Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membantah isu penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan terhadap 49.742 warga Kota Samarinda.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari pembenahan dan validasi data kepesertaan guna menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Jaya menegaskan peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan klasifikasi desil I hingga V, seharusnya terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial.

"Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran," tegasnya.

Menurutnya, peran pemerintah daerah seharusnya difokuskan pada pembiayaan peserta di luar kategori tersebut, sehingga alokasi anggaran provinsi dapat lebih efisien dan tepat guna.

Dia menambahkan, redistribusi data kepesertaan ini juga dipicu oleh ketimpangan jumlah peserta yang ditanggung antardaerah di Kalimantan Timur.

Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, dinilai menampung beban jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

"Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional," terang Jaya.

Jaya menekankan, langkah penataan ini bukan kebijakan sepihak. Sebaliknya, proses tersebut telah melalui tahapan koordinasi dan sosialisasi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan bersama terkait penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

Kendati demikian, Pemprov Kaltim memastikan tidak ada satu pun warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Bagi peserta yang statusnya belum aktif namun membutuhkan pelayanan medis, kata Jaya, pihak provinsi berkomitmen mengaktifkan kembali kepesertaan secara cepat.

"Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu," tegasnya.

Untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, Pemprov Kaltim juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda.

Langkah ini dinilai krusial guna memastikan seluruh warga yang berhak mendapat jaminan kesehatan, baik melalui skema pusat maupun daerah yang tidak luput dari perlindungan.

Adapun, dia berharap masyarakat memahami esensi kebijakan yang diambil.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki April 2026, peserta BPJS Kesehatan perlu memastikan pembayaran iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif.

Mengutip laman resmi BPJS Kesehatan pada Sabtu (4/4/2026), besaran iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan nominal berbeda sesuai kelas dan segmen kepesertaan.

Pada laman tersebut juga dijelaskan bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Disebutkan pula tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

“Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepersetaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap,” tulis laman itu.

Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan tersebut meliputi jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, besaran denda paling tinggi Rp30 juta, dan bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Adapun untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah:

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan

Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mengaktifkan 106.153 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Kebijakan ini mulai berlaku Selasa (10/2) dan diprioritaskan bagi peserta dengan penyakit berat atau katastropik agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, reaktivasi ini bersifat sementara selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan (ground check) untuk memastikan apakah peserta masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran.

Ground check dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta yang berada pada desil 1 hingga 5 masih berhak menerima bantuan iuran, sementara mereka yang masuk desil 6 hingga 10 dinilai sudah mampu dan diarahkan untuk membayar iuran secara mandiri.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan kepesertaan lebih dari 11 juta peserta PBI pada awal 2026 seiring pembaruan DTSEN. Berdasarkan SK Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, tercatat 11.085.286 peserta dinonaktifkan. Penyesuaian data ini menimbulkan berbagai persoalan, termasuk adanya warga miskin yang justru belum terdaftar, sementara sebagian peserta yang dinilai mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan agar program BPJS PBI benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa validitas data dan ketepatan penerima harus menjadi perhatian utama pemerintah agar masyarakat miskin tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI bukan hanya soal iuran yang ditanggung negara, tetapi juga soal kualitas layanan yang manusiawi, cepat, dan berkualitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Komisi IX DPR RI pun berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah mencairkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk mendukung reaktivasi otomatis sementara bagi peserta terdampak.

Cara Reaktivasi BPJS PBI JKN

Bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan, terdapat beberapa opsi untuk mengaktifkan kembali status BPJS Kesehatan sesuai kondisi masing-masing:

1. Mengajukan Kembali sebagai Peserta PBI

Peserta yang masih tergolong miskin atau rentan miskin dapat mengajukan kembali sebagai peserta PBI. Termasuk di dalamnya mereka yang mengidap penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis.

Pengajuan dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah serta pengecekan status sosial ekonomi dalam DTSEN. Jika dinyatakan memenuhi kriteria (desil 1–5), maka kepesertaan dapat diaktifkan kembali sebagai PBI.

2. Beralih Menjadi Peserta Mandiri (PBPU)

Bagi peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dalam skema ini, peserta membayar iuran sendiri sesuai kelas perawatan yang dipilih.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menghubungi WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165
2. Memilih menu Administrasi
3. Mengklik tautan yang dikirimkan dan memilih fitur Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan
4. Mengunggah dokumen yang diminta seperti swafoto dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan

Setelah iuran pertama dibayarkan, kepesertaan akan langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari

3. Beralih Menjadi Peserta Pekerja (PPU)

Peserta yang telah bekerja atau merupakan anggota keluarga pekerja dapat beralih menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), di mana iuran dibayarkan oleh perusahaan.

Prosesnya meliputi:

1. Pekerja melapor ke HRD atau bagian kepegawaian perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta PPU beserta anggota keluarga
2. Anggota keluarga pekerja dapat didaftarkan melalui WhatsApp Pandawa dengan memilih fitur Penambahan Anggota Keluarga dan melampirkan Kartu Keluarga
3. Setelah didaftarkan dan iuran dibayarkan perusahaan, status kepesertaan akan kembali aktif

Masyarakat yang terdampak penonaktifan diimbau segera mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Pastikan data kependudukan dan status sosial ekonomi sudah sesuai agar tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan.

Penyesuaian data tersebut membuat sebagian masyarakat tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, meskipun di sisi lain terdapat warga miskin yang justru baru masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.