Bisnis.com, JAKARTA — PT Cipta Kridatama (CK), anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), memperluas program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster pertanian berkelanjutan berbasis teknologi Biochar Three in One (Biotron) di Kalimantan Selatan.

Direktur PT Cipta Kridatama, Roni Setyawan, mengatakan program Biotron dirancang untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

"Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, CK bersama mitranya mengembangkan program inovasi pupuk organik yang diberi nama Biotron atau Biochar Three in One," ujar Roni dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut bertujuan memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan hasil pertanian warga, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Implementasi Biotron saat ini telah berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu dan wilayah operasional PT Borneo Indobara. Dalam pelaksanaannya, CK menggandeng Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dan Balai Penyuluh Pertanian Kusan Hulu untuk memberikan pelatihan, demonstrasi lapangan, serta pendampingan teknis kepada petani.

Manajemen ABMM menjelaskan Biotron merupakan teknologi pemulihan tanah berbasis biochar yang dikembangkan untuk menjawab sejumlah tantangan sektor pertanian, mulai dari kelangkaan pupuk, degradasi kualitas tanah, hingga penurunan produktivitas lahan.

Selain diterapkan pada lahan pertanian masyarakat, teknologi tersebut juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung program agroforestri dan pemulihan lahan jangka panjang, termasuk lahan pascatambang.

Berdasarkan hasil awal implementasi program, penggunaan Biotron menunjukkan perbaikan kesehatan tanah, peningkatan hasil panen, pengurangan penggunaan pupuk sintetis, serta peningkatan ketahanan ekonomi petani.

Roni menegaskan perusahaan akan terus memperluas cakupan program-program pemberdayaan yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, program tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penerapan praktik keberlanjutan.

"Yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan, standar keselamatan tinggi, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan bila dirancang dengan tata kelola yang konsisten dan orientasi manfaat jangka panjang," ujar Roni.

Pengembangan klaster pertanian berkelanjutan melalui Biotron menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Grup ABMM yang menempatkan aspek operasional, keselamatan kerja, sumber daya manusia, lingkungan, dan masyarakat sebagai pilar utama bisnis.

Selain program Biotron, ABMM juga menjalankan Program Kopi Aranio sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Kedua program tersebut difokuskan untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung pengelolaan lingkungan di wilayah sekitar operasi perusahaan.

ABMM menilai program-program tersebut juga selaras dengan prioritas pemerintah dalam pembangunan desa dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Bisnis.com, PADANG — Petani di Provinsi Sumatra Barat mulai melakukan penanaman padi kembali setelah pemulihan lahan terdampak bencana alam dilakukan secara bertahap.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan luas lahan yang terdampak bencana di Sumbar lebih kurang mencapai 7.000 hektare. Sementara untuk kategori ringan dan sedang sekitar 3.902 hektare. Data terkini memperlihatkan rehabilitasi sudah mencapai sekitar 62% dan yang sudah ditanami hampir 50%.

"Pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana ini harus dilakukan lebih cepat. Bagi yang sudah pulih lahannya, sudah bisa ditanami padi kembali. Kenapa diminta olah kembali sejak dari sekarang, karena mengantisipasi potensi kekeringan seperti yang diungkapkan BMKG," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Dia menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendorong upaya percepatan tanam agar lahan yang telah dipulihkan segera kembali produktif dan tidak terbengkalai.

“Penanaman kembali lahan yang telah dipulihkan harus cepat, supaya ketersediaan pangan, khususnya beras tetap aman,” tegasnya.

Selain percepatan tanam, lanjut Mahyeldi, langkah antisipasi terhadap kekeringan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian dengan memetakan wilayah rawan kekeringan agar musim tanam tidak terganggu.

“Arahan Pak Sekjen segera kami tindak lanjuti supaya pada Agustus nanti tidak terdampak kekeringan dan kita bisa panen tepat waktu,” sebutnya.

Dengan langkah tersebut, dia mengemukakan Sumbar diharapkan dapat terus mendukung target nasional swasembada pangan melalui percepatan rehabilitasi lahan dan optimalisasi areal pertanian produktif.

Mahyeldi bilang sebagai bentuk keseriusan pemerintah mendorong penanaman padi kembali ini, telah ada Gerakan Tanam Serempak 50.000 hektare yang dilaksanakan di berbagai daerah secara nasional, termasuk di Sumbar.

Mahyeldi menjelaskan program nasional yang dilaksanakan secara serentak di 25 provinsi ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan, khususnya di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

"Kami optimistis dengan cara ini pertanian kembali bangkit, meski ada ribuan hektare sawah mengalami kerusakan. Tetapi kami akan terus mempercepat rehabilitasi dan percepatan tanam, agar kondisi pertanian bisa pulih kembali," sebut dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan, total 50.000 hektare lahan yang ditanami terdiri atas 5.000 hektare lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR), 43.000 hektare lahan Optimasi Lahan (Oplah), serta lahan terdampak bencana di Sumbar yang telah direhabilitasi.

“Lahan yang sudah siap tanam harus segera ditanami. Tidak boleh menunggu terlalu lama karena nanti kembali ditumbuhi semak dan tidak produktif,” tegasnya.

Menurutnya, percepatan tanam merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Bupati Agam, Benni Warlis menyampaikan pemulihan sawah terdampak bencana di daerahnya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat ancaman longsor susulan.

Dari sekitar 1.700 hektare lahan terdampak, sebagian telah mulai kembali ditanami dan kini memasuki usia tanam sekitar satu bulan. Proses rehabilitasi dilakukan melalui pola padat karya dengan skema bantuan yang langsung ditransfer ke rekening kelompok tani tanpa perantara.

“Dana bantuan langsung masuk ke rekening kelompok tani. Mereka mengelola sendiri, termasuk menyewa alat. Jadi perputaran ekonomi langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Bupati melihat ancaman sedimentasi dari perbukitan saat hujan deras masih berpotensi menimbun kembali sawah yang telah diperbaiki. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan tambahan alat berat, khususnya ekskavator mini, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kerusakan tidak kembali meluas.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mulai melakukan rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana banjir di kawasan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Senin (20/4/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan bencana alam yang terjadi pada November 2025 lalu telah memberikan dampak yang cukup parah bagi lahan sawah. Oleh karena itu, revitalisasi atau pemulihan diperlukan untuk memastikan lahan dapat kembali dikelola.

“Rehabilitasi lahan persawahan masyarakat ini merupakan bantuan dari kementerian yang sampai ke Kota Padang sekitar satu minggu yang lalu, dan ini sudah langsung dikerjakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menyampaikan pemerintah kota akan mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan agar lahan bisa segera kembali produktif dan dimanfaatkan oleh petani.

“Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan, kemudian lahannya bisa kembali subur. Baik melalui pengolahan tanah, maupun perbaikan irigasi dan hal lainnya agar hasilnya maksimal,” ujar dia.

Fadly Amran juga menyoroti kondisi para petani yang terdampak cukup berat pascabencana, di mana sebagian lahan tertimbun material dan sebagian lainnya mengalami kerusakan yang signifikan.

Oleh karena itu, dia meminta jajaran terkait, mulai dari dinas hingga kecamatan, untuk memberikan perhatian penuh serta membantu meringankan beban para petani yang terdampak.

“Saya minta kepada dinas terkait dan camat agar benar-benar memperhatikan kondisi para petani ini. Selama beberapa bulan pascabencana, mereka tentu mengalami kesulitan dan harus mencari alternatif penghidupan. Maka percepatan rehabilitasi ini sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yulian, menyebutkan bahwa program rehabilitasi ini menyasar lima kelompok tani dengan luas lahan mencapai 102 hektare.

“Penerima manfaat rehab ini sebanyak lima kelompok tani dengan luas 102 hektare, dengan total anggaran sebesar Rp1,3 miliar lebih,” jelasnya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengancam bakal menarik dana bantuan pemulihan lahan terdampak bencana alam di Provinsi Sumatra Barat setelah mendapati lambatnya penanganan sawah terdampak bencana.

Amran menyampaikan anggaran rehabilitasi untuk penanganan atau pemulihan lahan terdampak bencana sejatinya sudah ada sejak awal tahun. Tetapi realisasi di Lubung Alung belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak awal bencana terjadi, termasuk menyalurkan berbagai bantuan untuk percepatan pemulihan sektor pertanian. Namun, implementasi di daerah yang masih tersendat akibat persoalan birokrasi dan koordinasi.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya.

Amran mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan di wilayah terdampak. Untuk rehabilitasi sawah rusak seluas sekitar 7.000 hektar di Sumbar, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Seperti hal di Sumbar, lanjutnya, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar. Artinya tidak ada alasan untuk lambat, dalam penanganan lahan sawah yang terdampak bencana alam itu.

Dia menilai lambannya penanganan lebih disebabkan oleh rantai birokrasi yang terlalu panjang serta lemahnya komunikasi antar level pemerintahan. Padahal, menurutnya, pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat begitu permintaan daerah disampaikan.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut, Amran memberikan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah daerah agar segera mempercepat pekerjaan di lapangan, dan dia juga meminta seluruh proses rehabilitasi sawah dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Mentan bahkan menekankan bahwa penanggung jawab kegiatan di lapangan harus memastikan pekerjaan berjalan tanpa jeda hingga tuntas. “Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Di sela-sela kunjungan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman ke Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, untuk melihat kondisi penanganan pemulihan lahan, juga menyempatkan menyalurkan bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana alam.

Amran mengatakan adapun bantuan yang disalurkan itu berjumlah Rp1 miliar dan diperuntukan bagi anak yatim piatu, janda, dan warga terdampak bencana alam, dan dana itu merupakan hasil donasi yang dikumpulkan dari keluarga besar di lingkup Kementerian Pertanian.

“Dalam kunjungan ini saya tidak hanya melihat terkait kondisi pertanian. Tapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat, dengan harapan, dari dampak bencana ini, kedepannya kondisi masyarakat bisa lebih baik lagi hendaknya,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Dia menyebutnya sebagai bentuk kepedulian bersama dari keluarga besar Kementerian Pertanian yang dihimpun secara gotong royong untuk meringankan beban masyarakat.

“Ini dari teman-teman Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan bisa membantu, terutama untuk anak-anak kita dan ibu-ibu yang membutuhkan,” lanjutnya.

Penyerahan dilakukan secara simbolis, dan Amran tampak berbincang langsung, menanyakan kondisi keluarganya, hingga memberi pesan agar tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan.

“Kamu harus kuat, ya. Tetap sekolah. Negara hadir untuk kalian,” pesannya saat memberikan tambahan bantuan beasiswa pendidikan.

Kemudian, pada kesempatan itu Amran tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga mengingatkan pentingnya kepedulian sosial, terutama kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

“Kalau ingin hidup kita berkah, memuliakan orang tua dan dekat dengan anak yatim serta fakir miskin,” ujar dia.

Oleh karena itu, Mentan menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya soal memperbaiki sawah atau infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak bisa bangkit secara utuh, baik secara ekonomi maupun sosial.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga terus mengakselerasi pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak. Berbagai bantuan telah digelontorkan, mulai dari rehabilitasi lahan sawah, penyediaan benih, hingga alat dan mesin pertanian untuk mempercepat petani kembali berproduksi.

“Kami akan selalu hadir, tidak hanya membawa program dan anggaran, tetapi juga kepedulian nyata bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit,” tutupnya.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan agar pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) harus cepat menangani lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

"Kami mohon provinsi dan kabupaten kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat karena uang bantuan ini sudah ada sejak Januari 2026 di provinsi," kata Amran di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Dalam kunjungan itu, Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang jelas kepada Mentan, gubernur dan bupati serta wali kota agar penanganan lahan terdampak bencana tidak berlarut-larut. Sebab, hal itu akan berdampak kepada pertanian dan mata pencarian masyarakat pascabencana.

Ia menjelaskan Kementerian Pertanian Peduli bersama para mitra telah menyalurkan bantuan sebesar Rp75 miliar ditambah bantuan beras lebih dari Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.

Khusus di Ranah Minang, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebesar Rp455 miliar, ditambah untuk sektor perkebunan senilai Rp500 miliar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar secepatnya menindaklanjuti bantuan yang sudah ada sejak Januari 2026.

Di saat bersamaan Kementerian Pertanian juga terus berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Balai Wilayah Sungai untuk membantu memperbaiki sektor irigasi yang rusak akibat bencana.

"Semua biaya rehabilitasi yang mencapai 7.000 Hektare itu tanggung jawab pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui masih banyak hal yang mesti disempurnakan khususnya penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana.

Salah satu penyebab lambatnya penanganan itu dikarenakan terhalang birokrasi. Kendati demikian, Vasko menegaskan telah berbicara dengan bupati dan wali kota agar menindaklanjuti arahan Presiden dan Mentan.

"Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat," kata dia menegaskan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan pemulihan lahan sawah yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Mentan menjelaskan total kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai sekitar 94 ribu hektare, tersebar antara lain di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara lahan yang sudah dilakukan perbaikan dan sudah bisa ditanam kembali sebanyak 39 ribu hektare.

Amran yang ditemui usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, mengatakan, kementerian yang dipimpinnya memprioritaskan perbaikan lahan dengan tingkat kerusakan ringan terlebih dahulu, agar bisa segera ditanami kembali, sembari tetap menangani kerusakan sedang hingga berat secara paralel.

"Kita usahakan enam bulan selesai semuanya," ucap dia.

Disampaikan Mentan pula pihaknya tidak terlalu melakukan banyak perbaikan, mengingat tanah di wilayah terdampak cukup subur.

“Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab adalah tanah-tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman," kata dia.

Dari sisi ketahanan pangan, kata dia, stok beras di lapangan cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan, sementara stok beras nasional saat ini berada pada level tinggi, yakni sekitar 3,5 juta ton.

Terkait dukungan pembiayaan, Amran menyampaikan bantuan yang telah terealisasi mencapai sekitar Rp1,52 triliun. Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah menggeser anggaran reguler sekitar Rp1,49 triliun untuk periode 2025–2026 guna mendukung pemulihan.

"Kemudian masih butuh tambahan di 2026 Rp2,1 triliun, di 2027 Rp1,1 triliun, total Rp4,7 triliun," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah mendorong modernisasi pertanian serta praktik Climate Smart Agriculture (CSA) di kalangan petani. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk inovasi untuk mendongkrak produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di Jawa Tengah.

Langkah awal yang menjadi sorotan adalah upaya pemulihan kesuburan tanah melalui penggunaan Biochar. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menjelaskan bahwa penggunaan Biochar menjadi solusi atas ketergantungan pada pupuk kimia yang selama ini berisiko merusak unsur hara.

"Kalau di dalam tanah itu kebanyakan bahan kimia yang merusak dan sebagainya, maka ini diserap oleh Biochar itu, dia melepaskan ketika yang hanya dibutuhkan saja," jelasnya, dikutip Rabu (11/2/2026).
Frans, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa efisiensi nutrisi menjadi kunci utama dalam menekan biaya input produksi petani. Meski menjanjikan, pihaknya masih melakukan pengamatan mendalam terkait dampak ekonomi jangka panjang dari penggunaan Biochar ini.

Pengujian yang baru berjalan 2 bulan dinilai belum cukup untuk menyimpulkan potensi hasil produksi secara tahunan. Pasalnya, target peningkatan Indeks Pertanaman (IP) di Jawa Tengah diarahkan pada IP300 atau 3 kali masa tanam dalam 1 tahun.

"Memang ini sebenarnya sebuah penelitian yang bagus, cuma yang dilakukan kan baru 2 bulan, sehingga kita belum melihat dampak jangka panjang daripada penerapan Biochar itu bagaimana kepada hasil produksi pertanian. Paling-paling kalau kita IP300, artinya kita tanam dalam 1 tahun kan tanam 3 kali. Nah itu tadi yang diukur baru tanam 1 kali. Masih ada 2 kali musim tanam yang harus diukur efektivitas daripada Biochar itu terhadap tanaman," ujar Frans.

Selain nutrisi lahan, manajemen air melalui rehabilitasi jaringan irigasi menjadi pilar kedua dalam meningkatkan produktivitas. Frans mendorong penggunaan sistem irigasi tetes untuk memastikan efisiensi air yang maksimal langsung ke akar tanaman.

Sistem ini dianggap sebagai bagian dari ekosistem smart farming yang mampu mengurangi pemborosan sumber daya sekaligus menjamin ketersediaan air di tengah ketidakpastian iklim.

Transformasi teknologi ini tidak hanya bertujuan teknis, tetapi juga memiliki misi ekonomi strategis untuk menarik minat petani milenial. Frans melihat adanya pergeseran tren di mana generasi muda mulai melirik sektor pertanian berkat adanya modernisasi.

Dengan sistem yang lebih bersih dan berbasis teknologi, pertanian tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan fisik yang melelahkan, melainkan bisnis berbasis inovasi.

Penggunaan alat modern seperti drone untuk pemupukan dan sensor tanah dipandang sebagai magnet utama bagi kaum muda. Modernisasi dari hulu hingga hilir ini diharapkan dapat mempercepat regenerasi petani di Jawa Tengah yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas pasokan pangan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan secara berkelanjutan.

"Saya lebih fokus kepada petani milenial, karena ini kan modelnya sudah smart farm ya. Petani milenial itu ada kecenderungan saya melihat di Jawa Tengah bahwa mereka lebih tertarik dengan smart farm, karena mungkin mereka punya pandangan bahwa kalau petani konvensional kan harus masuk lumpur dan segala macam, ini sistemnya sudah kerja bersih dan sebagainya, memanfaatkan teknologi di samping modernisasi yang sudah kita terapkan," pungkas Frans.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa serapan beras Bulog terdampak lahan pertanian yang rusak imbas bencana yang melanda kawasan Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Dia menjelaskan bahwa sekitar 70.000 hektare lahan sawah terdampak bencana di kawasan tersebut. Upaya perbaikan disebutnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Memang dalam hal ini karena luasannya juga cukup banyak 70.000 hektare, ini otomatis akan berdampak akan hasil masing-masing provinsi maupun kabupaten untuk diserap menjadi beras kami,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya perbaikan lahan terdampak bencana itu akan dipimpin oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan demikian, dia berharap proses pemulihan lahan tersebut dapat rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

“Program dari Pak Menteri Pertanian khususnya [pemulihan] ini luar biasa, segera akan ditindaklanjuti dan mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan bisa berhasil melakukannya,” ujar purnawirawan TNI ini.

Selain itu, Rizal mengungkapkan bahwa stok beras Bulog di ketiga wilayah tersebut masih mencukupi. Perinciannya, sebanyak 75.000 ton tersedia di Aceh, sebanyak 25.791 ton di Sumatra Utara, dan 8.527 ton di Sumatra Barat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sekitar 11.000 hektare lahan sawah rusak total dari puluhan ribu hektare lahan yang terdampak bencana di kawasan Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Amran menyebut bahwa pemerintah akan berupaya menata kembali lahan sawah yang terdampak. Saat ini, tim Kementan disebutnya masih bertahan di lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan.

“Sekarang saya minta juga seluruh tim di lapangan mengecek kerusakan sawah. Ada 11.000 [hektare] yang rusak total. Kita akan bangun kembali,” kata Amran usai rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menaruh harapan yang besar kepada Kementerian Pertanian untuk membantu pemulihan lahan yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi yang telah menyebabkan 16 kabupaten dan kota mengalami kondisi yang memprihatinkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana alam yang terjadi di Sumbar turut berdampak kepada lahan pertanian yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari rusak tertimbun material banjir hingga tertimbun dan terban akibat terseret derasnya air bah banjir bandang.

“Kami mencatat, bencana alam ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menyebabkan kerusakan lahan dalam skala luas dan berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat. Saya berharap, Mentan Amran Sulaiman bisa turun langsung ke Sumbar melihat kondisi di lapangan, setelah itu kami ingin agar Kementan bisa bantu pemulihan lahan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan bila melihat dari data yang dihimpun Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumbar telah menunjukkan 6.713 hektare lahan pertanian terdampak, , serta 1.031 hektare lahan perkebunan masyarakat rusak. Sementara total warga terdampak mencapai 247.762 jiwa, dengan 20.474 jiwa diantaranya harus mengungsi.

“Jadi untuk kondisi bencana alam yang terjadi ini tidak hanya mengakibatkan korban nyawa, tetapi juga merusak lahan-lahan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pemulihan harus dilakukan cepat agar masyarakat segera kembali berproduksi. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mengajukan dukungan peralatan berat, yang nantinya bisa dipergunakan untuk pemulihan lahan yang tertimbun akibat material air bah.

“Perkiraan kami, untuk mengembalikan fungsi lahan masyarakat, dibutuhkan sekitar 200 ekskavator. Kami berharap Kementerian Pertanian dapat membantu pemulihan ini secara menyeluruh,” sebutnya.

Dia menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian ini, karena tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat kembali menanam, memanen, dan menggerakkan ekonomi keluarga. Dengan dukungan pemerintah pusat, insyaallah pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tegas gubernur.

Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan kementerian dan seluruh pihak terkait agar proses rehabilitasi lahan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ini ikhtiar bersama. Kami berharap langkah-langkah pemulihan dapat segera dilakukan demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tutupnya.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.

"Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.

Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.

Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali," jelasnya.

Sementara itu, untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.

Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami," ujar Mahyeldi.

Ia memastikan pihaknya berkomitmen berkoordinasi erat dengan TNI Angkatan Laut, Pelindo dan Forkopimda untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta pemulihan lahan pertanian menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.

Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan upaya pemerintah dalam menangani lahan puso akibat banjir di Sumatera. Pemerintah menargetkan pemulihan segera bagi sekitar 28–30 ribu hektare lahan terdampak melalui distribusi benih gratis dan pengerahan tim teknis ke lapangan.

Kementan menyiapkan langkah darurat yang diawali dengan pendataan lokasi puso dan penyaluran bantuan pada hari yang sama. Instruksi diberikan langsung kepada jajaran eselon I untuk memastikan proses pemulihan dapat berjalan seiring momentum musim hujan yang memungkinkan petani kembali menanam.

“Tolong yang puso aku kirim bantuan benih gratis. Dari pusat. Tolong Pak Sekjen turunkan tim,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Kementan mencatat sekitar 300 hektare lahan masuk kategori puso dari total sekitar 28 ribu hektare yang terdampak banjir. Angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi 30 ribu hektare sebagai dasar perhitungan kebutuhan benih. Pemerintah menilai percepatan distribusi menjadi kunci agar petani segera memulai kembali penanaman.

Instruksi disampaikan secara simultan kepada jajaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Sekretariat Jenderal. Amran meminta tim turun ke lokasi sejak hari itu untuk memastikan pendataan penerima bantuan akurat. Teknisi lapangan juga diarahkan mengecek kesiapan petani yang membutuhkan alat dan mesin pertanian tambahan.

Kementan menegaskan penanaman ulang dapat dilakukan segera. Kondisi curah hujan pada periode ini dinilai mendukung proses olah tanah sehingga petani di wilayah terdampak bisa kembali berproduksi tanpa menunggu terlalu lama.

“Langsung turun. Aku suruh turun mulai hari ini bekerja list mana kami beri bantuan benih,” kata Amran.

Estimasi kebutuhan benih disiapkan berdasarkan total 30 ribu hektare. Pemerintah membuka opsi penambahan apabila terdapat laporan baru dari daerah yang belum terdata. Mekanisme ini digunakan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak memperoleh dukungan secara proporsional.

“Berapa kebutuhan 28.000 aku tambah deh 30.000 mana tahu ada lagi. Jadi bulat 30.000,” ucap Amran.

Ia memastikan kondisi stok nasional tetap aman. Gudang penyimpanan di wilayah banjir, kata dia, tidak mengalami gangguan sehingga distribusi cadangan pangan dapat berlangsung lancar.