Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mulai melakukan rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana banjir di kawasan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Senin (20/4/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan bencana alam yang terjadi pada November 2025 lalu telah memberikan dampak yang cukup parah bagi lahan sawah. Oleh karena itu, revitalisasi atau pemulihan diperlukan untuk memastikan lahan dapat kembali dikelola.

“Rehabilitasi lahan persawahan masyarakat ini merupakan bantuan dari kementerian yang sampai ke Kota Padang sekitar satu minggu yang lalu, dan ini sudah langsung dikerjakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menyampaikan pemerintah kota akan mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan agar lahan bisa segera kembali produktif dan dimanfaatkan oleh petani.

“Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan, kemudian lahannya bisa kembali subur. Baik melalui pengolahan tanah, maupun perbaikan irigasi dan hal lainnya agar hasilnya maksimal,” ujar dia.

Fadly Amran juga menyoroti kondisi para petani yang terdampak cukup berat pascabencana, di mana sebagian lahan tertimbun material dan sebagian lainnya mengalami kerusakan yang signifikan.

Oleh karena itu, dia meminta jajaran terkait, mulai dari dinas hingga kecamatan, untuk memberikan perhatian penuh serta membantu meringankan beban para petani yang terdampak.

“Saya minta kepada dinas terkait dan camat agar benar-benar memperhatikan kondisi para petani ini. Selama beberapa bulan pascabencana, mereka tentu mengalami kesulitan dan harus mencari alternatif penghidupan. Maka percepatan rehabilitasi ini sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yulian, menyebutkan bahwa program rehabilitasi ini menyasar lima kelompok tani dengan luas lahan mencapai 102 hektare.

“Penerima manfaat rehab ini sebanyak lima kelompok tani dengan luas 102 hektare, dengan total anggaran sebesar Rp1,3 miliar lebih,” jelasnya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengancam bakal menarik dana bantuan pemulihan lahan terdampak bencana alam di Provinsi Sumatra Barat setelah mendapati lambatnya penanganan sawah terdampak bencana.

Amran menyampaikan anggaran rehabilitasi untuk penanganan atau pemulihan lahan terdampak bencana sejatinya sudah ada sejak awal tahun. Tetapi realisasi di Lubung Alung belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak awal bencana terjadi, termasuk menyalurkan berbagai bantuan untuk percepatan pemulihan sektor pertanian. Namun, implementasi di daerah yang masih tersendat akibat persoalan birokrasi dan koordinasi.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya.

Amran mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan di wilayah terdampak. Untuk rehabilitasi sawah rusak seluas sekitar 7.000 hektar di Sumbar, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Seperti hal di Sumbar, lanjutnya, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar. Artinya tidak ada alasan untuk lambat, dalam penanganan lahan sawah yang terdampak bencana alam itu.

Dia menilai lambannya penanganan lebih disebabkan oleh rantai birokrasi yang terlalu panjang serta lemahnya komunikasi antar level pemerintahan. Padahal, menurutnya, pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat begitu permintaan daerah disampaikan.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut, Amran memberikan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah daerah agar segera mempercepat pekerjaan di lapangan, dan dia juga meminta seluruh proses rehabilitasi sawah dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Mentan bahkan menekankan bahwa penanggung jawab kegiatan di lapangan harus memastikan pekerjaan berjalan tanpa jeda hingga tuntas. “Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” tutupnya.