Bisnis.com, JAKARTA — Skema atap surya dan power wheeling dinilai dapat menjadi instrumen utama untuk mendukung target pengembangan energi surya 100 gigawatt (GW) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.

Melalui kedua skema tersebut, pemerintah tidak perlu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun menambah utang. Pengembangan atap surya oleh rumah tangga dan penerapan power wheeling di sektor industri dinilai dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta.

“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, tetapi bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling. Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujar Adila Isfandiari, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) dalam keterangan, Senin (13/4/2026).

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75% dengan total kapasitas pembangkit sebesar 15.630 megawatt (MW), sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85%.

Untuk mencapai target 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju penambahan kapasitas EBT secara signifikan dibandingkan tren historis yang rata-rata berada di angka 1.025 MW per tahun dalam lima tahun terakhir.

Percepatan pengembangan EBT dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, atap surya dan power wheeling dapat menjadi alternatif untuk mempercepat penambahan kapasitas listrik berbasis energi terbarukan.

Dalam skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada pelanggan PLN non-subsidi (R-2 dan R-3) yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan agar beralih ke energi surya.

“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” sebut Adila.

Kontribusi tersebut dinilai dapat mempercepat penambahan kapasitas listrik sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan energi.

"Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih tertinggal akibat regulasi yang menghambat. Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," pungkas Adila.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar Clean Energy, berkomitmen untuk memperluas investasi energi terbarukan di Indonesia. Hal ini disampaikan perusahaan tersebut ketika bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

Eddy yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Judha Nugraha disambut langsung oleh Direktur Operasional (COO) Masdar Abdulaziz Alobaidli serta Kepala Pengembangan dan Investasi Masdar Fatimah Al Suwaidi di kantor pusat Masdar, Abu Dhabi, Sabtu (27/12/2025).

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus berupaya mempercepat transisi menuju energi terbarukan sebagai komitmen beliau mewujudkan kedaulatan energi sekaligus upaya memastikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat,” kata Eddy, dikutip dari keterangan yang diterima Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Alobaidli menyampaikan komitmen Masdar untuk terus memperluas dan mengembangkan investasi energi terbarukan di Indonesia. Hal ini tecermin dalam investasi yang telah berjalan di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Jawa Barat.

“Dan karena itu, kami berkomitmen memperluas cakupan investasi energi terbarukan di Indonesia. Apalagi kami juga mengetahui bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia hingga 10 gigawatt,” kata dia.

Ia berharap regulasi dan berbagai aturan untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia dapat makin ramah dan terbuka bagi investasi.

“Kami berharap bisa berkolaborasi dengan bapak Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno untuk bersama-sama memastikan bauran energi terbarukan di Indonesia makin besar dan mempercepat rangkaian transisi energi di Indonesia,” tuturnya.

Di sisi lain, Eddy menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi Masdar jika membutuhkan dukungan dari aspek legislasi dan kebijakan.

“Kami di MPR menjadi titik temu dan policy enabler [pendorong kebijakan] berbagai pihak agar regulasi dan juga implementasi kebijakan bidang energi terbarukan bisa berjalan dengan baik, cepat dan terbuka terhadap investasi,” ujarnya.

Dia mengaku fokus lembaga legislatif Indonesia saat ini adalah mengesahkan beberapa regulasi terkait, seperti Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET), RUU Kelistrikan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

"Khusus RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini menjadi upaya kami memperjuangkan agar segera disahkan karena dampak perubahan iklim yang sudah di depan mata kita. Melalui RUU ini kami juga berharap menjadi bagian dalam upaya mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam sistem kelistrikan nasional sudah mencapai 14,4%. Angka tersebut ditopang oleh bauran pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan per Oktober 2025 porsi terbesar berasal dari tenaga air yang menyumbang lebih dari 7%, disusul biomassa 3%, panas bumi 2,6%, surya 1,3%, dan bayu 0,1%.

"Terkait komposisi, porsi pembangkit berbasis energi baru terbarukan mencapai 14,4%, dan dari total angka tersebut tenaga air masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi lebih dari 7%," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Dalam proses meningkatkan bauran EBT dalam negeri, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah tantangan baik secara teknis maupun geografis. Meski begitu, kontribusi EBT terus meningkat setiap bulan dan stabil.

Di produksi listrik nasional, tren kenaikan EBT juga terlihat. Sejak Januari yang berada di 3,72 TWh, produksi EBT naik bertahap hingga mencapai 37,48 TWh pada Oktober atau sekitar 12,9% dari total produksi.

"Meskipun persentasenya belum melesat, tetapi tren kenaikan yang stabil menandakan bahwa fondasi dari EBT sistem kita semakin kuat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berkomitmen untuk menggunakan sumber daya minyak dan gas yang dimiliki untuk membiayai transisi Brasil menuju energi terbarukan.

Lula menjelaskan, pihaknya akan memaksimalkan potensi dari sektor migas Brasil dan memanfaatkan dana yang didapatkan untuk memperkuat transisi energi global. Dia juga menuturkan, perusahaan minyak milik Pemerintah Brasil, Petrobras, secara bertahap juga akan berubah menjadi perusahaan energi.

Menurut Lula, dunia belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dia menegaskan pemerintahannya tidak akan mengabaikan potensi sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Brasil.

“Kami akan terus berinvestasi dalam energi terbarukan, tetapi selama dunia masih membutuhkan minyak, Brasil tidak akan membuang kekayaan yang bisa memperbaiki kehidupan rakyatnya,” ujarnya dalam konferensi pers seusai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Asean, Kao Kim Hourn, di Sekretariat Asean, Jakarta dikutip Sabtu (25/10/2025).

Dia melanjutkan, meski masih mengandalkan sektor migas, Brasil juga merupakan salah satu dengan bauran energi terbarukan terbesar di dunia

Lula menyampaikan, sekitar 87% energi listrik yang dihasilkan Brasil saat ini bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, bahan bakar di negara tersebut juga lebih ramah lingkungan dibandingkan banyak negara lain.

"Bensin Brasil mengandung 30% etanol, sehingga lebih murni dibandingkan bensin dari negara lain. Sementara itu, minyak diesel kami menggunakan 20% biodiesel,” ujar Lula.

Adapun, Lula juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama internasional dengan berbagai pihak, termasuk Asean.

Lula menjelaskan, Brasil akan terus berupaya mendorong kerja sama internasional dan perdagangan bebas melalui penguatan sistem multilateral. Dia berharap, kunjungannya ke Sekretariat Asean juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara kedua pihak.

“Saya berharap kita dapat memiliki kemitraan yang semakin kuat, dan saya juga berharap kita dapat meninggalkan pertemuan ini dengan perspektif yang sangat positif tentang Brasil,” ujar Lula.