REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah tekanan fiskal daerah dan kompetisi perbankan yang kian ketat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengandalkan produk tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) sebagai penopang utama penghimpunan dana murah sekaligus pendorong ekonomi daerah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Rokidi menegaskan, Simpeda bukan sekadar produk tabungan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan BPD di seluruh Indonesia. Basis nasabah yang luas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga likuiditas dan memperluas inklusi keuangan.

"Karena produk tabungan Simpeda inilah kami dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu dan malam hari ini berkumpul di Surakarta," ujarnya, dikutip Ahad (19/4/2026).

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyebut, kinerja Simpeda menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2025, jumlah penabung secara nasional telah melampaui 8,9 juta nasabah, tumbuh sekitar 104 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan Simpeda semakin melekat dalam aktivitas keuangan masyarakat. “Hal ini merupakan capaian yang luar biasa dan dibutuhkan, menunjukkan Simpeda sudah menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam melakukan simpanan dan transaksi keuangan,” kata Bambang.

Pertumbuhan tersebut turut tercermin di tingkat daerah. Bank Jateng mencatat tabungan Simpeda meningkat 12 persen secara tahunan atau setara Rp 2,2 triliun.

Pemerintah daerah pun mendorong peningkatan literasi dan budaya menabung masyarakat. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Eny Lestari menilai pemanfaatan layanan perbankan secara bijak akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi menjaga loyalitas nasabah, program undian Simpeda tetap dipertahankan. Penarikan nasional periode II tahun 2026 digelar di Surakarta dengan total hadiah Rp 3 miliar.

Hadiah utama Rp 500 juta dimenangkan nasabah Bank Sumsel Babel. Sementara empat hadiah Rp 100 juta masing-masing diraih dua nasabah Bank Jatim, satu nasabah Bank Sumsel Babel, dan satu nasabah Bank Jateng dari Purwodadi. Undian berikutnya dijadwalkan berlangsung di Bengkulu pada Agustus 2026 dengan tuan rumah Bank Bengkulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus turut ambil peran dalam menopang ekonomi daerah.

Hal ini seiring dengan meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menyampaikan, BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Dok. Asbanda Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Jumat (17/4/2026).

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujar dia.

Ia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.

Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelas dia.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” ucap dia.

Penurunan TKD dari momentum perkuat kontribusi BPD

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Ia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap dia.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.

“Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” ucap dia.

Ia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.

“Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” pungkas dia.

BPR harus dorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tetapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ucap dia.

Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah.

Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” tutur dia.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi.

“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” terang dia.

Sebagai informasi, pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.

Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyusutan dana transfer ke daerah (TKD) mulai terasa menekan ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini berisiko menghambat pembangunan dan layanan publik, sehingga Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong mengambil peran lebih besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan ketergantungan pada anggaran pusat tak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan. Daerah harus mencari sumber pertumbuhan baru, terutama melalui investasi dan dukungan sektor keuangan.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” ujarnya di Surakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, tanpa pembiayaan yang memadai, proyek pembangunan berpotensi tersendat dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena itu, peran BPD dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H Widodo, menegaskan BPD harus bertransformasi dari sekadar pengelola kas daerah menjadi motor intermediasi keuangan. “BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Ia menilai, dalam situasi fiskal yang menyempit, BPD perlu aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif dan proyek strategis daerah. Dengan kedekatan pada pemerintah daerah serta pemahaman ekonomi lokal, BPD memiliki posisi strategis untuk menjaga perputaran ekonomi.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” katanya.