Bisnis.com, PADANG - Pagi itu, sisa lumpur masih menempel di dinding bangunan dan etalase yang kosong. Aktivitas belum sepenuhnya pulih. Di sejumlah titik di Sumatra Barat, jejak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 masih terlihat jelas meninggalkan kerusakan fisik sekaligus luka ekonomi yang dalam.

Bencana tersebut tidak hanya merobohkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas usaha masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam waktu singkat, banyak usaha kehilangan aset, stok barang, hingga sumber pendapatan harian.

Warung yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup kini tinggal rangka. Peralatan produksi hanyut. Rantai pasok terputus. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, bencana itu menjadi titik henti yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Dampaknya meluas. Kerusakan jalan dan jembatan membuat distribusi barang tersendat. Mobilitas perdagangan terganggu. Aktivitas ekonomi yang biasanya dinamis berubah menjadi lambat dan penuh ketidakpastian.

Data Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat sekitar 15.000 pelaku UMKM terdampak langsung. Sebagian besar mengalami kerugian signifikan dan menghadapi risiko gulung tikar akibat keterbatasan modal untuk memulai kembali usaha.

Namun di tengah tekanan tersebut, proses pemulihan mulai berjalan. Sejumlah pihak mengambil peran, termasuk sektor perbankan daerah.

Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, Bank Nagari hadir sebagai salah satu institusi yang aktif memberikan dukungan bagi pelaku usaha terdampak.

Bank pembangunan daerah ini mencatat sebanyak 1.546 nasabah terdampak bencana, terdiri dari 1.314 nasabah konvensional dan 232 nasabah Unit Usaha Syariah. Angka ini mencerminkan skala dampak yang tidak kecil terhadap sektor usaha.

Merespons kondisi tersebut, Bank Nagari mengimplementasikan kebijakan relaksasi kredit sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah.

Relaksasi diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari perpanjangan tenor, penundaan pembayaran angsuran, penyesuaian suku bunga, hingga tambahan fasilitas pembiayaan.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyatakan bahwa langkah tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, khususnya pelaku UMKM.

“Tidak hanya itu, memasuki 2026, Bank Nagari juga menawarkan skema bunga 0% untuk beberapa jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak,” katanya, Sabtu (25/4/2026).

Kebijakan ini dinilai strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang mengalami tekanan likuiditas akibat kehilangan pendapatan pascabencana.

Di tengah tekanan ekonomi, sektor UMKM tetap menjadi fokus utama dalam portofolio pembiayaan Bank Nagari. Sepanjang 2025, sekitar 80% penyaluran kredit Bank Nagari dialokasikan ke sektor UMKM. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp25,27 triliun, meskipun mengalami sedikit koreksi akibat melemahnya permintaan kredit seiring perlambatan ekonomi.

Di sisi lain, pembiayaan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Nilainya mencapai Rp4,63 triliun atau tumbuh 14,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Untuk penyaluran KUR, Bank Nagari mencatat realisasi sebesar Rp1,38 triliun kepada 7.506 debitur. Penyaluran ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga akses pembiayaan bagi pelaku usaha di tengah kondisi yang menantang.

Menjaga Momentum Pemulihan

Pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Nagari turut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit.

Program ini menghadirkan layanan terpadu bagi pelaku UMKM terdampak, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, hingga dukungan psikologis.

Layanan juga dilakukan secara mobile melalui Mobil Klinik UMKM, yang memungkinkan jangkauan hingga ke wilayah terdampak di pelosok daerah.

Pendekatan ini mencerminkan upaya pemulihan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan ketahanan pelaku usaha.

Peran Bank Nagari dalam pemulihan ekonomi daerah turut mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.

Bank ini ditunjuk sebagai penyalur KUR Pemulihan Ekonomi dengan pagu mencapai Rp1,5 triliun. Program ini difokuskan untuk mendorong kebangkitan sektor produktif di Sumatra Barat.

Skema yang ditawarkan bersifat progresif, dengan bunga 0% pada tahun pertama, 3% pada tahun kedua, dan 6% pada tahun ketiga. Plafon pinjaman mencapai Rp500 juta dengan proses pengajuan yang relatif cepat.

Penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan pariwisata, yang ditargetkan menyerap mayoritas pembiayaan.

Selain itu, Bank Nagari juga menghadirkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) dengan bunga sekitar 3% per tahun, plafon hingga Rp2 miliar, serta tenor fleksibel. Program ini diharapkan dapat mendorong modernisasi sektor pertanian serta meningkatkan produktivitas pascabencana.

Di tengah berbagai tantangan, Bank Nagari tetap mencatatkan laba sebesar Rp493,74 miliar pada 2025, meskipun mengalami kontraksi 8,24%. Kondisi ini sejalan dengan tekanan yang juga dialami industri perbankan secara umum.

Namun demikian, peran Bank Nagari sebagai penggerak ekonomi daerah tetap terjaga, terutama melalui dukungannya terhadap sektor UMKM. Bagi pelaku usaha, dukungan tersebut bukan hanya soal pembiayaan. Ia menjadi fondasi untuk memulai kembali, memperbaiki usaha, dan memulihkan kepercayaan diri setelah terpukul bencana.

Pemulihan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan dukungan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, proses tersebut terus berjalan.

Di Sumatra Barat, roda ekonomi perlahan kembali bergerak. UMKM yang sempat terhenti mulai bangkit, satu per satu. Dari puing-puing bencana, harapan itu kembali tumbuh.