JAKARTA - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bersama DPR memastikan kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas korban bencana banjir di Aceh. Dari 40 lokasi, sebanyak 37 lokasi di antaranya telah siap untuk dibangun.

Hal itu diungkap Kepala Pos Komando Wilayah PRR Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid saat rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap di Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu, 23 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Thabrani, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 Asy'ari, dan sejumlah peserta lainnya dari unsur Pemkab Aceh Tamiang, unsur perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan unsur lainnya.

Fokus rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan 40 lokasi hunian tetap (huntap) komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang. 37 di antaranya siap bangun, namun 3 di antaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU yaitu lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (beroperasi sebagai PT Simpang Kiri Plantations, sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA).

Sedangkan untuk lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni sudah selesai 100% untuk pembangunan huntap.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Dalam kesempatan tersebut, Safrizal memberikan solusi aplikatif terhadap permasalahan pemerintah daerah yang terkendala melakukan pembangunan di atas tanah yang belum menjadi aset pemerintah daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur.

"Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Mantan Pj. Gubernur Aceh periode 2024-2025 ini juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan lahan huntap berdasarkan kajian atau hasil interpolasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas umum.

“Pemerintah sedang bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pascabencana. Tanah HGU yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat, sangatlah kecil. Sedangkan lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan mencapai ribuan hektare,” paparnya.

Pemilihan lokasi pembangunan huntap bukan asal tunjuk. Pemerintah telah melakukan riset sosial, ekonomi, dan budaya, serta bencana. Pilihan di sebuah lokasi sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang.

Satgas DPR RI melalui koordinatornya TA. khalid juga mendukung langkah percepatan pembangunan huntap dengan meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemilik HGU agar pelepasan status HGU segera diselesaikan paling lambat Minggu, 24 Mei 2026.

“Dari sejumlah perusahaan, tersisa tiga perusahaan yang belum selesai. Kami tunggu, deadlinenya besok, Minggu, 24 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau mereka masih menolak sesuai permintaan pemerintah, maka Bupati kirim surat ke Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI,” katanya

Selesai rapat, Safrizal dan rombongan Galapana meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata sebagai salah satu lokasi pembangunan huntap serta mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata untuk memberikan bantuan peralatan dapur kepada 72 Kepala Keluarga yang menghuni huntara tersebut.

KENDARI - Banjir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengakibatkan 3.517 jiwa terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banjir Kendari merenggut 2 warga meninggal dunia.

"Dua warga meninggal dunia. Selain itu, sekitar 797 kepala keluarga atau 3.517 jiwa terdampak dengan sekitar 797 rumah ikut terdampak banjir," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Selasa (12/5/2026).

Wilayah terdampak mencakup 16 kelurahan di 7 kecamatan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (8/5/2026) masih menjadi atensi BPBD setempat sampai hari ini.

"Kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut dan sebagian masyarakat bersama instansi terkait saat ini tengah berupaya membersihkan sisa lumpur dan puing sampah yang terbawa banjir," katanya.

BNPB juga melaporkan banjir yang melanda Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin (11/5/2026). Banjir itu mengakibatkan ribuan jiwa terdampak dan ratusan rumah rusak.

"Mengakibatkan 1.051 kepala keluarga atau 3.539 jiwa terdampak serta sekitar 966 rumah terdampak," ujar Abdul.

Banjir ini berdampak pada 11 wilayah yang tersebar di 4 kecamatan. Banjir dipicu tingginya intensitas curah hujan.

Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut dan masyarakat bersama instansi terkait mulai membersihkan lumpur dan puing sampah akibat banjir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Maret 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, restrukturisasi kredit telah diberikan kepada 279.000 debitur dengan total nilai mencapai Rp 17,4 triliun.

“Sampai dengan Maret tahun ini telah diberikan restrukturisasi kredit pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp 17,4 triliun,” ujarnya saat konferensi pers di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Nilai tersebut meningkat dibandingkan realisasi Januari 2026 yang mencapai Rp 12,6 triliun untuk 246.000 debitur.

Restrukturisasi berlaku selama tiga tahun sejak 10 Desember 2025 sesuai kebijakan OJK yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK.

“Kami telah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Sumatra,” ucapnya.

Kebijakan relaksasi diterapkan untuk memitigasi risiko agar dampak bencana tidak meluas ke sektor keuangan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Perlakuan khusus bagi debitur mencakup beberapa skema restrukturisasi.

Penilaian kualitas kredit ditentukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran atau one pillar untuk plafon hingga Rp 10 miliar.

Restrukturisasi juga berlaku untuk pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

Khusus Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), pelaksanaan restrukturisasi wajib mendapat persetujuan pemberi dana.

Lembaga jasa keuangan juga tetap diperbolehkan menyalurkan pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana.

Penilaian kualitas kredit untuk pembiayaan baru dilakukan secara terpisah dari fasilitas sebelumnya dan tidak menggunakan pendekatan one obligor.

Sektor perasuransian turut mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut.

OJK meminta perusahaan asuransi dan reasuransi mengaktifkan prosedur tanggap darurat bencana.

Langkah itu meliputi penyederhanaan proses klaim, identifikasi polis terdampak, pelaksanaan disaster recovery plan bila diperlukan, penguatan komunikasi dengan pemegang polis, hingga koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan reasuradur.

Perusahaan asuransi juga diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini

JAKARTA - Banjir kembali merendam permukiman warga Kebon Pala, Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026). Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan diperparah luapan Kali Ciliwung. Akibatnya, 246 warga terdampak.

Ketua RT 13 Sanusi menuturkan banjir masuk ke permukiman warga sejak Senin (4/5/2026) malam. Ketinggian air saat itu mencapai 160 cm. "Mulai masuk air kemarin pukul 7 malam, terakhir ketinggian 160 cm. Kalau penyebab karena curah hujan tinggi sama kiriman dari Bogor," ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Meski berangsur surut, sekitar pukul 09.40 WIB ketinggian air masih berkisar 60-75 cm. Sebanyak 246 warga terdampak banjir

Dengan ketinggian air saat ini tidak terlalu mengganggu aktivitas warga. "Belum ganggu karena sudah biasa kali ya," ucapnya.

Menurut Sanusi, normalisasi Kali Ciliwung cukup efektif mengurangi banjir. Wilayah RW 02 dan 03 Kampung Pulo yang telah dinormalisasi kini tak lagi terendam banjir. "Kalau di tempat saya belum ada informasi normalisasi kapan, tapi sudah pendataan rumah warga yang mau dibebasin," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh menggandeng Pikiran Rakyat untuk merealisasikan pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat bagi korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap masyarakat terdampak bencana. Januar yang juga menjabat sebagai Komisaris Pikiran Rakyat memastikan bantuan dari para pembaca dapat diwujudkan secara tepat sasaran.

Ketua Yayasan Pikiran Rakyat, Puspatriani Agustina, menegaskan bahwa bantuan yang dihimpun dari para donatur akan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Transparansi menjadi prinsip utama agar bantuan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/5/2026).

Dia juga berharap proses administrasi, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU), dapat segera dirampungkan agar pembangunan dapat segera dimulai melalui peletakan batu pertama.

Plt Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan hingga selesai. Lokasi pembangunan telah ditetapkan di Desa Sukajadi Paya Bujuk, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat banjir pada akhir November 2025.

“Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian, terutama terkait akses jalan yang masih tertutup lumpur serta ketersediaan air bersih yang belum sepenuhnya pulih.

Gedung yang akan dibangun dirancang sebagai fasilitas multifungsi. Lantai dasar akan difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan dasar, seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, edukasi gizi, serta posko siaga bencana dan penyimpanan peralatan medis.

Sementara itu, lantai dua akan digunakan sebagai ruang serbaguna berkapasitas sekitar 50 orang untuk kegiatan musyawarah warga, aktivitas kepemudaan, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial masyarakat secara berkelanjutan di Aceh Tamiang.

JAKARTA - Banjir setinggi 175 cm sempat melanda wilayah Kebon Pala , Jakarta Timur pada Senin (20/4/2026) pagi. Padahal, cuaca Jakarta pagi ini terbilang cukup cerah.

Ketua RT 13 Sanusi menjelaskan bahwa banjir ini dikarenakan kiriman air dari daerah hulu. Kiriman air tersebut menyebabkan debit Kali Ciliwung meningkat dan meluap ke permukiman warga.

"Ketinggian tadi sempet 175 cm, udah surut juga sih, sekarang paling 150 cm. Selalu kiriman kalau banjir di sini," ucap Sanusi kepada wartawan.

Sanusi mengaku telah menerima kabar bahwa wilayahnya akan kedatangan air kiriman karena daerah hulu dilanda hujan deres. Kiriman air itu pun mulai merendam permukiman Kebon Pala sekitar pukul 03.00 WIB. "Ya banjir dari jam 3 pagi. Kita dapat kabar dari Depok siaga 2," ucapnya.

Meski dilanda banjir, ia menegaskan aktivitas warga tetap berjalan normal. Anak-anak, menurut dia, juga tetap pergi ke sekolah pagi ini. "Sekolah tetep berjalan, alhamdulillah," katanya.

BENER MERIAH - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh. Huntara yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut didirikan di Desa Wonosobo, Wih Pesam, Aceh.

Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Bener Meriah Armia, serta Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah Safriadi ini, Safrizal meninjau lokasi yang ditempati 89 Kepala Keluarga (KK).

Rombongan Safrizal disambut langsung Reje atau Kepala Desa Wonosobo, Sugiman di bawah guyuran hujan. Dalam kesempatan itu, Safrizal menanyakan kondisi warga Jamur Ujung yang menghuni huntara di Wonosobo.

Sugiman mengatakan para pengungsi dalam kondisi sehat. Pihak desa ikut memberikan perhatian. Melihat tidak banyak penghuni huntara yang berada di tempat, Safrizal bertanya, kemana para penghuni huntara.

Sugiman mengatakan, umumnya mereka sedang bekerja sebagai pemetik kopi di kebun-kebun warga di sekitar Wonosobo, atau di tempat lain.

“Alhamdulillah. Saya acungi jempol atas etos kerja warga Bener Meriah. Mereka memang terkenal rajin, ramah, dan sabar, “ katanya, Sabtu (18/4/2026).

Safrizal kemudian melangkahkan kaki, menuju bilik-bilik huntara. Dia bercengkrama dengan seorang ibu rumah tangga yang sedang mengatur barang-barang keluarga.

Kemudian Safrizal bertandang ke tempat Fatmawati, perempuan berusia 66 tahun. Ibu tiga orang anak ini telah ditinggal oleh suaminya ke haribaan Ilahi beberapa waktu lalu karena sakit.

“Kenal Pak Sukarno? “ canda Safrizal sembari tersenyum ke arah Fatmawati.

“Saya yang jahit bendera Merah Putih, “ Jawab Fatmawati dengan tawa merekah.

Semua yang ada di situ pun ikut tertawa. Di balik penampilannya yang sangat bersahaja, ternyata Fatmawati paham sejarah kemerdekaan Indonesia.

Fatmawati mengucapkan Terima kasih kepada Safrizal yang telah menjenguk dirinya di huntara.

“Terima kasih, Bapak. Telah menjenguk kami di sini. Kami sangat bersyukur,“ kata Fatmawati sembari menerima bantuan peralatan dapur yang diserahkan Safrizal.

Usai beramah tamah dengan Fatmawati, Safrizal menyampaikan seluruh KK yang menghuni huntara mendapatkan bantuan peralatan dapur. Dia juga mengecek kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Menurut data yang disajikan Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah yang diserahkan kepada Wakil Bupati Bener Meriah, di kabupaten tersebut terdapat empat lokasi pembangunan hunian tetap komunal.

Satu titik di Blang Rakal, Pintu Rime Gayo, akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Dinas Pertanian Aceh. Tiga titik lagi akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar.

Hasil verifikasi dan validasi tahap I, di Bener Meriah rumah dengan status rusak ringan berjumlah 118 unit. Rusak sedang 84 unit, rusak berat 807 unit.

Dari kategori rusak berat tersebut, 97 unit akan dibangun insitu, relokasi mandiri 617 unit, dan relokasi terpusat 93 unit. Untuk tahap II yang belum dilakukan verifikasi, sampai dengan saat ini data yang telah masuk berjumlah 522 unit.

"Saat ini status Aceh masih transisi darurat. Setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan huntap dan fasilitas publik lainnya akan dipacu sesuai dengan rencana induk (renduk) yang telah disusun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).

Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.

Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.

"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.

"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.

Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.

Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.

Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.

"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.

Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.

"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.

Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.

Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.

Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.

ACEH - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas PRR) terus melakukan pemutakhiran data terkait kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi secara dinamis di lapangan ditegaskan bukan sebagai bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan upaya nyata dalam mengejar akurasi demi memastikan hak seluruh warga terpenuhi tanpa terkecuali.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan proses sinkronisasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memegang teguh komitmen "No One Left Behind". Menurut Safrizal, salah satu pemicu utama perubahan data adalah kembalinya denyut kehidupan di lokasi-lokasi yang pada pendataan awal dianggap tidak berpenghuni.

“Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa asal mereka dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran tersebut,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Selain faktor kembalinya warga, Safrizal menekankan Satgas PRR menerapkan sistem pendataan yang fleksibel dan tidak kaku. Pihaknya terus menerima usulan baru dari para Bupati di wilayah terdampak melalui skema By Name By Address (BNBA) yang terus diperbarui.

“Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terjebak dalam birokrasi data yang seringkali menghambat aksi nyata di lapangan. Pembangunan huntara sendiri dilakukan secara bertahap begitu data tahap awal tervalidasi,” katanya.

Lihat video: LEBARAN TANPA SUASANA! Warga Tak Rayakan Lebaran karena Kondisi Sulit Pasca Banjir Aceh



Safrizal menegaskan jika pihaknya harus menunggu pendataan BNBA selesai 100%, maka proses pembangunan justru akan terbengkalai. Oleh karena itu, pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terputus hanya karena persoalan teknis administratif.

Sebagai bentuk transparansi dan keadilan, masyarakat juga diberikan pilihan untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Para penyintas dapat memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima bantuan dalam bentuk Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga warga segera memiliki tempat tinggal yang layak sembari menunggu proses rekonstruksi permanen selesai sepenuhnya,” katanya

DEMAK - Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Jumat (3/4/2026) menyebabkan 583 jiwa mengungsi. Musibah ini juga membuat seorang warga hilang.

"Secara kronologi, peristiwa ini dipicu oleh hujan berintensitas tinggi di wilayah hulu yang menyebabkan peningkatan debit air hingga mengakibatkan tanggul di Dukuh Solowere dan Dukuh Selodoko jebol, sehingga air meluap dan merendam permukiman warga," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Lebih lanjut, wilayah yang terdampak mencakup empat kecamatan dengan total delapan desa terdampak. Adapun rinciannya di Kecamatan Guntur meliputi Desa Trimulyo, Desa Sidoharjo, Desa Turirejo, dan Desa Sumberejo. Di Kecamatan Karangtengah mencakup Desa Ploso.



Sementara itu, di Kecamatan Wonosalam terdapat Desa Lempuyang. Adapun di Kecamatan Kebonagung meliputi Desa Solowire dan Desa Sarimulyo.

Dari data yang dihimpun sementara, sebanyak 1.070 kepala keluarga atau 4.280 jiwa terdampak dan sebanyak 583 warga mengungsi di sejumlah titik. Selain itu, banjir juga berdampak pada 1.230 unit rumah, dengan empat unit rumah mengalami rusak berat.

"Fasilitas pendidikan sebanyak 10 unit dan fasilitas ibadah sebanyak 15 unit turut terdampak. Sementara itu, sekitar 194 hektare lahan sawah ikut terendam," kata pria yang akrab disapa Aam ini.

Hingga kini, kondisi air masih terpantau tinggi dan proses evakuasi warga masih berlangsung, khususnya di wilayah Desa Trimulyo. Layanan kebutuhan dasar bagi pengungsi, seperti permakanan dan layanan kesehatan, terus diberikan di lokasi pengungsian.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat kondisi tanggul dan debit air yang masih tinggi. Abdul menyebut, kebutuhan mendesak saat ini meliputi logistik, air bersih, obat-obatan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, serta peralatan kebersihan.

"Selain itu, penguatan tanggul di beberapa titik aliran Sungai Tuntang menjadi prioritas untuk mencegah dampak yang lebih luas," pungkasnya.

JAKARTA - Centrepark kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan melalui partisipasi dalam program sosial yang diinisiasi oleh atlet nasional, Odekta Elvina Naibaho. Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Maret 2026 tersebut menghadirkan lelang singlet bersejarah yang digunakan saat meraih medali emas di ajang SEA Games 2025.

Hasil dari lelang ini didedikasikan untuk membantu korban banjir di wilayah Sumatera. Partisipasi Centrepark dalam kegiatan ini menegaskan perannya tidak hanya sebagai perusahaan pengelola parkir berbasis teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berkontribusi dalam aksi sosial dan kemanusiaan.

Proses lelang telah dilaksanakan secara resmi hingga tahap penandatanganan dan serah terima. Dalam momen tersebut, singlet simbol perjuangan tersebut diterima langsung oleh CEO & President Director Centrepark, Charles Richard Oentomo, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap aksi kemanusiaan ini.

Lebih dari sekadar kegiatan simbolis, program ini telah memberikan dampak nyata. Hasil dari kegiatan tersebut telah diwujudkan dalam pembangunan serta penyerahan rumah bagi masyarakat terdampak banjir, yang kini telah terlaksana dengan baik.

Hal ini menjadikan inisiatif tersebut sebagai contoh nyata bagaimana kolaborasi antara dunia olahraga dan dunia usaha dapat menghadirkan solusi berkelanjutan bagi masyarakat.

"Centrepark percaya bahwa keberhasilan bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kontribusi nyata bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk saling membantu dan memperkuat satu sama lain sebagai bangsa," ujar Charles Richard Oentomo.

Sementara itu, Odekta Elvina Naibaho juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk Centrepark, serta mengutip pesan inspiratif dari Soekarno: "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."

Sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 16 tahun dan mengelola lebih dari 800 lokasi parkir di lebih dari 60 kota di Indonesia, Centrepark terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi sekaligus memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Melalui nilai Beyond With Care, Centrepark percaya bahwa setiap langkah kecil dalam membantu sesama adalah bagian dari kontribusi besar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Centrepark tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial dan kontribusi terhadap pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.

ACEH - Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) melaksanakan program pembersihan lingkungan dengan mekanisme Padat Karya Tunai atau Cash for Work. Tahap pertama di akhir Maret ini, kegiatan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang .

Kegiatan tersebut dengan melibatkan ratusan personel gabungan dan elemen masyarakat setempat. Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap pertama melibatkan 375 orang yang terdiri dari personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum.

Aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) dari 28 Maret hingga 4 April 2026. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 400 warga lokal telah memulai aksi serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026.

Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi langsung bagi warga.

Kepala Posko Wilayah Aceh Safrizal ZA menegaskan pemilihan skema Cash for Work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali ini. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri ini ingin memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



“Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka usai Lebaran," ujar Safrizal ZA, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, Sabtu (28/3/2026).

Safrizal menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan sebesar Rp45.000 per hari.

“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak di Aceh kembali pulih dengan standar yang lebih baik (build back better).