Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kembali memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan maupun barang kiriman milik jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Cindhe Marjuang Praja menjelaskan fasilitas pembebasan ini berlaku untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan melalui penyelenggara pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 4/2025.

"Memang jemaah haji Indonesia effort-nya [usahanya] luar biasa ya. Untuk berangkat antreannya panjang, biayanya lumayan. Jadi memang ini bentuk apresiasi dari negara kita kepada para jemaah haji yang melaksanakan haji dan mengirimkan barang yang biasanya bentuknya oleh-oleh," ujar Chinde dalam media briefing yang diselenggarakan secara daring, Kamis (16/4/2026).

Catatannya, relaksasi fiskal ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, yakni Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. Sementara jemaah haji non-kuota atau yang lazim disebut haji furoda (menggunakan visa mujamalah) tidak berhak menikmati fasilitas kepabeanan ini karena tidak terdaftar secara resmi di sistem pemerintah dan dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Ketentuan Barang Kiriman

Untuk skema barang kiriman melalui penyelenggara pos, pemerintah mematok batas pembebasan bea masuk dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) paling banyak US$1.500 per pengiriman, dengan batasan maksimal sebanyak dua kali pengiriman.

"Jadi Bapak-Ibu Jemaah Haji nanti bisa mengirimkan barang pribadinya yang biasanya bentuknya oleh-oleh, sebanyak totalnya mungkin US$3.000, tapi ketentuannya adalah dua kali pengiriman," terang Cindhe.

Jika nilai barang atau frekuensi pengiriman melampaui batas tersebut maka DJBC akan memungut bea masuk dengan tarif tunggal (flat) sebesar 7,5% untuk kelebihannya. Selain itu, atas kelebihan tersebut juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, sementara pajak penghasilan (PPh) dikecualikan.

Terdapat syarat tata waktu pengiriman, yaitu dokumen kiriman diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari pasca kepulangan kloter terakhir. Pengirim juga wajib membuktikan statusnya sebagai jemaah haji menggunakan Nomor Paspor yang terkoneksi dengan Siskohat.

Dari sisi dimensi, kemasan dibatasi paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Pengiriman juga tidak boleh lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman.

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang

Sementara itu, untuk skema barang bawaan yang dibawa langsung di pesawat, relaksasi yang diberikan jauh lebih longgar, dengan perlakuan yang sedikit berbeda antara jalur reguler dan khusus.

Bagi Jemaah Haji Reguler, DJBC memberikan pembebasan bea masuk atas seluruh barang bawaan pribadi (personal use). Bahkan, untuk mempermudah proses ketibaan, pemberitahuan pabean dapat dilakukan secara lisan tanpa perlu mengisi deklarasi tertulis.

Di sisi lain, bagi Jemaah Haji Khusus, pembebasan bea masuk dipatok maksimal senilai FOB US$2.500. Jika kedapatan membawa barang lebih dari nilai tersebut, atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10% serta PPN sesuai ketentuan, dengan PPh dikecualikan.

Selain oleh-oleh berupa garmen, parfum, atau makanan, Cindhe juga mengingatkan jemaah yang membeli gawai (Handphone, Komputer genggam, dan Tablet/HKT) di Arab Saudi untuk segera mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) setibanya di Tanah Air.

"Jadi memberitahukan kepada petugas Bea Cukai di bandara kedatangan supaya mendapatkan pembebasan yang tadi," jelasnya

Lebih lanjut, DJBC juga mengimbau jemaah untuk memperhatikan aturan larangan dan pembatasan (lartas) dari kementerian/lembaga lain terkait barang bawaan. Misalnya, batas maksimal kosmetik atau parfum yang diizinkan oleh BPOM adalah 20 buah (pieces), sedangkan untuk produk makanan olahan seperti cokelat dibatasi maksimal 5 kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan kembali ihwal aturan membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri jelang selesainya masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sebagai langkah awal sebelum tiba di Tanah Air, penumpang yang baru kembali dari luar negeri diimbau untuk menyampaikan daftar barang yang dibawa melalui pemberitahuan pabean untuk barang bawaan penumpang atau Customs Declaration.

Deklarasi barang bawaan dari luar negeri itu dilakukan di dalam situs All Indonesia melalui tautan allindonesia.imigrasi.go.id.

"Layanan All Indonesia memadukan pemberitahuan Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina dalam satu akses, sehingga proses deklarasi penumpang dari luar negeri menjadi lebih cepat, mudah, dan aman tanpa perlu menunggu lama," terang Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/1/2026).

Alur pengirisian data di All Indonesia berawal dari mengakses laman tersebut, kemudian memilih kategori Warga Negara Indonesia (WNI) atau pengunjung asing. Setelah itu, pengakses laman mengisi deklarasi yang sudah dapat dilakukan sejak tiga hari sebelum kedatangan.

Melalui pengisian Customs Declaration pada All Indonesia tersebut, penumpang dapat sekaligus memastikan bahwa barang yang dibawanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan barang bawaan penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/2017 telah diubah dengan PMK No.34/2025 yang berlaku secara nasional. Dalam aturan ini, setiap penumpang umum mendapatkan pembebasan nilai barang hingga US$500 untuk barang bawaan pribadi.

“Pembebasan ini diberikan agar masyarakat tetap leluasa membawa barang belanjaan dari luar negeri tanpa rasa khawatir, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Budi.

Apabila nilai barang tidak melebihi batas tersebut, penumpang tidak dikenakan pungutan apa pun. Namun, jika nilainya melebihi, atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan.

Selain barang belanjaan umum, penumpang perlu memerhatikan ketentuan atas pembelian perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT).

HKT yang dibeli di luar negeri wajib dan akan digunakan di Indonesia secara permanen, wajib melalui proses registrasi IMEI dengan memberitahukan pembawaan HKT pada Customs Declaration yang tersedia di All Indonesia agar HKT tersebut dapat menggunakan kartu SIM Indonesia.

Untuk barang kena cukai, pemerintah mengatur pembatasan melalui PMK No.82/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Penumpang dewasa tetap diperbolehkan membawa rokok atau minuman beralkohol untuk konsumsi pribadi, tetapi dalam jumlah terbatas, di antaranya adalah paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris serta paling banyak 1 liter untuk minuman mengandung etil alkohol.

Atas kelebihannya akan dimusnahkan oleh petugas. Ketentuan ini bertujuan mengendalikan peredaran barang kena cukai sekaligus memberikan kejelasan mengenai batas yang diperbolehkan bagi masyarakat.

Sementara itu, pemasukan obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk sejenis diatur dalam Peraturan BPOM No.288/2023. Pada prinsipnya, produk-produk tersebut dapat dibawa masuk selama jumlahnya wajar dan digunakan untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk tujuan lain seperti diperjualbelikan.

Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang belum tentu memenuhi standar keamanan dan mutu.

Budi menegaskan bahwa Bea Cukai mengedepankan pendekatan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.

"Bea Cukai hadir untuk melayani. Petugas kami siap memberikan penjelasan dan membantu penumpang agar proses kedatangan di bandar udara internasional, pelabuhan laut dan perbatasan lainnya berlangsung cepat, tertib, dan nyaman," ujarnya.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Bea Cukai mengajak masyarakat untuk aktif mencari informasi sebelum bepergian. Informasi lebih lanjut terkait ketentuan barang bawaan penumpang dapat diakses melalui Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225, website beacukai.go.id, serta media sosial resmi @beacukairi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bantuan bencana dari luar negeri dipastikan bebas bea masuk asalkan dalam koordinasi dengan pemerintah.

Purbaya menyebut tidak ada pungutan pajak atau bea masuk terhadap barang bantuan, selama pengirim atau penerima mengikuti alur prosedur yang ditetapkan, yakni melalui verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Enggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor ke BNPB, kita langsung pass [loloskan]," ujarnya merespons narasi viral di media sosial bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan tidak memiliki empati karena memajaki bantuan kemanusiaan di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Bendahara negara itu menjelaskan bahwa prosedur verifikasi via BNPB ini bukan birokrasi yang mengada-ada, melainkan mekanisme kontrol yang mutlak diperlukan. Pasalnya, tanpa filter tersebut, celah penyelundupan barang ilegal yang berkedok bantuan sosial sangat rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

"Karena nanti kalau enggak [lewat prosedur], ada yang 'nyolong-nyolong' juga tuh, ilegal masuk. Kita enggak majaki barang-barang itu asal ada prosedur," ujarnya.

Dasar Hukum dan Syarat Rekomendasi Bantuan Bencana dari Luar Negeri

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meluruskan konteks aturan main kepabeanan. Dia memaparkan bahwa dalam undang-undang, setiap barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia memang dikategorikan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan payung hukum khusus untuk situasi darurat. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.

Djaka menggarisbawahi bahwa fasilitas fiskal ini tidak bersifat otomatis. Pengajuan pembebasan bea masuk harus disertai kelengkapan administrasi berupa surat rekomendasi dari otoritas kebencanaan.

"Prosedurnya diajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi BNPB, kemudian BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] yang ada di daerah. Dengan adanya surat rekomendasi itu, kita bisa berikan fasilitas itu," jelas purnawirawan perwira TNI itu.