Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir,

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Penegasan itu disampaikan Mentan dilatarbelakangi lambatnya penanganan sektor pertanian terdampak bencana di Sumbar terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, Kementerian Pertanian sudah mencairkan bantuan pada Januari 2026 namun tidak terealisasi dengan baik.

Mentan khawatir jika pemerintah daerah tidak sigap dan serius menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, maka akan berdampak langsung pada masyarakat dan ketahanan pangan di daerah.

"Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Andi Amran menjelaskan, faktor birokrasi dan komunikasi menjadi penyebab lambatnya penanganan sektor pertanian yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Ranah Minang.

"Komunikasi dan birokrasi kita," kata dia.

Saat di lapangan, Andi Amran Sulaiman juga berkomunikasi langsung dengan operator alat berat yang sedang mengeruk areal pertanian yang masih tertimbun material banjir bandang.

Kepada Mentan, operator alat berat mengakui bahwa pengerukan itu baru ia kerjakan sesaat sebelum kedatangan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan. Tidak hanya itu, Mentan juga berdialog dengan salah seorang petani dan mendapati informasi yang sama.

Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh lagi terjadi karena berdampak langsung kepada masyarakat terutama warga yang selama ini mengandalkan sawah sebagai mata pencarian utama.

Padahal, saat ia bertemu dengan Bupati Padang Pariaman di Kota Batam, Kementerian Pertanian langsung mencairkan bantuan pada Januari 2026. Namun, hingga kini penanganan masih jauh dari maksimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui, penanganan sektor pertanian pascabencana khususnya di Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan birokrasi.

"Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas," ujar Vasko.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat total dana bantuan bencana alam yang diterima dari berbagai sumber mencapai Rp50 miliar dan dana tersebut telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan besarnya dana bantuan yang diterima tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian banyak pihak untuk bersama-sama membantu pemulihan pascabencana di Sumbar.

Hal ini juga beriringan dengan, bantuan yang datang tidak hanya bersifat uang, tapi juga logistik serta tenaga, seperti yang dilakukan TNI, Polri, BPBD, dan pihak lainnya yang berjibaku di lokasi bencana alam membantu masyarakat.

“Besarnya kepedulian ini, kami semakin yakin bahwa Sumbar tidak sendiri menghadapi musibah ini. Saya sebagai kepala daerah dan atas Pemprov Sumbar mengucapkan banyak terima kasih ke berbagai pihak, dan saya berharap doa semua orang agar kondisi ini cepat pulih,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan dana bantuan sebesar Rp50 miliar ini, tercatat hingga 30 Desember 2025, dan bantuan tersebut antara lain berasal dari Presiden RI sebesar Rp20 miliar, bantuan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se-Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta bantuan dari BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat yang mencapai Rp4.621.999.900.

Dukungan tersebut diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, lanjut Mahyeldi, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.

Adapun, rincian penyaluran bantuan ke daerah meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000, Kota Padang Rp3.445.000.000, Kabupaten Solok Rp3.445.000.000, Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000, Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000, Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000.

Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000, Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000, Kota Solok Rp780.000.000, Kota Pariaman Rp395.000.000, Kabupaten Pasaman Rp395.000.000, Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.

“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” sebutnya.

Menurutnya, selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.

“Total realisasi BTT yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ucapnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan, karena penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal.

“Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada akhir November 2025 lalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemprov Sumbar bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.

Di tengah situasi krisis tersebut, dukungan dan solidaritas nasional mengalir dengan kuat. Pemprov Sumbar menerima bantuan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.

Mahyeldi bilang kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumbar tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” tutupnya.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan nilai total mencapai Rp3,66 miliar kepada daerah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Bantuan lintas provinsi ini difokuskan untuk mendukung penanganan darurat serta pemulihan awal pascabencana hidrometeorologi dan banjir bandang.

Berdasarkan data penyaluran, Aceh menerima bantuan terbesar senilai Rp1,353 miliar. Sementara itu, Sumut dan Sumbar masing-masing memperoleh bantuan Rp1,153 miliar.

"Seluruh bantuan dihimpun melalui skema kolaboratif program Kepri Peduli yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat, serta partisipasi masyarakat," kata Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Jumat (26/12/2025).

Dari sisi struktur pendanaan, kontribusi utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri sebesar Rp500 juta untuk masing-masing provinsi penerima. Selain itu, Badan Zakat Nasional (Baznas) Kepri menyumbang Rp200 juta per daerah, disusul donasi masyarakat Kepri dan dukungan Kabupaten Lingga yang secara kumulatif mencapai ratusan juta rupiah.

Penyaluran dana kemanusiaan ini mencerminkan peran fiskal daerah dalam merespons risiko bencana yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan aktivitas ekonomi regional.

Di Aceh, bantuan diarahkan untuk mendukung penanganan banjir bandang yang memengaruhi permukiman dan akses logistik. Di Sumut, bencana tercatat berdampak luas pada belasan kabupaten dan kota, dengan sejumlah wilayah mengalami gangguan konektivitas dan aktivitas ekonomi lokal.

Sementara di Sumbar, banjir bandang memicu kebutuhan mendesak terhadap dukungan pemulihan infrastruktur dasar dan fasilitas publik.

Dari perspektif ekonomi daerah, alokasi bantuan lintas provinsi ini menjadi bagian dari upaya menjaga daya tahan sosial (social resilience) di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi.

"Penanganan yang cepat dan terkoordinasi dinilai penting untuk menekan risiko lanjutan terhadap produktivitas masyarakat, distribusi barang, serta keberlanjutan aktivitas usaha di wilayah terdampak," ucapnya.

Dengan total nilai mencapai Rp3,66 miliar, langkah Kepri ini menempatkan solidaritas antardaerah sebagai instrumen pendukung stabilitas regional.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat menunjukkan bahwa respons bencana tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi jangka menengah, terutama dalam mempercepat pemulihan dan mengurangi beban fiskal daerah terdampak.(239)

Bisnis.com, MALANG — PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE membuka layanan gratis ongkos kirim (ongkir) untuk pengiriman bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh hingga Sumatra Barat pada 1–10 Desember 2025.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan pengiriman bantuan dapat dilakukan melalui Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang Utama JNE di masing-masing daerah, lokasi kantor cabang utama terdekat dapat dilihat melalui laman resmi dan akun media sosial JNE.

“Barang bantuan yang dapat dikirim meliputi perlengkapan bayi, perlengkapan ibu menyusui, obat-obatan, sembako, peralatan mandi, pakaian layak pakai, alas tidur, dan selimut dengan batas maksimal berat paket 10 kilogram per kiriman bantuan,” katanya, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu, makanan basah, mudah busuk, serta barang cair tidak termasuk dalam ketentuan program. Bantuan akan disalurkan melalui Posko JNE wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan setempat.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dalam berbagai upaya dan inisiatif kemanusiaan di berbagai daerah.

“Sejak berdiri, JNE berpegang pada nilai-nilai Berbagi, Memberi, dan Menyantuni dengan semangat Connecting Happiness. Nilai inilah yang melatarbelakangi ajakan kami untuk Bergerak Bersama membantu para korban. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menyalurkan bantuan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Harapan kami, layanan gratis ongkir ini dapat mendorong semakin banyak pihak untuk turun tangan,” ujarnya.

Dia menambahkan pentingnya kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung penanganan bencana.

“Kami mengajak semua pihak untuk Bergerak Bersama. Setiap bantuan yang dikirimkan adalah wujud kepedulian yang sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak. JNE siap menjadi jembatan agar bantuan dapat sampai dengan tepat ke posko-posko kemanusiaan,” kata Feriadi.

Dia menegaskan pula, JNE juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi warga terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan perlindungan dalam menghadapi situasi ini. JNE akan terus berkomitmen memberikan manfaat bagi masyarakat kapan pun dibutuhkan,” ujarnya.