pemerintah.

Republika.co.id mengonfirmasi kondisi tersebut kepada Bapanas di tengah kekhawatiran bahwa tekanan nilai tukar dapat mendorong kenaikan harga pangan, terutama untuk komoditas yang sebagian besar kebutuhan nasionalnya dipenuhi melalui impor.

"Sampai dengan saat ini semua komoditas impor harganya masih normal sesuai HAP yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy melalui pesan singkat, Jumat (5/6/2026).

Sejumlah komoditas pangan masih bergantung pada impor. Salah satunya bawang putih yang sekitar 90 persen kebutuhannya dipenuhi dari luar negeri. Komoditas ini tidak memiliki Harga Acuan Penjualan (HAP) absolut sebagaimana beberapa komoditas pangan strategis lainnya.

Komoditas berikutnya adalah kedelai yang menjadi bahan baku utama industri tahu dan tempe nasional. Sekitar 70 hingga 80 persen kebutuhan kedelai masih dipenuhi melalui impor. HAP konsumen untuk komoditas ini ditetapkan sebesar Rp 12.000 per kilogram (kg).

Pemerintah juga masih mengimpor gula konsumsi untuk menutupi defisit produksi tebu domestik. HAP konsumen gula konsumsi ditetapkan sebesar Rp 15.500 per kg. Khusus wilayah Maluku, Papua, dan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), HAP konsumen mencapai Rp 16.500 per kg.

Komoditas lain yang masih bergantung pada impor adalah daging kerbau beku. Kebutuhan nasional untuk komoditas ini seluruhnya dipenuhi melalui impor dengan HAP konsumen sebesar Rp 80.000 per kg. Sejumlah komoditas lainnya yang juga masih mengandalkan pasokan luar negeri antara lain daging sapi segar maupun beku, gandum, serta beras khusus.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga menyebut pelemahan rupiah hingga kini belum berdampak pada harga bahan pokok di dalam negeri. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

"Belum, coba dicek di SP2KP, harganya stabil," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Budi, pasokan bahan pokok nasional masih terjaga sehingga gejolak nilai tukar belum memicu kenaikan harga pangan di pasar. Pemerintah terus mengawasi pergerakan harga dan distribusi guna memastikan ketersediaan barang tetap aman.

Ia mengakui pelemahan rupiah berpotensi memengaruhi harga sejumlah barang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor. Suku cadang kendaraan, oli, dan ban menjadi beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga akibat tekanan kurs.

"Ya, karena memang kondisinya lagi seperti ini," ujarnya.

JAKARTA - Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam dua bulan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran pada stabilitas ekonomi nasional. Meski memberikan keuntungan kompetitif bagi sektor ekspor, pelemahan rupiah ini menjadi ancaman serius bagi sektor manufaktur dan daya beli masyarakat luas.

Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dipicu oleh kombinasi kompleks antara faktor fundamental ekonomi Indonesia, ketidakpastian kebijakan domestik, faktor musiman, hingga tensi geopolitik global. Namun analisis terbaru menunjukkan bahwa rapuhnya fundamental ekonomi dan ketidakpastian kebijakan di dalam negeri justru memberikan pengaruh yang jauh lebih dominan dibandingkan sentimen eksternal.

Kondisi nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dolar AS mulai memberikan dampak nyata bagi sektor industri nasional. Kenaikan harga barang impor menjadi beban tambahan yang harus dipikul oleh perusahaan manufaktur di dalam negeri.

Aktivitas Pabrik di China Memburuk, Sinyal Peringatan bagi Ekonomi Dunia



"Nilai tukar memang bisa melemahkan perekonomian nasional, terutama dari sisi impor yang lebih mahal, yang akan menekan industri-industri yang banyak bergantung pada bahan baku impor, seperti industri farmasi, industri kimia, bahkan ini juga elektronika, otomotif, dan lain-lain," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Faisal mencatat adanya celah keuntungan bagi sektor ekspor yang produknya menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar global dibandingkan negara lain yang mata uangnya tidak terdepresiasi separah rupiah, seperti Ringgit Malaysia. Kendati demikian, keuntungan ekspor tersebut harus dibayar mahal oleh penurunan kesejahteraan konsumen domestik.

Pelemahan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha berskala besar, tetapi juga berdampak langsung pada kantong masyarakat luas. Konsumen kini harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan berbagai produk berbasis bahan baku luar negeri.

"Jangan lupa importir ini bukan hanya di industri ya, tapi juga konsumen yang menikmati bahan-bahan atau barang-barang impor. Jadi harganya lebih mahal, sehingga kemampuan membelinya juga turun, atau kalau memang mereka harus membeli, mereka membiayai dengan biaya lebih tinggi," tambah Faisal.

Melihat perkembangan terbaru, Faisal memprediksi rupiah akan sulit kembali ke level psikologis Rp16.000 jika ketidakpastian kebijakan ekonomi domestik tidak segera dibenahi. Meski institusi makroekonomi saat ini dianggap jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis moneter 1997/1998, buruknya tata kelola kebijakan ekonomi dalam beberapa pekan terakhir tetap menjadi alarm yang perlu diwaspadai.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah didorong untuk memperkuat pasokan valas di dalam negeri melalui optimalisasi konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan insentif yang memadai. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pemulihan kredibilitas fiskal sebagai akar utama stabilitas.

Untuk jangka pendek, pemerintah perlu mengoptimalkan pasokan valas melalui insentif Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih agresif. Namun, perbaikan fundamental tetap menjadi kunci utama agar rupiah tidak terus terjebak dalam kerentanan di masa depan.

"Dalam jangka panjang, kerentanan rupiah hanya dapat diatasi dengan memperbaiki struktur neraca pembayaran, mulai dari masalah ketergantungan pada ekspor komoditas, defisit pendapatan primer yang persisten, hingga problem dangkalnya pasar keuangan," tegas Faisal.

Tanpa perbaikan struktur ekonomi yang mendasar, rupiah akan terus menjadi mata uang yang rentan terhadap guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perbaikan struktur neraca pembayaran menjadi harga mati demi menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih tangguh.

Bisnis.com, JAKARTA --- Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi Permendag 31/2023. Salah satu usulan utama adalah kewajiban penandaan asal barang impor serta pembatasan promosi untuk produk impor yang dijual di marketplace.

Ekonom Digital Celios Nailul Huda menilai setidaknya terdapat lima poin yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam revisi Permendag 31/2023. Pertama, pemerintah perlu mewajibkan marketplace mencantumkan informasi asal barang atau origin of product secara rinci, termasuk identitas importir.

“Aturan ini untuk memberikan informasi pasti kepada publik bahwa barang ini berasal impor atau lokal. Tagging ini juga berfungsi untuk memberikan data pasti kepada pembuat kebijakan terkait dengan data barang impor/lokal di platform e-commerce,” kata Nailul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Kedua, selain informasi asal barang, Celios juga mengusulkan agar marketplace diwajibkan menampilkan informasi mengenai status halal maupun izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya untuk produk impor.

Menurutnya, konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kehalalan dan kandungan produk yang dibeli. Kewajiban tersebut dinilai semakin penting mengingat masih banyak produk impor yang dijual secara daring tanpa informasi yang memadai.

Usulan ketiga adalah penerapan pajak khusus terhadap barang yang dijual melalui platform e-commerce. Menurut Nailul, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan harga produk impor sehingga memberikan ruang perlindungan bagi industri dalam negeri.

“Pemberlakuan pajak khusus untuk barang yang dijual dalam platform e-commerce. Pajak khusus ini untuk menaikkan harga dari barang impor yang dijual di ecommerce sehingga melindungi produksi dalam negeri,” katanya.

Dia menambahkan kebijakan tersebut dapat diterapkan setelah sistem penandaan asal barang diberlakukan sehingga pemerintah memiliki basis data yang jelas mengenai produk impor yang beredar di marketplace.

Keempat, pemberlakuan minimal 30% penyediaan ruang etalase khusus bagi produk UMKM lokal di e-commerce. Kelima, pembatasan pemberian diskon dan promosi terhadap produk impor.

“Produk impor tidak layak untuk diberikan diskon baik diskon barang ataupun gratis ongkos kirim. Harga produk impor China jauh lebih murah, jadi tidak perlu ada diskon lagi untuk produk impor. Sama seperti pajak khusus, aturan ini bisa jalan setelah adanya tagging origin of product diberlakukan,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Jusuf Kuleh mengatakan, penguatan kurs dolar AS yang menyentuh level Rp 17.814 per dolar AS pada Jumat (29/5/2026) pagi, dapat menjadi berkah bagi daerah yang berbasis ekspor komoditas.

“Kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah bisa menjadi berkah bagi daerah yang berbasis ekspor komoditas, seperti Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengekspor batu bara, minyak bumi, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dan kelapa sawit, karena pembayaran menggunakan mata uang dolar AS,” kata Jusuf Kuleh di Samarinda, Kaltim, Jumat.

Menurut Jusuf, bagi para perusahaan tambang dan perkebunan di Kaltim, situasi saat ini laksana durian runtuh yang melipatgandakan keuntungan mereka dalam sekejap sehingga secara tidak langsung berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) melalui dana bagi hasil.

Namun, di sisi lain, kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah juga menyebabkan kenaikan atau inflasi barang impor. Kondisi itu juga dapat menyebabkan kenaikan biaya logistik dan transportasi sehingga otomatis menaikkan harga pangan di pasar tradisional baik di Samarinda, Balikpapan, maupun Penajam Paser Utara, Kaltim.

Apalagi, Kaltim bukan daerah produsen pangan utama sehingga sebagian besar pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang konsumsi masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Selain itu, proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dikebut di kawasan Kaltim juga terancam terkena imbas kenaikan dolar AS.

Jusuf Kuleh berharap Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar uang, termasuk di pasar spot, untuk menahan laju pelemahan kurs rupiah agar tidak menembus batas psikologis baru.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kaltim juga diharapkan bergerak cepat memanfaatkan momentum lonjakan pendapatan ekspor untuk mempertebal jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

“Rupiah yang kritis adalah ujian nyata bagi ketahanan ekonomi kita. Jika salah langkah dalam memitigasi risiko, angka Rp 17.900 pada Kamis kemarin dan menjadi Rp 17.800 Jumat ini bukan sekadar rekor temporal, melainkan pintu masuk menuju krisis ekonomi, maka harus diantisipasi,” kata Kuleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR mengungkap banyaknya pengaduan masyarakat terkait praktik perdagangan digital dan tata kelola marketplace yang dinilai merugikan konsumen maupun pelaku usaha domestik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo mengatakan DPR menerima banyak pengaduan masyarakat terkait praktik perdagangan digital. Salah satunya terkait tingginya potongan komisi di platform marketplace.

“Pengaduan tersebut antara lain berkaitan dengan tingginya potongan komisi marketplace, ini tinggi sekali, Bapak-Ibu,” kata Eko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Selain itu, terdapat pula keluhan mengenai pemblokiran akun penjual secara sepihak yang merugikan pelaku UMKM, hingga tertahannya dana hasil penjualan yang membuat arus kas pelaku usaha terganggu.

Dia juga menyoroti banjir produk impor yang menekan industri lokal serta lemahnya perlindungan konsumen dalam perdagangan digital dan perdagangan berjangka komoditi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital harus diiringi dengan penguatan regulasi, pengawasan yang efektif, serta perlindungan yang seimbang bagi konsumen, UMKM, dan pelaku usaha nasional agar ekosistem perdagangan digital dapat tumbuh secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tetapi juga mampu membangun ekosistem digital yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak pada kepentingan nasional.

Terlebih, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut transformasi ekonomi digital Indonesia berkembang pesat dan telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi, perdagangan digital, marketplace, social commerce, hingga aset digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan akses pasar, dan penguatan UMKM nasional.

Dia menilai lemahnya pengawasan perdagangan lintas batas hingga praktik perdagangan tidak sehat berpotensi menekan daya saing pelaku usaha domestik dan merugikan konsumen.

“Pengawasan terhadap barang impor yang dilakukan melalui e-commerce juga harus diperkuat, termasuk terkait kepatuhan terhadap standar halal, SNI, BPOM, dan juga tentunya keamanan produk,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai warga desa yang tidak menggunakan dolar AS disampaikan dalam konteks komunikasi yang lebih santai kepada masyarakat di pedesaan saat nilai tukar rupiah mengalami tekanan.

“Untuk menghibur rakyat saja waktu itu. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu itu, tidak apa-apa disampaikan seperti itu,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Purbaya, masyarakat tidak perlu salah memahami pernyataan Presiden. Ia menegaskan Presiden Prabowo memahami kondisi perekonomian nasional, termasuk dinamika nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS.

Ia menjelaskan penjelasan teknis mengenai kondisi ekonomi makro, seperti dampak inflasi barang impor (imported inflation), tidak selalu mudah dipahami masyarakat awam apabila disampaikan secara langsung.

Purbaya juga meminta masyarakat tetap tenang karena kondisi fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia dinilai masih terjaga dengan baik.

“Fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita juga baik. Besok saya akan menyampaikan penjelasan terkait APBN. Kondisi APBN kita tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah saat ini menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah (government spending), tetapi juga mendorong peran sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto kembali melayangkan pernyataan kontroversial dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini soal pelemahan nilai tukar rupiah. Prabowo menarasikan, anjloknya nilai tukar rupiah tidak memberi dampak riil bagi kehidupan masyarakat di pedesaan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS.

Pengamat Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik pernyataan RI 1 tersebut dengan menyinggung bahwa Prabowo perlu mempelajari topik pengantar ekonomi, yakni Economics 101.

Bhima menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah jelas memberikan dampak bagi masyarakat, tak terkecuali di pedesaan. Sebab, terkoreksinya Mata Uang Garuda akan membuat biaya hidup semakin tinggi.

“Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), harga BBM enggak naik gitu ya, juga subsidi LPG,” ujar Bhima saat dikonfirmasi Republika, Ahad (17/5/2026) lalu.

Permasalahannya, kata Bhima, Indonesia makin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan tahun 1998 ketika rupiah terjerembab akibat krisis finansial Asia. Ia menyebut, pada 1998, saat terjadi kenaikan tajam pada harga minyak tanah, masyarakat bisa beralih ke kayu bakar. Kondisi saat itu berbeda dengan kondisi hari ini.

“Tapi sekarang kayu bakarnya dari mana? Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah efek yang mematikan bagi LPG dan harga-harga kebutuhan pokok,” terangnya.

Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan masyarakat desa pasti akan terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena penggunaan barang-barang impor. Terus bergulirnya masuknya barang impor yang dibutuhkan masyarakat di tengah terkoreksinya rupiah secara otomatis akan memberi dampak pada harga-harga kebutuhan masyarakat.

“Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone-nya, kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuk pun, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah, juga akan terpengaruh. Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan,” jelasnya.

Bhima juga menyoroti dampak lebih luas dari pelemahan rupiah. Di antaranya meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menunjukkan kondisi bahaya terhadap perekonomian rakyat.

“Jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, (berpotensi terjadi) PHK massal. Desa akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa,” tegasnya.

Bhima menekankan, pernyataan Prabowo selaku pemimpin negara dalam menanggapi pelemahan rupiah sangat disayangkan. Prabowo dinilai perlu mengevaluasi gaya komunikasinya agar tidak menimbulkan ‘keributan’ di ruang publik.

“Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang yang harusnya di banyak negara pemimpin-pemimpinnya itu mempersiapkan kondisi yang terburuk dengan stimulus, mempersiapkan publik. Nah di Indonesia ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan,” ujarnya.