Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Danantara Indonesia akan menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

OJK saat ini tengah menyusun Peraturan OJK (POJK) demutualisasi, yang akan menjadi landasan perubahan struktur kelembagaan BEI dari sistem mutual menjadi demutual.

"Kalau dibaca di peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2026 (UU P2SK), itu kan ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Danantara. Nah, ini tentu menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk memiliki saham di bursa, lalu private deal diantara mereka,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Hasan menjelaskan, rancangan POJK demutualisasi pada tahap awal akan menetapkan ketentuan perubahan dari sistem mutual menjadi demutual terhadap BEI.

Dalam proses demutualisasi, Ia menyebut kemungkinan yang akan dilakukan yaitu private deal diantara Anggota Bursa (AB) yang ada, ditambah potensi adanya keterwakilan negara melalui tiga lembaga yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU.

“Yang satu ingin jual, yang satu ingin beli diantara Anggota Bursa (AB) kami persilahkan, karena kan tidak lagi one share one food atau equal share portion-nya. Jadi, ke depan ini boleh saja ada satu Anggota Bursa punya sedikit, Anggota Bursa lain punya itu lebih banyak, itu dimungkinkan,” ujar Hasan.

Selanjutnya, ia mengatakan ke depan juga terbuka kemungkinan untuk mengundang partisipasi dari berbagai mitra strategis untuk menjadi pemegang saham BEI

“Jadi, tiga komponen ini yang mungkin di tahap awal kami lakukan. Sekali lagi dalam konteks belum IPO, tapi sudah demutualisasi. Sama seperti bursa lain, nanti demutualisasi itu adalah at the later stage,” ujar Hasan.

Pada tahap selanjutnya, ia menyebut apabila perkembangan demutualisasi BEI terbukti berjalan positif dan menghasilkan keuntungan yang stabil, maka tidak menutup kemungkinan OJK akan mengizinkan BEI untuk melangsungkanInitial Public Offering (IPO)di pasar modalnya sendiri.

"Tentu kami akan buka kemungkinan nanti di depan, pengaturan untuk mengizinkan Bursa melakukan penawaran umum sahamnya kepada publik. Ada kompleksitas memang, seperti di negara lain, nanti kan Bursa mungkin akan listing di bursanya sendiri,” ujar Hasan.

Dalam kesempatan ini, Hasan menegaskan bahwa tetap ada pembatasan terkait kepemilikan mayoritas saham dari setiap pemilik baru BEI, untuk menghindari adanya dominasi mayoritas.

"Karena bursa ini kan penyelenggara infrastruktur pasar, yang tentu harus berimbang, kegiatannya tidak hanya bermotif bisnis semata, tapi juga harus meyakinkan public services-nya, peran Bursa-nya sebagai penyelenggara infrastruktur harusnya ke depannya,” ujar Hasan.

Sebagai informasi, Kemenkeu, BI, hingga Danantara dapat menjadi pemegang saham BEI, sebagaimana Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan aliran masuk modal (inflow) asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 9 miliar dolar AS sejak awal tahun hingga 26 Juni 2026.

“Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan. Sehingga secara year to date, dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 (Juni) lalu, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS,” kata Destry dalam konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Destry menjelaskan, kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam kurun Mei hingga Juni 2026 menjadi 5,75 persen memicu repricing atau penyesuaian harga pada instrumen yang diterbitkan BI maupun pemerintah, yakni SRBI dan SBN. Kondisi tersebut mendorong aliran masuk modal yang signifikan selama Juni.

Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga tersebut ditempuh bank sentral sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Tentunya confidence dari offshore (pasar luar negeri) yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Destry juga menegaskan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen moneter.

Menurutnya, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni dari Rp600 triliun pada akhir Mei untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.

Untuk diketahui, BI menjalankan kebijakan dengan menjaga struktur suku bunga SRBI pada seluruh tenor, yakni tenor 6, 9, dan 12 bulan, yang sejalan dengan kenaikan BI-Rate.

Langkah ini dilakukan untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga membantu penguatan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan catatan BI, posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,09 triliun atau 23,32 persen dari total outstanding.

Di pasar primer, berdasarkan lelang SRBI 26 Juni 2026, imbal hasil rata-rata tertimbang pemenang (weighted average accepted rate/WAAR) tercatat sebesar 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, 7,54 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,70 persen untuk tenor 12 bulan.

Sementara di pasar sekunder, rata-rata tertimbang suku bunga (RRT) SRBI pada 26 Juni 2026 tercatat sebesar 7,26 persen untuk tenor 3 bulan, 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, dan 7,69 persen untuk tenor 12 bulan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) mendorong pengurus Rohani Islam (Rohis) jadi penggerak literasi syariah di ruang digital. Pasalnya, Rohis memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) Youth Content Creator Rohis Indonesia yang digelar di Badung, Bali, pada 23–25 Juni 2026.

Program kolaborasi Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia ini diikuti pengurus Rohani Islam (Rohis) SMA dan SMK dari 34 provinsi di Indonesia.

Para peserta memperoleh penguatan kepemimpinan, literasi digital, ekonomi dan keuangan syariah, serta keterampilan memproduksi konten media sosial yang kreatif dan edukatif.

Direktur Pendidikan Agama Islam (Kemenag) M. Munir, menegaskan pengurus Rohis memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Karena itu, mereka perlu didorong untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah, tetapi juga mampu hadir di ruang digital sebagai penyebar nilai-nilai Islam yang moderat, inspiratif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

"Pengurus Rohis harus menjadi agent of change, agent of development, dan agent of control. Mereka harus mampu menjadi agen perubahan yang positif, terus mengembangkan kapasitas diri, serta mampu memberikan kontrol terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial," ujar Munir, Jumat (26/6/2026).

Lihat video: Rawan Penyelewengan Dana Zakat, Kemenag Larang Baznas Buat Aturan Sendiri

Menurut Munir, penguasaan ruang digital menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda saat ini. Di tengah derasnya arus informasi dan beragam narasi yang beredar di media sosial, siswa Rohis perlu memiliki kemampuan komunikasi digital yang baik agar dapat menghadirkan konten keislaman yang mencerahkan, menyejukkan, dan memberikan solusi bagi masyarakat.

Selain itu, generasi muda juga perlu memahami perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya membangun peradaban Islam yang maju dan berdaya saing.

"Melalui pemahaman yang baik, pengurus Rohis diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar," ucapnya.

Deputi Direktur DEKS Bank Indonesia, Moh. Nuryazidi, menyampaikan bahwa berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report terkini, industri ekonomi syariah Indonesia menempati peringkat keempat dunia setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

"Capaian tersebut didukung oleh kuatnya sektor modest fashion, makanan halal, serta media dan rekreasi halal," katanya.

Menurut Nuryazidi, generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui peningkatan literasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif dan dekat dengan kehidupan generasi muda.

"Sekarang kekuatan itu bukan cuma di perusahaan besar atau pemerintah, tapi juga ada di media sosial kalian. Satu konten yang kalian bikin bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Dan itu bisa jadi pintu buat orang lain mulai mengerti ekonomi syariah. Karena kalau literasi meningkat, efeknya besar sekali: masyarakat bisa naik level dari cuma beli, jadi bikin; dari ikut tren, jadi pencipta tren," ujarnya.

Nuryazidi menambahkan pengurus Rohis memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan pelajar. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pemanfaatan teknologi digital secara kreatif, mereka dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai gaya hidup halal, kewirausahaan syariah, serta berbagai peluang yang tersedia dalam industri halal nasional.

Kerja sama Kementerian Agama dan Bank Indonesia ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki kepemimpinan kuat, literasi digital yang memadai, serta pemahaman ekonomi syariah yang baik.

Melalui berbagai materi yang diberikan, peserta didorong untuk menjadi kreator konten yang mampu mengemas pesan-pesan keislaman dan literasi syariah dalam format yang menarik dan mudah diterima oleh generasi muda.

Pelatihan ini juga menjadi wadah bagi pengurus Rohis dari seluruh Indonesia untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Pertemuan lintas daerah tersebut diharapkan dapat melahirkan kolaborasi yang semakin memperkuat peran Rohis sebagai organisasi pelajar yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selama tiga hari pelatihan, peserta memperoleh pembekalan mengenai kepemimpinan di era digital, strategi komunikasi publik, pengelolaan media sosial, ekonomi dan keuangan syariah, halal lifestyle, tren digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam produksi konten. Mereka juga mendapatkan kesempatan praktik langsung dengan membuat konten media sosial secara individu maupun kelompok.

Melalui program ini, Kementerian Agama dan Bank Indonesia berharap lahir generasi Rohis yang tidak hanya unggul dalam pemahaman keagamaan, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang kuat, kecakapan digital, serta kesadaran untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat narasi keislaman yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi syariah di Indonesia.

"Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan era digital, sekaligus memperkuat peran Rohis sebagai motor penggerak kebaikan, inovasi, dan literasi syariah bagi generasi muda Indonesia."

Dalam implementasinya Bank Indonesia berperan sebagai regulator, akselerator, dan inisiator melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan

Bondowoso (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember mencatat transaksi penjualan kegiatan Festival Muharam Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang (SAMARA) 2026 di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, selama tiga hari (19-21 Juni) sekitar Rp900 juta sehingga bisa memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember yang membawahi Bondowoso Iqbal Reza Nugraha menyampaikan dalam kegiatan itu tercatat sebanyak 90 pengusaha UMKM turut berpartisipasi, baik melalui pameran secara langsung di Alun-Alun Bondowoso maupun melalui kanal pemasaran digital berbasis e-commerce.

"Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Iqbal dalam keterangannya di Bondowoso, Jawa Timur, Selasa.

Menurut dia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan kelembagaan ekonomi berbasis pesantren dan UMKM melalui Festival Muharram SAMARA 2026.

Secara global, lanjut dia, perkembangan sektor ini menunjukkan tren yang semakin positif, didorong oleh ketahanan model bisnis syariah yang telah teruji sejak krisis keuangan global (2007-2008) serta meningkatnya adopsi gaya hidup halal di berbagai sektor.

Pada level regional, kata dia, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor penggerak ekonomi syariah nasional.

"Melalui penguatan antarpemangku kepentingan, inovasi program, serta pemanfaatan transformasi digital, pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur diharapkan semakin inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan," ujar Iqbal.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, kata dia, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui tiga pilar utama, yakni penguatan ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi, optimalisasi pembiayaan syariah, dan perluasan literasi serta inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

"Dalam implementasinya Bank Indonesia berperan sebagai regulator, akselerator, dan inisiator melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, pelaksanaan SAMARA 2026 di Bondowoso juga merupakan bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa 2026 yang akan diselenggarakan pada September 2026 di Surabaya.

"Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga menjadi penguat kontribusi daerah dalam agenda pengembangan ekonomi syariah tingkat regional," kata Iqbal.

Penyelenggaraan SAMARA 2026 menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sekarkijang (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang).

"Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin diperkuat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan," kata Iqbal.

Dia menambahkan, terdapat pula kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan dan menghasilkan komitmen pembiayaan sebesar Rp1,17 miliar sebagai dukungan terhadap pengembangan dan perluasan usaha UMKM setempat.

"Antusiasme masyarakat terhadap seluruh rangkaian kegiatan juga tercermin dari jumlah pengunjung yang mencapai lebih dari 22.756 orang. Ini menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Bondowoso dan sekitarnya," kata Iqbal.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejauh ini belum ada rencana Kementerian Keuangan untuk mengambil kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Sampai sekarang sih belum,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu merespons aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu perubahan mengatur bahwa Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham BEI.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 10,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun.

“Pada Mei 2026, M2 tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut disebutkannya, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,0 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,4 persen (yoy).

Sebagai catatan, dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Kredit yang diberikan juga tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Mei 2026 tumbuh 14,2 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 14,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.415,9 triliun pada Mei 2026. Pertumbuhan M2 tercatat sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang hanya tumbuh 9,2% yoy.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen yoy dan uang kuasi sebesar 6,0 persen yoy,” tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Selasa (23/6/2026).

BI menjelaskan bahwa peningkatan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 9,4% (yoy).

Penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh sebesar 9,4% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 8,9% (yoy). Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp10.355 Triliun per Maret 2026

Sebagai catatan, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk. Sementara itu aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7% (yoy).

Uang Beredar Tumbuh Tinggi di Desember 2025, Nilainya Rp10.133 Triliun



Adapun Uang Primer (M0) adjusted pada Mei 2026 tumbuh 14,2% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 14,3% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy).

“Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” tulis laporan BI tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menghadirkan program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu bagi usaha mikro kecil menengah dan pesantren melalui pelatihan, magang, dan pendampingan usaha guna mencetak wirausaha yang siap membangun bisnis secara berkelanjutan.

“Kita mulai dengan 2,5 bulan kompetensi kewirausahaan, kemudian praktek, lalu pendampingan, dan akhirnya pengembangan usaha,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Program tersebut merupakan sinergi BI dengan Kementerian UMKM, Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta berbagai asosiasi untuk memperluas dampak program pemberdayaan UMKM dan ekonomi pesantren yang selama ini telah berjalan di berbagai lembaga.

Perry menyebut pengalaman yang dimiliki selama ini menunjukkan bahwa kemampuan wirausaha menjadi faktor yang paling penting dalam memajukan UMKM. Karena itu, melalui program ini, peserta akan terlebih dahulu dibekali kompetensi kewirausahaan sebelum memperoleh dukungan modal usaha.

“Wirausaha tidak cukup hanya diajarkan di kelas. Prakteknya bagaimana? Dan setelah praktek, bagaimana diuji bisa berhasil? Makanya, bedanya program ini adalah akan ada tiga tahap,” kata dia.

Pada tahap pertama, peserta akan mengikuti pendidikan kewirausahaan selama sekitar 2,5 bulan yang mencakup kompetensi teknis sesuai bidang usaha dan kemampuan bisnis. Peserta yang memenuhi standar akan memperoleh sertifikasi.

Setelah itu, peserta memasuki tahap magang atau praktik lapangan. Dalam tahap ini, peserta ditempatkan di UMKM maupun bisnis berbasis pesantren yang telah mapan guna menguji penerapan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan.

Peserta yang lulus dalam evaluasi magang akan memperoleh sertifikasi lanjutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah menyelesaikan seluruh proses tersebut, peserta mendapatkan pendampingan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha, termasuk akses terhadap dukungan permodalan.

Menurut Perry, pendekatan ini menjadi pembeda utama dengan program pengembangan UMKM lainnya karena modal diberikan setelah peserta memiliki kompetensi dan pengalaman praktek.

Adapun program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu difokuskan pada empat bidang usaha yang dinilai telah terbukti berhasil dan memiliki potensi dampak luas. Para pelaku usaha yang telah berhasil di bidang tersebut akan dilibatkan sebagai mentor dalam proses pembinaan peserta.

Dua bidang di antaranya menyasar UMKM, yakni Cangkir Barista dan Citra Nusantara. Melalui Cangkir Barista, BI menargetkan lahirnya 400 barista bersertifikasi internasional setiap tahun untuk mendukung penguatan industri kopi nasional.

“Program kami yang sudah berhasil mendidik barista dan mengembangkan bisnis mereka juga memiliki kewajiban membantu petani memilih kualitas terbaik. Jadi, dari hilir ke hulu terbangun ekosistemnya,” jelas Perry.

Sementara itu, Citra Nusantara diarahkan untuk mendorong inovasi produk wastra melalui pendampingan para desainer dan pelaku industri kreatif.

“Kami menargetkan 50 inovasi wastra baru pada 2026. Dari 500 peserta yang sudah kami pilih, kami challenge untuk mengembangkan 50 inovasi baru. Kami kerahkan desainer pusat dan daerah menjadi mentor untuk membuat kreasi yang tidak hanya bagus kualitas produknya, tetapi juga jelas dicari oleh konsumen,” kata Perry.

Adapun dua bidang lainnya melalui jalur pesantren, yaitu Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah.

Program Air Berkah Indonesia mendorong pengembangan usaha air minum dalam kemasan berbasis sumber daya lokal di lingkungan pesantren, sedangkan Tani Berkah berfokus pada pengembangan green farming dan hidroponik yang dapat dijalankan di lahan relatif terbatas.

“Inilah komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah, dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju, sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, ekonomi Indonesia harus semakin mandiri di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang dagang serta perang Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

“Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on,” kata Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Perry mengingatkan bahwa gejolak global merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Indonesia. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Kalau globalnya bergejolak, ya, kita tidak bisa mengendalikan global. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita,” kata Perry.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan penting diluncurkannya Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu pada Senin (22/6). Program ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM.

Selain untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Perry mengatakan bahwa program tersebut penting karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia yang mayoritas berskala kecil dan menjadi penyerap tenaga kerja.

Perry juga menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam pengembangan UMKM. Menurut dia, memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan generasi mendatang.

“UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang,” kata dia.

Lebih lanjut, Perry mengatakan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” ujar dia.

Perry menegaskan, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu disebut sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, program tersebut merupakan wujud komitmen BI, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan terpadu dan pengembangan UMKM yang lebih maju.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen kita bersama. Komitmen kita bersama: bersatu kita teguh dan bersatu kita maju, dan semakin sukses,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK yang diterima oleh Antara di Jakarta, Senin.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa proses demutualisasi BEI berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi UU P2SK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan Fawzi pada Rabu (27/04).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengingatkan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang saat ini menawarkan imbal hasil (yield) relatif tinggi, tidak terlalu menyedot likuiditas perbankan.

“Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Sebagai informasi, BI memperkuat imbal hasil SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026. Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi BI, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat dan berada di kisaran 7 persen pada Jumat (12/6).

Josua juga memandang, bank sentral Indonesia perlu menahan kenaikan BI-Rate lanjutan apabila nilai tukar rupiah dan inflasi mulai stabil, karena transmisi kenaikan bunga ke biaya dana (cost fund) dan kredit sudah mulai berjalan.

“OJK dan BI perlu memantau ketat bunga deposito spesial, rasio alat likuid, pertumbuhan kredit baru, kredit bermasalah, dan perubahan suku bunga kredit baru. Pemerintah juga perlu menjaga timing penempatan dan penarikan kas negara di perbankan agar tidak menambah tekanan likuiditas secara mendadak,” kata dia.

Josua menilai, kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan. Meski begitu, kenaikannya kemungkinan secara bertahap dan tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mencatat bahwa tanda awalnya sudah terlihat dari suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

“Kenaikan ini menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar,” kata dia.

Namun demikian, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai dan BI masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

“Dengan kata lain, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026,” ujar dia.

Ia memperkirakan, prospek bunga simpanan dalam beberapa bulan ke depan cenderung meningkat lebih dulu dibandingkan bunga kredit.

Kenaikan terutama akan terlihat pada deposito berjangka, dana korporasi besar, dan simpanan bernilai besar yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sementara tabungan dan giro biasanya lebih lambat naik karena sifatnya lebih transaksional.

“Jika BI-Rate bertahan di 5,75 persen hingga akhir 2026, bunga deposito kemungkinan naik bertahap, bukan melonjak. Namun jika tekanan rupiah kembali membesar dan BI harus menaikkan suku bunga lagi, persaingan bunga deposito akan semakin ketat, terutama pada bank kecil-menengah dan bank dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang tinggi,” jelas Josua.

Dari sisi stabilitas, Josua mencatat bahwa kondisi industri perbankan saat ini masih cukup kuat untuk menyerap tekanan awal.

Kinerja kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51 persen (yoy), lebih tinggi dari April 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di 24,74 persen. Di samping itu, permodalan juga masih kuat dan risiko kredit agregat tetap terkendali.

“Ini berarti kenaikan suku bunga belum menjadi ancaman langsung bagi stabilitas bank. Namun risiko tertundanya tetap besar: jika bunga deposito terus naik, biaya dana naik, bunga kredit naik, permintaan kredit melambat, dan kualitas kredit memburuk, maka bank akan menghadapi tekanan ganda antara menjaga pertumbuhan kredit dan menjaga kualitas aset,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026