JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada bulan Mei 2026. Rapor ini membalikkan posisi bulan April 2026 yang kala itu masih mampu mengamankan surplus tipis senilai USD89,1 juta.

Kondisi ini sekaligus menjadi defisit neraca dagang perdana setelah sukses membukukan surplus berturut-turut selama 72 bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, bahwa biang keladi amblesnya neraca perdagangan pada Mei 2026 ini utamanya dipicu oleh melebarnya jarak kesenjangan pada sektor migas nasional yang terlampau dalam.

"Defisit neraca perdagangan terutama disebabkan oleh komoditas migas yang mencatat defisit sebesar USD3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan hasil minyak dan minyak mentah," ungkap Ateng dalam konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Pertama Kali sejak 2020



Berbanding terbalik dengan kondisi sektor energi, neraca perdagangan nonmigas Indonesia sebenarnya masih memperlihatkan performa tangguh dengan mengantongi surplus sebesar USD2,15 miliar. Pasokan keuntungan ini utamanya ditopang oleh kinerja ekspor komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan maupun nabati, serta produk besi dan baja.

Namun, tingginya lonjakan aktivitas impor migas yang tidak sebanding dengan perolehan devisa ekspor menjadi faktor penentu ambruknya neraca bulanan. BPS mencatat bahwa meskipun sektor nonmigas masih produktif menghasilkan surplus, akumulasi nilainya belum cukup perkasa untuk menutup lubang defisit sektor migas yang telanjur menyentuh angka USD3,76 miliar.

Dari lini pengapalan produk, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 hanya meraup angka USD23,20 miliar, atau menyusut sebesar 5,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year). Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya pengiriman komoditas nonmigas sebesar 4,50% menjadi USD22,45 miliar.

Pada saat yang sama, ekspor sektor migas terpuruk lebih dalam dengan jatuh sebesar 31,76% secara tahunan ke level USD760 juta. Sebaliknya, kondisi berkebalikan terjadi pada lini belanja luar negeri. Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI

BPS mencatat nilai impor Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka USD24,82 miliar pada Mei 2026, mencerminkan kenaikan agresif sebesar 22,16% dibandingkan performa bulan Mei 2025.

Akselerasi impor ini didorong oleh pertumbuhan sektor nonmigas yang merangkak naik 14,89% secara tahunan menjadi USD20,30 miliar. Sementara itu posisi impor migas nasional mencatatkan lonjakan paling ekstrem dengan meroket sebesar 70,78% hingga menembus angka USD4,51 miliar.

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan tepat sasaran. Pendataan tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional, mulai dari aktivitas usaha hingga potensi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

"Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional," demikian pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia pemerintah dapat memahami perkembangan ekonomi secara lebih akurat. Hasil sensus nantinya menjadi dasar dalam merancang kebijakan, seperti pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, hingga mendorong investasi.

Sensus Ekonomi juga berfungsi sebagai navigasi pembangunan. Layaknya sistem penunjuk arah atau GPS, hasil sensus membantu pemerintah melihat sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang memerlukan perhatian, hingga kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan.

Dengan data yang akurat, pengambilan keputusan tidak lagi bertumpu pada perkiraan, melainkan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab itu, partisipasi masyarakat melalui jawaban yang benar, lengkap, dan jujur dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus.

Namun, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghadapi tantangan besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Jutaan pelaku usaha tersebar hingga wilayah terpencil yang harus dijangkau dalam proses pendataan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, sekitar 251.000 petugas disiapkan dan telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. BPS telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024 atau lebih dari dua tahun sebelum pendataan dimulai.

Pelaksanaan sensus berskala nasional tersebut juga membutuhkan anggaran besar sehingga hanya dilakukan satu kali dalam 10 tahun, sebagaimana praktik di banyak negara. Menurut BPS, anggaran Sensus Ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang manfaatnya jauh melampaui proses pendataan.

Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi dasar kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha untuk ekspansi bisnis, peneliti dalam menyusun rekomendasi, calon wirausaha dalam membuka usaha, hingga UMKM yang ingin naik kelas.

Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengambil data pelaku usaha dari seluruh sektor hingga rumah tangga untuk Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu bagian penting ekosistem perekonomian nasional, yang melandasi keputusan BPS untuk menambahkan segmen ini sebagai data sensus.

“Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat,” kata Amalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

SE2026 akan menghasilkan berbagai informasi, antara lain jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha, termasuk UMKM, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya, serta kondisi ekonomi rumah tangga.

Data tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan program serta bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan strategi bisnis, pengembangan usaha, penentuan lokasi investasi, hingga analisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya menambahkan.

Pendataan lapangan SE2026 secara rumah ke rumah (door to door) dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Petugas SE2026 dilengkapi dengan tiga atribut, yaitu tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi petugas resmi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

Amalia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui satu pesan sederhana, “TIR”, yaitu Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga.

BPS memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.

“Jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sumatera Barat , Mahyeldi Ansharullah mencanangkan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Car Free Day (CFD), halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).

Pemilihan lokasi pencanangan di kawasan CFD bertujuan untuk menjaring perhatian masyarakat lebih luas lagi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dikemas dalam acara olah raga bersama dan bagi-bagi doorprize menarik.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak. Hal ini menjawab hoax dan kekhawatiran masyarakat, yang enggan memberikan data yang benar saat pencatatan.

“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu” tegas Sonny.

BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah



Lebih lanjut, Sonny mengatakan, data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu per satu. BPS hanya menyajikan data secara agregat dalam bentuk jumlah, persentase, sektor, skala usaha, dan wilayah.

Hal itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.

“Data yang terkumpul membantu pemerintah mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala, sektor, dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat. Sehingga program seperti pelatihan, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pembangunan infrastruktur pasar, dan pengembangan UMKM dapat diarahkan kepada wilayah serta kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan” papar Sonny.

Data BPS menyebutkan, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Sumatera Barat. Sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Sumbar Sambut SE2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turut mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas Sensus Ekonomi 2026, sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara.

Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan

“Data yang dihasilkan nantinya akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat segera kita identifikasi dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun ini juga” kata Mahyeldi.

BPS Provinsi Sumbar menerjunkan 5.480 petugas sensus yang akan bekerja hingga akhir Agustus 2026. Para petugas sensus akan mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan, demi kelancaran mereka bekerja.

Manfaat SE2026

Sensus Ekonomi 2026 memiliki berbagai manfaat, baik untuk Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Bagi Pemerintah, SE2026 bermanfaat menghadirkan data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya.

Bagi pelaku usaha dan sektor bisnis, SE2026 menghadirkan data pasar terkini dan tren industri, serta peluang dan tantangan untuk evaluasi strategi bisnis, investasi dan pengembangan usaha.

SE2026 juga bermanfaat bagi akademisi dan peneliti, karena akan menghadirkan data terkini dan lengkap untuk mendukung penelitian ekonomi sosial, serta penentuan arah kebijakan public yang berbasis data.

Sedangkan bagi masyarakat luas, akan menerima manfaat dari kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berdasar data SE2026.

LAMPUNG - Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang, Bandar Lampung menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat pertumbuhan throughput sebesar 7,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Daniel berasumsi, pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

Lihat video: Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH M Thohir Lampung, Bawa Alat Medis Paling Modern!



Peningkatan throughput terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37%, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90%, nanas sebesar 22,93%, serta refined glycerine sebesar 21,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21% secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif. Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai USD504,59 juta atau meningkat 43,29% dibandingkan April 2025.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar USD172,40 juta atau naik 51,56% secara tahunan. Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

“Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta,” tambah Daniel.

TEUs atau meningkat 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar 7,4%, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

JAKARTA - Pak Hendra sudah 15 tahun menghabiskan hari-harinya di sebuah bengkel kecil di ujung gang kawasan Jakarta. Mengawali segalanya dari nol tanpa bantuan modal bank apalagi subsidi pemerintah, kini ia sukses menghidupi tiga karyawan setianya.

Namun ketika seorang petugas membawa papan dada mengetuk pintu bengkelnya bulan ini, refleks pertama Pak Hendra adalah waswas dan bersiap menolak. Bagi jutaan pemilik warung, bengkel, UMKM, hingga pebisnis digital di Indonesia, ketukan pintu dari orang asing yang menanyakan omzet usaha sering kali memicu kepanikan psikologis yang sama: "Apakah ini orang pajak?"

Transformasi Ekonomi Progresif, Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi di Maluku Utara



Jika Anda merasakan kecemasan yang sama dengan Pak Hendra, Anda perlu bernapas lega. Petugas yang datang mengetuk pintu Anda bulan ini bukanlah petugas pajak, melainkan petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 .

Sesuai payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS secara mutlak dilarang membagikan data individu Anda kepada instansi manapun, termasuk direktorat pajak. Data Anda dijamin rahasia dan murni digunakan untuk angka statistik nasional.

Ritual 10 Tahun Sekali, Memotret Ekonomi Indonesia

Sensus Ekonomi bukanlah sekadar ritual administratif pengisi anggaran negara. Ini adalah hajatan raksasa yang hanya digelar sepuluh tahun sekali oleh pemerintah Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 merupakan satu-satunya momen krusial bagi negara untuk memotret dirinya sendiri secara utuh dan jujur.

Seberapa besar ekonomi kita sesungguhnya, di mana usaha berkembang, sektor mana yang butuh dukungan, dan wilayah mana yang tertinggal. Hasilnya menjadi dasar ribuan keputusan pemerintah, seperti dari mana jalan dibangun, ke sektor mana kredit usaha disalurkan, siapa yang mendapat pelatihan, daerah mana yang diprioritaskan investor.

Bayangkan sebuah peta yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Jika separuh rumah di peta itu tidak muncul, maka separuh warga kota itu akan hidup tanpa air bersih, tanpa jalan, tanpa listrik yang memadai - bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu ada.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



Mungkin Anda termasuk yang sudah berhasil tanpa bantuan siapapun. Itu bukan hal kecil -itu luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir, jalan aspal yang Anda lewati setiap pagi, listrik yang menyala di toko Anda, sistem perbankan yang meski tidak sempurna tetap bisa Anda akses - semua itu lahir dari data generasi sebelumnya yang bersedia dicatat.

Kini giliran data Anda yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Mungkin bagi karyawan Anda yang bermimpi membuka usaha sendiri. Mungkin bagi anak-anak di kampung yang butuh ekosistem ekonomi lebih kuat untuk tumbuh.

Bahkan mungkin bagi anak Anda sendiri. BPS mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat satu hal: TIR. Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan tangan terbuka. Isi data dengan jujur dan benar. Rahasia data dijamin dan terjaga sepenuhnya oleh undang-undang.

Sensus Ekonomi 2026 bukan milik BPS. Bukan milik pemerintah. Ini milik kita semua - setiap warung, setiap bengkel, setiap pabrik, setiap keluarga yang menghidupi dirinya dengan kerja keras.

JAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menegaskan posisinya sebagai daerah istimewa yang tidak hanya unggul dalam pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Keunggulan tersebut menjadi alasan penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memotret secara lebih komprehensif peran berbagai sektor ekonomi di DIY melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Teras Malioboro 1, Yogyakarta, Kamis (18/6). Menurutnya, hasil sensus nantinya akan mampu mengukur secara lebih akurat kontribusi sektor pendidikan terhadap perekonomian DIY.

“Kalau kita lihat pendidikan ini luar biasa perannya dalam membangun bangsa, baik membangun manusia maupun ekonomi. Sehingga setelah sensus selesai, kami akan mampu menghitung kontribusi sektor pendidikan terhadap perekonomian di DIY,” jelas Sonny.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



DIY dikenal sebagai Kota Pelajar yang menjadi tujuan pendidikan bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Keberadaan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga menciptakan berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat.

Keunggulan tersebut tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang menempati peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan daerah.

Melalui SE2026, BPS akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai keterkaitan sektor pendidikan dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa, perumahan, transportasi, hingga sektor-sektor penunjang lainnya.

Selain dikenal sebagai Kota Pelajar, DIY juga merupakan pusat kebudayaan yang memiliki kekayaan warisan budaya adiluhung. Pada tahun 2024, DIY mencatatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tertinggi di Indonesia dengan nilai 71,04.

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali



Pencanangan SE2026 di Yogyakarta turut mengangkat nilai budaya lokal. Puncak acara ditandai dengan pelepasan jemparing atau busur panah tradisional, salah satu warisan budaya tak benda Indonesia, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan SE2026 di DIY.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, DIY berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen sepanjang tahun 2025, tertinggi di Pulau Jawa. Capaian tersebut menunjukkan ketangguhan dan resiliensi ekonomi daerah yang ditopang oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, budaya, perdagangan, dan UMKM.

Melalui SE2026, BPS akan menghadirkan data ekonomi yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Lebih dari 600 Ribu Pelaku Usaha Akan Didata. Untuk mendukung pelaksanaan sensus di DIY, BPS menerjunkan sebanyak 4.082 petugas sensus yang akan mendata sekitar 606 ribu pelaku usaha.

Pencanangan SE2026 di Teras Malioboro 1 dipilih karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat UMKM, wisata belanja, dan kuliner modern yang menjadi simbol dinamika ekonomi masyarakat Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM turut dilibatkan melalui pemberian voucher belanja kepada peserta acara.

SE2026 menghadirkan sejumlah inovasi dibandingkan sensus ekonomi sebelumnya. Selain mencakup seluruh sektor ekonomi, pendataan kali ini dilakukan secara door to door kepada keluarga dan pelaku usaha, sehingga mampu menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih menyeluruh. BPS juga memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung proses pendataan, membantu petugas meningkatkan kualitas data sekaligus meminimalkan kesalahan input.

Keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu, Sonny kembali mengajak masyarakat mengingat slogan sederhana “TIR”, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, Rahasia terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang terlewat serta menjaga kualitas data yang dikumpulkan.

Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X (KGPAA Paku Alam X), mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat. Menurutnya, hasil SE2026 akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan UMKM, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika usaha kita. Data tersebut akan menjadi dasar untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, investasi, dan manfaatnya lebih terasa bagi seluruh rakyat,” ujarnya.

Pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang akan memperoleh manfaat besar dari hasil SE2026. Data yang dihasilkan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) tanpa harus mengeluarkan anggaran pendataan secara mandiri melalui APBD. Tentu prasyaratnya adalah dukungan penuh selama pelaksanaan SE2026.

Dengan karakteristiknya sebagai Kota Pelajar, pusat kebudayaan nasional, sekaligus daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, DIY menjadi salah satu wilayah strategis dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hasil sensus ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kekuatan ekonomi daerah serta menjadi pijakan penting bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah . Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



Sonny menjelaskan, bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026.

Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri. Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25% dari total usaha di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini.



Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026.

Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Rabu (10/6/2026). Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan pencanangan tingkat provinsi, sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Mulai pertengahan bulan ini, jangan kaget jika rumah, toko, maupun tempat usaha Anda mendadak didatangi oleh petugas dengan atribut lengkap BPS. Anda tidak perlu panik atau buru-buru menutup pagar.

Kedatangan para petugas berompi ini bukan untuk menagih utang ataupun mengejar setoran pajak Anda! BPS secara resmi mengumumkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar secara serentak di seluruh pelosok Indonesia.

Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026



Langkah besar berskala nasional ini diawali dengan pencanangan perdana yang bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala BPS RI mengungkapkan bahwa sensus door-to-door (dari pintu ke pintu) ini akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Semua pelaku usaha, mulai dari skala ultra mikro yang bersembunyi di dalam rumah hingga korporasi raksasa dengan fisik gedung yang mentereng, wajib didata tanpa terkecuali. Sebagian masyarakat kerap merasa enggan atau curiga ketika dimintai data sensitif mengenai aktivitas ekonomi mereka.

Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan mengapa sensus ekonomi ini begitu pentin, selain juga memberikan peringatan keras mengenai dampak buruk jika ada warga atau pengusaha yang mangkir atau menolak didata oleh petugas BPS.

"Jangan sampai nanti ada masyarakat dari bapak ibu yang tidak mau didata. Begitu tidak terdata, informasinya akan bolong dan menjadi kurang akurat," tegas Kepala BPS RI di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, serta jajaran bupati dan wali kota.



Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi agenda strategis ini karena datanya akan menjadi kompas akurat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh, termasuk mencatat perubahan pola usaha dan perkembangan digitalisasi ekonomi.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



Data yang tidak akurat dinilai berbahaya bagi masa depan daerah. Pasalnya, hasil akhir dari SE2026 ini akan dilengkapi dengan sistem real taging (pemetaan digital lokasi). Hasil ini yang nantinya dipakai oleh para kepala daerah untuk menelurkan kebijakan ekonomi yang super presisi, membaca pusat pertumbuhan baru, hingga mendeteksi potensi pengembangan usaha lokal.

Sulawesi Selatan Jadi 'Panggung Utama' dan Cetak Pertumbuhan Fantastis

Pemilihan Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama tempat pencanangan SE2026 bukan tanpa alasan. Wilayah ini tercatat menjadi penentu utama detak nadi ekonomi di Pulau Sulawesi karena menguasai kontribusi sebesar 43%.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS, performa ekonomi Sulawesi Selatan memang sedang melesat kencang. Pada triwulan I-2026, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh kokoh di angka 6,88%. Pertumbuhan kabupaten tertinggi, dicetak Kabupaten Sinjai dengan angka pertumbuhan paling bombastis, yakni mencapai 11,14%.

Lebih dari 90% kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan di atas 6%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,61%. Guna menyukseskan agenda raksasa ini, BPS tidak main-main.

Sebanyak 251.000 petugas sensus direkrut di seluruh Indonesia. Angka penyerapan tenaga kerja yang masif ini diakui secara psikologis mampu membantu menekan angka pengangguran secara instan menjelang bergulirnya sensus.

Ingat Rumus TIR: 3 Mantra Utama Sukseskan Sensus Ekonomi

Agar masyarakat tidak ragu, BPS menggaungkan tagline utama yang wajib diingat oleh seluruh warga Indonesia saat rumahnya diketuk petugas, yaitu TIR:

T - Terima Petugas Sensus: Sambut petugas yang datang dengan mengenakan tanda pengenal resmi, rompi khusus SE2026, dan membawa surat tugas sah.

I - Isi Data dengan Benar: Berikan jawaban jujur mengenai karakteristik usaha dan keadilan sosial ekonomi rumah tangga Anda.

R - Rahasia Data Terjaga: BPS menjamin penuh bahwa seluruh data individu dan omzet yang dilaporkan dilindungi undang-undang dan tidak akan bocor ke pihak mana pun.

Sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan publik (confidence), Gubernur Sulawesi Selatan beserta para bupati dan wali kota setempat dijadwalkan menjadi target perdana yang akan disensus oleh petugas di wilayahnya masing-masing

Pendataan lapangan sendiri dijadwalkan berlangsung secara door-to-door mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mari bersama kita dukung dan berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 demi mewujudkan data ekonomi yang presisi dan berkualitas!

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental



“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia berhasil menyentuh angka USD25,30 miliar (setara Rp449.6 triliun dengan kurs Rp17.772 per USD) pada periode April 2026. Capaian ini mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 21,98% secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini menguraikan, bahwa performa ekspor ini diwarnai oleh dinamika yang kontradiktif antara sektor minyak dan gas bumi (migas) serta nonmigas. "Pada April nilai ekspor naik 21,98 persen menjadi USD25,3 miIiar," kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Nilai pengiriman komoditas migas ke luar negeri tercatat berada di angka USD1,15 miliar atau mengalami penurunan tipis sebesar 1,20%. Sebaliknya performa impresif justru ditunjukkan oleh ekspornonmigas yang melesat hingga 23,36% dengan nilai kontribusi mendominasi sebesar USD24,15 miliar.

BPS: Neraca Dagang RI Januari-April 2026 Surplus USD5,64 Miliar



Jika ditarik secara akumulatif sepanjang kuartal pertama tahun ini, total nilai ekspor Indonesia untuk periode Januari hingga April 2026 sukses menembus level USD92,15 miliar. Nilai kumulatif tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 5,48% jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Di dalam struktur kumulatif tersebut, ekspor minyak dan gas bumi tercatat membukukan nilai USD4,41 miliar, yang berarti mengalami koreksi sebesar 8,30%. Di sisi lain, ekspor nonmigas tetap tampil perkasa sebagai motor penggerak utama dengan membukukan kenaikan sebesar 6,28% serta menyumbang nilai sebesar USD87,74 miliar.

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI

BPS juga mencatat bahwa pilar utama yang memberikan andil paling besar terhadap penguatan kinerja ekspor nasional disokong oleh sektor industri pengolahan. Sektor ini berhasil mencatatkan ekspansi pertumbuhan sebesar 7,71%, dengan nilai total sumbangan yang sangat masif mencapai USD75,57 miliar.

Ini terjadi seiring meningkatnya harga beberapa jenis BBM non-subsidi dan harga avtur

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendorong inflasi transportasi pada Mei 2026 sebesar 0,61 persen secara bulanan (month to month/mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,07 persen.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa inflasi ini disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, serta solar dengan masing-masing andil inflasi sebesar 0,02 persen; 0,02 persen; 0,01 persen; dan 0,01 persen.

“Ini terjadi seiring meningkatnya harga beberapa jenis BBM non-subsidi dan harga avtur,” kata Pudji di Jakarta, Selasa.

Adapun PT Pertamina (Persero) menaikkan harga LPG nonsubsidi sekitar 19 persen per 18 April 2026. Penyesuaian harga tersebut dilakukan seiring pergerakan harga di pasar internasional.

“Dampak penyesuaian harga tersebut masih berlanjut pada level harga konsumen hingga Mei 2026,” imbuh Pudji.

Sementara itu, harga bahan bakar untuk pesawat atau avtur di Indonesia meningkat pada periode Mei 2026 dibandingkan dengan periode April 2026. Harga avtur meningkat di setiap bandara yang beroperasi dalam negeri.

Terkait harga komoditas di pasar internasional, Pudji menjelaskan bahwa harga minyak sawit mengalami penurunan dibandingkan dengan April 2026. Sebelumnya, harga minyak sawit terus mengalami kenaikan sejak Januari hingga April 2026.

Di sisi lain, harga minyak mentah mengalami koreksi pada Mei 2026 setelah mencatat kenaikan berturut-turut sejak Januari hingga April 2026.

Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari sebesar 111,09 pada April 2026 menjadi sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,28 persen.

Selain transportasi, kelompok pengeluaran yang terutama mendorong inflasi secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 0,39 persen dan andil sebesar 0,12 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat dan beras.

Sedangkan beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,14 persen. Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), IHK mengalami kenaikan dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,40 pada Mei 2026 sehingga inflasi tahunan sebesar 3,08 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43 persen.

Berdasarkan komponennya, komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,59 persen dan memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,66 persen.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 2,07 persen dengan andil inflasi sebesar 0,40 persen, serta komponen harga bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 6,24 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,02 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026