Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah terbuka menerima bantuan dari berbagai pihak untuk disalurkan ke korban terdampak di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Namun, dia menegaskan bantuan yang diberikan harus melalui mekanisme jelas.

"Kalau ada pihak yang tulus, ikhlas, mau membantu ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya jelas," kata Prabowo saat tinjau hunian sementara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).

Dia menjelaskan penyaluran bantuan perlu melalui mekanisme seperti membuat surat pernyataan yang nantinya dilaporkan ke pemerintah pusat untuk kemudian disalurkan.

Prabowo memahami banyak pihak yang ingin memberikan bantuan khususnya komunitas, diaspora, dan luar negeri.

"Mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara mungkin membuka rekening [seperti] dana bantuan pascabencana, yang mau kirim langsung silahkan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas," ucapnya.

Prabowo menyinggung saat Indonesia menerima bantuan dari pihak tertentu, tetapi pihak tersebut menginginkan timbal balik.

"Karena kita mengalami dibantu-bantu, ujungnya ada juga yang menagih," terang Prabowo.

Kendati demikian, dirinya menegaskan kepada jajarannya untuk fokus meringankan penderitaan bagi korban terdampak bencana di Sumatra-Aceh.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah terbuka menerima bantuan dari berbagai pihak untuk disalurkan ke korban terdampak di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Namun, dia menegaskan bantuan yang diberikan harus melalui mekanisme jelas.

"Kalau ada pihak yang tulus, ikhlas, mau membantu ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya jelas," kata Prabowo saat tinjau hunian sementara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).

Dia menjelaskan penyaluran bantuan perlu melalui mekanisme seperti membuat surat pernyataan yang nantinya dilaporkan ke pemerintah pusat untuk kemudian disalurkan.

Prabowo memahami banyak pihak yang ingin memberikan bantuan khususnya komunitas, diaspora, dan luar negeri.

"Mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara mungkin membuka rekening [seperti] dana bantuan pascabencana, yang mau kirim langsung silahkan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas," ucapnya.

Prabowo menyinggung saat Indonesia menerima bantuan dari pihak tertentu, tetapi pihak tersebut menginginkan timbal balik.

"Karena kita mengalami dibantu-bantu, ujungnya ada juga yang menagih," terang Prabowo.

Kendati demikian, dirinya menegaskan kepada jajarannya untuk fokus meringankan penderitaan bagi korban terdampak bencana di Sumatra-Aceh.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bantuan bencana dari luar negeri dipastikan bebas bea masuk asalkan dalam koordinasi dengan pemerintah.

Purbaya menyebut tidak ada pungutan pajak atau bea masuk terhadap barang bantuan, selama pengirim atau penerima mengikuti alur prosedur yang ditetapkan, yakni melalui verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Enggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor ke BNPB, kita langsung pass [loloskan]," ujarnya merespons narasi viral di media sosial bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan tidak memiliki empati karena memajaki bantuan kemanusiaan di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Bendahara negara itu menjelaskan bahwa prosedur verifikasi via BNPB ini bukan birokrasi yang mengada-ada, melainkan mekanisme kontrol yang mutlak diperlukan. Pasalnya, tanpa filter tersebut, celah penyelundupan barang ilegal yang berkedok bantuan sosial sangat rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

"Karena nanti kalau enggak [lewat prosedur], ada yang 'nyolong-nyolong' juga tuh, ilegal masuk. Kita enggak majaki barang-barang itu asal ada prosedur," ujarnya.

Dasar Hukum dan Syarat Rekomendasi Bantuan Bencana dari Luar Negeri

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meluruskan konteks aturan main kepabeanan. Dia memaparkan bahwa dalam undang-undang, setiap barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia memang dikategorikan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan payung hukum khusus untuk situasi darurat. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.

Djaka menggarisbawahi bahwa fasilitas fiskal ini tidak bersifat otomatis. Pengajuan pembebasan bea masuk harus disertai kelengkapan administrasi berupa surat rekomendasi dari otoritas kebencanaan.

"Prosedurnya diajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi BNPB, kemudian BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] yang ada di daerah. Dengan adanya surat rekomendasi itu, kita bisa berikan fasilitas itu," jelas purnawirawan perwira TNI itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Aceh mendapatkan bantuan dari luar negeri untuk menangani bencana hidrometeorologi. Menurut Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bantuan yang diberikan akan disalurkan secara merata.

Diketahui, Muzakir menerima bantuan dari China untuk mencari korban jiwa yang tertimbun di bawah longsor. Dia mengatakan, tim tersebut sedang membahas proses evakuasi terutama di titik lokasi yang terdampak cukup parah.

"Mereka sedang mengevakuasi banyak-banyak yang tertanam dengan lumpur. [Bantuan] dari LSM juga berhubung kait dengan pemerintah [China]," katanya, dilansir dari Instagram pribadinya, dikutip pada Senin (8/12/2025).

Selain itu, Muzakir menyampaikan bahwa pihaknya akan menerima kembali bantuan dari Malaysia berupa kebutuhan pokok dan obat-obatan.

Muzakir menegaskan tidak ada intervensi terkait bantuan yang diberikan dari luar negeri. Dia menyampaikan tidak ada larangan bantuan luar negeri masuk ke dalam negeri.

Muzakir menilai langkah ini dapat membantu warga Aceh yang belum merata mendapatkan bantuan. Sebab, katanya, sampai saat ini Aceh masih mengalami kekurangan bantuan. Dia menyebut salah satunya adalah tenaga medis.

Muzakir menjelaskan, nantinya Pemerintah Pusat akan menerjunkan dokter-dokter magang untuk menangani masalah kesehatan di Aceh.

"Dokter kita kurang. Mungkin yang akan menjadi dokter seperti koas mungkin akan kita gunakan juga," jelasnya.

Data BNPB per Minggu (7/12/2025), korban jiwa di Aceh menjadi 366 orang, hilang sebanyak 96 orang, dan 4,3 ribu luka-luka.

Berdasarkan kabupaten/kota, korban jiwa di Aceh Utara menjadi 128 orang, Aceh Tamiang 57 orang, Aceh Timur 47 orang, Bener Meriah 34 orang, Pidie Jaya 27 orang, Aceh Tengah 23 orang, Bireun 20 orang, Aceh Tenggara 14 orang, Kota Langsa 5 orang, Gayo Lues, 4 orang, dan Kota Lhokseumawe 4 orang.

Dari sisi jumlah pengungsi di Aceh Utara sebanyak 316,6 ribu jiwa, Aceh Tamiang 262,1 ribu jiwa, Aceh Timur 180 ribu jiwa, Bener Meriah 38,7 ribu jiwa, Pidie 25,8 ribu jiwa, Pidie Jaya 20,1 ribu jiwa, Kota Lhokseumawe 19,6 ribu jiwa, Gayo Lues 14,5 ribu jiwa, Aceh Tengah 13 ribu jiwa, Nagan Raya 8,1 ribu jiwa, dan Aceh Tenggara 5,6 ribu jiwa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemotongan bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman berpotensi memicu 22,6 juta kematian tambahan pada 2030, menurut penelitian terbaru yang diperoleh AFP.

Angka tersebut merupakan pembaruan dari studi sebelumnya yang sudah memperingatkan dampak fatal kebijakan penghematan besar negara-negara donor.

"Ini adalah pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat memotong bantuan secara bersamaan," ujar Gonzalo Fanjul, direktur kebijakan dan pembangunan di Institut Kesehatan Global Barcelona (ISGlobal), dikutip Senin (18/11/2025).

"Jika digabungkan, dampaknya terhadap sistem bantuan global sungguh luar biasa. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya," lanjutnya.

Penelitian yang disusun oleh peneliti dari Spanyol, Brasil, dan Mozambik itu kini diajukan ke The Lancet Global Health untuk tinjauan sejawat. Studi tersebut mengukur korelasi antara aliran bantuan internasional dan penurunan angka kematian dari penyakit yang sebetulnya dapat dicegah seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis.

Dalam skenario pemotongan terburuk, diproyeksikan terjadi 22,6 juta kematian berlebih, termasuk 5,4 juta anak di bawah usia lima tahun. Para peneliti memberikan rentang proyeksi 16,3-29,3 juta kematian, mempertimbangkan ketidakpastian terkait kebijakan anggaran, prioritas program, hingga potensi guncangan seperti perang dan bencana iklim. Sementara itu, skenario pemotongan yang lebih ringan diperkirakan tetap dapat memicu 9,4 juta kematian tambahan.

Laporan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menutup USAID dan memangkas lebih dari 80% bantuan luar negeri, dengan rekomendasi penghematan yang disebut-sebut berasal dari Elon Musk.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela kebijakan tersebut, mengklaim bahwa bantuan "tidak melayani kepentingan inti AS" dan membantah dampaknya terhadap kematian global. Ia bahkan menuding para pengkritik sebagai bagian dari "kompleks industri LSM."

Namun negara-negara Eropa juga tidak mengambil alih ruang kosong yang ditinggalkan AS. Inggris, Prancis, dan Jerman ikut memangkas bantuan karena tekanan fiskal domestik serta pergeseran anggaran menuju belanja pertahanan pasca invasi Rusia ke Ukraina. Dari para donor utama, hanya Jepang yang mempertahankan tingkat bantuan relatif stabil.

Studi tersebut memperingatkan bahwa bukan hanya program bantuan yang bakal terhenti, tetapi juga kapasitas institusi kesehatan di negara berkembang yang dibangun selama puluhan tahun kerja sama internasional dapat runtuh secara cepat.

"Masalahnya terletak pada kecepatan dan kebrutalan prosesnya. Dalam enam bulan, kita mengalami proses yang seharusnya memakan waktu lebih dari satu dekade," kata Fanjul.

Davide Rasella, peneliti utama studi ini, menyoroti ketimpangan prioritas anggaran. Ia menyebut pemerintahan Trump menjanjikan US$20 miliar untuk menopang Argentina.

"Dalam konteks dunia, jumlah uang ini tidak seberapa. Pembuat kebijakan mengubah anggaran dan mereka benar-benar tidak menyadari berapa banyak nyawa yang dipertaruhkan," ujarnya.

Penelitian ini didanai oleh Rockefeller Foundation dan Kementerian Sains Spanyol. Pihak Rockefeller menyebut temuan ini sebagai "alarm mendesak bagi dunia," menegaskan perlunya keputusan yang lebih bertanggung jawab untuk mencegah tragedi kemanusiaan global yang lebih besar.