Bisnis.com, JAKARTA — RUU Perampasan Aset akan mengatur penyitaan aset milik tersangka atau terdakwa tanpa memperoleh kekuatan hukum tetap atau disebut non conviction based forfeiture.

Kepala Badan Keahlian DPR, Dwi Bayu Anggono mengatakan ada kriteria tertentu dalam perampasannya. Dwi menguraikan bahwa tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

"Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas," katanya saat rapat bersama Komisi III, Kamis (15/1/2026).

Kemudian perampasan aset tanpa putusan pidana juga harus memenuhi kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Menurutnya, nilai aset ini setelah timnya melakukan riset di Inggris maupun penanganan perkara di dalam negeri.

"Kami juga sudah melakukan perbandingan di Inggris ada kesamaan mengenai besaran aset kurang lebih hampir sama. Kita juga lihat perkara-perkara yang ditangani oleh KPK," jelasnya.

Dwi menguraikan bahwa RUU Perampasan Aset akan fokus membahas non conviction based forfeiture karena belum dijelaskan secara rinci. Sedangkan conviction based forfeiture sudah banyak dibahas di berbagai Undang-Undang.

Namun, katanya, perampasan aset tetap merujuk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mekanismenya akan diatur dalam RUU Perampasan Aset dalam pasal 10 dan pasal 11.

Dia menyatakan perampasan aset tanpa keputusan pidana diajukan oleh jaksa pengacara negara dan dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan jika kriteria dan perampasan aset terpenuhi.

"Hukum acara mengenai Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini," jelasnya.

Ketentuan hukum acara perampasan aset tanpa putusan pengadilan meliputi:

1. Penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan

2. Pemberkasan

3. Pengajuan permohonan perampasan aset

4. Pemanggilan

5. Pemeriksaan di sidang pengadilan

6. Putusan

7. Pelaksanaan putusan

8. Upaya hukum

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset salah satu tersangka kasus CSR Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori (ST) usai memeriksa 8 saksi pada Selasa (28/10/2025).

Para saksi diperiksa di Polres Cirebon Kota. Budi mengatakan, penelusuran aset Satori adalah upaya lembaga antirasuah untuk memaksimalkan aset recovery yang akan menjadi milik negara.

"Penyidik meminta keterangan kepada para saksi terkait kepemilikan aset Tersangka ST," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).

Adapun delapan saksi yang diperiksa Sarifudin selaku Petugas protokol PPATS Kec. Palimanan; Suhandi selaku Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Sandi Natalusuma sebagai Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Deni Harman Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan

Kemudian, Suhanto selaku Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan; Mohammad Mu'min selaku pihak swasta; Abdul Mukti selaku pihak swasta; dan Kiki Azkiyatul selaku pihak swasta

Kasus CSR BI-OJK

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.