PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkuat kualitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Desa Sehat Bebas Stunting.

Program berskala lokal tersebut menyasar empat wilayah utama. Kawasan tersebut meliputi Desa Sukamanah, Banjarsari, Wanasuka, dan Margamukti.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program BNI Berbagi yang dijalankan bersama Pemerintah Kecamatan Pangalengan dan Puskesmas Sukamanah. Program difokuskan pada peningkatan gizi dan edukasi kesehatan bagi kelompok yang rentan mengalami masalah gizi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan program ini menjadi wujud kontribusi perseroan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat intervensi kesehatan dan gizi masyarakat.

"Program Desa Sehat Bebas Stunting ini merupakan wujud kontribusi BNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6).

Dalam pelaksanaannya, BNI memberikan Paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan kepada 65 anak berisiko stunting selama 52 hari berturut-turut. Perseroan juga menyalurkan Paket Nutrisi bagi 12 ibu hamil dengan kondisi KEK selama 60 hari berturut-turut.

Program ini turut mencakup pemberian nutrisi dan tablet tambah darah kepada 50 remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Seluruh rangkaian intervensi berlangsung selama tiga bulan dengan pendampingan dan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Okki menjelaskan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak dini karena stunting dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

"Program ini menjadi bagian dari komitmen BNI untuk hadir memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," imbuh dia.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi program karena masih membutuhkan penguatan upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat 24,1%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Selain pemenuhan gizi, Program Desa Sehat Bebas Stunting juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan keluarga. Program ini juga memperkuat peran posyandu serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

BNI menilai, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan terintegrasi melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemantauan kondisi penerima manfaat.

"Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas," ujar Okki.

BNI akan terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pencegahan stunting sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, menurut BNI, perlu dimulai sejak usia dini.

Melalui Program BNI Berbagi, perseroan berkomitmen menghadirkan program sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, SEMARANG — Upaya transformasi menuju Desa Mandiri Energi (DME) yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Kendati pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) telah berhasil memberikan penerangan jalan di wilayah terisolasi, keterbatasan fiskal desa mengancam keberlanjutan inovasi tersebut di tengah ancaman abrasi yang kian meluas.

Kepala Desa Banjarsari, Hariyanto, mengungkapkan bahwa inisiasi penggunaan EBT dimulai sejak akhir 2022 sebagai respon atas minimnya akses kelistrikan di beberapa dukuh. Kondisi geografis desa yang terletak di pesisir utara (Pantura) dengan potensi angin yang konsisten menjadi modal dasar pengembangan teknologi ini guna mengatasi kegelapan di jalan-jalan penghubung antar-dukuh yang selama ini tidak terjangkau tiang listrik PLN.

"Gagasan itu muncul ketika kami susun RPJMDes tahun 2022, terus kita danai melalui Dana Desa. Karena juknisnya Dana Desa itu diperkenankan kami untuk menerapkan ataupun menggunakan penerapan salah satu inovasi energi terbarukan. Akhirnya kita tangkap dan biayai," ujar Hariyanto pada Kamis (12/3/2026).

Implementasi teknologi ini memberikan dampak nyata bagi mobilitas warga di tiga dukuh yang lokasinya berpencar. Pembangkit listrik tenaga angin tersebut mampu menjangkau area hingga 700 meter, yang sebelumnya merupakan titik buta pencahayaan. Namun, keberhasilan teknis ini kini terbentur pada realitas keuangan desa yang semakin menyusut akibat kebijakan sentralistik dari pemerintah pusat.

Hariyanto menjelaskan bahwa Desa Banjarsari sangat bergantung pada Dana Desa sebagai sumber fiskal utama. Sebelum adanya kebijakan efisiensi, anggaran yang dikelola mencapai lebih dari Rp1 miliar, tetapi kini mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini diperparah dengan status desa yang harus berkejaran dengan fenomena alam berupa penurunan muka tanah dan kenaikan air laut (rob) yang mulai menggenangi pemukiman warga secara masif.

"Sumber keuangan, kapasitas fiskal di desa seperti Banjarsari, hanya mengandalkan dari Dana Desa. Dengan semangat saya untuk kembali ke desa, kita terpaksa harus berhemat," tegas Hariyanto.

Hariyanto menilai pengaturan anggaran pemerintah masih terlalu kaku dan tidak mengakomodir karakteristik dan keunikan di tiap wilayah. Imbasnya, visi-misi kepala desa seringkali terbentur oleh aturan teknis yang bersifat seragam dari pusat, sehingga kemandirian desa dalam berinovasi menjadi terbatas. Hal ini menciptakan hambatan bagi desa-desa pesisir yang memiliki beban ganda: menangani bencana rob sekaligus melakukan transisi energi.

Tantangan lain yang muncul adalah biaya pemeliharaan infrastruktur EBT yang mencapai Rp7-8 juta per tahun. Meskipun saat ini masih mendapat pendampingan teknis dari Universitas Semarang (USM), pemerintah desa harus mulai mengalokasikan dana mandiri untuk penggantian suku cadang dan perawatan periodik agar alat tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Anggaran tersebut menjadi beban berat mengingat alokasi Dana Desa kini sangat terbatas.

"Dengan kondisi ini, apakah desa bisa berinovasi? Saya rasa kita harus berpikir ulang. karena bicara desa itu katanya punya independensi, ternyata ya tidak juga. Karena semua diatur secara sentralistik, jadi sulit untuk mewujudkan visi-misi kepala desa," tambah Hariyanto.

Meski dihimpit beban anggaran, Pemerintah Desa Banjarsari tetap berkomitmen merawat unit yang ada melalui kolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RW, dan RT. Pihaknya berharap keberhasilan skala kecil ini dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan fleksibilitas anggaran bagi desa yang serius mengembangkan potensi energi lokal secara berkelanjutan.

"Semoga ide dan kreativitas yang sudah terbangun bisa menginspirasi desa-desa lain untuk bisa memanfaatkan potensi energi di sekitarnya. Utamanya yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Semoga ini awal untuk bisa menginspirasi pemuda desa, khususnya untuk menggali potensi Desa Banjarsari menuju DME," kata Hariyanto.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menyampaikan pidato pada Jumat (21/11) dalam rangkaian Bloomberg New Economy Forum di Singapura.

Informasi itu disampaikan ajudan Jokowi Kompol Syarif Fitriansyah usai kedatangan Jokowi di Singapura untuk menghadiri forum bergengsi tersebut.

"Bapak (Jokowi) diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada hari Jumat," kata Syarif, Rabu (19/11), melansir detiknews.

Jokowi hadir dalam sesi pembukaan forum pada hari pertama dan dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda lainnya selama penyelenggaraan acara pada 19-21 November 2025.

Selain menghadiri forum, Jokowi juga melakukan audiensi dengan CEO Franklin Templeton Jenny Johnson, dan keduanya sempat berfoto bersama di sela kegiatan.

Bloomberg New Economy Forum tahun ini mengusung tema 'Thriving in an Age of Extremes', dengan rangkaian program berupa sesi pleno, diskusi kelompok, dan peluang jejaring antara para pemimpin global serta pemangku kepentingan ekonomi dunia.

Jokowi sebelumnya telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, sebuah posisi yang membuatnya turut memberi masukan atas arah diskusi forum tersebut. Menjelang kehadirannya, Jokowi mengatakan forum itu akan berfokus pada berbagai tantangan ekonomi global di masa depan.

"Di sini nanti memang akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ke depan ekonomi dan mungkin kalau ada gagasan ide-ide mengenai ini ekonomi baru ke depan seperti apa dan menurut saya intelijen ekonomi sangat penting sekali," katanya ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat (26/9).