Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membenarkan pihaknya telah beberapa kali diminta untuk menjajaki peluang pemberian asuransi risiko keracunan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyampaikan secara prinsip industri asuransi umum memang memungkinkan untuk memberikan perlindungan tersebut.

Menurutnya, skema asuransi tidak bisa dilakukan serta-merta penunjukan langsung tanpa mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku di industri.

“Kita memang beberapa kali diminta untuk kira-kira bisa menjamin terhadap keracunan. Saya katakan bisa, tetapi tentunya dengan syarat dan kondisi yang harus datang dari kita, enggak bisa kalau istilahnya penunjukan atau penugasan,” ucapnya dalam konferensi pers AAUI di Jakarta, pekan lalu.

Dia melanjutkan bahwa industri asuransi, terutama bagi perusahaan non-BUMN akan mempertimbangkan aspek kelayakan bisnis sebelum menerima risiko. Apabila dinilai tidak memberikan hasil yang baik atau malah rugi, maka sulit bagi industri mengakui akseptasi dari lini usaha ini.

“Itu concern kami, apalagi kalau ini [MBG] menggunakan anggaran APBN ya, kan, prosesnya harus transparan, governance-nya harus jalan. Karena kalau dilihat dari APBN yang disisihkan per kepala berapa? Rp15.000, dari asuransinya mau diikutin berapa? Jadi, kami harus realistis,” tegas Budi.

Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk MBG yang mencapai sekitar 60% dari APBN.

“Kami harus jujur bahwa ini memakan 60% dari anggaran negara. Jadi, kita bisa lihat sendiri bagaimana indikator ekonomi yang lainnya bisa bergerak kalau 60%-nya diambil di MBG,” tuturnya.

Kendati demikian, dia tetap menilai program tersebut nampaknya juga memutar roda ekonomi, terutama di sektor penyedia bahan baku seperti telur dan daging.

“Namun, apakah itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Itu masih menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus dalam tahap diskusi dengan pihak-pihak terkait.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut saat rencana produk itu masih dalam posisi proposal awal.

“Iya [masih proposal awal], cuma kan memang pertanyaan pemerintah juga bagaimana cover-nya asuransinya, apa yang mau di-cover itu kan penting gitu, ya,” katanya seusai forum Insurance Industry Dialogue yang diselenggarakan Indonesia Re di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sebab demikian, pihaknya pun masih belum mengetahui bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan dalam produk asuransi MBG itu, termasuk perusahaan mana yang akan menjamin itu.

“Belum tahu juga itu kayak bagaimana, tetapi memang kalau dari sisi kita, kita melihatnya harusnya itu ekosistem, ya. Jadi, harus ada nilai tambahnya asuransi. Jadi, enggak boleh hanya sekadar dapat premi gitu, kan. Apa tuh nilai tambahnya di situ? Itu kita pengen dorong gitu,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri asuransi terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono kala menanggapi soal produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“OJK mendorong agar industri asuransi dapat terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip pada Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, industri asuransi siap mendukung program pemerintah apabila dilibatkan melalui penyediaan perlindungan risiko yang efektif dan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ogi sempat menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan, sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia memastikan besaran premi untuk asuransi MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," tuturnya.

Teranyar, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut saat rencana produk itu masih dalam posisi proposal awal.

“Iya [masih proposal awal], cuma kan memang pertanyaan pemerintah juga bagaimanacover-nya asuransinya, apa yang mau di-coveritu kan penting gitu, ya,” katanya seusai forum Insurance Industry Dialogue yang diselenggarakan Indonesia Re di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sebab demikian, pihaknya pun masih belum mengetahui bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan dalam produk asuransi MBG itu, termasuk perusahaan mana yang akan menjamin itu.

“Belum tahu juga itu kayak bagaimana, tapi memang kalau dari sisi kita, kita melihatnya harusnya itu ekosistem, ya. Jadi, harus ada nilai tambahnya asuransi. Jadi, enggak boleh hanya sekadar dapat premi gitu, kan. Apa tuh nilai tambahnya di situ? Itu kita pengen dorong gitu,” jelasnya.