JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melalui 'Asta Cita' menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok desa. Harapan itu kembali ditegaskan pada saat Musyawarah Nasional V Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI).

Munas APDESI tersebut dihadiri Menko Bidang Pangan, Menteri Desa dan PDT, Wamen Koperasi dan jajaran pengurus APDESI dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Adapun Munas mengusung tema "Konsolidasi Organisasi dalam Mendukung Implementasi Asta Cita Prabowo-Gibran".

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki program yang berpihak dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga penting bagi APDESI untuk mendukung setiap program yang menjadi prioritas dan strategis dapat mendarat di desa.

"Kedaulatan pangan harus kita dukung dimulai dari tingkat Desa, kelurahan dan kecamatan dan seterusnya hingga level nasional," katanya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Menurut Zulkifli, sebagai pengalaman politik, kesetiaan pada Ideologi menjadi penting, kemenangan akan dapat diraih karena kesetiaan terhadap perjuangan, cita-cita, dan ideologi Pancasila serta UUD 1945. "Dalam hal ini keberpihakan pada rakyat haruslah tanpa kompromi," tegasnya.

Dia mengaku mendapat banyak mandat sebagai tanggung jawab dari Presiden, melalui 25 Inpres, Perpres dan Kepres untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat

"Permintaan Bapak Presiden agar Indonesia Bersatu, Munas jangan ribut karena bapak presiden tidak suka ribut, serta situasi global yang penuh perang dan ketidakpastian agar Indonesia tetap solid dan mandiri," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto mengatakan, peran aktif APDESI menjadi penting sebagai bentuk kerja sama dan kolaborasi untuk menjaga persatuan, agar sejalan program Presiden yang menjadi tugas dan fungsi Kemendagri dan kementeriannya.

Yandri pun berharap, APDESI mampu melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

"Kementerian Desa PDT siap duduk bersama dengan kepengurusan yang baru, sehingga energi positif yang dibangun jangan sampai terpecah belah, baik di internal kepengurusan organ apdesi sampai di tingkat Desa," ucapnya.

Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya mengaku pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kemendes PDT yang telah memfasilitasi aspirasi desa. Menurutnya, di tengah situasi yang serba dinamis pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung program prioritas dan strategis Presiden

"APDESI berperan sebagai jembatan Aspirasi Desa untuk disuarakan ditingkat pusat dalam kerangka konstitusional untuk menjaga hak fundamental warga di Desa," sebutnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo menilai, peran APDESI sangat penting sebagai wujud nyata dan komitmen organisasi dalam memperkuat konsolidasi, mempererat silaturahmi, dan menyusun arah strategis bagi pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Dia berharap, Apdesi menjadi organisasi yang memiliki peran penting dalam membantu desa memitigasi tantangan dalam menghadapi dinamika pembangunan, digitalisasi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan partisipasi masyarakat.

"Desa sebagai fondasi pembangunan nasional perlu didukung oleh semua pihak termasuk APDESI, karena tanpa desa yang kuat, mustahil kita membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," katanya.