Bisnis.com, JAKARTA — Temuan adanya jejak radioaktif pada sejumlah komoditas pangan dari Indonesia tengah membuat geger.

Temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Food and Drug Administration (FDA) atas ekspor komoditas dari Indonesia yakni produk udang dan cengkih.

FDA secara spesifik menyebutkan bahwa temuan ini terdeteksi dari produk udang beku olahan PT Bahari Makmur Sejati yang berlokasi di Indonesia.

Dalam siaran pers pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebutkan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs & Border Protection/CBP) telah mendeteksi kontaminasi Cesium-137 di kontainer pengiriman di empat pelabuhan AS yaitu Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

“Udang beku yang diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati melanggar Undang-Undang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Federal. Investigasi FDA masih berlangsung,” tulis FDA.

FDA menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada produk yang terdeteksi positif mengandung Cesium-137 masuk ke pasar Amerika Serikat. Namun, FDA tengah bekerja sama dengan distributor dan pengecer yang menerima produk dari PT Bahari Makmur Sejati setelah tanggal deteksi untuk melakukan penarikan (recall).

Berdasarkan informasi tambahan, FDA menetapkan bahwa produk dari PT Bahari Makmur Sejati melanggar Federal Food, Drug, & Cosmetic Act karena diduga diproduksi, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis sehingga berpotensi terkontaminasi Cs-137 dan menimbulkan risiko terhadap keamanan.

Selain itu, FDA juga telah menambahkan PT Bahari Makmur Sejati ke dalam daftar import alert baru terkait kontaminasi kimia, guna menghentikan produk perusahaan tersebut masuk ke AS sampai permasalahan ini diatasi.

“Investigasi masih berlangsung dan kami akan memperbarui peringatan ini jika terdapat informasi terbaru,” kata FDA.

Selain komoditas udang, paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) terdeteksi pada cengkeh yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California. Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS).

Adapun perusahaan tersebut telah mengekspor sekitar 200.000 kilogram cengkih ke AS sepanjang tahun ini.

Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen.

Menyusul hal tersebut, otoritas Amerika Serikat mengembalikan kontainer yang memuat komoditas cengkih tersebut ke Pelabuhan Tanjung Perak.

Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah membenarkan bahwa kegiatan pembongkaran produk ekspor yang dikembalikan ke dalam negeri karena terpapar Cs-137 tersebut dilakukan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS Surabaya).

"Atas aktivitas tersebut, tidak ada penutupan pelabuhan ataupun penghentian aktivitas bongkar muat dan pelayanan kegiatan lainnya di TPS Surabaya. Kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berlangsung normal dan seluruh pengguna jasa dilayani dengan baik," ungkap Ardiansyah dalam keterangan resminya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan bongkar atas produk yang terpapar Cs-137 tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat oleh BAPETEN, dan dinyatakan aman dalam rangkaian proses bongkar peti kemas di terminal TPS.

Selain itu, Ardiansyah juga menerangkan bahwa produk cengkeh yang telah dinyatakan terkontaminasi Cs-137 tersebut tidak serta-merta ditumpuk oleh petugas terkait di dalam TPS, melainkan langsung diamankan dan dibawa keluar dari area TPS.

"Selanjutnya produk ekspor yang terkontaminasi cesium tidak ditumpuk di dalam terminal, melainkan langsung dibawa keluar TPS Surabaya/Truck Losing, di mana sesuai SOP penanganan container IMO Class 1 eksplosive dan IMO Class 7 radio aktif, untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari dua bulan telah berlalu sejak Food and Drug Administration (FDA), otoritas keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat, mendeteksi jejak radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang beku dan cengkih yang dikirim dari Indonesia.

Temuan itu terjadi pada awal Agustus 2025, ketika FDA menemukan keberadaan isotop radioaktif Cs-137 dalam satu sampel udang beku asal Indonesia. Sebagai langkah perlindungan terhadap konsumen, FDA kemudian menambahkan perusahaan PT Bahari Makmur Sejati, eksportir produk udang tersebut, ke dalam daftar peringatan impor baru (Import Alert #99-51) terkait kontaminasi kimia.

Dengan demikian, seluruh produk udang dari perusahaan tersebut dilarang masuk ke pasar AS hingga perusahaan dapat membuktikan bahwa kondisi yang menyebabkan pelanggaran tersebut telah diselesaikan.

FDA juga mengeluarkan peringatan keamanan kepada konsumen, distributor, dan pengecer agar tidak mengonsumsi, menjual, atau menyajikan udang beku tertentu yang diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati.

Dalam upaya pemantauan lanjutan, FDA juga mendeteksi keberadaan Cs-137 pada sampel cengkih yang dikirim oleh PT Natural Java Spice. Akibatnya, produk rempah dari perusahaan tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar peringatan impor untuk kontaminasi kimia.

Baik produk dari PT Bahari Makmur Sejati maupun PT Natural Java Spice tidak akan diizinkan masuk ke pasar Amerika Serikat hingga kedua perusahaan memberikan bukti yang memadai kepada FDA bahwa kondisi yang menyebabkan pelanggaran telah diatasi.

Adapun mulai 31 Oktober 2025, FDA akan mewajibkan sertifikasi impor untuk produk udang dan rempah-rempah dari wilayah tertentu di Indonesia, berdasarkan tingkat risiko potensi kontaminasi Cesium-137.

Kebijakan ini menandai penggunaan pertama otoritas kongresional FDA untuk menangani masalah keamanan pangan yang berkelanjutan, sembari memastikan perdagangan tetap berjalan bagi produk yang terbukti aman.

Dari dalam negeri, asal-muasal kontaminasi ini masih menjadi sumber pekerjaan rumah besar pemerintah. Kawasan Industri Modern Cikande yang disebut-sebut sebagai titik mula radiasi menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir.

Nama PT Peter Metal Technology (PMT) yang bergerak di industri peleburan logam stainless steel pun mengemuka.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan kepada media memperinci bahwa senyawa radionuklida Cs-137 terbang ke udara karena aktivitas induksi besi PT PMT dan menyebar ke area pengemasan udang milik PT BMS.

"Jadi dia [PT PMT] itu mengolah scrapmetal atau besi tua dengan metode induksi. Kemudian polusinya terbang dan menempel ke banyak [area] termasuk si udang tadi. Dia [polusi Cs-137] tadinya hanya menempel di fan exhaust, generator, dan seterusnya," kata Hanif akhir September 2025.

Hanif menjelaskan PT PMT sendiri juga tak hanya melakukan peleburan besi, tetapi juga menjalankan fasilitas penyimpanan sementara atau interim storage besi-besi bekas yang akan dilebur.

Temuan ini pun berbuntut pada tuntutan terhadap PT Modern Land Cikande dan PT Peter Metal Technology. Dua perusahaan itu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menangani cemaran Cs-137 di sekitar Kawasan Industri Modern Cikande.

KLH juga tengah menyusun gugatan pidana kepada PT PMT dan Modern Cikande karena kedua perusahaan dinilai lalai sehingga merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Limbah Berbahaya Menyusup dalam Impor

Hingga saat ini, pemerintah mencatat 20 dari 22 industri di kawasan Cikande yang sempat terdeteksi terkontaminasi Cesium-137 dinyatakan bersih atau clean and clear, sementara dua lainnya masih dalam tahap dekontaminasi. Proses ini ditargetkan rampung dalam dua pekan.

Selain itu, pemerintah juga telah memulai proses relokasi sementara terhadap 19 keluarga atau 64 jiwa yang tinggal di zona merah paparan Cs-137.

Proses penanganan yang memakan waktu lama membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah merevisi beleid peraturan pemerintah (PP) 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan membatalkan pencabutan daftar B3 dalam lampiran XIV PP 22/2021.

Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi Dwi Sawung mengatakan penemuan limbah radioaktif yang berasal dari aktivitas peleburan logam di Cikande memiliki kemiripan dengan kasus Batan Indah tahun 2020.

"Kejadian pembuangan limbah Cesium-137 secara ilegal pernah terjadi sebelumnya pada 2020 di kawasan Batan Indah. Pasca kejadian tersebut, tidak ada kejelasan mengenai keberadaan casing dari Cesium-137 apakah telah dibuang dengan benar atau justru masuk ke dalam rantai industri peleburan logam. Umumnya, Cesium-137 disimpan dalam casing inti berbahan timbal, dilapisi dengan casing tambahan di bagian luar," ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Dalam kasus Cikande, sumber logam terkontaminasi radioaktif belum dapat dipastikan baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Industri peleburan logam di wilayah tersebut diketahui menerima logam bekas dari berbagai sumber termasuk impor.

Hingga saat ini, penelusuran terhadap asal logam terkontaminasi belum membuahkan hasil. Sementara itu, penelusuran terhadap sebaran pencemaran telah menemukan sejumlah lokasi dengan tingkat radioaktif tinggi, termasuk di luar wilayah Cikande.

Penyebaran cemaran di luar kawasan industri peleburan berlangsung tanpa kendali. Bahkan, tingkat radioaktif sangat tinggi ditemukan di lokasi-lokasi reklamasi dan timbunan. Walhi berpandangan hal ini merupakan dampak dari kebijakan dalam UU Omnibus Law bidang ketenagakerjaan, khususnya PP 22 Tahun 2021 Lampiran XIV, yang menghapus slag peleburan besi dari daftar limbah B3.

"Kami telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi pencemaran luas akibat pelonggaran tersebut Pelepasan slag dari daftar limbah B3 menyebabkan pencemaran radioaktif yang sulit ditelusuri dan sangat mahal untuk dibersihkan," kata Dwi.

Di sisi lain, Walhi juga telah memperingatkan pemerintah agar melarang atau setidaknya mengawasi secara ketat impor bahan baku industri berupa limbah atau sampah sejenis. Impor limbah atau sampah sangat rentan disusupi oleh material atau bahan-bahan yang sebenarnya dilarang untuk masuk.

Hal ini tidak hanya terjadi pada impor scrapmetal, tetapi juga pada limbah elektronik bekas, kertas bekas, dan plastik bekas yang disusupi bahan terlarang. Pada September 2025, sempat terdeteksi masuknya limbah terlarang melalui impor elektronik bekas di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

"Walhi meminta pemerintah untuk menghentikan impor sampah ataupun limbah dari luar negeri dan melakukan pengawasan ketat untuk impor bahan baku industri tertentu. Kami juga meminta pemerintah merevisi PP 22 tahun 2021 dengan membatalkan pencabutan daftar B3 dalam lampiran XIV PP 22/2021 karena kekhawatiran Walhi terbukti dengan ditemukannya slag yang terkontaminasi radioaktif tersebar tidak terkendali," tuturnya.

Mengutip data BPS impor scrap besi dalam kode HS 7204 per Agustus 2025 menembus 692.806 ton dengan nilai US$242,83 juta. Sementara sepanjang 2024, volume impor mencapai 1,18 juta ton dengan nilai US$464,12 juta.

Sebelumnya, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrapmetal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

“Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dalam hal ini, pemberian rekomendasi oleh KLH merupakan syarat utama dalam proses impor scrap metal. Artinya, tanpa syarat ini, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin impor.

“Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal,” terangnya.

Menurut Bara, langkah ini belum bisa disebut sebagai moratorium permanen, melainkan upaya mitigasi awal sembari menunggu hasil penelusuran sumber pasti kontaminasi Cs-137.

“Jadi untuk sementara, Kementerian LH akan menghentikan pemberian rekomendasi importasi dari scrap metal. Karena pemberian rekomendasi itu adalah kunci untuk supaya salah satu persyaratan utama, supaya bisa dilakukan importasi scrap metal,” terangnya.

Sebab, dia menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah masih membuka berbagai kemungkinan tindak lanjut kebijakan berdasarkan hasil investigasi. Namun, titik kontaminasi telah lama teridentifikasi. Meski begitu, mekanisme masuknya scrap metal terkontaminasi ke fasilitas industri masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia resmi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

Sertifikasi ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan biaya pengujian laboratorium akan ditanggung oleh eksportir.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan sertifikat tersebut menggunakan mekanisme sertifikasi mutu hasil perikanan yang sudah berlaku, dengan tambahan keterangan bahwa produk bebas radioaktif.

"Untuk sertifikasi itu menggunakan sertifikasi yang sudah ada, yaitu SMHKP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). Kami hanya menambahkan penjelasan di dalam sertifikasi itu berupa bebas radioaktif," ujar Ishartini dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Ia menjelaskan proses sertifikasi akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) KKP di daerah, dengan syarat eksportir telah melampirkan hasil uji dari laboratorium yang ditunjuk.

"Tidak bayar untuk sertifikasinya, hanya pelaku usaha nanti mungkin terkena beban untuk biaya uji di lab-nya," ujarnya.

Pengujian akan dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan biayanya sepenuhnya menjadi tanggungan eksportir.

"Biaya uji lab ditanggung swasta, eksportirnya," kata Ishartini.

Ia memastikan beban tersebut tidak akan ditanggung petambak.

"Kalau dari petambak tidak menanggung biaya. Nanti biaya ini yang menanggung adalah eksportir, jadi unit pengolahan ikan. Mereka sudah biasa melakukan uji, seperti antibiotik atau salmonela, hanya sekarang tambah uji Cesium-137," tuturnya.

Menurutnya, aturan sertifikasi berlaku untuk perusahaan di kategori yellow list, yakni unit pengolahan ikan di Jawa dan Lampung yang tetap diizinkan mengekspor produk ke AS dengan syarat memenuhi ketentuan baru.

Adapun perusahaan yang masuk kategori red list hanya satu, yaitu PT Bahari Makmur Sejati (BMS), yang produknya pernah terdeteksi mengandung radioaktif di AS.

Dalam kesempatan sama, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan menjelaskan bahwa FDA telah menyetujui KKP sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat untuk ekspor udang dari wilayah yellow list.

"Untuk yellow list, badan yang melakukan sertifikasi itu adalah badan pemerintah yang disetujui oleh FDA. Kami di satgas sudah sepakat bahwa yang akan melakukan itu badan di bawah pimpinan Ibu Ishartini di KKP, dan FDA juga sudah setuju," ujarnya.

Bara menambahkan KKP tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) dengan FDA agar prosedur sertifikasi memiliki kejelasan teknis.

"Ibu Ishartini sudah menyiapkan MoU dengan FDA agar SOP-nya itu jelas di sana, kriterianya dan segala macam," kata Bara.

Sementara untuk perusahaan yang masuk red list, sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen non pemerintah yang mendapat akreditasi dari FDA.

"Red list itu hanya satu saja, yaitu PT BMS. Dan itu nanti melakukan sertifikasi oleh third party yang diberikan akreditasi oleh FDA," ujarnya.

Bara memastikan pasar AS tidak ditutup bagi udang dan cengkeh dari Indonesia. Pembatasan hanya berlaku bagi produk dari Jawa dan Lampung yang wajib disertifikasi sebelum masuk ke AS.

"Import alert ini bukan pelarangan total terhadap seluruh produk udang dan bukan penghentian perdagangan. Pasar AS tetap terbuka bagi udang dan cengkeh asal memenuhi ketentuan tersebut," katanya.

Ia juga menyebut Satgas bersama KKP sedang melakukan negosiasi dengan FDA agar kontainer udang yang sudah dalam perjalanan sebelum pemberlakuan aturan baru pada 3 Oktober lalu dapat dikecualikan dari kewajiban sertifikasi.

Kewajiban sertifikat bebas radioaktif ini muncul setelah FDA mengeluarkan Import Alert pada 3 Oktober 2025, yang memberlakukan sertifikasi wajib untuk udang dan rempah dari Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025.

Kebijakan ini didasarkan pada hasil temuan FDA dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang mendeteksi keberadaan isotop radioaktif Cesium-137 pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa sumber paparan Cs-137 bukan berasal dari tambak atau perkebunan, melainkan dari aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut telah terlokalisasi dan ditangani melalui langkah dekontaminasi serta pengawasan lintas kementerian.