REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra atau jalur kereta Trans Sumatra rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi. Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN. Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini akan kita matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyusutan dana transfer ke daerah (TKD) mulai terasa menekan ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini berisiko menghambat pembangunan dan layanan publik, sehingga Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong mengambil peran lebih besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan ketergantungan pada anggaran pusat tak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan. Daerah harus mencari sumber pertumbuhan baru, terutama melalui investasi dan dukungan sektor keuangan.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” ujarnya di Surakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, tanpa pembiayaan yang memadai, proyek pembangunan berpotensi tersendat dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena itu, peran BPD dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H Widodo, menegaskan BPD harus bertransformasi dari sekadar pengelola kas daerah menjadi motor intermediasi keuangan. “BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Ia menilai, dalam situasi fiskal yang menyempit, BPD perlu aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif dan proyek strategis daerah. Dengan kedekatan pada pemerintah daerah serta pemahaman ekonomi lokal, BPD memiliki posisi strategis untuk menjaga perputaran ekonomi.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pemangkasan anggaran tidak mengganggu proyek infrastruktur prioritas, termasuk bendungan dan jalan tol. Proyek strategis tetap dipacu melalui skema pembiayaan alternatif.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet, Cijurey, dan Bendungan Bener tetap berjalan. Proyek tersebut dinilai krusial untuk pengendalian banjir dan irigasi.

Di sektor konektivitas, proyek jalan tol juga dipastikan aman dari dampak efisiensi. Rencana lelang Tol Gilimanuk—Mengwi tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

"Kalau tol enggak, aman-aman proyek tol. Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya karena masalah misalnya politisasi anggaran," kata Dody di Kompleks Parlemen RI, Selasa (7/4/2026).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah mengandalkan skema kontrak tahun jamak. Mekanisme ini memungkinkan proyek tetap berjalan meski pembiayaan dilakukan bertahap.

"Kalau memang kurang, saya bisa minta lagi atau kalau memang nggak bisa tambah lagi karena terbesar anggaran, yaudah kita perpanjang menjadimultiyears," ungkap Dody.

Menurutnya, strategi ini menjadi solusi agar proyek infrastruktur tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah, imbuhnya, berupaya menjaga manfaat infrastruktur tetap dirasakan masyarakat.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pengetatan fiskal dengan memangkas belanja infrastruktur guna menjaga defisit APBN di tengah gejolak global. Kebijakan ini menjadi respons atas eskalasi konflik geopolitik yang menekan stabilitas ekonomi nasional.

Kementerian PU sendiri mendapat instruksi efisiensi dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun dari total pagu awal Rp118,89 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, anggaran Kementerian PU menyusut menjadi Rp106,18 triliun. Revisi ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody. (Alifian Asmaaysi)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima permohonan pengembalian izin usahafintech P2P lending milik PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yakni PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut permohonan pengembalian itu dilakukan sebagai hasil evaluasi internal perusahaan.

“OJK telah menerima permohonan pengembalian izin usaha dari PT Finansial Integrasi Teknologi, sebagai hasil evaluasi internal dan bagian dari keputusan strategis pemegang saham terkait arah bisnis ke depan,” ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Sebelum Pinjam Modal, pinjaman daring (pindar) lain seperti PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) juga mengembalikan izin usahanya ke OJK di penghujung 2025.

Selain itu, sepanjang 2023-2025 ada PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Ringan Teknologi Indonesia (Ringan) yang juga mengembalikan izin usahanya ke OJK.

Agusman berpandangan bahwa beberapa penyelenggara pindar yang mengajukan pengembalian izin usaha, umumnya didasarkan pada evaluasi dan peninjauan strategi bisnis masing-masing perusahaan.

“Termasuk penyesuaian arah usaha ke depan serta pertimbangan dalam menjaga standar operasional sesuai ketentuan,” sebutnya.

Meski begitu, dirinya optimistis bahwa industri pindar tetap memiliki potensi yang positif dan berperan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat.

“Industri Pindar diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir 2026 seiring penguatan regulasi dan permodalan, untuk mendorong konsolidasi sebagai bagian dari penguatan struktur industri dan tata kelola,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat mencatat outstanding pembiayaan oleh industri pindar mencapai Rp98,54 triliun, tumbuh 25,52% per Januari 2026.

Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%. Adapun, hingga kini masih ada 9 dari 95 penyelenggara pindar yang masih belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pola penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis pembagian sektoral atau jatah daerah, kini APBN sepenuhnya diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan presiden.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto menegaskan, alokasi APBN 2026 tidak lagi semata-mata didasarkan pada sektor, melainkan pada dukungan terhadap program Asta Cita Presiden.

“Dulu konsepnya pemerintah pusat memberi arahan alokasi dana. Sekarang fokusnya berubah, yakni mendukung prioritas nasional,” ujarnya saat ditemui Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan, pengalokasian anggaran prioritas nasional juga tidak lagi dibagi rata ke seluruh daerah. Pemerintah pusat menggunakan indikator nasional, sehingga daerah yang paling siap secara teknis akan lebih cepat memperoleh dukungan anggaran.

Seperti contoh, kata dia, pada program Sekolah Rakyat, kabupaten/kota yang telah menyiapkan lahan serta kelengkapan administrasi akan diprioritaskan.

“Polanya sekarang, siapa yang bisa menyiapkan dengan cepat, dia yang akan dapat,” jelasnya.

Meski demikian, DJPb menegaskan perubahan arah kebijakan ini tidak berarti sektor lain diabaikan. Belanja minimal yang bersifat rutin dan pelayanan dasar tetap dialokasikan, seperti pendidikan, kesehatan, gaji pegawai, serta operasional pemerintahan.

Berdasarkan data DJPb Sumsel dalam alokasi DIPA Belanja Wilayah Sumsel Tahun 2026, belanja pegawai tercatat sebesar Rp6,89 triliun atau naik 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang sebesar Rp4,96 triliun atau turun 29,97%, belanja modal Rp2,59 triliun atau meningkat 34,11%, serta belanja bantuan sosial Rp7,89 miliar atau turun 72,21%.

“Belanja rutin tetap ada untuk memastikan pelayanan publik berjalan. Tetapi di luar itu, pemda harus lebih kreatif, inovatif dan memperjuangkan bersama,” katanya.

Nasib Proyek Berjalan

Kendati terdapat perubahan, proyek strategis nasional yang telah berjalan dipastikan tetap dilanjutkan. Di Sumsel, sejumlah proyek tersebut antara lain Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol Ruas Palembang–Betung, serta beberapa proyek irigasi.

Namun untuk proyek baru, imbuh Rahmadi, pemerintah daerah diminta lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.

“Tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah pusat punya dana tambahan bisa diberikan. Tapi kalau tidak, daerah harus mencari skema pendanaan lain,” ujarnya.

Dia menilai sejumlah skema yang dapat ditempuh pemerintah daerah antara lain Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pinjaman.

“Namun, memang pelaksanaan skema di daerah tidak akan semudah di pusat. Kalau di pusat kekuatan presiden sangat kuat, sehingga mungkin bisa lebih mudah, sedangkan di daerah tentu lebih kompleks,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa, modal kerap menjadi masalah klasik yang menghambat perkembangan bisnis. Tidak sedikit dari mereka kesulitan mengakses pembiayaan perbankan, baik karena persyaratan administrasi yang rumit maupun keterbatasan jaringan layanan di wilayah pedesaan.

Di tengah kebutuhan modal yang terus meningkat, pelaku usaha pun mulai mencari alternatif pembiayaan di luar perbankan. Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menilai kondisi ini mendorong pergeseran perilaku pelaku usaha ke layanan keuangan digital atau financial technology (fintech).

“Kredit UMKM dari perbankan mengalami tekanan, sementara kebutuhan modal tetap tinggi. Dalam situasi seperti ini, pinjaman daring menjadi pilihan yang realistis bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan sektor fintech yang kain menyasar segmen akar rumput. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan layanan keuangan digital kini menyumbang lebih dari 80% tingkat inklusi keuangan nasional. Angka tersebut mencerminkan bahwa akses keuangan masyarakat semakin banyak bertumpu pada teknologi.

Salah satu fintech yang fokus pada segmen perdesaan adalah Amartha. Selama 16 tahun beroperasi, perusahaan ini menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada UMKM akar rumput dengan pendekatan berbasis komunitas.

Sejak 2010 hingga 2025, lebih dari 3,7 juta pelaku usaha di lebih dari 50.000 desa telah menerima pembiayaan, dengan total penyaluran melampaui Rp37 triliun.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, kebutuhan pelaku usaha mikro tidak bisa disamakan dengan skema pembiayaan korporasi. “UMKM akar rumput membutuhkan akses yang cepat, sederhana, dan sesuai dengan siklus usaha mereka. Karena itu, produk kami dirancang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko,” ujarnya.

Dari sisi dampak ekonomi, keberadaan pembiayaan alternatif ini tercermin pada penciptaan lapangan kerja di daerah. Amartha mencatat UMKM mitra binaannya telah membuka lebih dari 110.000 lapangan kerja di desa. Di banyak wilayah, usaha mikro menjadi penggerak utama ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan, pertanian olahan, dan jasa.

“UMKM yang bertumbuh akan membuka lapangan kerja di daerah. Dengan basis komunitas yang kuat, UMKM merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar,” ujar Taufan.

Hal tersebut dirasakan Sri Mulyati, mitra binaan Amartha sejak 2021. Pemilik usaha konveksi rumahan di Grobogan, Jawa Tengah ini mengungkapkan usahanya berkembang signifikan setelah memperoleh pembiayaan.

“Awalnya saya hanya punya satu mesin. Sekarang saya bisa mempekerjakan beberapa ibu di sekitar rumah untuk memenuhi pesanan,” katanya.

Pengalaman serupa dialami Wiji Lestari, pengusaha kue rumahan yang merintis usaha sejak 2017. Berkat pembiayaan digital, kapasitas produksinya meningkat tajam. “Dari sebelumnya hanya 100 kue per hari, sekarang bisa sampai 1.500 kue. Usaha ini tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga memberdayakan tetangga,” ujarnya.

Meski demikian, ekspansi fintech ke segmen mikro bukan tanpa tantangan. Rendahnya literasi keuangan digital, potensi fraud, serta ketergantungan pada kondisi ekonomi global menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Nailul Huda menekankan pentingnya keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian. “Masuk ke luar Jawa dan desa-desa membuka peluang besar, tetapi harus disertai edukasi dan mitigasi risiko,” katanya.

Di luar pembiayaan, pendekatan pendampingan usaha mulai dilihat sebagai faktor penting untuk menjaga keberlanjutan UMKM. Sejumlah fintech mengembangkan program pendampingan yang disesuaikan dengan karakter usaha.

Salah satunya dilakukan perusahaan fintech lending AdaKami melalui program #UsahaBarengAdaKami yang mendampingi delapan UMKM dari berbagai sektor sepanjang 2025.

Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss mengatakan, tantangan UMKM tidak hanya soal akses modal, tetapi juga keberlanjutan usaha. “Pendampingan kami lakukan secara kontekstual, menyesuaikan kebutuhan masing-masing usaha, mulai dari penguatan operasional hingga peningkatan kapasitas produksi,” ujarnya.

Program tersebut menyasar UMKM berbasis inklusi dan lingkungan, seperti Kopi Tuli dan Akurasa yang membuka ruang kerja bagi penyandang tuna rungu, komunitas perajin batik Difabel Zone, hingga usaha pengelolaan sampah Urban Compost di Bali.

Dukungan kepada Difable Zone dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas produksi serta melengkapi sarana pendukung pameran, di tengah tingginya minat kolaborasi dan kemitraan.

“Permintaan pameran dan kerja sama cukup tinggi, tetapi kami memiliki keterbatasan sarana. Dukungan ini membantu kami menjawab kebutuhan tersebut,” ujar pendiri Difabel Zone, Lidwina Wurie Akhdiyanti.

Dukungan pendampingan terhadap Urban Compost Bali membantu meningkatkan efisiensi proses pengolahan agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas usaha agrowisata Pisangne K-Tamane yang memberdayakan petani perempuan melalui peningkatan kualitas produksi.

"Pengolahan sampah organik bukan proses instan. Dukungan program ini membantu kami meningkatkan efisiensi dan memastikan upaya pelestarian lingkungan dapat terus berjalan," ujar Buya Azmedia, Pendiri Urban Compost Bali.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menggali peluang pembiayaan alternatif di tengah efisiensi anggaran serta pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dimana per Kuartal III/2025, laju pertumbuhan berada di angka 5,40% (year-on-year/yoy).
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta menyampaikan bahwa pemangkasan TKD merupakan realitas pahit yang mesti dialami pemerintah daerah.

Dana TKD selama ini telah menjadi andalan pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jaka mengajak pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi strategi keuangan secara fundamental.
"[TKD] ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2026, dari Rp919 triliun menjadi Rp600 triliun sekian, jadi turunnya cukup lumayan. Makanya, kemudian pemerintah daerah tentu diminta untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan," ujar Jaka dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (29/1/2026).
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi DI Yogyakarta Danang Setiadi menyampaikan bahwa pihaknya akan menggali opsi pembiayaan alternatif sembari melakukan sejumlah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta aset daerah.

"Melalui creative financing, pemerintah daerah DI Yogyakarta dapat tetap mendukung program prioritas pembangunan tanpa meningkatkan beban pajak dan retribusi daerah sekaligus mendorong efisiensi inovasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah," ujarnya.
Ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah DI Yogyakarta saat ini. Danang mengungkapkan ada keterbatasan kontribusi BUMD dalam mengelola hasil kekayaan daerah. BUMD perlu melakukan transformasi supaya tidak hanya berorientasi pada layanan publik, tetapi ikut menghasilkan dividen yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Di sisi lain, pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan dan sewa jangka panjang.
"Salah satu bentuk creative financing di DI Yogyakarta antara lain program Kampung Berkah yang bekerja sama dengan Baznas DI Yogyakarta," tutur Danang.

Pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di DI Yogyakarta juga bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah.