JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli. Sebab, penerapan B50 berpotensi membuat biaya energi justru membengkak, memicu perebutan bahan baku minyak sawit, hingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu meninjau dampak penerapan B50 secara lebih menyeluruh, bukan hanya pengurangan impor solar. "Tapi juga dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata Fabby, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, dasar ekonomi kebijakan B50 perlu dievaluasi karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Kebijakan ini awalnya disiapkan sebagai respons terhadap masalah pasokan dan lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Namun sekarang, risiko gangguan pasokan minyak dinilai sudah turun, begitu juga dengan harganya. Indonesia juga mulai meningkatkan produksi solar di dalam negeri, termasuk dengan menambah kapasitas Kilang Balikpapan.

Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50, terutama apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban subsidi maupun kompensasi yang dibutuhkan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi sebelum program B50 diperluas.

Lembaga tersebut juga mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, memicu inflasi, hingga memengaruhi kesejahteraan petani kecil.

"Peningkatan permintaan bahan baku juga perlu diantisipasi agar tidak mendorong tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola," ujar Fabby.

IESR: Elektrifikasi Lebih Efektif dari B50

IESR menilai kebijakan pencampuran biodiesel seperti B50 masih dapat diterima sebagai strategi transisi jangka pendek untuk menekan impor solar. Namun, menurut Fabby, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.

"Dibandingkan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi," kata Fabby.

Berdasarkan pemodelan IESR, elektrifikasi transportasi mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, menekan emisi, serta memperkuat ketahanan energi nasional, terutama apabila diiringi peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai disebut berpotensi memangkas emisi hingga 46 juta ton CO2 pada 2060. Angka pemangkasan emisi bisa mencapai 210 juta ton CO2 bila dibarengi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Estimasi ini dengan skenario 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.

Sedangkan peningkatan penggunaan transportasi umum dari sekitar 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 101 juta ton CO2 pada tahun yang sama.

Di sisi lain, penerapan biodiesel hingga B60 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton CO2 pada 2060. Namun, Fabby menegaskan angka tersebut belum memasukkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan sehingga manfaat penurunan emisinya diperkirakan tidak sebesar yang terlihat.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan B50 tidak mengalihkan fokus pemerintah dari agenda dekarbonisasi transportasi yang lebih mendasar: percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata.

"Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat," kata dia.

Pemerintah Tetap Jalankan B50

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli meski harga minyak dunia telah menurun. Menurut dia, Indonesia perlu memaksimalkan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini kita sedang mode bertahan (survival mode), supaya tidak bergantung pada pasokan global untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya solar," kata Bahlil pada April lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan menerapkan masa transisi selama tiga bulan sejak B50 mulai diberlakukan.

Masa transisi berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok B40 yang masih beredar. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh titik distribusi dan badan usaha diwajibkan menyalurkan BBM jenis B50.

Pengamat sekaligus Pakar Sistem Tenaga Listrik STEI ITB Kevin Marojahan Banjar Nahor memperingatkan kemarau yang lebih kering akibat El Nino menjadi tantangan bagi sistem kelistrikan nasional.

Saat cuaca kering dan panas, penggunaan sistem pendingin seperti AC akan melonjak. Sedangkan, pasokan listrik berisiko turun karena berkurangnya produktivitas pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Debit air menyusut tajam, mengancam produktivitas PLTA besar seperti Cirata dan Saguling di Jawa Barat,” tulis Kevin, dalam unggahan di akun Instagram ITB @itb1920, dikutip pada Rabu (24/6).

Melansir laman Transisi Energi Berkeadilan yang dikelola lembaga pegiat lingkungan Cerah, Sulawesi Selatan sempat gelap gulita akibat anomali cuaca El Nino pada 2023. Pasalnya, lebih dari 35 persen listrik di provinsi tersebut bergantung pada energi air, di antaranya dari PLTA Bili-bili di Gowa.

Selama debit air waduk turun drastis, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) juga belum bisa diandalkan sepenuhnya. Sebab, El Nino turut melemahkan angin.

Tak terbatas di Sulawesi, selama 2012 hingga 2019, terdapat enam PLTA di Jawa Tengah dan empat PLTA di Sumatra yang mandek karena kekurangan pasokan air. Akibatnya, pemadaman bergilir dilakukan karena minimnya pasokan pengganti.

Dalam penelitian yang dirilis tahun 2023 bertajuk The Climate and Land-use Changes Impact on Water Availability for Hydropower Plants in Indonesia, produktivitas PLTA di Indonesia terancam menurun bukan hanya karena faktor iklim tapi akibat hilangnya tutupan hutan di sekitar PLTA.

Atas dasar ini, Cerah menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan ulang proyek pembangkit energi terbarukan skala besar yang terpusat.

Dorongan Akselerasi PLTS Atap

Dalam riset terbaru bertajuk Unlocking Solar Energy Demand: Peran Strategis PLTS Atap dan Power Wheeling dalam Mencapai 100 GW Energi Surya, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) merekomendasikan diversifikasi energi dengan mengoptimalkan energi surya.

Alasannya, sistem listrik terpusat dan didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dinilai rawan tumbang. Sustain menawarkan dua solusi, yaitu desentralisasi sistem listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan skema power wheeling.

“Ketika jaringan utama PLN mengalami gangguan teknis atau kelebihan beban, pasokan listrik di titik-titik konsumen tetap aman karena ditopang energi surya mandiri,” ujar Direktur Eksekutif Sustain, Tata Mustasya, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (23/6).

PLTS Atap seperti menciptakan bantalan atau buffer di level tapak. Untuk mendorongnya, diperlukan regulasi dan insentif yang mendukung industri hingga masyarakat.

Selain PLTS Atap, kebijakan power wheeling juga bisa jadi opsi. Power wheeling adalah hak pemanfaatan bersama jaringan transmisi PLN oleh produsen listrik swasta, berbasis energi terbarukan. “Saat ini banyak industri yang ingin beralih ke energi bersih tetapi terhambat oleh keterbatasan pasokan hijau dari PLN,” kata Tata.

Dengan power wheeling, produsen energi surya skala besar dapat menyalurkan energi bersihnya langsung ke konsumen atau industri dengan jaringan yang ada.

Di samping mempercepat pencapaian target 100 GW energi surya, skema ini bisa sekaligus mengurangi beban investasi hulu PLN. Alhasil, perusahaan listrik milik negara ini bisa fokus menjaga keandalan dan perawatan jaringan transmisi utama untuk mencegah pemadaman massal.

Dalam skenario akseleratif, Sustain menghitung bahwa penambahan kapasitas energi surya sekitar 11,4 GWp dalam waktu relatif singkat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan PLTS nasional sebesar 17 GW dalam tiga tahun tanpa semakin membebani keuangan negara.

Jika laju saat ini dapat dipertahankan, 2026 berpeluang menjadi salah satu tahun paling penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir, capaian energi terbarukan Indonesia tidak perlu menunggu akhir tahun untuk mencapai target.

Hingga April 2026, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran pembangkit listrik nasional telah mencapai 17,89 persen atau setara produksi listrik 29,62 terawatt hour (TWh). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan pada saat yang sama telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk sepanjang 2026, yakni 16,46 persen.

Artinya, target tahunan tercapai ketika tahun bahkan belum memasuki pertengahan. Delapan bulan masih tersisa, sementara angka yang menjadi sasaran sudah terlampaui.

Jika melihat pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir, perubahan ini terlihat mencolok. Pada 2024, bauran EBT nasional masih berada di level 14,65 persen. Setahun kemudian meningkat menjadi 15,75 persen. Kenaikannya sekitar satu poin persentase dalam satu tahun penuh. Sebaliknya, dalam empat bulan pertama 2026, kontribusi energi terbarukan bertambah lebih dari dua poin persentase sekaligus.

Perbedaan kecepatan itu mengindikasikan adanya perubahan dalam laju transisi energi nasional. Jika sebelumnya kenaikan berlangsung perlahan, kini pertumbuhannya mulai bergerak lebih cepat.

Salah satu pendorong utamanya berasal dari proyek-proyek yang selama bertahun-tahun berada dalam tahap perencanaan atau konstruksi dan kini mulai menghasilkan listrik secara penuh.

Sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menjadi bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan nasional mulai masuk ke sistem. Pada saat yang sama, program pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit diesel juga berjalan lebih cepat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Perubahan arah pembangunan pembangkit juga memberi pengaruh besar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, porsi energi terbarukan mendapat ruang yang jauh lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dari seluruh tambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan selama satu dekade ke depan, sekitar 76 persen berasal dari sumber energi terbarukan.

Kini, energi bersih di Indonesia tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap dalam sistem kelistrikan nasional. Ia mulai menjadi sumber utama pertumbuhan kapasitas baru.

Lebih penting lagi, implementasi rencana tersebut mulai terlihat di lapangan. Dalam satu tahun sejak RUPTL diterbitkan, hampir setengah dari porsi pengembangan EBT yang direncanakan telah memasuki tahap eksekusi. Ini menjadi indikator bahwa dokumen perencanaan tidak berhenti sebagai target administratif, tetapi mulai diterjemahkan menjadi proyek nyata.

Perkembangan tersebut juga tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera menjadi salah satu contoh paling menarik. Di pulau itu, bauran energi terbarukan telah mencapai 41,76 persen dari total produksi listrik. Dengan kata lain, lebih dari empat dari setiap sepuluh unit listrik yang dihasilkan di Sumatera berasal dari sumber energi bersih.

Sumatera, sudah sejak lama memiliki kombinasi sumber daya yang sulit ditandingi daerah lain, mulai dari potensi panas bumi, tenaga air, hingga biomassa. Ketika proyek-proyek pembangkit mulai beroperasi dan jaringan listrik semakin terintegrasi, keunggulan sumber daya tersebut mulai tercermin dalam komposisi produksi listriknya.

Di tingkat nasional, tenaga air masih menjadi tulang punggung energi terbarukan Indonesia. Kapasitas PLTA yang besar membuat kontribusinya tetap mendominasi dibandingkan sumber energi hijau lainnya. Setelah itu terdapat biomassa dan panas bumi yang selama bertahun-tahun menjadi andalan Indonesia dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

PLTS

Namun, sumber energi yang pertumbuhannya paling menarik justru datang dari tenaga surya.

Kontribusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terhadap keseluruhan bauran nasional memang masih relatif kecil. Meski demikian, laju pertumbuhannya menjadi yang tercepat di antara berbagai jenis energi terbarukan lainnya. Penurunan harga panel surya dalam beberapa tahun terakhir membuat investasi PLTS semakin ekonomis, baik untuk skala rumah tangga maupun industri.

Program PLTS atap yang terus diperluas ke berbagai daerah juga mulai memperlihatkan dampaknya. Meski belum mampu mengubah komposisi nasional secara drastis, pertumbuhan tenaga surya memberi sinyal bahwa sumber energi ini akan memainkan peran yang semakin besar pada dekade mendatang.

Perkembangan yang terjadi sepanjang awal 2026 juga memperlihatkan bahwa target-target dalam dokumen perencanaan pemerintah mulai menemukan pijakan yang lebih kuat. Dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029, kontribusi EBT terhadap bauran energi nasional pada 2026 ditargetkan berada di kisaran 17 hingga 21 persen.

Dengan realisasi April yang sudah menyentuh 17,89 persen, Indonesia telah masuk ke dalam rentang target tersebut jauh lebih cepat dari jadwal. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan keberhasilan akhir tahun, tetapi setidaknya arah pergerakannya kini lebih jelas dibandingkan beberapa tahun lalu ketika target sering kali terlihat jauh dari jangkauan.

Perkembangan ini juga mulai menarik perhatian investor asing. Minat terhadap proyek energi hijau di Indonesia terus meningkat, terutama pada sektor panas bumi. Indonesia memiliki salah satu cadangan geothermal terbesar di dunia, tetapi sebagian besar potensinya masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Bagi investor, kondisi tersebut menawarkan ruang pertumbuhan yang besar. Bagi pemerintah, masuknya modal baru dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Sejumlah insentif yang disiapkan untuk proyek-proyek EBT juga diarahkan untuk menarik investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Meski demikian, tantangan transisi energi belum hilang. Kebutuhan investasi masih sangat besar, pembangunan jaringan transmisi harus mengikuti pertumbuhan pembangkit baru, dan ketergantungan terhadap batu bara belum bisa berakhir dalam waktu singkat. Sistem kelistrikan Indonesia yang tersebar di ribuan pulau juga membuat proses integrasi energi terbarukan lebih rumit dibandingkan banyak negara lain.

Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai energi terbarukan tidak lagi hanya berkutat pada target yang belum tercapai atau proyek yang masih tertunda. Data awal 2026 menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa kapasitas baru mulai masuk ke sistem, proyek yang direncanakan mulai berjalan, dan kontribusi energi bersih bertambah lebih cepat dari perkiraan.

Hingga akhir tahun, sejumlah proyek PLTA dan PLTS skala besar yang sedang dalam tahap penyelesaian berpotensi menambah porsi energi terbarukan lebih jauh lagi. Jika laju saat ini dapat dipertahankan, 2026 berpeluang menjadi salah satu tahun paling penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

Singapura terus berupaya memasang panel surya di ruang-ruang yang tersedia, mulai dari waduk hingga atap bangunan, termasuk area parkir. Kini, negara-kota tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan kepadatan panel surya tertinggi di dunia.

Negara yang minim sumber daya alam itu memang tidak punya banyak pilihan. Tenaga surya menjadi salah satu andalan di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada gas impor sekaligus menekan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Singapura berlangsung sangat pesat. Negara itu berhasil mencapai target pemasangan 2 gigawatt-peak (GWp) lebih cepat dari target 2030 dan kini menaikkan sasarannya menjadi 3 GWp pada 2030.

"Kami akan terus memaksimalkan pemasangan panel surya di seluruh permukaan yang layak dan secara bertahap menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan," demikian tertulis dalam situs otoritas energi Singapura, Energy Market Authority (EMA), dikutip Kamis (18/6).

Program pemasangan dilakukan di berbagai lokasi. Melalui SolarNova, pemerintah memasang PLTS di atap rumah susun (HDB) dan gedung-gedung publik. Sektor swasta ikut memasang panel surya di atap pabrik, gudang, dan pusat logistik. Rumah tapak juga didorong memasang PLTS secara mandiri.

Tak berhenti di daratan, lewat Sembcorp, Singapura membangun PLTS terapung di Tengeh Reservoir yang kini menjadi salah satu PLTS terapung di waduk yang terbesar di dunia. Pemerintah Singapura juga membidik pemanfaatan ruang laut, fasad bangunan, hingga kanopi parkir untuk pemasangan panel surya.

Namun, seberapa besar listrik yang bisa dihasilkan jika seluruh potensi ruang tersebut dimanfaatkan? Jawabannya ternyata tidak terlalu besar.

Jika target 3 GWp tercapai pada 2030, kapasitas tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 2.800 gigawatt-hour (GWh) listrik per tahun. Jumlah tersebut hanya menyumbang sebagian kecil kebutuhan listrik nasional, meski cukup untuk memasok sekitar 500 ribu rumah tangga.

Bahkan jika seluruh potensi ruang untuk PLTS berhasil dimanfaatkan, pemerintah Singapura memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 10 persen terhadap kebutuhan listrik nasional pada 2050.

Melirik Hidrogen hingga Nuklir

Saat ini, sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas alam. Pasokan gas alam tersebut diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta dalam bentuk gas alam cair (LNG) dari pasar global.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura berupaya meningkatkan impor listrik rendah karbon dari negara-negara tetangga dengan mendorong interkoneksi jaringan listrik regional. Sejauh ini, listrik impor baru mengalir dalam jumlah terbatas dari Malaysia.

Di luar impor listrik, Singapura juga terus mengkaji berbagai opsi pembangkit domestik untuk menopang kebutuhan energinya di tengah keterbatasan ruang bagi pengembangan PLTS.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan salah satu opsi yang tengah diprospek adalah hidrogen. Singapura kini menguji penggunaan amonia sebagai pembawa hidrogen untuk pembangkit listrik melalui proyek percontohan di Pulau Jurong. Beberapa pembangkit gas baru juga telah dirancang agar dapat menggunakan hidrogen di masa depan.

Namun, menurut Lawrence, pemanfaatan hidrogen tidak mudah. "Hidrogen harus diproduksi, dicairkan, diubah menjadi amonia, dikirim melintasi lautan, dikonversi kembali, lalu dibakar menjadi listrik. Di setiap tahap, energi hilang," ujarnya dalam pidato peringatan 25 tahun EMA di Singapura pada 19 Mei lalu.

Menurut dia, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses tersebut, tetapi tidak dapat menghilangkan kehilangan energi yang terjadi. Karena itu, hidrogen diperkirakan belum akan menjadi solusi pembangkit listrik skala besar dalam waktu dekat.

Opsi lain yang mulai dipertimbangkan adalah energi nuklir. Pemerintah berencana memulai tahap pertama Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) bersama International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun depan.

"Melalui kajian ini, kami ingin mengetahui apakah Singapura memiliki keahlian, kelembagaan, dan kerangka regulasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait energi nuklir. Namun perlu saya tegaskan, kajian ini bukan berarti Singapura telah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Lawrence.

Apabila suatu negara memutuskan membangun PLTN, masih ada tahap kedua untuk menilai kesiapan negara tersebut memulai proses pengadaan atau lelang pembangunan pembangkit. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah negara tersebut siap mengoperasikan PLTN secara aman.

Lawrence menegaskan semua proses tersebut akan dilakukan secara sangat hati-hati mengingat kondisi Singapura sebagai negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Keselamatan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Sebagai negara kota yang kecil dan padat penduduk, kami tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan," ujarnya.

Dia juga menegaskan hasil kajian tersebut bisa saja menyimpulkan bahwa nuklir bukan pilihan yang tepat bagi Singapura.

"Melalui kajian IAEA maupun studi kami sendiri, mungkin saja kesimpulannya adalah energi nuklir bukan jalur yang tepat bagi Singapura. Jika demikian, kami akan menerima kesimpulan tersebut," kata dia.

Singapura terus berupaya memasang panel surya di ruang-ruang yang tersedia, mulai dari waduk hingga atap bangunan, termasuk area parkir. Kini, negara-kota tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan kepadatan panel surya tertinggi di dunia.

Negara yang minim sumber daya alam itu memang tidak punya banyak pilihan. Tenaga surya menjadi salah satu andalan di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada gas impor sekaligus menekan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Singapura berlangsung sangat pesat. Negara itu berhasil mencapai target pemasangan 2 gigawatt-peak (GWp) lebih cepat dari target 2030 dan kini menaikkan sasarannya menjadi 3 GWp pada 2030.

"Kami akan terus memaksimalkan pemasangan panel surya di seluruh permukaan yang layak dan secara bertahap menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan," demikian tertulis dalam situs otoritas energi Singapura, Energy Market Authority (EMA), dikutip Kamis (18/6).

Program pemasangan dilakukan di berbagai lokasi. Melalui SolarNova, pemerintah memasang PLTS di atap rumah susun (HDB) dan gedung-gedung publik. Sektor swasta ikut memasang panel surya di atap pabrik, gudang, dan pusat logistik. Rumah tapak juga didorong memasang PLTS secara mandiri.

Tak berhenti di daratan, lewat Sembcorp, Singapura membangun PLTS terapung di Tengeh Reservoir yang kini menjadi salah satu PLTS terapung di waduk yang terbesar di dunia. Pemerintah Singapura juga membidik pemanfaatan ruang laut, fasad bangunan, hingga kanopi parkir untuk pemasangan panel surya.

Namun, seberapa besar listrik yang bisa dihasilkan jika seluruh potensi ruang tersebut dimanfaatkan? Jawabannya ternyata tidak terlalu besar.

Jika target 3 GWp tercapai pada 2030, kapasitas tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 2.800 gigawatt-hour (GWh) listrik per tahun. Jumlah tersebut hanya menyumbang sebagian kecil kebutuhan listrik nasional, meski cukup untuk memasok sekitar 500 ribu rumah tangga.

Bahkan jika seluruh potensi ruang untuk PLTS berhasil dimanfaatkan, pemerintah Singapura memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 10 persen terhadap kebutuhan listrik nasional pada 2050.

Melirik Hidrogen hingga Nuklir

Saat ini, sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas alam. Pasokan gas alam tersebut diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta dalam bentuk gas alam cair (LNG) dari pasar global.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura berupaya meningkatkan impor listrik rendah karbon dari negara-negara tetangga dengan mendorong interkoneksi jaringan listrik regional. Sejauh ini, listrik impor baru mengalir dalam jumlah terbatas dari Malaysia.

Di luar impor listrik, Singapura juga terus mengkaji berbagai opsi pembangkit domestik untuk menopang kebutuhan energinya di tengah keterbatasan ruang bagi pengembangan PLTS.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan salah satu opsi yang tengah diprospek adalah hidrogen. Singapura kini menguji penggunaan amonia sebagai pembawa hidrogen untuk pembangkit listrik melalui proyek percontohan di Pulau Jurong. Beberapa pembangkit gas baru juga telah dirancang agar dapat menggunakan hidrogen di masa depan.

Namun, menurut Lawrence, pemanfaatan hidrogen tidak mudah. "Hidrogen harus diproduksi, dicairkan, diubah menjadi amonia, dikirim melintasi lautan, dikonversi kembali, lalu dibakar menjadi listrik. Di setiap tahap, energi hilang," ujarnya dalam pidato peringatan 25 tahun EMA di Singapura pada 19 Mei lalu.

Menurut dia, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses tersebut, tetapi tidak dapat menghilangkan kehilangan energi yang terjadi. Karena itu, hidrogen diperkirakan belum akan menjadi solusi pembangkit listrik skala besar dalam waktu dekat.

Opsi lain yang mulai dipertimbangkan adalah energi nuklir. Pemerintah berencana memulai tahap pertama Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) bersama International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun depan.

"Melalui kajian ini, kami ingin mengetahui apakah Singapura memiliki keahlian, kelembagaan, dan kerangka regulasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait energi nuklir. Namun perlu saya tegaskan, kajian ini bukan berarti Singapura telah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Lawrence.

Apabila suatu negara memutuskan membangun PLTN, masih ada tahap kedua untuk menilai kesiapan negara tersebut memulai proses pengadaan atau lelang pembangunan pembangkit. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah negara tersebut siap mengoperasikan PLTN secara aman.

Lawrence menegaskan semua proses tersebut akan dilakukan secara sangat hati-hati mengingat kondisi Singapura sebagai negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Keselamatan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Sebagai negara kota yang kecil dan padat penduduk, kami tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan," ujarnya.

Dia juga menegaskan hasil kajian tersebut bisa saja menyimpulkan bahwa nuklir bukan pilihan yang tepat bagi Singapura.

"Melalui kajian IAEA maupun studi kami sendiri, mungkin saja kesimpulannya adalah energi nuklir bukan jalur yang tepat bagi Singapura. Jika demikian, kami akan menerima kesimpulan tersebut," kata dia.

Singapura terus berupaya memasang panel surya di ruang-ruang yang tersedia, mulai dari waduk hingga atap bangunan, termasuk area parkir. Kini, negara-kota tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan kepadatan panel surya tertinggi di dunia.

Negara yang minim sumber daya alam itu memang tidak punya banyak pilihan. Tenaga surya menjadi salah satu andalan di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada gas impor sekaligus menekan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Singapura berlangsung sangat pesat. Negara itu berhasil mencapai target pemasangan 2 gigawatt-peak (GWp) lebih cepat dari target 2030 dan kini menaikkan sasarannya menjadi 3 GWp pada 2030.

"Kami akan terus memaksimalkan pemasangan panel surya di seluruh permukaan yang layak dan secara bertahap menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan," demikian tertulis dalam situs otoritas energi Singapura, Energy Market Authority (EMA), dikutip Kamis (18/6).

Program pemasangan dilakukan di berbagai lokasi. Melalui SolarNova, pemerintah memasang PLTS di atap rumah susun (HDB) dan gedung-gedung publik. Sektor swasta ikut memasang panel surya di atap pabrik, gudang, dan pusat logistik. Rumah tapak juga didorong memasang PLTS secara mandiri.

Tak berhenti di daratan, lewat Sembcorp, Singapura membangun PLTS terapung di Tengeh Reservoir yang kini menjadi salah satu PLTS terapung di waduk yang terbesar di dunia. Pemerintah Singapura juga membidik pemanfaatan ruang laut, fasad bangunan, hingga kanopi parkir untuk pemasangan panel surya.

Namun, seberapa besar listrik yang bisa dihasilkan jika seluruh potensi ruang tersebut dimanfaatkan? Jawabannya ternyata tidak terlalu besar.

Jika target 3 GWp tercapai pada 2030, kapasitas tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 2.800 gigawatt-hour (GWh) listrik per tahun. Jumlah tersebut hanya menyumbang sebagian kecil kebutuhan listrik nasional, meski cukup untuk memasok sekitar 500 ribu rumah tangga.

Bahkan jika seluruh potensi ruang untuk PLTS berhasil dimanfaatkan, pemerintah Singapura memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 10 persen terhadap kebutuhan listrik nasional pada 2050.

Melirik Hidrogen hingga Nuklir

Saat ini, sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas alam. Pasokan gas alam tersebut diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta dalam bentuk gas alam cair (LNG) dari pasar global.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura berupaya meningkatkan impor listrik rendah karbon dari negara-negara tetangga dengan mendorong interkoneksi jaringan listrik regional. Sejauh ini, listrik impor baru mengalir dalam jumlah terbatas dari Malaysia.

Di luar impor listrik, Singapura juga terus mengkaji berbagai opsi pembangkit domestik untuk menopang kebutuhan energinya di tengah keterbatasan ruang bagi pengembangan PLTS.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan salah satu opsi yang tengah diprospek adalah hidrogen. Singapura kini menguji penggunaan amonia sebagai pembawa hidrogen untuk pembangkit listrik melalui proyek percontohan di Pulau Jurong. Beberapa pembangkit gas baru juga telah dirancang agar dapat menggunakan hidrogen di masa depan.

Namun, menurut Lawrence, pemanfaatan hidrogen tidak mudah. "Hidrogen harus diproduksi, dicairkan, diubah menjadi amonia, dikirim melintasi lautan, dikonversi kembali, lalu dibakar menjadi listrik. Di setiap tahap, energi hilang," ujarnya dalam pidato peringatan 25 tahun EMA di Singapura pada 19 Mei lalu.

Menurut dia, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses tersebut, tetapi tidak dapat menghilangkan kehilangan energi yang terjadi. Karena itu, hidrogen diperkirakan belum akan menjadi solusi pembangkit listrik skala besar dalam waktu dekat.

Opsi lain yang mulai dipertimbangkan adalah energi nuklir. Pemerintah berencana memulai tahap pertama Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) bersama International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun depan.

"Melalui kajian ini, kami ingin mengetahui apakah Singapura memiliki keahlian, kelembagaan, dan kerangka regulasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait energi nuklir. Namun perlu saya tegaskan, kajian ini bukan berarti Singapura telah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Lawrence.

Apabila suatu negara memutuskan membangun PLTN, masih ada tahap kedua untuk menilai kesiapan negara tersebut memulai proses pengadaan atau lelang pembangunan pembangkit. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah negara tersebut siap mengoperasikan PLTN secara aman.

Lawrence menegaskan semua proses tersebut akan dilakukan secara sangat hati-hati mengingat kondisi Singapura sebagai negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Keselamatan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Sebagai negara kota yang kecil dan padat penduduk, kami tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan," ujarnya.

Dia juga menegaskan hasil kajian tersebut bisa saja menyimpulkan bahwa nuklir bukan pilihan yang tepat bagi Singapura.

"Melalui kajian IAEA maupun studi kami sendiri, mungkin saja kesimpulannya adalah energi nuklir bukan jalur yang tepat bagi Singapura. Jika demikian, kami akan menerima kesimpulan tersebut," kata dia.

Singapura terus berupaya memasang panel surya di ruang-ruang yang tersedia, mulai dari waduk hingga atap bangunan, termasuk area parkir. Kini, negara-kota tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan kepadatan panel surya tertinggi di dunia.

Negara yang minim sumber daya alam itu memang tidak punya banyak pilihan. Tenaga surya menjadi salah satu andalan di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada gas impor sekaligus menekan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Singapura berlangsung sangat pesat. Negara itu berhasil mencapai target pemasangan 2 gigawatt-peak (GWp) lebih cepat dari target 2030 dan kini menaikkan sasarannya menjadi 3 GWp pada 2030.

"Kami akan terus memaksimalkan pemasangan panel surya di seluruh permukaan yang layak dan secara bertahap menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan," demikian tertulis dalam situs otoritas energi Singapura, Energy Market Authority (EMA), dikutip Kamis (18/6).

Program pemasangan dilakukan di berbagai lokasi. Melalui SolarNova, pemerintah memasang PLTS di atap rumah susun (HDB) dan gedung-gedung publik. Sektor swasta ikut memasang panel surya di atap pabrik, gudang, dan pusat logistik. Rumah tapak juga didorong memasang PLTS secara mandiri.

Tak berhenti di daratan, Singapura membangun PLTS terapung di Tengeh Reservoir yang kini menjadi salah satu PLTS terapung di waduk yang terbesar di dunia. Pemerintah Singapura juga membidik pemanfaatan ruang laut, fasad bangunan, hingga kanopi parkir untuk pemasangan panel surya.

Namun, seberapa besar listrik yang bisa dihasilkan jika seluruh potensi ruang tersebut dimanfaatkan? Jawabannya ternyata tidak terlalu besar.

Jika target 3 GWp tercapai pada 2030, kapasitas tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 2.800 gigawatt-hour (GWh) listrik per tahun. Jumlah tersebut hanya menyumbang sebagian kecil kebutuhan listrik nasional, meski cukup untuk memasok sekitar 500 ribu rumah tangga.

Bahkan jika seluruh potensi ruang untuk PLTS berhasil dimanfaatkan, pemerintah Singapura memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 10 persen terhadap kebutuhan listrik nasional pada 2050.

Melirik Hidrogen hingga Nuklir

Saat ini, sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas alam. Pasokan gas alam tersebut diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta dalam bentuk gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari pasar global.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura berupaya meningkatkan impor listrik rendah karbon dari negara-negara tetangga dengan mendorong interkoneksi jaringan listrik regional. Sejauh ini, listrik impor baru mengalir dalam jumlah terbatas dari Malaysia.

Di luar impor listrik, Singapura juga terus mengkaji berbagai opsi pembangkit domestik untuk menopang kebutuhan energinya di tengah keterbatasan ruang bagi pengembangan PLTS.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan salah satu opsi yang tengah diprospek adalah hidrogen. Singapura kini menguji penggunaan amonia sebagai pembawa hidrogen untuk pembangkit listrik melalui proyek percontohan di Pulau Jurong. Beberapa pembangkit gas baru juga telah dirancang agar dapat menggunakan hidrogen di masa depan.

Namun, menurut Lawrence, pemanfaatan hidrogen tidak mudah. "Hidrogen harus diproduksi, dicairkan, diubah menjadi amonia, dikirim melintasi lautan, dikonversi kembali, lalu dibakar menjadi listrik. Di setiap tahap, energi hilang," ujarnya dalam pidato peringatan 25 tahun EMA di Singapura pada 19 Mei lalu.

Menurut dia, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses tersebut, tetapi tidak dapat menghilangkan kehilangan energi yang terjadi. Karena itu, hidrogen diperkirakan belum akan menjadi solusi pembangkit listrik skala besar dalam waktu dekat.

Opsi lain yang mulai dipertimbangkan adalah energi nuklir. Pemerintah berencana memulai tahap pertama Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) bersama International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun depan.

"Melalui kajian ini, kami ingin mengetahui apakah Singapura memiliki keahlian, kelembagaan, dan kerangka regulasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait energi nuklir. Namun perlu saya tegaskan, kajian ini bukan berarti Singapura telah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Lawrence.

Apabila suatu negara memutuskan membangun PLTN, masih ada tahap kedua untuk menilai kesiapan negara tersebut memulai proses pengadaan atau lelang pembangunan pembangkit. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah negara tersebut siap mengoperasikan PLTN secara aman.

Lawrence menegaskan semua proses tersebut akan dilakukan secara sangat hati-hati mengingat kondisi Singapura sebagai negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Keselamatan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Sebagai negara kota yang kecil dan padat penduduk, kami tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan," ujarnya.

Dia juga menegaskan hasil kajian tersebut bisa saja menyimpulkan bahwa nuklir bukan pilihan yang tepat bagi Singapura.

"Melalui kajian IAEA maupun studi kami sendiri, mungkin saja kesimpulannya adalah energi nuklir bukan jalur yang tepat bagi Singapura. Jika demikian, kami akan menerima kesimpulan tersebut," kata dia.

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Makassar di tengah pemukiman banjir protes dari warga dan pegiat lingkungan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai ini bukan masalah. Apa alasannya?

Jumhur menjelaskan, pabrik tersebut akan beroperasi secara tertutup. “Kalau semua prosesnya, PLTSa itu kayak pabrik. Itu enggak kelihatan sampahnya,” kata Jumhur kepada Katadata, di Riau, Kamis (18/6).

“PLTSa yang benar itu kayak pabrik saja, jangan disamakan dengan PLTSa seperti melihat TPA (tempat pembuangan akhir) open dumping,” ujar dia menambahkan.

Problemnya, yang dikhawatirkan warga dan pegiat lingkungan bukan cuma gunungan sampah, tapi polusi dari pemrosesan sampah menjadi listrik.

Penasehat Senior lembaga yang fokus pada perlindungan publik Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik tetap menebar risiko kesehatan.

Yuyun menjelaskan senyawa dioksin, senyawa kimia berbahaya dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk PLTSa. Senyawa ini bisa menempel di ragam objek, termasuk berisiko saat beterbangan di udara.

“Efek dioksin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi, sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar Yuyun, dalam Konferensi Pers pada Mei lalu. Belum lagi partikel halus PM 2.5 atau PM 10 yang beterbangan.

“Kalau soal safeguard, mau sampai 5 km, sampai 20 km pun, risiko untuk kena kanker juga ada ya,” ucapnya menambahkan. Meski begitu, regulasi yang ada tidak mengatur sama sekali soal jarak dari pemukiman.

Menurut dia, tiap negara punya standar masing-masing soal jarak dari pemukiman. Di Inggris, jaraknya hanya 1,5 kilometer. Namun, warga di sekitar PLTSa di Inggris disebut lebih banyak bersuara, komplain, atau memilih pindah hunian.

Keberadaan PLTSa bukan hanya merugikan warga secara kesehatan tapi finansial. “Nilai tanah, nilai rumah, itu akan turun drastis. Warga bisa protes dengan alasan itu,” kata Yuyun.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa alias Geram PLTSa meminta perusahaan mendesak perusahaan untuk membuka studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dokumen Lingkungan (Amdal) PLTSa sebelum melanjutkan pembangunan.

Geram juga meminta perusahaan membuka kajian risiko kesehatan masyarakat, detil kemampuan alat pendeteksi emisi pada cerobong PLTSa, skema pengelolaan abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash), serta dasar pemilihan lokasi proyek.

“Area perencanaan pembangunan PLTSa berada sangat dekat dengan kawasan permukiman warga, bahkan pada beberapa titik hanya dipisahkan oleh pagar atau tembok pembatas,” ujar Aliansi kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilaporkan mengalami kekurangan pasokan batu bara. Kondisi ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Jawa-Bali. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya ketergantungan Indonesia terhadap batu bara?

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, realisasi pasokan dalam negeri lewat skema Domestic Market Obligation (DMO) mencapai 246,88 juta ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 57 persen atau 141,4 juta ton dialokasikan untuk sektor kelistrikan, baik pembangkit milik PLN, swasta (IPP), maupun pembangkit milik industri (captive power).

Ini bukan jumlah yang kecil. Sebanyak 141,4 juta ton batu bara setara dengan muatan sekitar 4,7 juta truk berkapasitas 30 ton. Jika seluruh truk tersebut punya panjang rata-rata 10 meter dan dibariskan, maka antreannya mencapai sekitar 47 ribu kilometer, lebih panjang dari keliling bumi yang hanya 40 ribu kilometer.

Lalu, berapa banyak batu bara yang dibakar PLN untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional? Berdasarkan buku PLN Statistics Unaudited, pemakaian batu bara mencapai 78,41 juta ton pada 2025 atau naik sekitar 17,6 persen dibandingkan lima tahun sebelumnya. Besarnya kebutuhan tersebut tidak terlepas dari dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam sistem kelistrikan nasional.

Anomali Kekurangan Pasokan di Tengah Produksi Melimpah Batu Bara Nasional

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, total produksi batu bara nasional mencapai 817,48 juta ton pada 2025. Ini jauh di atas kebutuhan dalam negeri.

Realisasi batu bara dengan skema Domestic Market Obligation (DMO) tercatat sebanyak 246,88 juta ton atau sekitar 30,2 persen dari produksi nasional, sedangkan 523,35 juta ton atau 63,89 persen diekspor ke berbagai negara. Dan, sisanya sekitar 48,25 juta ton atau 5,9 persen tercatat sebagai stok.

DMO merupakan kewajiban produsen batu bara untuk memasok sebagian produksinya bagi kebutuhan dalam negeri. Pasokan tersebut digunakan untuk pembangkit listrik PLN dan swasta, smelter, industri semen, kertas, pupuk, tekstil, hingga sektor industri lainnya.

Seperti disinggung sebelumnya, penyerapan DMO terbesar oleh sektor kelistrikan sebesar 141,4 juta ton. Selanjutnya disusul industri smelter 76,3 juta ton, industri semen 8,78 juta ton, industri kertas 5,42 juta ton, pupuk 1,02 juta ton, tekstil 0,86 juta ton, serta sektor lainnya sekitar 13,1 juta ton.

Lantas, bagaimana bisa PLN melaporkan kekurangan pasokan di tengah produksi nasional yang melimpah?

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan persoalan utamanya bukan terletak pada ketersediaan batu bara secara nasional, melainkan pada jenis batu bara yang dibutuhkan pembangkit listrik.

Menurut Bahlil, PLN membutuhkan batu bara kalori menengah yang ketersediaannya semakin terbatas. Di sisi lain, harga jual batu bara untuk pasar domestik melalui skema DMO dipatok sebesar US$70 per ton, jauh di bawah harga pasar sehingga dinilai kurang menarik bagi produsen.

"PLN membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah karena DMO US$70. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi trouble," kata Bahlil di DPR, beberapa waktu lalu.

Sebagai perbandingan, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 telah mencapai US$121,83 per ton. Disparitas harga tersebut disebut-sebut membuat sebagian produsen lebih memilih menjual batu bara berkualitas menengah ke pasar ekspor daripada memasok kebutuhan domestik.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memangkas target produksi batu bara nasional pada 2026 menjadi sekitar 600 juta ton sebagai upaya menjaga keseimbangan pasar dan menopang harga batu bara global. Kementerian ESDM menegaskan kebijakan tersebut seharusnya tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik karena alokasi DMO telah diperhitungkan sejak awal. Namun belakangan, Kementerian membuka peluang untuk menambah kembali kuota produksi bila pasokan dalam negeri dinilai belum mencukupi.

Sebagai gambaran, kebutuhan batu bara PLN pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 154 juta ton. Namun, hingga pertengahan Juni, batu bara yang telah memiliki kontrak pasokan baru sekitar 134 juta ton sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton.

Situasi ini kembali mengisyaratkan adanya tantangan dalam tata kelola batu bara nasional. Persoalan yang tak jauh beda sebetulnya pernah terjadi di era Presiden Joko Widodo hingga mendorong pemerintah memperketat aturan pemenuhan DMO agar pasokan dalam negeri tetap terjamin. Kini, pertanyaan yang kembali muncul adalah mengapa persoalan serupa masih dapat terulang padahal regulasi telah diperbaiki?

Di tengah kondisi tersebut, dorongan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya kembali menguat. Berbeda dengan batu bara yang harus ditambang dan bergantung pada rantai pasok serta dinamika pasar, sinar matahari tersedia melimpah hampir sepanjang tahun di Indonesia, tanpa perlu berebut.

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah berencana mewajibkan SPBU di beberapa wilayah untuk memasarkan bensin dengan campuran bioetanol lima persen (E5). Kebijakan ini menjadi babak baru pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia setelah program biodiesel berbasis sawit terus diperluas.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan mandatori E5 akan diberlakukan secara terbatas di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung mulai Juli 2026. Implementasi masih terbatas karena menyesuaikan dengan produksi etanol dalam negeri.

Pemerintah menggadang-gadang program ini sebagai strategi untuk menguatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional karena etanol akan diproduksi dari bahan baku yang berasal dari perkebunan dalam negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta seluruh etanol yang digunakan berasal dari produksi domestik, bukan impor.

Di balik tujuan kemandirian energi, program bioetanol membawa ambisi lain pemerintah: pengembangan tanaman pangan dan energi dengan target menjadi eksportir untuk komoditas ini maupun turunannya. Ambisi ini berulang kali disampaikan pemerintah era Presiden Joko Widodo saat penetapan dan pembukaan lahan untuk food estate di berbagai wilayah -- ambisi yang dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

Sementara ini, pemerintah dilaporkan telah mengidentifikasi tiga produsen yang mampu memasok sekitar 26 ribu kiloliter etanol fuel grade untuk tahap awal implementasi E5. Targetnya, mandatori E5 terbatas ini akan berlaku bersamaan dengan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli.

Bioetanol Naik Daun Sebagai Opsi Ketahanan Energi

Setidaknya dalam dua dekade terakhir, semakin banyak negara mencampurkan etanol ke dalam bensin sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi emisi. Bioetanol masuk dalam energi terbarukan karena berasal dari tanaman yang bisa ditanam kembali, meskipun emisinya tergantung rantai produksinya.

Brasil menjadi salah satu negara yang telah lama mengadopsi kebijakan bioetanol. Negara itu telah mengembangkan industri bioetanol berbasis tebu sejak krisis minyak pada 1970-an. Saat ini, bensin di Brasil mengandung campuran etanol 30 persen (E30). Kebijakan tersebut didukung oleh dominasi kendaraan flex-fuel di negara itu. Mobil jenis ini mampu beroperasi menggunakan bensin maupun etanol dengan kadar tinggi.

Amerika Serikat juga menjadi produsen sekaligus konsumen bioetanol terbesar di dunia. Mayoritas bensin yang dijual di negara tersebut mengandung etanol hingga 10 persen (E10). Sejak 2011, Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) mengizinkan penggunaan E15 untuk kendaraan bensin produksi tahun 2001 atau lebih baru. Namun, pompa pengisian E15 wajib diberi label khusus dan konsumen disarankan mengikuti rekomendasi kadar etanol maksimum yang tercantum dalam buku manual kendaraan.

Negara-negara Asia seperti India dan Thailand secara bertahap meningkatkan kadar campuran etanol dalam bensin. Sedangkan Jepang tengah mempersiapkan implementasinya mulai 2030.

Kontroversi dan Perkembangan Bahan Baku Bioetanol

Etanol memiliki kandungan energi sekitar sepertiga lebih rendah dibandingkan bensin murni, menurut Departemen Energi AS. Akibatnya, konsumsi bahan bakar kendaraan cenderung sedikit lebih boros. Kendaraan yang menggunakan E10 umumnya menempuh jarak sekitar 3-4 persen lebih pendek dibandingkan bensin murni, sedangkan E15 sekitar 4-5 persen lebih pendek.

Selain itu, tidak semua kendaraan kompatibel dengan kadar etanol yang lebih tinggi. Di Amerika Serikat, penggunaan E15 hanya direkomendasikan untuk kendaraan model 2001 ke atas serta kendaraan flex-fuel. Penggunaan pada kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan mesin dan bahkan dilarang oleh regulasi federal.

Di sisi lain, pengembangan bioetanol menuai perdebatan panjang. Jika produksi dilakukan melalui ekspansi perkebunan secara besar-besaran, bioetanol berpotensi memicu konversi lahan, persaingan dengan produksi pangan, hingga hilangnya tutupan hutan. Karena itu, banyak negara mulai mengembangkan bioetanol generasi kedua yang memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami, ampas tebu, atau residu biomassa sebagai bahan baku.

Bagi Indonesia, tantangannya sama: memastikan produksi bioetanol tidak mengorbankan ketahanan pangan maupun kelestarian lingkungan. Sederet lembaga think tank ekonomi dan transportasi, serta pegiat lingkungan mendorong pengembangan kendaraan umum serta elektrifikasi kendaraan sebagai solusi ketahanan dan kemandirian energi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia diharapkan mulai merencanakan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi beban listrik negara.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dalam jangka menengah, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

"Yang bisa dibangun secara cepat yaitu PLTS Atap sebenarnya, PLTS Atap bisa dilakukan pembangunannya oleh konsumen-konsumen listrik," kata dia ketika ditemui di kantor Kompas.com, Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan, solusi ini memiliki hambatan adanya pembatasan kuota yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 terkait PLTS Atap.

Untuk itu, Fabby berharap adanya relaksasi dari peraturan pemerintah tersebut untuk mendorong minat konsumen membangun PLTS Atap.

"Dan didorong juga untuk pelanggan listrik misalnya untuk skala industri dan komersial pasang PLTS Atap dengan baterai misalnya, itu sangat membantu sekali untuk mengurangi tekanan pada PLN," terang dia.

Kendati demikian, Fabby menuturkan, solusi ini adalah langkah jangka menengah yang dapat dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Relaksasi peraturan tersebut juga dinilai selaras dengan program yang berkaitan dengan pembangunan 100 GW PLTS.

Program tersebut telah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada awal Maret 2026.

Lebih lanjut, Fabby mengatakan, masyarakat juga diharapkan dapat lebih menghemat energi.

Dengan melakukan langkah ini, masyarakat juga dapat membantu untuk mengurangi beban listrik yang ditanggung PLN.

"Karena tujuan dari pemadaman (listrik) itu kan adalah load curtailment, jadi mengurangi beban. Kita juga bisa membantu mengurangi beban listrik dengan hemat energi," ucap dia.

Selanjutnya, masyarakat yang memiliki dana dapat melakukan investasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Fabby menyampaikan, hal tersebut dapat mengurangi dampak dari pemadaman listrik PLN.

"Dengan baterai, karena itu bisa mengurangi dampak dari pemadaman tadi," tutup dia.

Sebagai informasi, penetapan kuota PLTS atap tertuang dalam Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024 tentang Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap PT PLN (Persero) Tahun 2024-2028.

Pada diktum II beleid itu, pemerintah menyusun kuota pengembangan PLTS atap berdasarkan clustering dengan mengacu pada kuota PLTS atap.

Meskipun sudah ditetapkan, kuota PLTS atap tersebut masih dapat diubah oleh Dirjen Ketenagalistrikan.

Adapun untuk tahun 2024, kuota sistem PLTS atap ditetapkan sebesar 901 megawatt (MW).

Jumlah kuota terus meningkat setiap tahunnya, di mana tahun 2025 sebesar 1.004 MW, lalu menjadi 1.065 MW di tahun 2026, 1.183 MW di tahun 2027, serta 1.593 MW di tahun 2028.

Kementerian ESDM pun mencatat realisasi kapasitas terinstal PLTS atap hingga Juni 2025 mencapai 538 megawatt peak (MWp) dengan 10.882 pelanggan PLN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang