Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengusulkan peningkatan anggaran riset dan perluasan program beasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Seluruh usulan tersebut disebut mendapat respons positif dari Presiden.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan kalangan rektor memang mendorong pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset nasional serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

"Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden," ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kendati demikian, Eduart enggan berkomentar lebih jauh mengenai besaran tambahan anggaran riset yang diusulkan. Menurut dia, persoalan anggaran merupakan ranah pemerintah.

"Soal anggaran riset, kalau MRPTNI saya tidak berkompeten untuk mengomentari soal anggaran itu," katanya.

Selain peningkatan pendanaan riset dan beasiswa, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.

Menurut Eduart, salah satu poin penting yang disampaikan kepada Presiden adalah peningkatan kapabilitas perguruan tinggi, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan riset.

"Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM," ujarnya.

Dia menambahkan, perguruan tinggi juga mendorong penguatan peran kampus dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat," kata Eduart.

Terkait perbedaan antara pertemuan Presiden dengan para rektor pada Jumat (26/6/2026) dan penutupan konvensi pada Minggu (28/6/2026), Eduart menjelaskan kedua agenda tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurutnya, pada pertemuan penutupan, para rektor menyampaikan kompilasi rekomendasi yang telah disusun setelah melakukan diskusi bersama 10 kementerian terkait.

"Hari Minggu ini kita menyampaikan kompilasi setelah pertemuan diskusi dengan 10 menteri terkait," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya mendengarkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, tetapi juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.

"Mendengar masukan dan juga memberikan pandangan," kata Eduart.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang membuat kegaduhan, terutama setelah pemilihan umum (pemilu). Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prabowo menekankan, kegaduhan yang kerap terjadi setelah pemilu tidak akan menyejahterakan rakyat. “Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, kewajiban anak bangsa, para pemimpin, dan orang-orang pintar adalah menyejahterakan masyarakat. Para pemimpin dan orang-orang pintar seharusnya mengabdikan diri untuk rakyat, terutama yang paling miskin dan lemah.

"Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah. Bukankah itu?” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan bila ada pendapat berbeda. Prabowo tak masalah jika ada yang berpendapat kegaduhan, kebencian, permusuhan, dan maki memaki merupakan tindakan yang produktif.

Namun, Prabowo mengingatkan negara lain saat ini terus berkembang menuju negara yang sejahtera. "Silakan kalau ada yang berpendapat lain hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," ucap Prabowo.

Prabowo meminta semua elemen bangsa untuk merenungkan persoalan bernegara. Sebagai seorang pemimpin, Prabowo berupaya persuasif. Meski kalah dalam empat kali pemilu, Prabowo mengaku tidak pernah mengganggu presiden dan pemerintahan yang mendapat mandat rakyat.

"Saya selalu berusaha persuasif, saya sebagai pemimpin politik saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat, lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," imbuhnya.

Hal ini karena Prabowo menyadari dan menghormati sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya pemilihan," pungkasnya.

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat.

Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik



Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali



Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis mulai memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.

Anggota Badan Legislatif mengingatkan agar beleid yang disusun tidak hanya berfokus pada penguatan tata kelola komoditas, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menilai masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi tersebut, terutama terkait definisi komoditas strategis dan konsep ekspor tunggal yang diusulkan dalam tata kelola komoditas nasional.

Menurutnya, ketidakjelasan definisi dapat menimbulkan persoalan dalam implementasi aturan di masa mendatang.

"Kami juga belum melihat definisi komoditas strategis. Apa yang dimaksud komoditas strategis juga belum ditayangkan, sehingga ketika membaca pasal-pasal kita tidak tahu mana yang dimaksud komoditas strategis," katanya dalam rapat pleno pembahasan RUU Komoditas Strategis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, Siti juga mempertanyakan konsep ekspor tunggal yang menjadi salah satu bagian dari rancangan beleid tersebut. Menurut dia, perlu ada kejelasan mengenai peran pemerintah dalam mekanisme ekspor yang diusulkan.

"Ekspor tunggal mungkin perlu dipertanyakan. Apa yang dimaksud ekspor tunggal. Apakah monopoli pemerintah atau pemerintah satu-satunya yang boleh mengekspor atau pemerintah mengatur tetapi yang lain juga ekspor," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa berbagai skema sentralisasi tata niaga berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pelaku usaha apabila tidak dirancang secara hati-hati. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan bertambahnya biaya transaksi yang pada akhirnya dapat menekan harga komoditas di tingkat petani maupun produsen.

"Apakah itu menguntungkan rakyat kita? Dengan kondisi yang berat ini berarti mereka akan mengambil keuntungan menurunkan harga komoditas ke rakyat kecil sehingga harga sawit menjadi murah, harga karet menjadi murah," katanya.

Menurut Siti, tujuan utama RUU yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan komoditas strategis harus diuji dengan realitas yang terjadi di berbagai daerah penghasil sumber daya alam.

Dia mencontohkan Provinsi Riau yang selama puluhan tahun menjadi salah satu sentra produksi minyak, sawit, dan berbagai komoditas strategis nasional. Meski memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi yang sepadan.

"Ketika komoditas strategis minyak, batu bara, sawit dieksploitasi dan izin-izinnya dikeluarkan dari pusat, ternyata yang di Riau tidak dapat apa-apa," ujarnya.

Dia bahkan mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat meskipun berada di wilayah penghasil komoditas strategis.

"Riau tidak bisa membayar BPJS rakyatnya, tidak bisa membayar gajinya, karena komoditas strategis ini," katanya.

Karena itu, Siti meminta agar penyusunan regulasi benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih adil.

"Ayo kita benar-benar berpihak ke rakyat. Ayo kita meletakkan hari ini yang benar untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, tim tenaga ahli penyusun RUU menjelaskan bahwa landasan filosofis regulasi tersebut adalah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pengelolaan komoditas strategis yang mampu menjaga nilai tambah sumber daya alam dari pengaruh kepentingan asing maupun praktik eksploitasi yang merugikan bangsa.

Sementara dari sisi landasan sosiologis, RUU tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendorong peningkatan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, tim penyusun menawarkan dua alternatif tata kelola. Alternatif pertama mengusulkan pembentukan Badan Komoditas Strategis yang bertugas menetapkan kriteria komoditas strategis, melakukan pengawasan, dan menjadi penghubung antara bursa komoditas dengan Danantara.

Adapun alternatif kedua tidak membentuk lembaga baru sejalan dengan kebijakan moratorium pembentukan lembaga pemerintah. Dalam skema tersebut, Danantara tetap berperan sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis tanpa kehadiran Badan Komoditas Strategis.

Kedua opsi tersebut sama-sama menempatkan bursa komoditas sebagai instrumen utama dalam pembentukan harga komoditas strategis nasional dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Himbara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers tertulis yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet menyebutkan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum pertama kalinya Presiden mengumpulkan secara lengkap seluruh pimpinan bank-bank anggota Himbara.

"Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi dan Komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BSI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026," ujar Teddy.

Menurut Teddy, forum tersebut dihadiri sekitar 100 pimpinan bank anggota Himbara yang terdiri atas direktur utama, jajaran direksi, hingga komisaris.

"Pertemuan tersebut menjadi momentum pertama kalinya Presiden RI mengumpulkan secara lengkap pimpinan bank-bank Himbara, mulai dari direktur utama, jajaran direksi, hingga komisaris, yang berjumlah 100 orang," katanya.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Himbara harus dipandang sebagai salah satu instrumen penting pembangunan nasional.

Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari nilai seluruh perusahaan nasional, Himbara dinilai memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Himbara tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis semata. Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10% dari nilai seluruh perusahaan nasional, Himbara memiliki tanggung jawab besar untuk turut mendorong kemajuan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Teddy.

Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya peran Himbara dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank-bank milik negara juga diminta untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

"Meski demikian, seluruh bank Himbara diingatkan untuk tetap menjalankan peran dan proses bisnis secara profesional, menjaga tata kelola yang baik, dan memegang teguh prinsip kehati-hatian," kata Teddy.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta dan ahli waris.

Penyaluran manfaat tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran dan perlindungan negara bagi pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

Penyerahan manfaat dilakukan dalam kegiatan Apresiasi Penyaluran Manfaat Program Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6). Acara tersebut dihadiri Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Adapun manfaat yang disalurkan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program tersebut diberikan kepada pekerja yang memperoleh dukungan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga tenaga kerja keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, Dedi mengungkapkan kisah seorang pekerja rentan asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja. Melalui program JKK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa manfaat kecelakaan kerja dan biaya pengobatan dengan total nilai mencapai Rp422 juta.

"Kalau orang miskin kehilangan pekerjaan, itu berat. Tapi kalau orang miskin kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan atau meninggal dunia, itu bisa menjadi awal kemiskinan turun-temurun," kata Dedi dikutip Kamis (18/6)

"Saya tidak ingin ada warga Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki perlindungan saat risiko datang. Negara harus berdiri di belakang rakyatnya, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras tetapi hidup dalam kerentanan," ujar Dedi

Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengalokasikan perlindungan bagi sekitar 1 juta pekerja rentan tahun ini dan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan hingga 2 juta pekerja ke depan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi menjadi perlindungan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat saat risiko terjadi.

"Yang kita salurkan hari ini bukan hanya angka Rp49,3 miliar manfaat yang disalurkan, tetapi rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja. Inilah bukti nyata kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan," ujar Harjono.

Menurut Harjono, keberhasilan Jawa Barat menjadi gambaran bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor.

"Ketika pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak bersama, perlindungan bagi pekerja rentan bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.

Dengan dukungan anggaran pemerintah daerah, manfaat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan dampak lebih besar dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga, mencegah munculnya kemiskinan baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Harjono menegaskan karena itu, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dan semakin banyak keluarga yang memiliki masa depan yang lebih pasti.

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

SETIAP kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada satu hal “Berapa tambahan biaya yang harus dibayar saat mengisi tangki kendaraan?”. Reaksi tersebut wajar karena dampaknya langsung dirasakan.

Namun dalam perspektif ekonomi, BBM bukan sekadar komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, namun merupakan salah satu input strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian. Karena itu, ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Dalam analisis ekonomi modern, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Input-Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Teori ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi saling terhubung melalui rantai pasok.

Kenaikan biaya pada satu sektor akan menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lainnya. Karena energi digunakan hampir di seluruh aktivitas ekonomi, maka perubahan harga BBM memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur biaya perekonomian secara luas.

Gelombang pertama dari kenaikan BBM muncul melalui meningkatnya biaya produksi di sektor riil. Kenaikan harga solar dan bensin menyebabkan ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal. Biaya distribusi bahan baku meningkat, demikian pula biaya operasional berbagai kegiatan ekonomi. Dalam teori cost-push inflation, inflasi dapat muncul karena kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Pupuk, benih, alat produksi, hingga hasil panen harus didistribusikan melalui jaringan transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, petani menghadapi kenaikan biaya usaha. Sayangnya tidak semua petani memiliki kemampuan untuk menaikkan harga jual hasil produksinya, akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Energi dan logistik merupakan komponen penting dalam struktur biaya produksi. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya marginal perusahaan sehingga dunia usaha dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan. Dalam situasi permintaan yang belum sepenuhnya kuat, pilihan tersebut tidak selalu mudah dilakukan.

Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM sering kali memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi peningkatan penjualan berpotensi menurunkan keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.

Gelombang kedua muncul melalui inflasi, ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, harga barang dan jasa secara bertahap ikut menyesuaikan. Kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi pangan. Beras, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal untuk dipindahkan dari sentra produksi menuju konsumen.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini menjadi sangat penting karena struktur logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Akibatnya setiap kenaikan biaya energi memiliki efek yang lebih besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Kenaikan harga-harga tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori real income effect, ketika harga barang meningkat sementara pendapatan tidak berubah, maka pendapatan riil masyarakat sesungguhnya mengalami penurunan. Secara nominal masyarakat memperoleh pendapatan yang sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Dampak ini tidak dirasakan secara merata, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pengeluarannya yang digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan dasar akibat kenaikan BBM akan memberikan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun dampak kenaikan BBM tidak hanya berhenti pada inflasi yang benar-benar terjadi. Gelombang ketiga muncul melalui ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan.

Ketika masyarakat meyakini bahwa kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga berbagai barang, pelaku usaha mulai menyesuaikan harga lebih awal, pedagang meningkatkan margin untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi, dan pekerja mulai menuntut kenaikan upah. Fenomena ini dikenal sebagai inflation expectation. Dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM itu sendiri.

Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang kredibel. Jika pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan BBM sekaligus menunjukkan langkah mitigasi yang jelas, maka kepanikan pasar dapat diminimalkan dan ekspektasi inflasi dapat lebih terkendali.

Gelombang keempat terjadi melalui perlambatan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut teori konsumsi Keynes, pengeluaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika inflasi meningkat dan pendapatan riil menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan utama. Penurunan konsumsi tersebut kemudian mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Dalam jangka pendek, dampaknya terlihat pada melambatnya aktivitas perdagangan dan menurunnya penjualan berbagai produk konsumsi. Dalam jangka yang lebih panjang, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru juga berpotensi melambat.

Gelombang terakhir adalah meningkatnya risiko kemiskinan dan ketimpangan. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan yang dikembangkan Arthur Pigou, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan BBM pada dasarnya memiliki konsekuensi distribusi. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga pangan dan transportasi dapat secara langsung mengurangi kualitas hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan inflasi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi kebijakan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar negara tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan pembangunan dalam jangka panjang.

Karena itu, kenaikan BBM pada dasarnya merupakan trade-off kebijakan publik. Menahan harga BBM dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi membebani keuangan negara. Sebaliknya, menaikkan harga BBM dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara hati-hati.

Pada akhirnya, kenaikan BBM bukan sekadar kebijakan energi, melainkan kebijakan yang memengaruhi struktur biaya perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya bergerak melalui rantai yang panjang, dari biaya transportasi menuju biaya produksi, dari biaya produksi menuju inflasi, dari inflasi menuju daya beli, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan BBM tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya beban subsidi atau membaiknya posisi fiskal negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu memutus rantai dampak negatif yang muncul melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, penguatan UMKM, peningkatan efisiensi logistik nasional, serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, tantangan pemerintah bukan memilih antara efisiensi atau keadilan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan ekonomi yang diambil negara.

BELITUNG - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar pengabdian masyarakat di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan bertema peningkatan kesejahteraan dan ketahanan komunitas lanjut usia (Lansia) ini juga melibatkan BINUS University dan Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia.

Program ini diikuti oleh 55 peserta lansia dari wilayah Kecamatan Sijuk serta melibatkan 5 mahasiswa internasional dari BINUS University. Keterlibatan mitra mahasiswa internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi akademik sekaligus memperkaya pengalaman lintas budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Belitung.

Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mendukung pembangunan komunitas yang inklusif, sehat, bahagia, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, antara lain mengenai wellbeing dan hidup sehat, peran lansia dalam mendukung keberlanjutan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab agar para peserta dapat berbagi pengalaman serta memperoleh pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdi berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim.

Penguatan kapasitas lansia dinilai penting agar kelompok lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membangun komunitas yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya komunitas lansia di Kabupaten Belitung, serta menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, mitra internasional, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan tangguh.

Ketua Pengabdian Masyarakat FIA UI, Muhammad Ramaditya menekankan pada lansia berperan sebagai penjaga nilai, norma, dan kohesi sosial dalam keluarga maupun komunitas.

"Mereka hadir sebagai sumber nasihat yang bijaksana, mediator konflik yang dipercaya, serta penghubung antar-generasi yang tak tergantikan dalam tatanan masyarakat Indonesia," ujar Ramaditya dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Konsep productive ageing menekankan bahwa lansia dapat terus berkontribusi secara ekonomi sesuai kapasitas dan kondisi kesehatannya. Banyak lansia Indonesia tetap aktif melalui usaha mikro, pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan berbasis keahlian yang telah mereka tekuni bertahun-tahun.

Lansia memiliki penyimpan pengetahuan tradisional yang paling otentik dari bahasa daerah, seni pertunjukan, hingga sistem pengobatan dan pertanian yang telah teruji selama berabad-abad. Di tengah arus globalisasi, peran mereka dalam menjaga identitas budaya lokal menjadi semakin krusial.

JAKARTA - Pembangunan transportasi publik dinilai punya efek berantai yang positif karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keringanan biaya perjalanan dan menghidupkan ekonomi di titik-titik perlintasan. Inisiatif di daerah-daerah pun harus didorong.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah, Jumat (12/6/2026)

Dalam hal efek keringanan biaya hidup, dia mencontohkan dengan warga Jakarta. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditetapkan di angka Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengeluarkan 25% hingga 30% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Berikut rinciannya:

- 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp5.000 (atau < Rp150.000 per bulan)

- 14,7% komuter mengeluarkan biaya Rp5.000 - Rp 10.000 (atau Rp150 ribu - Rp300 ribu per bulan)

- 28,6% komuter mengeluarkan biaya minimal Rp25.000 (atau Rp750 ribu per bulan)

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah jelas bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.

Dalam hal penghidupan, dia menjelaskan transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru UMKM. "Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman sehat, tapi terjangkau, murah, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi," ujar Piter.

Dia memaklumi pembangunan transportasi publik ini tidak murah meski program tersebut akan memberikan benefit yang sesuai dalam jangka panjang. Bentuknya berupa terbangunnya ekonomi warga, kemunculan aktivitas perniagaan baru, serta pengembalian ke negara berupa pajak. "Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik walaupun investasinya pasti besar," katanya.

Untuk menalangi kebutuhan pendanaan yang besar di awal itu, Piter menyarankan penerapan kolaborasi swasta dan pemerintah atau Public Private Partnership yang lebih luas di daerah-daerah hingga penerbitan obligasi. Pilihan-pilihan ini bisa berjalan lancar jika didukung proposal yang baik, sosialisasi transparan, serta kebijakan pemerintah yang konsisten. "Karena investor pasti akan berpikirnya lebih kepada risiko," ucapnya.

Salah satu risiko ketidakpastian itu datang dari sektor hukum dan politik. Piter mengakui ada kecenderungan perubahan kebijakan atau peraturan dalam pergantian pimpinan, termasuk di daerah yang nyata berpengaruh pada investasi.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kacau jadinya," ujar Piter.

Jika pembangunan transportasi publik di Jakarta itu seperti KRL, MRT, Light Rapid Transit (LRT), hingga JakLingko bisa direalisasikan di berbagai daerah, Piter meyakini efek ekonominya akan menyebar pula ke pelosok Indonesia.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan , persatuan, dan semangat kebangsaan. Hal ini disampaikan Gugun Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young Buddhist Association di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dalam sambutannya, Gugun mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa, menjaga perdamaian, dan mempererat kerukunan antarumat beragama. Juga membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Ia juga berharap pemerintah selalu diberikan kemudahan dan perlindungan dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat. “Melalui momentum Waisak ini, mari kita perkuat gotong royong, saling bekerja sama, menjaga kerukunan, dan bersama-sama mendukung pemerintah demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera,” katanya.