Bisnis.com, PADANG - Pagi itu, sisa lumpur masih menempel di dinding bangunan dan etalase yang kosong. Aktivitas belum sepenuhnya pulih. Di sejumlah titik di Sumatra Barat, jejak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 masih terlihat jelas meninggalkan kerusakan fisik sekaligus luka ekonomi yang dalam.

Bencana tersebut tidak hanya merobohkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas usaha masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam waktu singkat, banyak usaha kehilangan aset, stok barang, hingga sumber pendapatan harian.

Warung yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup kini tinggal rangka. Peralatan produksi hanyut. Rantai pasok terputus. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, bencana itu menjadi titik henti yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Dampaknya meluas. Kerusakan jalan dan jembatan membuat distribusi barang tersendat. Mobilitas perdagangan terganggu. Aktivitas ekonomi yang biasanya dinamis berubah menjadi lambat dan penuh ketidakpastian.

Data Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat sekitar 15.000 pelaku UMKM terdampak langsung. Sebagian besar mengalami kerugian signifikan dan menghadapi risiko gulung tikar akibat keterbatasan modal untuk memulai kembali usaha.

Namun di tengah tekanan tersebut, proses pemulihan mulai berjalan. Sejumlah pihak mengambil peran, termasuk sektor perbankan daerah.

Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, Bank Nagari hadir sebagai salah satu institusi yang aktif memberikan dukungan bagi pelaku usaha terdampak.

Bank pembangunan daerah ini mencatat sebanyak 1.546 nasabah terdampak bencana, terdiri dari 1.314 nasabah konvensional dan 232 nasabah Unit Usaha Syariah. Angka ini mencerminkan skala dampak yang tidak kecil terhadap sektor usaha.

Merespons kondisi tersebut, Bank Nagari mengimplementasikan kebijakan relaksasi kredit sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah.

Relaksasi diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari perpanjangan tenor, penundaan pembayaran angsuran, penyesuaian suku bunga, hingga tambahan fasilitas pembiayaan.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyatakan bahwa langkah tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, khususnya pelaku UMKM.

“Tidak hanya itu, memasuki 2026, Bank Nagari juga menawarkan skema bunga 0% untuk beberapa jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak,” katanya, Sabtu (25/4/2026).

Kebijakan ini dinilai strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang mengalami tekanan likuiditas akibat kehilangan pendapatan pascabencana.

Di tengah tekanan ekonomi, sektor UMKM tetap menjadi fokus utama dalam portofolio pembiayaan Bank Nagari. Sepanjang 2025, sekitar 80% penyaluran kredit Bank Nagari dialokasikan ke sektor UMKM. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp25,27 triliun, meskipun mengalami sedikit koreksi akibat melemahnya permintaan kredit seiring perlambatan ekonomi.

Di sisi lain, pembiayaan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Nilainya mencapai Rp4,63 triliun atau tumbuh 14,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Untuk penyaluran KUR, Bank Nagari mencatat realisasi sebesar Rp1,38 triliun kepada 7.506 debitur. Penyaluran ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga akses pembiayaan bagi pelaku usaha di tengah kondisi yang menantang.

Menjaga Momentum Pemulihan

Pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Nagari turut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit.

Program ini menghadirkan layanan terpadu bagi pelaku UMKM terdampak, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, hingga dukungan psikologis.

Layanan juga dilakukan secara mobile melalui Mobil Klinik UMKM, yang memungkinkan jangkauan hingga ke wilayah terdampak di pelosok daerah.

Pendekatan ini mencerminkan upaya pemulihan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan ketahanan pelaku usaha.

Peran Bank Nagari dalam pemulihan ekonomi daerah turut mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.

Bank ini ditunjuk sebagai penyalur KUR Pemulihan Ekonomi dengan pagu mencapai Rp1,5 triliun. Program ini difokuskan untuk mendorong kebangkitan sektor produktif di Sumatra Barat.

Skema yang ditawarkan bersifat progresif, dengan bunga 0% pada tahun pertama, 3% pada tahun kedua, dan 6% pada tahun ketiga. Plafon pinjaman mencapai Rp500 juta dengan proses pengajuan yang relatif cepat.

Penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan pariwisata, yang ditargetkan menyerap mayoritas pembiayaan.

Selain itu, Bank Nagari juga menghadirkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) dengan bunga sekitar 3% per tahun, plafon hingga Rp2 miliar, serta tenor fleksibel. Program ini diharapkan dapat mendorong modernisasi sektor pertanian serta meningkatkan produktivitas pascabencana.

Di tengah berbagai tantangan, Bank Nagari tetap mencatatkan laba sebesar Rp493,74 miliar pada 2025, meskipun mengalami kontraksi 8,24%. Kondisi ini sejalan dengan tekanan yang juga dialami industri perbankan secara umum.

Namun demikian, peran Bank Nagari sebagai penggerak ekonomi daerah tetap terjaga, terutama melalui dukungannya terhadap sektor UMKM. Bagi pelaku usaha, dukungan tersebut bukan hanya soal pembiayaan. Ia menjadi fondasi untuk memulai kembali, memperbaiki usaha, dan memulihkan kepercayaan diri setelah terpukul bencana.

Pemulihan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan dukungan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, proses tersebut terus berjalan.

Di Sumatra Barat, roda ekonomi perlahan kembali bergerak. UMKM yang sempat terhenti mulai bangkit, satu per satu. Dari puing-puing bencana, harapan itu kembali tumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan 139 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana banjir di Sumatra-Aceh.

Selain itu, pemerintah mencatat warga yang mengungsi turun dari 2 juta menjadi 12.994 orang. Penurunan ini karena warga telah pindah ke hunian sementara dan mendapat dana tunggu hunian untuk mengontrak rumah atau pindah ke rumah keluarga terdekat

"Yang [korban] meninggal dunia 1.205 orang, dan yang hilang 139 orang, dan pengungsi juga 2 juta lebih sekarang lebih kurang 12.994 di tenda," katanya saat rapat bersama pimpinan DPR, Rabu (18/2/2026).

Secara rinci, dia menjelaskan di Sumatra Barat sudah tidak ada warga yang mengungsi karena memilih tinggal di Huntara atau ke kediaman keluarga lainnya. Jumlah korban meninggal menjadi 267 dan korban hilang sebanyak 70 orang.

Lalu untuk Sumatra Utara, korban meninggal 376 orang dan korban hilang 40 orang. Sedangkan jumlah pengungsi yang semula lebih dari 53 ribu menjadi 850 orang.

"Kemudian untuk Aceh yang wafat 562 orang, yang hilang 29 orang, dan pengungsi yang semula 1,4 juta sekarang 12.144 yang ada di tenda," jelasnya.

Tito juga melaporkan ada 29 desa yang hilang karena tertimbun longsor dan terbawa arus banjir. Dia menyampaikan bahwa perlu ada kepastian administratif apakah perlu dibangun ulang atau dihapus dari data administrasi pemerintah.

"Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir," katanya.

Dia menyebut di Aceh sebanyak 21 desa hilang yang berlokasi di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

Lalu di Sumatra Utara, terdapat 8 desa yang hilang khususnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kemudian di Sumatra Barat, tidak ada desa yang hilang.

"Di Sumatra Barat, alhamdulillah tidak ada yang hilang dan ini perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi desa nantinya. Karena desa yang hilang itu nanti apa kita akan bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan," jelasnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 107.324 hektare lahan sawah terdampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra di 44 kabupaten.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, berdasarkan data per 13 Januari 2026, sawah terdampak banjir Sumatra tersebut terdiri atas 56.077 hektare rusak ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat.

Lebih rinci, sawah terdampak bencana di Aceh mencapai 54.234 hektare di 21 kabupaten, 47.336 hektare lahan sawah terdampak di 15 kabupaten provinsi Sumatra Utara, serta 5.754 hektare lahan sawah terdampak banjir di 14 kabupaten provinsi Sumatra Barat.

Dari total lahan sawah tersebut, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44.686 hektare.

Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada sektor perkebunan dan hortikultura. Untuk lahan perkebunan nonsawit, seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam.

“Pada lahan perkebunan, luas areal terdampak pada lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam, dan lainnya di luar lahan sawit mencapai 29,3 ribu [29.310] hektare,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, Kementan juga mencatat lahan hortikultura yang terdampak untuk lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.803 hektare.

Namun, Amran menekankan, data kerusakan sektor pertanian tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif antara unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dan dinas pertanian provinsi di wilayah terdampak.

Amran menuturkan, bencana yang terjadi di wilayah utara dan tengah Sumatra sejak akhir November 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang cukup parah, berupa banjir bandang, luapan sungai, serta tanah longsor.

Bencana tersebut melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun wilayah yang tercatat paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

“Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pascabencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sehingga tidak perlu menetapkan status bencana nasional.

Pernyataan itu merespons berbagai komentar dari masyarakat karena pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut, walaupun banyak kerusakan infrastruktur dan menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

"Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain, jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," katanya saat tinjau pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bukan berarti pemerintah tidak memandang serius bencana ini. Menurutnya jajaran kabinet merah putih dan pihak lainnya terus bekerja dengan meninjau langsung lokasi bencana, serta menyiapkan berbagai rencana strategis.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal memulihkan keadaan di wilayah terdampak.

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," terangnya.

Dia juga menyoroti terkait bantuan dari sejumlah pihak. Dia menjelaskan pemerintah tetap menerima bantuan asalkan melalui mekanisme yang jelas.

"Kalau ada pihak yang memberikan bantuan, silakan. Bikin surat 'saya ingin menyumbang ini' nanti kita laporkan ke pemerintah pusat, nanti kita salurkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa henti dalam menangani dampak banjir dan longsor di Sumatra, meskipun peristiwa tersebut telah berlangsung selama satu bulan.

“Bapak ibu yang saya hormati, hari ini tepat satu bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Pratikno saat menyampaikan konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).

Pratikno menyampaikan saat ini dirinya berada di Aceh guna memastikan secara langsung proses penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor berjalan sesuai rencana.

Lebih lanjut, dia memastikan seluruh jajaran pemerintah tetap menjalankan tugas penanganan tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.

“Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.

Dia menjelaskan, meskipun sejumlah wilayah terdampak banjir di Sumatra telah mulai memasuki tahap pemulihan, masih terdapat daerah lain yang tetap berada dalam status tanggap darurat.

Dari total 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan.

Sementara itu, di Provinsi Aceh tercatat masih terdapat 11 kabupaten dan kota yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana.

“Untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa dilakukan dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru BNPB, total korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.135 jiwa, sementara 173 orang masih dinyatakan hilang.

"Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa kini menjadi 1.135 jiwa," katanya.

Data tersebut merangkum dampak bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total 489.864 warga mengungsi hingga saat ini.

Di Provinsi Aceh, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 503 jiwa, dengan 31 orang hilang dan 466.667 warga mengungsi. Kabupaten dan kota terdampak tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh, dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Sementara di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal mencapai 371 jiwa, dengan 70 orang masih hilang, serta 13.262 warga mengungsi. Wilayah terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, hingga Mandailing Natal.

Adapun di Sumatra Barat, korban meninggal dunia tercatat 261 jiwa, dengan 72 orang hilang, dan 9.935 warga mengungsi. Daerah terdampak meliputi Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Padang, hingga Tanah Datar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra terus bertambah hingga Kamis (25/12/2025).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru BNPB, total korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.135 jiwa, sementara 173 orang masih dinyatakan hilang.

"Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa kini menjadi 1.135 jiwa," katanya.

Data tersebut merangkum dampak bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total 489.864 warga mengungsi hingga saat ini.

Di Provinsi Aceh, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 503 jiwa, dengan 31 orang hilang dan 466.667 warga mengungsi. Kabupaten dan kota terdampak tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh, dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Sementara di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal mencapai 371 jiwa, dengan 70 orang masih hilang, serta 13.262 warga mengungsi. Wilayah terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, hingga Mandailing Natal.

Adapun di Sumatra Barat, korban meninggal dunia tercatat 261 jiwa, dengan 72 orang hilang, dan 9.935 warga mengungsi. Daerah terdampak meliputi Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Padang, hingga Tanah Datar.

Secara nasional, akumulasi korban dari ketiga provinsi tersebut menunjukkan tren peningkatan, dengan catatan kenaikan enam korban meninggal dan penurunan satu orang hilang dibandingkan laporan sebelumnya.

Selain itu, tercatat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, yang terdiri dari empat daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara, dan empat daerah di Sumatra Barat.

“Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan upaya pencarian korban hilang, penanganan pengungsi, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana,” pungkasnya.

Jakarta: PLN Indonesia Power (PLN IP) turun langsung membantu masyarakat terdampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat.

Penyaluran bantuan dilakukan pada 4 Desember 2025, dengan lokasi utama di kawasan PLTA Singkarak, Desa Asam Pulau, Kecamatan 2X11 Kayutanam, serta Posko Bencana Desa Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Purnomo, yang turun ke lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Melalui kolaborasi bersama LAZ An Nur dan Persatuan Pegawai, PLN IP menyalurkan bantuan kepada 600 kepala keluarga (KK). Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari sembako, perlengkapan sanitasi, obat-obatan, hingga berbagai perlengkapan penunjang lainnya guna mendukung proses pemulihan pascabencana.

“Keberadaan kami di sini adalah wujud tanggung jawab sosial sekaligus komitmen PLN Indonesia Power untuk mendampingi masyarakat melewati masa pemulihan," kata Purnomo dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Desember 2025.

Tinjau lokasi terdampak dan akses terputus

Selain menyerahkan bantuan, Purnomo juga meninjau sejumlah titik terdampak banjir, termasuk akses menuju PLTA Singkarak yang sempat terputus akibat derasnya aliran air.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyapa dan memberikan semangat kepada insan PLTA Singkarak yang sejak awal bencana tetap bersiaga menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Sumatra Barat.

Purnomo menegaskan, kehadiran PLN Indonesia Power di tengah masyarakat terdampak merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus mendampingi warga dalam masa pemulihan.

"Semoga kita semua diberikan ketabahan dalam masa pemulihan ini. Atas nama PLN Indonesia Power, kami turut berduka cita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua,” ujar Purnomo.

Tetap jaga keandalan listrik Sumatra Barat

Di tengah penyaluran bantuan kemanusiaan, PLN IP memastikan keandalan pasokan listrik tetap terjaga. Melalui PLTA Singkarak berkapasitas 175 MW, PLN IP berkomitmen terus beroperasi penuh untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat Sumatra Barat.

Pada kesempatan yang sama, Purnomo juga meninjau PLTU Teluk Sirih berkapasitas 224 MW guna memastikan kesiapan pembangkit dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Sumatra.

PLN Indonesia Power kembali berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik di wilayah terdampak dan juga hadir dengan kepedulian sosial tinggi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

(ANN)

Bisnis.com, BATAM - PLN Batam mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2,7 miliar untuk masyarakat terdampak banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan ini dikirim melalui Tim Tanggap Darurat yang bekerja langsung di lapangan bersama pemerintah daerah dan unit PLN setempat.

Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi situasi sulit akibat banjir.

"Bantuan mencakup kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, air mineral, susu anak, perlengkapan kebersihan, hingga logistik pendukung lainnya. Dari total bantuan, Rp2,5 miliar berasal dari PT PLN Batam dan Rp200 juta dari anak perusahaan PT Pelayanan Energi Batam (PEB)," katanya di Batam, Kamis (11/12/2025).

Di Sumatra Utara, PLN Batam mengirim 21,1 ton beras, 3.266 liter minyak goreng, 3.717 dus mie instan, serta ribuan bahan kebutuhan harian lain. Untuk Aceh, bantuan yang tiba mencakup 10 ton beras, lebih dari seribu dus mie instan, ratusan handuk, serta berbagai perlengkapan sandang dan kebersihan. Sementara di Sumatra Barat, PLN Batam menyalurkan 550 paket bantuan lengkap berisi kebutuhan pangan, sandang, dan logistik rumah tangga.

Ia kemudian menjelaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. "Kami terus memantau kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan unit-unit PLN di daerah terdampak untuk memastikan bantuan tepat sasaran," jelasnya.

Kwin Fo menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai yang terlibat di lapangan.

"PLN Batam menyatakan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar dukungan bagi masyarakat terdampak banjir dapat diteruskan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan," pungkasnya. (239)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra dan Aceh menjadi 990 jiwa hingga Kamis (11/12/2025).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan jumlah itu bertambah 21 orang dibandingkan dengan hari sebelumnya.

"Jumlah korban yang ditemukan hari ini sebanyak 21 jasad sehingga jumlah total korban meninggal ini dari 969 jiwa per kemarin, 10 Desember menjadi 990 korban jiwa," ujar Abdul dalam konferensi pers daring, dikutip Jumat (12/12/2025).

Dia merincikan, 16 jasad dari 21 korban jiwa itu ditemukan di Aceh Utara; tiga jenazah di Sumatera Utara; dan dua jenazah lagi ditemukan di Sumatra Barat.

Sementara itu, kata Abdul, korban hilang kini telah berkurang 30 orang menjadi 222 dibandingkan hari Rabu (10/12/2025). Korban hilang itu merupakan rekapitulasi dari tiga provinsi terdampak bencana.

"Kemudian, pemutakhiran korban hilang, ini dari 252 daftar nama pada hari kemarin menjadi 222 nama, artinya berkurang 30 nama setelah kita rekapitulasi kembali bersama kabupaten kota," imbuhnya.

Sementara itu, untuk pengungsi bencana juga telah berkurang sebanyak 9.612 jiwa. Artinya, dari sebelumnya pengungsi total ada sebanyak 894.501 jiwa. Kini, total pengungsi mencapai 884.889 jiwa.

"Untuk jumlah pengungsi dari 894.501 jiwa per kemarin, 10 Desember, menjadi 884.889 jiwa, artinya berkurang lebih kurang sebanyak 9.612 jiwa," pungkas Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada sebanyak 1.666 titik kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, kerusakan tersebut meliputi titik longsor, titik banjir tanggul kritis, hingga titik banjir tanggul jebol.

"Infrastruktur bina marga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini ada 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter," ujar Diana saat Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi lokasi terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra tercatat total 1.666 titik kerusakan. Secara terperinci, di Aceh tercatat 477 titik, didominasi banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol 36 titik.

Kemudian, di Sumatra Utara terdapat 275 titik kerusakan, terutama longsor 113 titik, jalan tergenang 17 titik, serta jalan putus 13 titik.

“Sedangkan di Sumatra Barat ini terdapat 914 titik kerusakan didominasi longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus ini ada 56 titik," jelasnya.

Diana menjelaskan, di Aceh, ruas jalan yang masih terputus meliputi Meureudu–batas Pidie Jaya, Bireuen–batas Aceh Utara, Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, serta Gayo Lues–Aceh Tenggara.

Di Sumatra Utara, jalur yang belum tersambung antara lain Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, dan Sibolga–Batang Toru–Singkuang. Sementara di Sumatra Barat, ruas Sicincin–batas Kota Padang Panjang juga masih putus.

Adapun, Kementerian PU dengan lembaga lainnya tengah berupaya untuk melakukan penanganan tanggap darurat di tengah kerusakan yang timbul akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

“Kementerian PU bersama dengan stakeholder terkait ini sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional. Di Provinsi Aceh sudah tertangani 48,34%, Sumatra Utara 76,44%, sedangkan Sumatra Barat 31,47%,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 100% kelistrikan di Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

Listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12/2025).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, pihaknya berupaya merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

Dia menyebut, seluruh personel bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali.

"Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucap Darmawan melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

“Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pasca bencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

“Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” tutur Ajrun.

Dia menyebut, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

“Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” katanya.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

“Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi.

Jakarta: PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100 persen setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat, 5 Desember 2025 pukul 17:53 WIB.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

“Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Desember 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, sejak awal pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

“Sesuai arahan Pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali. Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucapnya.

Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

“Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar. Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

“Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” ujar Ajrun.

Dirinya melanjutkan, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

“Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” tutupnya.

(ANN)