Bisnis.com, JAKARTA — RUU Perampasan Aset akan mengatur penyitaan aset milik tersangka atau terdakwa tanpa memperoleh kekuatan hukum tetap atau disebut non conviction based forfeiture.

Kepala Badan Keahlian DPR, Dwi Bayu Anggono mengatakan ada kriteria tertentu dalam perampasannya. Dwi menguraikan bahwa tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

"Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas," katanya saat rapat bersama Komisi III, Kamis (15/1/2026).

Kemudian perampasan aset tanpa putusan pidana juga harus memenuhi kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Menurutnya, nilai aset ini setelah timnya melakukan riset di Inggris maupun penanganan perkara di dalam negeri.

"Kami juga sudah melakukan perbandingan di Inggris ada kesamaan mengenai besaran aset kurang lebih hampir sama. Kita juga lihat perkara-perkara yang ditangani oleh KPK," jelasnya.

Dwi menguraikan bahwa RUU Perampasan Aset akan fokus membahas non conviction based forfeiture karena belum dijelaskan secara rinci. Sedangkan conviction based forfeiture sudah banyak dibahas di berbagai Undang-Undang.

Namun, katanya, perampasan aset tetap merujuk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mekanismenya akan diatur dalam RUU Perampasan Aset dalam pasal 10 dan pasal 11.

Dia menyatakan perampasan aset tanpa keputusan pidana diajukan oleh jaksa pengacara negara dan dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan jika kriteria dan perampasan aset terpenuhi.

"Hukum acara mengenai Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini," jelasnya.

Ketentuan hukum acara perampasan aset tanpa putusan pengadilan meliputi:

1. Penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan

2. Pemberkasan

3. Pengajuan permohonan perampasan aset

4. Pemanggilan

5. Pemeriksaan di sidang pengadilan

6. Putusan

7. Pelaksanaan putusan

8. Upaya hukum