Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens bersama asosiasi di sektor pariwisata guna memastikan kesiapan menghadapi lonjakan kunjungan selama Libur Lebaran.

"Dengan fokus pada penguatan manajemen kepadatan (crowd control) dan pengaturan kapasitas sesuai daya tampung destinasi, khususnya pada kawasan yang berpotensi mengalami over capacity.," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Widiyanti menyampaikan Kemenpar melalui Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara telah melakukan koordinasi dengan asosiasi pariwisata dan agen perjalanan daring (OTA) seperti Traveloka, Tiket.com, Mister Aladin, Atourin, dan Djalanin.

Asosiasi Pariwisata yang diajak koordinasi meliputi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia​​​​​​​ (ASTINDO), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI​​​​​​​), Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agency​​​​​​​ (AITTA), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia​​​​​​​ (GIPI).

Kemudian Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (KEMBERIN), Perhimpunan Hotel dan Restoran INDONESIA (PHRI), dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI).

Koordinasi itu, lanjutnya, untuk menyiapkan program promosi produk pariwisata seperti promo tiket atraksi wisata, hotel, restoran, bundling paket wisata domestik, dan produk wisata lainnya dalam rangka menyambut libur Lebaran 2026.

Berikutnya kegiatan promosi business matching dan pameran Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara pada libur Lebaran 2026, antara lain dalam kegiatan Jogja Business Matching dan BBWI Travel Fair ‘Meraya Bersama’, Pameran pariwisata Bangga Berwisata di Indonesia dan Belanja di Indonesia Saja (BINA) Lebaran 2026.

BINA Lebaran 2026 itu berkolaborasi bersama Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo​​​​​​​) dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Melalui Deputi Bidang Pemasaran, Asosiasi Industri Pariwisata dan OTA diimbau agar menurunkan harga tiket sebesar 17 sampai 18 persen sesuai kebijakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

"Kebijakan tersebut berlaku untuk periode pembelian mulai tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 serta periode penerbangan 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026," ujar Widiyanti.

Widiyanti membeberkan upaya lain yang dilakukan seperti melakukan penguatan mitigasi bencana melalui pemutakhiran informasi cuaca, pengecekan kelayakan fasilitas dan wahana, kesiapan jalur evakuasi, serta koordinasi dengan institusi terkait.

Penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan (CHSE), kepatuhan terhadap SOP layanan, dan pengelolaan sampah yang terencana dan terawasi juga ditegaskan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengalaman wisatawan selama periode libur lebaran.

Pemerintah turut memastikan layanan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta maksimal dalam penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas setempat agar tercipta pengalaman wisatawan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam aktivitas berwisata dan bersilaturahmi pada liburan hari raya Idul Fitri 1447H atau 2026 kali ini.

Dia turut mengimbau para pelaku usaha untuk menerapkan pembatasan kunjungan, optimalisasi sistem reservasi, pengaturan arus masuk–keluar pengunjung, serta penambahan tenaga operasional dan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

"Kami percaya bahwa seluruh pelaku industri pariwisata akan maksimal dalam mengutamakan keselamatan, memberikan pelayanan prima serta mengelola kepadatan dan pengaturan kapasitas secara optimal dalam menghadapi lonjakan wisatawan nusantara pada destinasi wisata," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merespons pernyataan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang kecewa terhadap penghapusan asosiasi dari UU Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menyatakan kekecewaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengesahkan UU tersebut pada 2 Oktober 2025.

"Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang-Undang Pariwisata," jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

Pasalnya, tambah Hariyadi, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.

Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.

"Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama," jelasnya.

Merespons hal itu, Kemenpar menegaskan bahwa Perubahan Ketiga Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah hak inisiatif DPR RI dan dalam proses penyusunannya telah dibahas bersama Pemerintah dan Industri Kepariwisataan secara terbuka dan telah dilakukan berbagai rangkaian konsultasi publik.
Kemenpar juga memastikan adanya pelibatan asosiasi kepariwisataan yang tercantum dalam Bab IV Pasal 8 ayat (2) huruf j yang membahas ekosistem kepariwisataan.

"Dalam Bab VII Pasal 22 tercantum bahwa setiap pelaku usaha pariwisata berhak membentuk dan menjadi anggota asosiasi
kepariwisataan. Atas dasar tersebut maka asosiasi kepariwisataan dapat tetap berperan dalam membangun serta mengembangkan
pariwisata Indonesia," tulis Kemenpar dalam siaran pers, dikutip Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Kemenpar memastikan koordinasi dan hubungan kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata tetap dapat diatur secara lebih fleksibel melalui peraturan pelaksana ataupun mekanisme kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor pariwisata.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa UU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2 Oktober 2025.

"Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang - Undang Pariwisata," jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

Pasalnya, tambah Hariyadi, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.

Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.

"Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama," jelasnya.

Pada saat yang sama, Hariyadi menjelaskan bahwa Asosiasi Pariwisata yang sejak tahun 2012 telah membentuk GIPI sebagai Induk Organisasi sebagai amanah dari UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dan GIPI sudah banyak berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan bersama-sama pemerintah.

Atas hal itu, DPP GIPI berpandangan bahwa penetapan Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 2 Oktober 2025 menimbulkan keprihatinan dan sejarah kelam bagi industri pariwisata Indonesia.

"Rumah besar asosiasi di sektor pariwisata yang selama ini dimanfaatkan untuk kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata secara nasional guna membangun serta mengembangkan pariwisata tiba-tiba hilang dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025," tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Kamis (2/10/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 ini, yang salah satu agendanya menentukan keputusan parlemen atas RUU Kepariwisataan.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Dasco dalam rapat paripurna.

Anggota Dewan yang hadir menyambut pernyataan tersebut dengan seruan setuju, dilanjutkan oleh satu kali ketokan palu oleh Dasco.