Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa UU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2 Oktober 2025.

"Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang - Undang Pariwisata," jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

Pasalnya, tambah Hariyadi, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.

Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.

"Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama," jelasnya.

Pada saat yang sama, Hariyadi menjelaskan bahwa Asosiasi Pariwisata yang sejak tahun 2012 telah membentuk GIPI sebagai Induk Organisasi sebagai amanah dari UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dan GIPI sudah banyak berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan bersama-sama pemerintah.

Atas hal itu, DPP GIPI berpandangan bahwa penetapan Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 2 Oktober 2025 menimbulkan keprihatinan dan sejarah kelam bagi industri pariwisata Indonesia.

"Rumah besar asosiasi di sektor pariwisata yang selama ini dimanfaatkan untuk kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata secara nasional guna membangun serta mengembangkan pariwisata tiba-tiba hilang dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025," tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Kamis (2/10/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 ini, yang salah satu agendanya menentukan keputusan parlemen atas RUU Kepariwisataan.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Dasco dalam rapat paripurna.

Anggota Dewan yang hadir menyambut pernyataan tersebut dengan seruan setuju, dilanjutkan oleh satu kali ketokan palu oleh Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat wisata minat khusus (special interest tourism) seiring pergeseran tren global yang membuat wisatawan tidak lagi sekadar mencari hiburan, melainkan pengalaman yang lebih personal, autentik, dan bermakna.

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata minat khusus semakin mendapat perhatian besar dari para traveler. Indonesia punya potensi besar dalam pengembangannya.
Pergeseran preferensi wisata terlihat jelas dari yang sebelumnya berfokus pada destinasi populer dan aktivitas serba umum, menuju pengalaman perjalanan yang lebih personal, terkurasi, dan sesuai dengan minat serta hobi tertentu setiap individu.
Indonesia Tourism Outlook 2025/2026 mencatat adanya enam tren utama yang akan mendominasi perkembangan pariwisata di Indonesia, yaitu cultural immersion, eco-friendly tourism, nature and adventure-based tourism, culinary and gastronomy tourism, wellness tourism, serta bleisure atau perpaduan antara bisnis dan liburan.
Sejalan dengan tren tersebut, sejumlah destinasi diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2026. Bali diperkirakan tumbuh sebesar 75,44%, disusul Labuan Bajo 55,26%, kawasan Borobudur–Yogyakarta–Prambanan 48,25%, Lombok–Gili Tramena 30,70%, serta Raja Ampat 21,93%. Angka ini menunjukkan bahwa destinasi berbasis alam, budaya, dan pengalaman autentik tetap menjadi motor utama pertumbuhan pariwisata Indonesia ke depan.
Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, menyampaikan bahwa pariwisata alam dan bahari masih menjadi tulang punggung utama daya tarik Indonesia di mata wisatawan. Menurutnya, sektor ini secara konsisten mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Dalam catatannya, sekitar 75 persen wisatawan yang datang ke Indonesia menunjukkan minat pada wisata berbasis alam. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar bahkan mengarah pada wisata bahari, dengan sekitar 65 persen wisatawan memilih jenis wisata ini sebagai pengalaman utama selama berkunjung ke Indonesia.
Di balik besarnya minat tersebut, wisata bahari juga memegang peran penting dalam menopang industri pariwisata nasional. Subsektor ini berkontribusi sekitar 32–42 persen terhadap aktivitas ekonomi pariwisata, sekaligus menyumbang sekitar 1,5–2 persen terhadap PDB nasional. Dia berharap tren wisata minat khusus makin memancing wisatawan untuk datang dan menikmati alam Indonesia.
"Tahun ini target kunjungan 16-17 juta wisatawan mancanegara. Tahun lalu kita berhasil mencapai di 15,4 juta wisatawan," katanya seusai gelaran DEEP and EXTREME Indonesia (DXI) 2026 di Jakarta
Ni Luh menilai saat ini, dunia pariwisata tengah menghadapi perubahan global yang cukup signifikan dalam perilaku wisatawan. Jika dahulu wisatawan datang ke Indonesia untuk mencari “happiness” atau kebahagiaan semata, kini motivasi tersebut bergeser menjadi pencarian “experience” atau pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna.
Preferensi wisatawan saat ini juga semakin mengarah pada hal-hal yang bersifat personal dan autentik. Mereka tidak lagi hanya puas dengan destinasi populer, tetapi mencari pengalaman yang mampu menyentuh sisi emosional, sekaligus menghadirkan keterhubungan yang lebih nyata dengan alam dan budaya setempat. Menurutnya, tren ini sangat sejalan dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam.
Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan atraksi dan aktivitas berbasis minat khusus juga semakin meningkat. Namun demikian, ia menyadari bahwa segmen ini memerlukan pengelolaan yang lebih cermat, terutama karena beberapa di antaranya termasuk dalam kategori ekstrem yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
Selain melalui pelatihan, pemerintah juga mendorong penerapan sertifikasi bagi para pelaku industri pariwisata. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus memastikan standar keselamatan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.
"Kami memahami bahwa aspek keselamatan dan keamanan menjadi kunci daya saing. Tahun lalu fokus pelatihan pada wisata gunung dan tahun ini kami memperkuat wisata bahari, sembari pelatihan wisata gunung juga berjalan," imbuhnya.
Pada April lalu, Kemenpar bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menggelar “Safety Talk” sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisata bahari, khususnya di Labuan Bajo.
Selain itu, Kemenpar juga bekerja sama dengan Divers Alert Network melalui program “Edukasi Diving Safety 1000” yang berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha wisata bahari profesional melalui pelatihan keselamatan seperti Basic Life Support, CPR, hingga Emergency Oxygen Provider.