JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sumatera Barat , Mahyeldi Ansharullah mencanangkan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Car Free Day (CFD), halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).

Pemilihan lokasi pencanangan di kawasan CFD bertujuan untuk menjaring perhatian masyarakat lebih luas lagi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dikemas dalam acara olah raga bersama dan bagi-bagi doorprize menarik.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak. Hal ini menjawab hoax dan kekhawatiran masyarakat, yang enggan memberikan data yang benar saat pencatatan.

“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu” tegas Sonny.

BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah



Lebih lanjut, Sonny mengatakan, data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu per satu. BPS hanya menyajikan data secara agregat dalam bentuk jumlah, persentase, sektor, skala usaha, dan wilayah.

Hal itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.

“Data yang terkumpul membantu pemerintah mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala, sektor, dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat. Sehingga program seperti pelatihan, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pembangunan infrastruktur pasar, dan pengembangan UMKM dapat diarahkan kepada wilayah serta kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan” papar Sonny.

Data BPS menyebutkan, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Sumatera Barat. Sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Sumbar Sambut SE2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turut mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas Sensus Ekonomi 2026, sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara.

Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan

“Data yang dihasilkan nantinya akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat segera kita identifikasi dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun ini juga” kata Mahyeldi.

BPS Provinsi Sumbar menerjunkan 5.480 petugas sensus yang akan bekerja hingga akhir Agustus 2026. Para petugas sensus akan mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan, demi kelancaran mereka bekerja.

Manfaat SE2026

Sensus Ekonomi 2026 memiliki berbagai manfaat, baik untuk Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Bagi Pemerintah, SE2026 bermanfaat menghadirkan data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya.

Bagi pelaku usaha dan sektor bisnis, SE2026 menghadirkan data pasar terkini dan tren industri, serta peluang dan tantangan untuk evaluasi strategi bisnis, investasi dan pengembangan usaha.

SE2026 juga bermanfaat bagi akademisi dan peneliti, karena akan menghadirkan data terkini dan lengkap untuk mendukung penelitian ekonomi sosial, serta penentuan arah kebijakan public yang berbasis data.

Sedangkan bagi masyarakat luas, akan menerima manfaat dari kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berdasar data SE2026.

KOMPAS.com - Upaya pemulihan pascabencana di 222 desa di Aceh dan Sumatra Barat mendapat dukungan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp 6 miliar dari Bank DBS Indonesia.

Bantuan yang disalurkan melalui program Sumatra Disaster Relief tersebut menjangkau 11.475 keluarga atau 67.653 individu sepanjang Januari hingga April 2026.
Adapun program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya di bawah pengawasan DBS Foundation.

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong menilai masa pemulihan pasca bencana merupakan fase krusial yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

"Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra terpercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, kami memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit,” ujar Lim dalam siaran pers yang diterima Kompas, Selasa (23/6/2026).

“Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," tambahnya.

Bantuan DBS Indonesia jangkau enam kabupaten

Program respons darurat tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, tetapi juga membantu proses pemulihan yang berkelanjutan. Jangkauan bantuan mencakup sejumlah wilayah di Aceh, yakni Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Di Sumatra Barat, program menyasar Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.

Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air serta sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.

Perhatian juga diberikan kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana. Melalui program ini, Bank DBS Indonesia menyalurkan perlengkapan sekolah, menyediakan ruang belajar sementara, serta memberikan bantuan tunai multiguna yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.

Perkuat pemulihan dan perlindungan sosial

Penerima manfaat program terdiri atas 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308 laki-laki dewasa.

Di antara penerima manfaat tersebut, terdapat kelompok rentan yang menjadi perhatian khusus, yakni 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang disabilitas.

Tak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar, program tersebut juga mencakup upaya penguatan perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat melalui pendampingan psikososial, penguatan ketahanan komunitas, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, hingga peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.

Bank DBS Indonesia turut mendukung koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), platform koordinasi kemanusiaan, serta organisasi masyarakat sipil setempat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terarah.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Bank DBS Indonesia dalam penanganan pasca bencana tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimistis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," kata Dini.

Program bantuan pascabencana tersebut merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Bank DBS Indonesia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan serta penciptaan dampak sosial jangka panjang.

Hingga April 2026, bantuan tersebut telah menjangkau enam kabupaten di Aceh dan Sumatra Barat. Dukungan yang diberikan mencakup pemulihan akses air bersih, pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan masyarakat pascabencana.

Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan.

Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) - Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), menjalankan program pengembangan senilai Rp553 miliar untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan penumpang, serta memperkuat identitas budaya Sumbar sebagai gerbang utama wisatawan.

"Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan," kata General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono ditemui di Padang Pariaman, Jumat.

Dia menyebutkan dari total anggaran yang bersumber dari internal tersebut, sekitar Rp140 miliar dialokasikan khusus untuk program beautifikasi terminal, sementara pelaksanaan proyek saat ini mendapat pendampingan dari Kejaksaan.

"Insya Allah untuk beautifikasi kita divide kemarin Rp140 miliar untuk beautifikasi saja," ujarnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat ini tengah menjalankan program beautifikasi dan revitalisasi terminal penumpang pesawat, untuk meningkatkan standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Langkah strategis itu, juga bertujuan memperkuat identitas Sumbar di Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu gerbang utama wisatawan.

"Program beautifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan estetika interior, penataan area komersial, hingga peningkatan fasilitas di dalam terminal," kata Dony.

Ia menuturkan program beautifikasi sebagai komitmen memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang pesawat termasuk wisatawan yang berkunjung ke "Ranah Minang" (tanah kelahiran atau negeri tempat tinggal orang Minang).

"Kami ingin Bandara Internasional Minangkabau tidak hanya tempat naik dan turun dari pesawat saja, tetapi juga menjadi etalase budaya yang ramah, modern, dan membanggakan bagi masyarakat Sumatra Barat," ujarnya pula.

Dony mengatakan program beautifikasi ini memiliki empat fokus, pertama, sentuhan budaya Minangkabau yang modern dengan melakukan transformasi visual interior perpaduan arsitektur modern dan motif tradisional Minangkabau, seperti ukiran Kaluak Paku dan Pucuak Rebung.

Kedua, peningkatan fasilitas dan kenyamanan melalui peremajaan area tunggu (boarding lounge), optimalisasi ambience, serta peningkatan fasilitas toilet untuk memenuhi standar global serta ramah disabilitas.

Ketiga, penataan alur penumpang (flow management) dengan menata ulang tata letak area check-in dan komersial untuk menciptakan pergerakan penumpang yang lebih lancar, luas dan bebas hambatan (seamless).

Keempat, tersedianya area hijau di dalam terminal (indoor greenery) dengan menambahkan elemen lanskap hijau di titik-titik strategis, sehingga membawa nuansa asri, sejuk dan menenangkan bagi penumpang pesawat.

Dony menambahkan, Bandara Internasional Minangkabau juga ingin memberikan customer experience yang dapat dirasakan lima panca indra.

Pengalaman itu diwujudkan melalui unsur visial (sight) dengan menampilkan budaya Minangkabau, unsur sentuhan (touch) melalui penggunaan pakaian adat pada setiap event, unsur suara (sound) dengan penampilan live musik daerah di terminal.

Selain itu, unsur cita rasa (taste) dengan tenant yang menyajikan kuliner Sumbar dan desain tenant berkonsep Rumah Gadang, serta unsur aroma (smell) dengan penggunaan wewangian khusus di area terminal.

Meski begitu, Dony memastikan seluruh tahapan beautifikasi dikelola secara ketat, sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan maupun kenyamanan penumpang. Area kerja fisik disekat dengan rapi, dan pengerjaan berat dilakukan pada saat low hour (jam sepi penerbangan) atau malam hari.

Pihak manajemen menginformasikan bahwa terdapat sedikit perubahan alur serta pengerjaan di beberapa titik yang mungkin dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa beautifikasi yang tahap awal direncanakan rampung pada awal Kuartal III/2026 dan secara keseluruhan pada Kuartal IV/2026.

"Setelah beautifikasi, Bandara Internasional Minangkabau hadir dengan wajah lebih segar untuk siap menyambut pertumbuhan arus wisatawan dan mendukung kemajuan sektor ekonomi serta pariwisata di Sumatera Barat secara berkelanjutan," kata Dony pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahun ini melanjutkan program pengembangan di empat bandara sebagai bagian dari transformasi 'premises'

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports melanjutkan pengembangan empat bandara pada 2026, termasuk Bandara Minangkaubau Padang, Sumatera Barat, sebagai bagian transformasi infrastruktur dan fasilitas bandara guna meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna jasa penerbangan.

"Pada tahun ini melanjutkan program pengembangan di empat bandara sebagai bagian dari transformasi premises," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Ia mengungkapkan program pengembangan dijalankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Minangkabau Padang dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Pahlevi menuturkan esensi transformasi adalah terus bergerak dan berubah menjadi lebih baik melalui berbagai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengunjung bandara dan penumpang pesawat.

Menurut dia, pengembangan bandara menjadi bagian dari transformasi premises (infrastruktur dan fasilitas fisik bandara) yang difokuskan untuk menghadirkan infrastruktur dan fasilitas berorientasi pada customer experience (pengalaman pelanggan) di lingkungan bandara.

Ia menyebutkan pengembangan dua bandara tersibuk di Indonesia yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat menciptakan standar layanan terbaik yang bisa diimplementasikan bandara-bandara lainnya.

“Layanan di dua bandara tersebut dapat menjadi standar bagi bandara-bandara lainnya. Pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta memenuhi standar global sehingga dapat meningkatkan posisi kedua bandara dalam daftar 100 bandara terbaik di dunia,” jelas Pahlevi.

Pengembangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai antara lain tahun ini dilakukan di terminal penumpang untuk peningkatan kapasitas menjadi 32 juta penumpang/tahun, setelah sebelumnya di sisi darat. Adapun setelah terminal penumpang, peningkatan kapasitas akan dilakukan di sisi udara.

Pengembangan di terminal itu mencakup optimalisasi pier keberangkatan Gate 1-9 Terminal Internasional, mencakup pembangunan penghubung pier (connecting pier), penataan lansekap dan area kursi tunggu (boarding seat area), serta perluasan dan beautifikasi fasilitas umum.

Selain itu, dilakukan revitalisasi fasilitas penunjang dan pelayanan, yaitu pada semi outdoor area komersial, area check in dan pintu keberangkatan (departure gate).

Di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tengah dilakukan pembangunan jembatan penghubung (connecting bridge) antara Terminal Domestik dan Terminal Internasional.

Pahlevi mengatakan optimalisasi di gate keberangkatan internasional akan semakin membuat penumpang merasa nyaman, begitu juga dengan adanya connecting bridge antara Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang menyediakan jalur khusus bagi penumpang pesawat yang memiliki penerbangan lanjutan.

"Ini memangkas waktu untuk check in," jelasnya.

Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, program pengembangan mencakup lanjutan beautifikasi Terminal 3 dan Revitalisasi Terminal 1A.

Beautifikasi Terminal 3 pada tahun ini dilakukan di seluruh fasad tenant komersial pada area keberangkatan, seluruh boarding gate area keberangkatan, interior check in, serta fasilitas umum yakni toilet di area keberangkatan dan kedatangan.

"Dilakukan juga penambahan fasilitas pada boarding lounge penerbangan internasional, yakni antara lain game corner," bebernya.

Program pengembangan di Bandara Soekarno-Hatta yang juga tengah dijalankan adalah Revitalisasi Terminal 1A.

“Setelah revitalisasi, Terminal 1A hadir dengan wajah baru, standar pelayanan yang jauh lebih baik didukung fasilitas lebih lengkap dan modern untuk seamless journey experience," tambah Pahlevi.

Revitalisasi membuat kapasitas Terminal 1A meningkat dari sebelumnya 5,7 juta penumpang/tahun menjadi 10 juta penumpang/tahun, dan nantinya dilengkapi dengan 36 unit konter check in atau bertambah dari sebelumnya 25 unit konter.

Penambahan conveyor belt juga dilakukan pada area pengambilan bagasi penumpang, dari 5 unit menjadi 7 unit sehingga dapat melayani 3.500 bagasi dalam waktu bersamaan. Area komersial diperluas menjadi sekitar 6.300 meter persegi dari sebelumnya 4.400 meter persegi.

Revitalisasi Terminal 1A melanjutkan revitalisasi yang sudah selesai sebelumnya yakni di Terminal 2F dan Terminal 1C.

Sementara itu di Bandara Minangkabau Padang antara lain mencakup pengembangan terminal. Terminal baru seluas sekitar 47 ribu meter persegi yang dapat menampung 5,7 juta penumpang/tahun atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya 2,7 juta penumpang/tahun.

Adapun dilakukan perluasan pada terminal baru untuk area kedatangan domestik dan internasional, lalu boarding lounge domestik dan internasional, serta area komersial, serta lansekap terminal.

Sementara itu, di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dilakukan pengembangan terminal menjadi seluas 30 ribu meter persegi yang berkapasitas 3 juta penumpang/tahun dari sebelumnya 1,5 juta penumpang/tahun.

Sejalan dengan pengembangan ini, dilakukan juga perluasan area check in, penataan area curbside, titik pemeriksaan keamanan atau security check point, penataan area komersial, pembaruan lansekap di dalam terminal, serta beautifikasi interior di seluruh area terminal.

InJourney Airports sebagai pengelola 37 bandara berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan di seluruh bandara untuk peningkatan pelayanan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6). Kenaikan harga untuk Pertamax yang mencapai Rp17 ribu per liter di beberapa daerah tertentu.

Adapun untuk harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar, Pertamina masih mempertahankan harga lama, alias tetap.

Berdasarkan keterangan persnya pada Selasa (9/6), Pertamina juga resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Roberth menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

[Gambas:Youtube]

Melansir laman MyPertamina, harga Pertamax Rp17 ribu per liter hanya berlaku di beberapa daerah tertentu. 

Selanjutnya, perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," katanya.

Selain itu, Pertamina juga menekankan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," kata Roberth.

Daftar daerah dengan harga Pertamax Rp17 Ribu per liter mulai 10 Juni 2026:

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Josal Bantu Rakyat dan Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang mengadukan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal masyarakat Sumatera Barat. Ketua LBH Josal Bantu Rakyat Yohannas Permana menilai pernyataan yang dilontarkan Abu Janda melukai masyarakat Sumatera Barat .

Yohannas mengatakan, pihaknya datang langsung dari Kota Padang untuk membuat pengaduan resmi ke Mabes Polri. Menurut dia, pengaduan itu berkaitan dengan ucapan Abu Janda yang menyebut Sumbar intoleran dan barbar dalam sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat.

"Jujur, kenapa kami bisa hadir di Jakarta ini? Mungkin saya selaku pribadi dan selaku salah satu orang di organisasi yang berada di Kota Padang merasa sangat sakit hati dengan pernyataan Permadi Arya," kata Yohannas di Bareskrim Polri, Kamis (28/5/2026).

Ia menegaskan, masyarakat Sumbar merupakan masyarakat yang toleran dan beradab. Yohannas juga menyebut seluruh agama dan rumah ibadah ada di Sumbar.

Dalam pengaduannya, Yohannas mengaku telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman video YouTube yang disimpan di dalam flashdisk. Ia menyebut bagian yang dipermasalahkan berada pada menit 53 hingga menit 57 video tersebut.



"Sudah. Kita bikin ada pengaduan satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang," ujarnya.

Terkait pasal yang diadukan, Yohannas menyebut pihaknya mengacu pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Ia juga memastikan pihaknya percaya proses hukum akan ditangani Kepolisian Republik Indonesia. "Kita akan mengawal proses ini sampai selesai karena menurut kami ini sudah melanggar pasal Undang-Undang ITE yang ada di Negara Republik Indonesia," katanya.

Diketahui, pernyataan pegiat media sosial itu berbuntut panjang. Sebelumnya, Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA. Laporan itu diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri, per tanggal 26 Mei 2026.

Abu Janda telah merespons aduan ke kepolisian dan menegaskan dirinya tidak berniat menghina masyarakat Sumatera Barat. "Saya tidak menghina rakyat Sumbar, tapi kalau dasarnya sudah benci Abu Janda ya susah. Tidak menghina pun bisa dianggap menghina," kata dia kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan serapan anggaran penanganan bencana banjir Sumatra yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum mencapai Rp60 triliun.

Penyebabnya, kata Purbaya, karena proyek pembangunan infrastruktur dibagi dalam pelaksanaan bertahap selama tiga tahun.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan dana Rp60 triliun sejak akhir tahun lalu. Namun, penggunaan anggaran pada 2026 lebih kecil karena kebutuhan pembangunan dibagi secara bertahap hingga 2028.

"Kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya. Jadi sih kita siap," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia menegaskan pemerintah tidak mengalami kendala dari sisi ketersediaan dana. Hambatan justru kerap muncul dari kelengkapan dokumen pengajuan yang diajukan kementerian dan lembaga pelaksana.

"Kadang-kadang dokumen dari kementerian/lembaga juga enggak lengkap. Jadi kita bilang, begitu itu siap, ya kita siap keluarkan secepatnya begitu dokumennya lengkap," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kemenkeu kini mengubah pola pencairan anggaran kebencanaan agar prosesnya lebih cepat. Jika sebelumnya pengajuan anggaran hanya menunggu diproses, kini Direktorat Jenderal Anggaran diminta aktif melakukan pendampingan kepada kementerian/lembaga yang mengajukan dana.

"Kalau dulu kan mereka diajukan terus didiemin. Saya bilang ke Dirjen Anggaran (Luky Alfirman) sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap hari di-follow up, ditelepon kementerian/lembaganya kalau kurang dokumennya," katanya.

Ia bahkan meminta jajarannya membantu langsung kementerian atau lembaga yang mengalami kesulitan menyiapkan dokumen pencairan. Langkah tersebut dilakukan agar pencairan anggaran pemulihan bencana nasional tidak lagi tersendat di proses administrasi.

"Jadi diharapkan dengan langkah-langkah seperti itu, pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana nasional ini akan lebih cepat. Jadi enggak usah takut. Anggarannya ada," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk periode tiga tahun.

"Untuk di tahun 2026, totalnya adalah Rp38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun. Dan di tahun 2028, Rp28,2 triliun," kata Tito.

Ia menjelaskan anggaran tersebut sudah dibagi ke sejumlah kementerian dan lembaga. Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap selesai paling lambat pada 2027 agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

Tito mengatakan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dan DPR juga meminta setiap kementerian dan lembaga menyerahkan timeline pelaksanaan program pada awal Juni 2026. Setelah itu, progres pemulihan akan dievaluasi setiap dua minggu.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga untuk pemulihan dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut disiapkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra.

JAKARTA - PT PLN (Persero) berhasil menuntaskan proses normalisasi jaringan secara menyeluruh setelah sistem kelistrikan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sempat mengalami gangguan pasokan selama dua hari terakhir. Dengan rampungnya pemulihan interkoneksi tersebut, seluruh masyarakat di ranah Minang kini dipastikan dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan domestik secara normal.

"Alhamdulillah sistem kelistrikan di Sumbar pagi tadi sudah bisa menyala 100%," ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat Arjun Karim, Minggu (24/5/2026).

Ia mengungkapkan keberhasilan pemulihan sistem secara total tersebut tercapai tepat pada pukul 05.11 WIB setelah tim teknis di lapangan bekerja secara maraton. Arjun menjelaskan rangkaian proses pemulihan telah diupayakan sejak gangguan pertama kali muncul akibat adanya keterbatasan daya pada unit pembangkit. Kendati dilakukan percepatan, PLN tetap mengedepankan tahapan pemulihan yang sesuai dengan prosedur teknis demi menjamin keamanan personel serta stabilitas sistem jaringan hulu ke hilir.

Berdasarkan analisis teknis PLN, pemadaman yang melanda Sumatera Barat dalam dua hari terakhir dipicu oleh kenaikan drastis pada konsumsi listrik masyarakat. Lonjakan kebutuhan yang masif tersebut sayangnya tidak diimbangi dengan ketersediaan kapasitas pembangkit yang memadai di wilayah operasional setempat.

Arjun memaparkan sistem kelistrikan di Sumatera Barat sempat mengalami defisit pasokan daya yang cukup besar hingga mencapai angka ratusan megawatt. Beban puncak di wilayah tersebut tercatat melonjak hingga 680 megawatt (MW), sementara kemampuan pasokan daya riil yang tersedia saat gangguan terjadi hanya sebesar 440 MW sehingga memicu defisit hingga 240 MW.

Ketimpangan antara ketersediaan daya dan beban puncak yang terus merangkak naik membuat kebijakan pemadaman bergilir menjadi langkah tak terhindarkan guna mengamankan sistem. Terkait durasi pemulihan yang dirasa cukup lama oleh pelanggan, PLN menegaskan bahwa proses pengaktifan kembali sistem transmisi interkoneksi membutuhkan kehati-hatian tinggi untuk mencegah kerusakan infrastruktur yang lebih fatal.

Sebagai solusi jangka panjang, PLN memandang wilayah Sumatera Barat sudah sangat mendesak untuk memiliki tambahan unit pembangkit listrik baru guna memitigasi risiko serupa di masa depan. Kebutuhan infrastruktur baru ini diklaim telah terakomodasi dalam rencana pengembangan kelistrikan nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034.

Langkah melokalisasi pembangkit baru dinilai krusial agar Sumatera Barat tidak terus-menerus bergantung pada pasokan listrik dari sistem Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Ketergantungan antarwilayah tersebut dinilai sangat berisiko, terutama saat unit-unit pembangkit di wilayah Sumbagsel sedang memasuki masa pemeliharaan rutin yang berdampak pada pemangkasan kiriman daya.

Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar memprioritaskan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan dan antisipasi bencana di wilayah masing-masing.

Tito menegaskan tambahan TKD yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan percepatan pemulihan sekaligus penguatan mitigasi bencana di daerah.

“Tambahan TKD ini diberikan dalam rangka penanganan bencana. Jadi saya mohon betul digunakan untuk kepentingan mitigasi dan penanganan bencana yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah terdampak di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Penyaluran dilakukan secara bertahap guna mempercepat likuiditas daerah. Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun disalurkan pada 27 Februari 2026, tahap kedua Rp3,19 triliun pada 31 Maret 2026, dan tahap ketiga Rp3,06 triliun pada 4 Mei 2026.

Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp2,63 triliun. Seluruh dana tersebut telah tersalurkan penuh hingga pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan prioritas daerah, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan rawan longsor, penguatan drainase, rehabilitasi fasilitas umum, hingga langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko bencana susulan.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di daerah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Karena itu, Satgas PRR terus memantau penyusunan rencana kegiatan dan penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan program di lapangan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang sudah menyusun rencana kegiatan dan sudah membuat Perkada. Tinggal direalisasikan supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Tito.

Selain pemanfaatan TKD, Satgas PRR juga terus mengawal mekanisme hibah antardaerah untuk membantu wilayah terdampak berat yang menerima tambahan anggaran relatif kecil. Tito menilai semangat gotong royong antardaerah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera.

“Kita ingin daerah yang memiliki kemampuan lebih juga bisa membantu daerah yang terdampak lebih berat. Ini bagian dari semangat bersama untuk mempercepat pemulihan,” ujar Tito.

(SAW)

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meningkatkan penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang guna menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padang yang dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder terkait guna mengantisipasi peningkatan demand dan antrean yang terjadi di SPBU wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20% di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Pertamina juga telah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Pertamina menegaskan tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan maupun pelanggaran terkait penyaluran BBM subsidi dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran melalui Pertamina Contact Center 135.

Bisnis.com, PEKANBARU - Sampai April 2026, PT Pegadaian Kantor Wilayah Pekanbaru menorehkan pencapaian kinerja yang positif, di mana Outstanding Loan (OSL) Gross tercatat mencapai Rp6,85 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan akhir 2025 yang senilai Rp5,52 triliun.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Agus Riyadi mengatakan bahwa secara tahun berjalan atau year to date (YtD) pertumbuhan OSL mencapai 24,10% atau bertambah Rp1,33 triliun.

"Kinerja positif ini ditopang oleh kantor area, cabang, dan outlet Pegadaian di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, serta Sumatera Barat dengan lonjakan kinerja terbesar berasal dari produk berbasis emas," ungkapnya, Kamis (30/4/2026).

Peningkatan kinerja terbesar diraih dari outstanding produk emas sampai April 2026 dengan nilai Rp1,04 triliun, di mana besaran pertumbuhan tahun berjalan sebesar 36,27% atau bertambah senilai Rp298,54 miliar.

KEGIATAN SOSIAL

Sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja positif tersebut, PT Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru menggelar kegiatan sosial dan spiritual bertajuk Mengetuk Pintu Langit dengan aksi berbagi makanan siap santap kepada masyarakat dan nasabah.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 28 cabang Pegadaian yang berada di bawah naungan Kanwil II Pekanbaru, meliputi wilayah Riau Daratan, Riau Kepulauan, hingga Sumatera Barat.

Agus Riyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan Mengetuk Pintu Langit yang diwujudkan melalui aksi berbagi makanan ini adalah bentuk kepedulian dan empati kami kepada masyarakat dan nasabah di sekitar lingkungan Pegadaian. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan Pegadaian tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat.

Aksi sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan nasabah yang merasakan langsung manfaat dari pembagian makanan siap santap tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelesaian konflik pertanahan dan penataan agraria masih menjadi tantangan di daerah. Penguatan sinergi antarinstansi penting dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan.

Dalam konteks itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan Kementerian ATR/BPN memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan pertanahan. Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara jajaran Polda Sumatera Barat dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta mengatakan, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kolaborasi dan sinergi yang kita bangun ini bukan sekadar hubungan antar instansi, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurut Gatot, penanganan persoalan agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Peran Polri dan ATR/BPN dinilai saling melengkapi, terutama dalam penyelesaian sengketa dan percepatan program pembangunan.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, kata dia, Polda Sumbar menobatkan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia Sahabat Kapolda Sumatra Barat.

Di sisi ATR/BPN, penguatan kolaborasi diharapkan dapat mendukung pencegahan mafia tanah, penyelesaian konflik, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait pertanahan. Langkah ini juga mencakup percepatan sertifikasi tanah dan penguatan kepastian hukum.

“Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan terutama untuk mengurai permasalahan pertanahan dan agraria di ranah minang demi kepentingan masyarakat banyak, dengan mendukung pencegahan mafia tanah, membantu penyelesaian konflik pertanahan, edukasi, hingga sosialisasi,” kata Rezka.

Menurutnya, dukungan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Efektivitas penanganan persoalan pertanahan akan bergantung pada konsistensi koordinasi antarinstansi. Sinergi antara penegakan hukum dan tata kelola agraria dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.